www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Sabtu, 02 Mei 2026

     

Membangun Masa Depan: Peran Strategis Pemuda dalam Memajukan Pendidikan Nasional

Sekertaris DPD II KNPI Lombok Timur

Okenews.net- Tanggal 2 Mei bukan sekadar tanggal peringatan kelahiran Ki Hajar Dewantara, melainkan momen refleksi bagi kita semua untuk menilai sejauh mana dunia pendidikan kita telah bergerak maju. Tema yang diusung setiap tahun selalu mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah kunci utama peradaban. Namun, pertanyaan besarnya adalah: di manakah posisi pemuda dalam gerakan ini?

Sebagai generasi yang sering disebut sebagai penerus bangsa, pemuda tidak boleh hanya menjadi objek dalam sistem pendidikan. Pemuda harus menjadi subjek, pelaku, dan agen perubahan yang aktif. Peran pemuda dalam dunia pendidikan sangatlah vital dan strategis, setidaknya dalam tiga hal utama.

Pertama, Pemuda sebagai Motivator dan Inspirator.

Pemuda memiliki energi dan semangat yang luar biasa. Melalui berbagai organisasi kepemudaan, kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengkampanyekan pentingnya sekolah, terutama bagi anak-anak di daerah pedesaan dan pelosok. Kita bisa menjadi contoh nyata bahwa pendidikan membuka peluang, bukan beban.

Sebagai generasi yang memiliki semangat dan energi tak terbatas, pemuda memiliki peran strategis sebagai penggerak semangat belajar di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang masih memiliki tantangan pemerataan akses pendidikan.

Banyak anak-anak di pelosok desa, daerah pesisir, maupun kawasan perbatasan yang masih menganggap sekolah sebagai hal yang sulit atau bahkan tidak penting. Di sinilah peran kita sebagai pemuda: hadir, berinteraksi, dan menunjukkan bukti nyata bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari keterbatasan.

Melalui program-program kepemudaan yang kami inisiasi di lingkungan KNPI, kami berusaha menjadi contoh. Kami berbagi pengalaman perjuangan menempuh pendidikan, bagaimana ilmu pengetahuan membuka kesempatan kerja, memperluas wawasan, dan membuat kita mampu berkontribusi lebih bagi daerah tercinta. Bahkan, banyak kader kami yang terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar sukarela, membantu adik-adik yang kesulitan memahami pelajaran, atau sekadar bercerita tentang mimpi-mimpi yang bisa diwujudkan dengan sekolah/madrasah.

Ketika anak-anak melihat pemuda di lingkungannya berhasil berkat pendidikan, mereka akan terinspirasi. Rasa ingin tahu dan semangat belajar pun tumbuh dengan sendirinya. Inilah kekuatan yang hanya dimiliki pemuda: kemampuan untuk menyentuh hati dan menggerakkan semangat, karena kita masih berada dalam rentang usia yang tidak terlalu jauh, sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih dekat dan relevan.

Kedua, Pemuda sebagai Jembatan Teknologi dan Inovasi.

Kita hidup di tengah derasnya arus transformasi digital. Dunia pendidikan kini tidak lagi hanya bergantung pada papan tulis dan buku cetak, tetapi telah merambah ke ranah digital yang tak terbatas. Di sinilah letak keunggulan dan peran strategis pemuda.

Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi, pemuda memiliki kepekaan dan kemampuan adaptasi yang cepat. Kita tidak bisa membiarkan kesenjangan digital memisahkan anak-anak di kota dan di desa. Pemuda hadir sebagai jembatan yang menjembatani celah tersebut.

Melalui pemahaman kita terhadap dunia digital, kita dapat membantu memperkenalkan metode belajar yang lebih menarik, interaktif, dan kekinian. Kita bisa mendampingi guru, mendampingi teman sebaya, maupun mengajarkan adik-adik kita bagaimana memanfaatkan internet bukan hanya untuk hiburan semata, melainkan sebagai sumber ilmu pengetahuan yang tak terbatas.

Selain itu, pemuda juga identik dengan kreativitas dan inovasi. Di Hari Pendidikan Nasional ini, kita dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta. Kita harus berani berinovasi mencari solusi-solusi cerdas untuk masalah pendidikan di daerah kita, misalnya dengan memanfaatkan media sosial untuk edukasi, membuat konten-konten pembelajaran yang mudah dipahami, atau mengembangkan aplikasi sederhana yang membantu proses belajar mengajar.

Biarlah teknologi menjadi kekuatan kita untuk mempersempit jarak, mempercepat ilmu, dan membawa kualitas pendidikan Kabupaten Lombok Timur setara dengan daerah lainnya.

Ketiga, Pemuda sebagai Pelopor Karakter.

Pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Pemuda KNPI hadir dengan semangat persatuan dan kesatuan. Kita harus menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, anti-perundungan, dan menjunjung tinggi etika dalam setiap aktivitas pendidikan.

Pendidikan sejatinya tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual atau nilai akademik semata, tetapi lebih kepada pembentukan watak dan kepribadian. Sebagaimana pesan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.

Di sinilah peran krusial pemuda. Pemuda harus hadir sebagai pelopor yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan norma agama. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman yang membawa berbagai tantangan moral, pemuda harus menjadi benteng pertahanan karakter.

Kita harus menjadi contoh nyata dalam berperilaku: menjaga sopan santun, menghormati guru dan orang tua, menjauhi perundungan (bullying), serta menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Pemuda KNPI hadir dengan semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong.

Dengan karakter yang kuat, lulusan pendidikan kita bukan hanya menjadi orang yang pandai, tetapi juga menjadi manusia yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang unggul ilmunya dan mulia akhlaknya.

Penutup

Kabupaten Lombok Timur yang maju tidak akan terwujud jika sumber daya manusianya lemah dalam pendidikan. Oleh karena itu, mari kita jadikan Hari Pendidikan Nasional tahun ini sebagai momentum kebangkitan. Mari bergandengan tangan, pemerintah, masyarakat, dan khususnya pemuda, bahu-membahu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena pendidikan yang baik adalah investasi terbaik untuk Indonesia Emas, dan pemudalah yang akan memanen hasilnya.

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Maju Terus Pendidikan Indonesia! Maju Terus Lombok Timur SMART!

Oleh: Muh. Munir Fauzi, M.Pd

Jumat, 01 Mei 2026

     

BPN Lombok Utara Tutup 1 Mei 2026, Layanan Kembali Normal 4 Mei

Foto: ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net– Masyarakat yang berencana mengurus keperluan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara diminta menyesuaikan jadwal. Pasalnya, layanan di kantor tersebut resmi ditutup sementara pada Jumat, 1 Mei 2026, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day).

Penutupan ini diumumkan secara resmi oleh pihak Kantor Pertanahan Lombok Utara dan mengikuti ketetapan pemerintah terkait libur nasional. Selama satu hari tersebut, seluruh layanan tatap muka tidak beroperasi.

Meski demikian, penutupan layanan hanya berlangsung sehari. Kantor Pertanahan Lombok Utara akan kembali membuka pelayanan secara normal mulai Senin, 4 Mei 2026.

Dalam pengumuman yang disampaikan melalui media sosial dan kanal resmi, terlihat petugas memegang papan bertuliskan “TUTUP LAYANAN” dengan penegasan tanggal libur pada 1 Mei 2026 serta jadwal operasional kembali pada 4 Mei 2026.

Kendati layanan langsung dihentikan sementara, masyarakat tetap dapat mengakses informasi melalui berbagai kanal digital yang disediakan. Di antaranya melalui situs resmi, media sosial Facebook dan Instagram, serta layanan WhatsApp.

Pihak Kantor Pertanahan Lombok Utara juga menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengusung nilai “Melayani, Profesional, Terpercaya”, serta semangat BerAKHLAK dan “Bangga Melayani Bangsa”.

Masyarakat yang hendak mengurus sertifikat tanah, roya, maupun layanan pertanahan lainnya diimbau untuk merencanakan kunjungan di luar tanggal tersebut, yakni mulai kembali pada Senin, 4 Mei 2026.

Kamis, 30 April 2026

     

Digerebek Polisi, Judi Sabung Ayam di Keruak Kocar-Kacir, Dua Penonton Diamankan

Foto: Dua Penonton diamankan Polisi di Lokasi Judi Sabung Ayam

Okenews.net- Aksi judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dibubarkan aparat kepolisian dalam sebuah penggerebekan pada Kamis (30/4) sore.

Penggerebekan yang dilakukan Tim Opsnal Satreskrim Polres Lombok Timur sekitar pukul 14.30 WITA itu berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian di Dusun Semprong, Desa Selebung Ketangga.

Dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, petugas bergerak cepat menuju lokasi yang diduga menjadi arena sabung ayam. Namun, setibanya di tempat kejadian, kehadiran polisi lebih dulu diketahui oleh para pelaku.

Akibatnya, para pemain judi langsung melarikan diri secara berpencar, meninggalkan lokasi dalam kondisi kocar-kacir. Meski demikian, petugas berhasil mengamankan dua orang yang diduga sebagai penonton, serta dua ekor ayam yang digunakan dalam praktik perjudian tersebut.

Selanjutnya, kedua orang tersebut bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Lombok Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasat Reskrim IPTU Arie Kusnandar, menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk perjudian yang meresahkan masyarakat, serta mengimbau warga untuk tidak segan melaporkan aktivitas ilegal di lingkungan masing-masing.

     

Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara Siap Tampil Pada Ajang Persit Bisa 2


Okenews.net – UMKM Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara siap tampil pada ajang Persit Bisa ke-2 tahun 2026 yang diinisiasi oleh Ketua Umum Persatuan Istri Prajurit TNI AD Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) Ny. Uli Simanjuntak. Kegiatan tersebut akan digelar di Balai Kartini Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, pada 7–9 Mei 2026.

Persit Bisa ke-2 akan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) unggulan karya anggota Persit dari berbagai satuan jajaran TNI AD. Salah satu peserta yang turut ambil bagian ialah UMKM Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara Bandung binaan Persit KCK Cabang XI Puskomlekad PG Mabesad.

Ketua Persit KCK Cabang XI Puskomlekad PG Mabesad Ny. Henny Iroth Sonny Edhie mengatakan, dirinya bersama jajaran pengurus tengah melakukan berbagai persiapan agar UMKM Limar Bulu Tujuh Saudara dapat tampil maksimal pada ajang bergengsi tersebut. Berbagai koleksi wastra Nusantara pilihan telah disiapkan dengan memadukan nilai tradisi dan sentuhan elegansi modern sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya Indonesia.

“Jadi sebelum hari H atau tanggal 7 Mei mendatang, kami sudah siap tampil dengan membawa berbagai koleksi unggulan wastra Nusantara,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat dan para pengunjung untuk datang ke booth Tujuh Saudara pada 7–9 Mei 2026 di Balai Kartini Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, guna melihat langsung pesona wastra Nusantara dalam setiap detail karya yang ditampilkan.

Sementara itu, pemilik UMKM Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara Ny. Mala Totok Surahmat yang juga merupakan pengurus Persit KCK Cabang XI Puskomlekad PG Mabesad mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kesempatan berpartisipasi dalam Persit Bisa ke-2 tahun 2026.

“Ini merupakan kehormatan bagi kami untuk hadir dan memperkenalkan keindahan wastra Nusantara kepada khalayak yang lebih luas,” katanya.

Menurutnya, UMKM Limar Bulu Tujuh Saudara selama ini aktif mengikuti berbagai pameran UMKM dan ajang berskala nasional, di antaranya Persit Bisa, pameran kementerian, KKI Bank Indonesia, INACRAFT, serta berbagai kegiatan yang diselenggarakan instansi perbankan lainnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat mengunjungi booth Tujuh Saudara di Balai Kartini Mabes TNI AD agar dapat melihat langsung koleksi terbaru tenun pilihan yang memadukan keindahan tradisi dengan sentuhan modern, dirancang dengan penuh ketelitian serta perhatian pada setiap detail sehingga menghadirkan karakter anggun, berkelas, dan sarat makna budaya.

“Mari hadir dan rasakan langsung keindahan wastra Nusantara melalui setiap karya yang kami persembahkan. Jangan lewatkan momen ini, kami nantikan kehadirannya di Balai Kartini pada 7–9 Mei 2026,” pungkasnya.

     

Aksi Pencurian Terungkap, Dua Pria di Sikur Dibekuk Polisi Usai Gasak HP dan Laptop Warga Sakra

Foto: Dua Pelaku Pencurian

Okenews.net- Upaya Tim Opsnal Polres Lombok Timur dalam mengungkap kasus pencurian kembali membuahkan hasil. Dua pria yang diduga sebagai pelaku pencurian berhasil diringkus di Desa Semaya, Kecamatan Sikur, pada Selasa (28/4) sekitar pukul 02.30 WITA.


Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial SA (40) dan SU (51). Keduanya merupakan warga Desa Semaya dan ditangkap di rumah masing-masing tanpa perlawanan oleh petugas kepolisian.


Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan korban, HH (32), seorang ibu rumah tangga asal Rumbuk, Kecamatan Sakra. Dalam laporannya, korban mengaku kehilangan sejumlah barang berharga saat berada di rumahnya.


Peristiwa pencurian tersebut terjadi saat korban sedang tertidur. Ketika terbangun, ia berniat mencari handphone yang sebelumnya sedang diisi daya. Namun, ia terkejut mendapati handphone miliknya sudah tidak berada di tempat semula. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata bukan hanya satu, melainkan dua unit handphone serta satu unit laptop juga telah hilang.


Adapun barang yang dilaporkan hilang antara lain satu unit iPhone 16 berwarna merah muda, satu unit OPPO Reno 4F berwarna putih, serta satu unit laptop ThinkPad berwarna hitam. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp23 juta.


Merasa dirugikan, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan laporan tersebut, Tim Opsnal segera melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya mengantongi identitas para pelaku.


Setelah memastikan keberadaan pelaku, polisi bergerak cepat melakukan penangkapan di kediaman masing-masing pelaku di Desa Semaya. Dari hasil penangkapan, petugas berhasil mengamankan satu unit handphone OPPO yang diduga merupakan bagian dari barang hasil curian.


Saat ini, kedua pelaku telah diamankan di Mapolres Lombok Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna melacak keberadaan barang bukti lainnya yang diduga telah dijual oleh pelaku.


Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, IPTU Arie Kusnandar, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan meningkatkan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas serupa.

Selasa, 28 April 2026

     

Taspen Masuk Lombok Utara, ASN Kantor Pertanahan Dibekali Jaminan Masa Depan

Bpn Lombok Utara

Okenews.net– Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menerima kunjungan dari PT Taspen (Persero) Cabang Mataram dalam rangka sosialisasi program perlindungan dan jaminan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (27/4).


Kegiatan yang berlangsung di aula Kantor Pertanahan tersebut dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Muhajir Irfani, serta seluruh pegawai. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN terkait manfaat jaminan sosial dan perencanaan keuangan jangka panjang.


Dalam pemaparannya, pihak Taspen menjelaskan sejumlah program unggulan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Dana Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, hingga Jaminan Kematian. Selain itu, diperkenalkan pula program dari Taspen Life yakni Taspen Smart Save, yang memberikan fleksibilitas bagi ASN dalam menyiapkan tabungan hari tua dengan pengembangan dana dan perlindungan asuransi jiwa.


Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab yang disambut antusias oleh peserta, sebelum ditutup dengan pembagian doorprize.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Taspen yang dinilai memberikan nilai tambah bagi pegawai.


“Kami menyambut baik sosialisasi ini karena sangat membantu pegawai dalam memahami pentingnya perencanaan masa depan. Ini juga menjadi bagian dari upaya kami meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan kerja ASN,” ujarnya.


Ia menambahkan, dengan adanya pemahaman yang baik terkait jaminan sosial, diharapkan seluruh pegawai dapat bekerja lebih optimal dan fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


     

Awali Zona Integritas, Kantor Pertanahan Lombok Utara Tegaskan Komitmen Anti-KKN

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net-Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh jajaran pegawai, Senin (7/4)


Langkah ini menjadi titik awal strategis dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Tertib Administrasi Bersih (WTAB). Kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan bentuk kesungguhan dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.


Seluruh pegawai berkomitmen untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah dalam keterangannya menyampaikan bahwa komitmen ini menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.


“Pakta integritas ini bukan hanya sekadar penandatanganan, tetapi merupakan janji moral seluruh pegawai untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kami ingin masyarakat merasakan langsung pelayanan yang bersih, cepat, dan terpercaya,” ujarnya.


Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus diiringi dengan perubahan nyata dalam pola kerja dan pola pikir seluruh pegawai.


Dengan semangat kebersamaan, Kantor Pertanahan Lombok Utara optimistis mampu menghadirkan layanan publik yang berkualitas serta mendukung terwujudnya good governance.

     

Sekolah Sempat Ambruk, SDN 4 Pandan Wangi Kini 80 Persen Selesai

Foto: SDN 4 Pandan Wangi Jerowari

Okenews.net – Setelah sempat ambruk, gedung SDN 4 Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, akhirnya rampung dikerjakan. Proyek pembangunan sekolah tersebut kini telah mencapai 80 persen. 


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, menyampaikan pembangunan ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur melalui pelaksana CV Mitra Karya. 


“Secara teknis, Dinas Pendidikan yang membuatkan proposal ke Bupati, kemudian dikerjakan oleh BPBD Lombok Timur,” ujar Wathoni, Senin, 27 April 2026.


Ia menjelaskan, pembangunan sekolah menelan anggaran Rp260 juta. Dana tersebut bersumber dari Dana Tidak Terduga (DTT) APBD Lombok Timur. 


Sebelumnya, gedung SDN 4 Pandan Wangi dilaporkan ambruk sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Pemerintah daerah kemudian merespons cepat dengan mengajukan pembangunan darurat melalui BPBD.


Wathoni mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah. “Kami berterima kasih kepada Pemda Lombok Timur yang telah gerak cepat menyelesaikan pembangunan ini. Dengan progres 80 persen, siswa akan segera bisa belajar dengan layak,” katanya. 


Dengan selesainya pembangunan ini, aktivitas belajar mengajar SDN 4 Pandan Wangi diharapkan kembali normal dalam waktu dekat.

Senin, 27 April 2026

     

Klinik Lapas Selong Resmi Jadi Mitra BPJS, Layanan Kesehatan Makin Optimal

Foto: Kepala Lapas Kelas IIB Selong Bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur

Okenews.net– Klinik Pratama Lapas Kelas IIB Selong kini resmi menjadi mitra BPJS Kesehatan. Pengesahan tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Klinik Pratama Lapas Selong dan BPJS Kesehatan Cabang Selong, yang berlangsung di Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Senin (27/04).

Dokumen kerja sama diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Elly Widiani, dan diterima oleh Kepala Lapas Selong, Sudirman, dalam rangkaian acara Tasyakuran Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan PKS secara elektronik (e-signature) yang telah dilakukan pada Jumat (24/04/2026). Dengan status tersebut, Klinik Pratama Lapas Selong kini memiliki dasar operasional resmi untuk memberikan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan.

Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kesehatan di lingkungan lapas, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, sistem pelayanan, hingga kelengkapan sarana dan fasilitas medis. Dengan begitu, warga binaan dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, layak, dan berkualitas.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Elly Widiani, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat sinergi tersebut.

“Kami berkomitmen mendukung Lapas Selong dalam memastikan layanan kesehatan bagi warga binaan berjalan optimal dan terintegrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Selong, Sudirman, mengapresiasi dukungan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di dalam lapas.

“Kesehatan adalah hak dasar yang wajib dipenuhi. Kerja sama ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menghadirkan layanan yang profesional dan berkualitas bagi warga binaan,” tegasnya.

Langkah ini sekaligus memperkuat upaya Lapas Selong dalam mewujudkan layanan PRIMA Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel serta menghadirkan pelayanan yang humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak dasar warga binaan.

     

Jabatan Independen di Bank NTB Syariah Tercemar Politik, Mi6: Gubernur Gagal Jaga Prinsip

Kajian Sosial dan Politik Mi6

Okenews.net- Penunjukan H.W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah menuai kritik keras dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6. Langkah Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal yang mengajukan anggota dan pengurus aktif untuk duduk di jajaran komisaris bank daerah, dinilai Mi6 sebagai tindakan ceroboh, problematik secara etika, dan berpotensi mencederai prinsip good corporate governance.

“Sulit diterima logika publik ketika jabatan yang mensyaratkan independensi justru diisi oleh aktor politik aktif. Pasti ini bukan sekadar salah pilih. Ini kegagalan memahami batas paling dasar antara kepentingan politik dan integritas lembaga keuangan. Gubernur sedang menunjukkan bagaimana melegitimasi konflik kepentingan secara terbuka,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Senin (27/4/2026).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, penunjukkan H.W Musyafirin tidak boleh dianggap wajar. Rekam jejaknya sebagai anggota dan pengurus aktif partai politik di NTB, dan juga posisinya sebagai salah satu kandidat dalam Pemilihan Gubernur NTB sebelumnya, jelas-jelas menunjukkan bagaimana H.W Musyafirin tidak memenuhi kriteria untuk diajukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37/2018 secara eksplisit melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. Permendagri No 21/2024 juga kembali menegaskan hal serupa, dimana persyaratan calon anggota komisaris atau direksi BUMD, di antaranya berupa kewajiban memiliki keahlian, integritas, dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik. Belum lagi dalam PP No 54/2017 tentang BUMD, menegaskan bahwa komisaris BUMD tidak boleh terlibat dalam kepengurusan partai politik untuk menghindari intervensi politik dan menjaga netralitas manajemen.

“Sangat berbahaya jika publik dipaksa menerima hal seperti ini. Ke depan, siapa pun bisa membawa kepentingan politik ke dalam ruang yang seharusnya steril. Gubernur seharusnya menjadi penjaga standar, bukan malah membuka celah. Ini preseden buruk yang tidak boleh dinormalisasi,” kata Didu.

H.W Musyafirin sendiri terpilih menjadi Komisaris Independen Bank NTB Syariah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 4 Desember 2025. Keterpilihannya disebut untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan representasi kewilayahan, bersama Anis Mujahid Akbar sebagai Komisaris Utama dan Achmad Fauzi sebagai Komisaris Independen. 

Didu mengungkapkan, dirinya telah mengonfirmasi kepada pimpinan partai politik tempat H.W Musyafirin bernaung. Mantan Bupati Sumbawa Barat itu dipastikan masih memiliki kartu anggota dan tercatat sebagai pengurus aktif. Tak ada pula surat pengunduran diri yang sedang diproses atau sudah diproses di internal partai.

Dia menegaskan, publik kini menunggu tanggung jawab Gubernur NTB sebagai pihak yang mengusulkan H.W Musyafirin. Didu menilai, persoalan ini tidak bisa lagi dilihat sekadar sebagai ketidakcermatan administratif, melainkan berpotensi mengandung dimensi politik yang lebih dalam dan problematik.

“Kalau hanya soal kelalaian, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ini terlalu strategis untuk disebut sekadar tidak cermat. Ada kesan kuat bahwa ini keputusan yang sarat kalkulasi politik,” tegasnya.

Ia menyoroti fakta bahwa figur yang diusulkan berasal dari latar belakang politik yang berbeda dengan gubernur. Dalam konteks itu, Didu melihat adanya kemungkinan manuver politik yang justru berisiko memecah konsolidasi.

“Ketika seorang gubernur mengajukan figur dari partai berbeda, yang notabene punya rekam jejak sebagai rival politik, maka publik wajar membaca ini sebagai langkah politis. Pertanyaannya, ini untuk memperkuat institusi atau justru untuk memainkan peta politik?” ujarnya.

Didu mengingatkan, penempatan figur politik di posisi strategis seperti komisaris bank daerah tidak pernah netral. Ada implikasi kekuasaan, akses, dan pengaruh yang menyertainya.

“Jangan sampai ini dibaca sebagai upaya merangkul dengan cara yang keliru, atau bahkan lebih jauh, sebagai strategi membagi pengaruh politik melalui instrumen ekonomi. Ini berbahaya,” kata Didu.

Ia bahkan menyinggung kemungkinan bahwa langkah tersebut dapat memicu friksi baru di internal elite politik daerah. Alih-alih memperkuat stabilitas, keputusan seperti ini kata Didu, justru berpotensi menciptakan ketegangan baru. 

“Basis politik masing-masing bisa membaca ini secara berbeda. Ada yang melihatnya sebagai kompromi, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk infiltrasi,” lanjutnya.

Menurut Didu, Gubernur seharusnya memahami bahwa jabatan komisaris independen bukan ruang untuk eksperimen politik atau akomodasi kepentingan.

Bank NTB Syariah juga bukan panggung rekonsiliasi politik. Bank kebanggaan masyarakat NTB ini adalah lembaga keuangan yang harus dijaga profesionalismenya. Karena itu kata Didu, jika logika politik dibawa terlalu jauh, maka yang dikorbankan adalah kredibilitas institusi Bank NTB Syariah.

Bukti Sistem Lemah

Didu juga menilai, keputusan menempatkan aktof politik aktif di Bank NTB Syariah, mencerminkan lemahnya sistem penyaringan di lingkaran pengambil keputusan tertinggi di daerah.

Kata Didu, ini menunjukkan bahwa tim Gubernur tidak bekerja dengan standar kehati-hatian yang memadai. Harusnya ada alarm sejak awal bahwa kandidat dengan status pengurus aktif partai tidak layak diajukan sebagai komisaris independent.

“Ini bukan sekadar soal kurang cermat, tapi menunjukkan adanya problem serius dalam kualitas pengambilan keputusan di lingkaran gubernur. Standar kehati-hatian yang seharusnya menjadi pagar utama justru seperti diabaikan,” tandas Didu.

Padahal, kata Didu melanjutkan, isu konflik kepentingan seperti ini bukan isu abu-abu. Ini sangat terang-benderang, yang sejak awal seharusnya sudah ada alarm keras bahwa kandidat dengan status pengurus aktif partai tidak layak diajukan sebagai komisaris independen.

Didu menilai, kelolosan nama tersebut hingga tahap pengajuan memperlihatkan bahwa mekanisme check and balance di internal pemerintah daerah tidak berjalan efektif. Ia menyebut, ini bukan hanya kesalahan individu, melainkan kegagalan sistemik dalam proses penyaringan.

“Artinya ada yang tidak berfungsi di dalam. Entah itu tim seleksi yang tidak punya sensitivitas terhadap prinsip tata kelola, atau memang ada pembiaran karena pertimbangan lain di luar profesionalitas. Dua-duanya sama-sama problematik,” tegas Didu.

Lebih jauh, mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini mengingatkan bahwa publik tidak melihat ini sebagai kasus teknis semata, melainkan sebagai cerminan gaya dan arah kepemimpinan. 

“Publik akan membaca ini sebagai sinyal. Dan sinyal itu tidak kecil. Kalau dalam hal sepenting ini saja bisa lolos tanpa penyaringan yang ketat, maka wajar jika muncul pertanyaan, bagaimana dengan keputusan-keputusan strategis lain yang dampaknya lebih luas?” katanya.

Didu bahkan menegaskan, keputusan seperti ini bisa memunculkan persepsi adanya agenda tersembunyi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan institusi.

Ketika keputusan terlihat mengabaikan prinsip dasar, publik akan mencari penjelasan lain. Di situlah spekulasi muncul. Apakah ini sekadar kelalaian, atau memang ada kalkulasi politik yang sengaja dimainkan. Dan begitu spekulasi itu tumbuh, kata Didu, pemerintah daerah akan kesulitan mengendalikannya.

Sorotan pada OJK

Selain kritik pada Gubernur NTB, Didu juga menegaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB perlu menjelaskan secara terbuka dasar kelulusan kandidat dalam uji kepatutan dan kelayakan, meski merupakan aktor politik aktif. Didu menegaskan, aspek independensi seharusnya menjadi variabel utama, bukan sekadar pelengkap.

“OJK punya standar tinggi soal integritas. Kalau ini bisa lolos, publik berhak bertanya, apakah standar itu masih dijalankan secara konsisten?” kata Didu.

Menurutnya, kegagalan membaca potensi konflik kepentingan sejak awal oleh OJK, berpotensi membuka ruang politisasi dalam tubuh bank daerah. Dan taruhannya besar. Didu menegaskan, polemik ini tidak hanya berdampak pada persepsi, tetapi juga berpotensi melemahkan sistem pengawasan internal bank.

“Komisaris independen yang tidak sepenuhnya independen adalah kontradiksi. Fungsi kontrol bisa tumpul, dan di situlah risiko mulai menumpuk,” ujar Didu.

Ia mengingatkan bahwa bank daerah adalah instrumen penting dalam pembangunan ekonomi. Karena itu, setiap celah yang membuka peluang intervensi politik harus ditutup rapat. Karena itu, mengingat keputusan telah diambil, Didu menegaskan perlunya klarifikasi menyeluruh dari semua pihak.

“Ini harus diklirkan, seklir-klirnya. Tidak boleh ada ruang abu-abu. OJK harus menjelaskan, gubernur juga harus terbuka,” tegasnya.

Ia menilai, tanpa transparansi, polemik ini justru akan berkembang menjadi krisis kepercayaan.

     

Fauzan Khalid: Gabung NasDem karena Politik Tanpa Mahar Terbukti Nyata

Anggota DPR RI Fauzan Khalid

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menegaskan alasannya bergabung dengan Partai NasDem karena komitmen “politik tanpa mahar” yang benar-benar diterapkan di lapangan, bukan sekadar slogan.

Menurut Fauzan, prinsip tersebut sudah dijalankan secara konsisten oleh NasDem sejak pertama kali diperkenalkan pada Pemilu 2014 hingga Pemilu dan Pilkada 2024.

“Saya sebelumnya tidak pernah berpartai. Saat dicalonkan sebagai Bupati Lombok Barat pada Pilkada 2019, saya juga belum menjadi kader NasDem. Namun, tidak ada sepeser pun mahar yang diminta ataupun saya berikan,” ujar Fauzan saat menjadi pembicara dalam Bimtek Anggota DPRD Fraksi NasDem serta Pendidikan Politik Struktur Partai NasDem se-Jawa Tengah dan Jawa Barat di Jakarta, Jumat (24/04/2026).

Fauzan yang kini duduk di Komisi II DPR RI menjelaskan, ketertarikannya menjadi kader NasDem semakin kuat setelah merasakan langsung komitmen tersebut saat proses pencalonannya.

“Saya dipanggil ke DPP Partai NasDem dan langsung diberikan SK pencalonan oleh Ketua Umum tanpa mahar. Dari situ saya mulai simpati dan akhirnya memutuskan bergabung,” ungkapnya.

Ia kemudian resmi menjadi kader NasDem saat maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok pada Pemilu 2024, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Bupati Lombok Barat selama dua periode (2016–2024).

Saat ini, Fauzan juga dipercaya sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Partai NasDem NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzan turut mengingatkan Anggota DPRD Fraksi NasDem agar memperkuat komunikasi dengan kepala daerah guna menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan.

“Program fraksi harus sejalan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, DPRD juga perlu berkoordinasi dengan anggota DPR RI agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Menatap Pemilu 2029, Fauzan menilai generasi Z akan menjadi pemilih dominan. Karena itu, kader NasDem diminta mulai aktif melakukan pendekatan kepada kalangan muda.

“Gen Z perlu dirangkul dengan pendekatan yang sesuai minat dan hobi mereka. Buatkan ruang atau komunitas agar mereka bisa terlibat. Hal kecil yang dilakukan sekarang akan berdampak besar di Pemilu 2029,” pungkasnya.

Minggu, 26 April 2026

     

Apresiasi Langkah UAS Alihmedia ke Sertipikat Elektronik, Menteri Nusron: Demi Keamanan dan Kenyamanan

 

Menteri ATR/BPN

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi langkah Ustaz Abdul Somad yang berinisiatif mengalihmediakan sertipikat tanahnya dari analog menjadi elektronik. Menurutnya, Sertipikat Elektronik bisa lebih menjamin keamanan dan kemudahan urusan pertanahan di masa mendatang.

“Kami harapkan pengelola pondok pesantren dan masyarakat lainnya dapat mengikuti langkah ini, beralih ke Sertipikat Elektronik demi keamanan dan kemudahan di masa depan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam kegiatan Silaturahim dan Ceramah Keagamaan, di Pondok Pesantren Az-Zahra, Bangkinang, Rabu (22/04/2026).

Sertipikat Elektronik tersebut memberikan keamanan lebih terhadap bidang tanah seluas 18.500 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tanah tersebut memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana.

Menteri Nusron menjelaskan, Sertipikat Elektronik salah satu keunggulannya adalah tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan sertipikat analog. Data dokumen pertanahan tersimpan secara digital dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sehingga tetap aman meskipun terjadi bencana, seperti banjir atau gempa.

Sertipikat Elektronik juga dilengkapi dengan data spasial yang jelas dan terintegrasi. Dengan begitu, lokasi bidang tanah bisa dengan mudah ditelusuri melalui sistem digital, termasuk titik koordinat yang akurat. Menteri Nusron menyebut, transparansi ini memudahkan masyarakat dalam memastikan kepastian letak dan batas bidang tanahnya.

“Batas-batasnya jelas, letaknya jelas. Tinggal dicek melalui sistem, lokasi dapat langsung diketahui secara transparan,” ungkap Menteri Nusron.

Pada acara Silaturahim dan Ceramah Keagamaan ini, hadir jajaran dari Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau. Di momen tersebut, Ustaz Abdul Somad berdialog dan menyampaikan tausiah, begitu juga dengan Menteri Nusron yang memberikan arahan soal kepemimpinan. Turut hadir dalam kesempatan ini, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra; Wakil Kepala Kepolisian Daerah Riau, Hengki Haryadi; serta Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Hasyim Risahondua. 

     

Demokrasi Tanpa Literasi, Mi6 Kritik Tajam Minimnya Peran Edukasi Partai Politik

Lembaga kajian sosial dan politik Mi6

Okenews.net- Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai partai politik tidak bisa lagi sekadar hadir sebagai mesin elektoral menjelang pemilu. Partai didorong mengambil tanggung jawab utama dalam menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai strategi mendasar memperbaiki kualitas demokrasi, sekaligus menekan praktik politik uang yang masih mengakar.

“Selama pemilih tidak memiliki pemahaman politik yang memadai, maka politik uang akan terus menemukan momentumnya,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Ahad (26/4/2026).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, problem utama demokrasi elektoral di Indonesia hari ini bukan hanya pada desain sistem, melainkan pada rendahnya literasi politik pemilih. Kondisi tersebut menciptakan ruang subur bagi praktik transaksional dalam setiap kontestasi.

“Praktik politik uang itu bukan semata soal moralitas kandidat. Bukan. Tapi juga terkait dengan struktur kesadaran pemilih yang belum terbentuk,” ujarnya.

Menurut Didu, partai politik adalah aktor paling strategis untuk mengisi kekosongan tersebut. Sebagai pilar demokrasi, partai tidak hanya berfungsi merekrut dan mengusung kandidat, tetapi juga mendidik masyarakat agar menjadi pemilih rasional, kritis, dan berorientasi program.

Ia menyoroti bahwa dalam berbagai kontestasi, baik pemilu legislatif maupun pilkada, praktik politik uang masih menjadi fenomena laten. Hal itu, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari pendekatan partai yang cenderung pragmatis dan berorientasi jangka pendek.

Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu pemicu utama. Dalam banyak kasus, kandidat didorong menggunakan cara instan untuk meraih suara, termasuk praktik transaksional.

“Ketika biaya politik mahal dan pendidikan politik rendah, maka yang terjadi adalah transaksi. Pemilih diposisikan sebagai objek, bukan subjek demokrasi,” katanya.

Didu juga menyoroti tingginya jumlah pemilih mengambang (swing voters) dan pemilih pemula yang belum memiliki preferensi politik kuat. Kelompok ini kerap menjadi sasaran mobilisasi berbasis uang maupun popularitas semata.

Partai Jangan Musiman

Dalam analisanya, Didu mengkritik pola kerja partai politik yang cenderung musiman. Aktivitas partai meningkat drastis menjelang pemilu, namun minim interaksi dengan masyarakat di luar siklus tersebut.

“Partai politik hari ini terlalu event oriented. Mereka hadir saat pemilu, tapi absen dalam proses pembentukan kesadaran politik masyarakat sehari-hari,” tegasnya.

Padahal, pendidikan politik merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi. Partai, kata dia, seharusnya hadir melalui diskusi publik, pelatihan kader, sekolah politik, hingga advokasi isu-isu masyarakat.

Tanpa kehadiran berkelanjutan, partai akan terus terjebak dalam politik elektoral yang dangkal dan kehilangan fungsi ideologisnya.

Didu juga menyoroti keberadaan dana bantuan negara untuk partai politik. Ia menilai, dana tersebut seharusnya dimaksimalkan untuk pendidikan politik, bukan sekadar operasional internal.

“Negara sudah memberikan dukungan finansial kepada partai. Maka ada konsekuensi moral dan politik bahwa dana itu harus kembali ke publik dalam bentuk pendidikan politik,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Selama ini, publik dinilai belum sepenuhnya merasakan dampak langsung dari bantuan negara kepada partai.

Didu mendorong adanya indikator kinerja yang jelas terkait pelaksanaan pendidikan politik, sehingga penggunaan anggaran dapat diukur secara konkret dan berdampak nyata.

Rencana *revisi Undang-Undang Partai Politik oleh DPR RI*  dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat kewajiban pendidikan politik. Selama ini, menurut Didu, aturan yang ada masih bersifat normatif dan belum memiliki turunan teknis yang kuat.

“Perlu ada penguatan regulasi yang lebih detail. Misalnya kewajiban program pendidikan politik yang terstruktur, indikator capaian, hingga sanksi bagi partai yang tidak menjalankan fungsi tersebut,” katanya.

Ia juga mengaitkan pembahasan revisi tersebut dengan isu ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam sistem yang semakin kompetitif, partai dituntut memperkuat basis pemilih secara substantif, bukan sekadar mengandalkan mobilisasi jangka pendek.

Selain faktor eksternal, Didu menyoroti problem internal partai, terutama dalam hal rekrutmen politik yang cenderung pragmatis—lebih mengutamakan popularitas dan modal dibanding kapasitas dan ideologi.

“Kalau partai tidak serius membangun kader ideologis, maka pendidikan politik juga akan kehilangan arah. Karena yang diajarkan bukan nilai, tapi sekadar strategi menang,” ujarnya.

Fenomena perpindahan kader antar partai yang didorong kepentingan karier politik semata juga dinilai memperlemah identitas dan fungsi pendidikan politik partai.

Sebagai solusi, Didu mendorong pendekatan pendidikan politik yang lebih kontekstual dan adaptif. Partai perlu masuk ke ruang-ruang komunitas, seperti kelompok pemuda, organisasi masyarakat, hingga komunitas digital.

Menurutnya, karakter pemilih muda—terutama generasi milenial dan Gen Z—menuntut metode edukasi yang berbeda, termasuk pemanfaatan media sosial dan platform digital.

Selain itu, kolaborasi dengan kampus, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dinilai penting untuk memperluas jangkauan pendidikan politik.

“Pendidikan politik tidak boleh indoktrinatif. Harus mendorong pemilih menjadi kritis dan mandiri,” katanya.

Ia menegaskan, pendidikan politik bukan tugas tambahan, melainkan inti dari keberadaan partai dalam sistem demokrasi. Jika dijalankan konsisten, kualitas pemilih akan meningkat dan praktik politik uang dapat ditekan.

Tolak Penggabungan Pilkada

Di sisi lain, Didu menyatakan penolakannya terhadap wacana penggabungan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan pemilu legislatif daerah yang kerap didorong dengan alasan efisiensi biaya.

Menurutnya, demokrasi tidak bisa direduksi menjadi sekadar persoalan anggaran. Kualitas representasi, kedalaman partisipasi, dan kesehatan sistem politik harus menjadi pertimbangan utama.

“Demokrasi adalah investasi jangka panjang. Jangan direduksi jadi pengeluaran jangka pendek,” tegasnya.

Ia mengingatkan, jika efisiensi dijadikan alasan utama, maka secara ekstrem dapat berujung pada pembatasan partisipasi politik, yang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Pengalaman Pemilu serentak 2019, kata dia, menunjukkan bahwa penggabungan pemilu tidak selalu menghasilkan efisiensi yang sehat. Sistem lima kotak justru menimbulkan beban berat bagi penyelenggara dan berdampak pada kualitas pelaksanaan.

Selain itu, penggabungan pilkada berpotensi menenggelamkan isu-isu lokal. Perhatian publik cenderung tersedot pada isu besar dan figur nasional, sehingga kandidat kepala daerah tidak lagi bertarung dengan gagasan berbasis kebutuhan daerah.

“Pemilih akhirnya tidak memilih berdasarkan program lokal, tapi karena popularitas atau afiliasi politik yang lebih luas,” ujarnya.

Dari sisi pemilih, kompleksitas juga meningkat. Dalam satu waktu, pemilih harus membuat banyak keputusan sekaligus, yang berpotensi menimbulkan kelelahan memilih (ballot fatigue).

“Dalam konteks Indonesia, fenomena ini sudah nyata. Banyak pemilih kebingungan karena harus memilih banyak kandidat sekaligus, yang pada akhirnya menurunkan kualitas keputusan politik,” kata Didu.

Sebagai alternatif, Didu menawarkan pendekatan yang lebih substantif, seperti reformasi internal partai melalui transparansi rekrutmen kandidat dan penguatan kaderisasi, pendidikan politik berkelanjutan, serta penguatan regulasi pembiayaan politik agar biaya politik tidak menjadi beban utama kandidat.

“Intinya, penggabungan pilkada dengan pemilu legislatif daerah bukanlah solusi. Efisiensi biaya tidak bisa dijadikan justifikasi untuk mengorbankan kualitas demokrasi,” pungkasnya.

Sabtu, 25 April 2026

     

Dua Siswa MAN 1 Lotim Raih Juara 1 dan Juara 3 Lomba Karya Ilmiah Nasional di Malang

Noval Anugrah kelas XI IPS 1 dan Hyvatya Al Maida kelas X I,

Okenews.net – Dua siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lombok Timur (Lotim) berhasil mengukir prestasi gemilang dengan meraih Juara 1 dan Juara 3 pada lomba karya ilmiah tingkat nasional Edu Spark Vol. II yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Sabtu (25/4/2026).

Ajang yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini diawali dengan seleksi daring untuk menjaring finalis terbaik. Enam siswa MAN 1 Lotim yang aktif dalam ekstrakurikuler Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) berhasil lolos ke babak final dan mempresentasikan karya mereka secara langsung di kampus penyelenggara.

Koordinator Tim Prestasi MAN 1 Lotim, Siti Surodiana menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari konsistensi pembinaan serta semangat kompetitif siswa dalam mengembangkan tradisi ilmiah.

“Alhamdulillah, ini prestasi yang sangat membanggakan. Enam siswa kita mampu menembus final nasional dan dua di antaranya meraih juara. Ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan riset siswa kita mampu bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan, termasuk dari Jawa seperti MAN 2 Malang,” ujarnya.

Ia menambahkan, capaian tersebut tidak terlepas dari peran pembina KIR yang selama ini aktif membimbing siswa dalam mengasah kemampuan menulis dan berpikir kritis, inovatif, kolaboratif, adaptif, serta berdaya saing tinggi.

Adapun Juara 1 diraih oleh Noval Anugrah, siswa kelas XI IPS 1, melalui karya berjudul “Transformasi Budaya Scroll Menjadi Budaya Kritis: Pemanfaatan Media Sosial Bagi Siswa. Sementara Juara 3 diraih oleh Hyvatya Al Maida, siswa kelas X I, dengan karya berjudul “Menjembatani Kesenjangan Digital: Transformasi Pendidikan di Wilayah Pelosok Melalui Aplikasi EduPelosok.”

Sementara Pelaksana Tugas (PLt) Kepala MAN 1 Lotim L Dedi Mardono menegaskan komitmen madrasah dalam mendukung pengembangan potensi akademik siswa melalui berbagai ajang kompetisi, serta memperkuat budaya riset, literasi, inovasi, dan prestasi berkelanjutan di lingkungan madrasah.

“Kami memberikan dukungan penuh, baik dari sisi pembinaan maupun pembiayaan. Enam siswa yang lolos final telah difasilitasi secara maksimal hingga mengikuti presentasi di Malang. Atas prestasi ini, mereka juga mendapatkan piala, sertifikat, dan dana pembinaan, serta akan diberikan reward tambahan dari madrasah,” tegasnya.

Ia berharap, prestasi ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh siswa MAN 1 Lotim untuk terus berinovasi dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus memperkuat budaya riset di lingkungan madrasah.

Jumat, 24 April 2026

     

Polri Perkuat Keterbukaan Informasi Publik di NTB, Libatkan Komisi Informasi dan Diskominfo

Foto: Diskusi Keterbukaan Informasi Publik

Okenews.net- Diskusi terkait keterbukaan informasi publik digelar oleh Mabes Polri melalui Divisi Humas, khususnya Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (22/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Lombok Astoria ini bertujuan mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Polri.

Kegiatan tersebut dipimpin Kadivhumas Polri yang diwakili oleh Karo PID Divhumas Polri, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro. Turut hadir Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, jajaran pejabat utama Polda NTB, para Kasi Humas Polres, PPID satuan kerja, serta personel Bidhumas Polda NTB.

Hadir pula sebagai narasumber Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Sahnam dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Asanul Halik.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kominfo NTB menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat sekaligus kewajiban badan publik yang harus dijalankan secara konsisten dan profesional. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengelola serta memberikan layanan informasi kepada publik.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi NTB menyampaikan bahwa keterbukaan informasi menjadi instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, sekaligus membuka ruang pengawasan publik terhadap kinerja institusi. Ia juga memaparkan mekanisme pelayanan informasi, klasifikasi informasi, hingga evaluasi keterbukaan melalui sistem monitoring dan evaluasi (e-monev).

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Polri, khususnya di wilayah NTB, sehingga semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi