www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Rabu, 02 September 2026

     

Ngaji Budaya: Guru Muhir Membaca Jejak Nabi melalui Tembang dan Manuskrip Sasak

Founder Depok Literasi Institut Guru Muhir
Okenews.net — Syair dan tembang macapat mengalun dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Yayasan Swadaya Membangun (YSM), Senin, 31 Agustus 2026.

Melalui tembang yang disarikan dari naskah kuno Kartanah, budayawan Sasak Guru Muhir mengajak menelusuri jejak Nabi Muhammad dalam khazanah intelektual masyarakat Sasak yang telah lama hadir.

Kajian bertajuk “Ngaji Budaya” itu menghadirkan cara berbeda dalam memperingati Maulid Nabi. Guru Muhir memadukan referensi keagamaan, filsafat ilmu, syair, tembang macapat, dan manuskrip Sasak dalam penyampaian materinya.

Bagi masyarakat Sasak, Maulid menjadi tradisi keagamaan, ungkapan kecintaan kepada Rasulullah, dan wujud rasa syukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Melalui “Ngaji Budaya”, peringatan tersebut berkembang menjadi ruang untuk membaca kembali warisan intelektual Sasak.

Salah satu sumber yang dibahas Guru Muhir ialah naskah Kartanah. Manuskrip itu memuat kisah dan pemaknaan mengenai Nabi Muhammad sebelum kelahirannya hingga narasi kosmologis sebelum penciptaan alam semesta.

“Dalam naskah Kartanah itu memuat kisah dan pemaknaan mengenai apa, siapa, dan bagaimana Nabi Muhammad sebelum kelahiran beliau, bahkan sebelum terciptanya alam semesta,” jelas Guru Muhir.

Kandungan Kartanah kemudian diperkenalkan kepada peserta melalui tembang. Pilihan tersebut membuat materi yang cukup berat terasa lebih dekat karena disampaikan menggunakan bahasa, irama, dan tradisi tutur yang akrab dalam kebudayaan Sasak.

Tembang juga menjadi jembatan antara teks lama dan pendengar masa kini. Pengetahuan yang tersimpan dalam manuskrip memperoleh ruang untuk kembali dibaca, dituturkan, dan dipelajari oleh generasi sekarang.

Guru Muhir selanjutnya mengajak peserta memahami Nabi Muhammad melalui tiga landasan filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Istilah-istilah tersebut diterjemahkan ke dalam tiga pertanyaan pokok, siapa Nabi Muhammad, bagaimana pengetahuan mengenai beliau diperoleh, dan apa arti ajarannya bagi kehidupan manusia.

Perspektif ontologi digunakan untuk membahas hakikat Nabi Muhammad SAW. Perspektif epistemologi menelusuri sumber serta proses pewarisan pengetahuan mengenai Rasulullah, semntara perspektif aksiologi mengarahkan kajian pada nilai, manfaat, dan relevansi keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan.

Untuk memperkuat pemaparannya, Guru Muhir memperlihatkan manuskrip lama bertuliskan aksara Jejawan dan Pègon. Peserta dapat melihat sumber tertulis yang merekam perjumpaan antara ajaran Islam, bahasa, sastra, dan kebudayaan Sasak.

“Jejawan dan Pègon menyimpan peran penting dalam perjalanan literasi masyarakat Sasak. Melalui aksara tersebut, berbagai pengetahuan dicatat dan diwariskan,” ujar Founder Repok Literasi Institut itu.

Rujukan terhadap manuskrip juga membawa memasuki kajian lintas bidang. Agama memberi dasar pemaknaan, filsafat membantu menyusun pertanyaan, bahasa dan sastra menjadi medium penyampaian, sedangkan manuskrip menyediakan jejak pengetahuan dari masa lalu.

Mantan Bupati  Lombok Timur Ali Bin Dachlan turut hadir. Ia menilai pemaparan Guru Muhir memberikan sudut pandang berbeda dalam memahami Maulid Nabi. Baginya, kajian budaya yang membahasan khazanah manuskrip Sasak perlu dilakukan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan diskusi terbuka. Peserta mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan hubungan antara Nabi Muhammad, tradisi keilmuan Islam, dan kebudayaan Sasak.

Selain Guru Muhir, kegiatan tersebut menghadirkan penceramah asal Lombok Timur, TGH Latif. Mahasiswa, akademisi, jajaran YSM, Ali Dahlan Center, karyawan BSK, serta sejumlah aktivis dan tokoh lembaga swadaya masyarakat di Lombok Timur turut hadir.

Selasa, 01 September 2026

     

2027 Medatang, Kementrian ATR/BPN Fokuskan Anggaran untuk Ketahanan Pangan hingga Sertipikasi Tanah MBR

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempersiapkan program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyesuaian RKA-K/L TA 2027 bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (31/08/2026).

“Untuk Program Kerja Prioritas Nasional, dukungan ATR/BPN mencakup kedaulatan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan Reforma Agraria, hingga secara khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui percepatan pendaftaran dan sertipikasi tanah, legalisasi aset, serta fasilitasi bersama pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, program dan anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2027 diarahkan bukan hanya untuk mendukung pembangunan nasional, namun juga menjawab kebutuhan masyarakat. Jika dirincikan, rencana tersebut difokuskan untuk program ketahanan pangan, sertipikasi tanah bagi MBR, mewujudkan kemandirian energi dan air, penyediaan lahan bagi fasilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan hilirisasi industri, pengembangan perumahan, serta penataan ruang berbasis ketahanan bencana. Untuk menjalankannya, Kementerian ATR/BPN menggunakan instrumen pertanahan dan tata ruang melalui legalisasi aset, pengadaan tanah, penataan ruang, serta redistribusi tanah.

Lebih lanjut, untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi kemiskinan dan menguatkan ekonomi masyarakat, Kementerian ATR/BPN akan memberi dukungan melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, serta pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan pengembangan tersebut, Kementerian ATR/BPN berkomitmen menyelesaikan konflik-konflik pertanahan agar bisa menciptakan kepastian hukum dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan aset serta kegiatan ekonominya.

“Kementerian ATR/BPN berkomitmen agar kebijakan pertanahan dan penataan ruang pada 2027 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Dalu Agung Darmawan.

Rapat bersama Komisi II DPR RI kali ini turut diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam kesempatan ini, Dalu Agung Darmawan hadir dengan didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

     

Ketahui Kewajiban Bayar BPHTB dan PPh dalam Transaksi Jual Beli Tanah

Okenews.net - Dalam proses jual beli tanah atau bangunan, terdapat beberapa kewajiban yang perlu dipenuhi baik oleh penjual maupun pembeli sebelum proses Peralihan Hak dilakukan. Pembeli perlu membayarkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) perlu dibayarkan oleh penjual. Kedua pajak tersebut tidak dibayarkan kepada Kantor Pertanahan, melainkan ke instansi yang berwenang.

“Dalam jual beli, sebelum pengecekan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) masyarakat harus tahu jika penjual harus membayar PPh dengan nominal sekian rupiah, sedangkan pembeli harus tahu membayar BPHTB,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi dalam keterangannya pada Jumat (28/08/2026), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2), perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk yang diperoleh melalui jual beli, merupakan objek BPHTB. 

Selanjutnya, Pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mengatur bahwa wajib BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah atau kanal pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Besaran serta tata cara pembayaran BPHTB juga telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut.

Sementara itu, PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan kewajiban pihak yang memperoleh penghasilan dari pengalihan tersebut, yakni penjual. PPh ini dibayarkan ke kas negara melalui kanal pembayaran resmi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Ketentuan mengenai PPh tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. 

Dengan memahami mengenai kedua jenis pajak, masyarakat bukan hanya bisa mempersiapkan biaya pembelian tanah, namun juga biaya transaksi yang pasti dikeluarkan untuk Peralihan Hak. Diharapkan, setelah berkas dan biaya telah dipersiapkan oleh para pihak secara lengkap, proses Peralihan Hak bisa rampung sesuai target atau bahkan bisa lebih cepat. 

     

Pengukuran Terjadwal dengan Waktu yang Pasti Buat Warga Lebih Mudah Menyiapkan Diri

Okenews.net- Kepastian jadwal pengukuran membantu masyarakat mengatur waktu dan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan saat petugas ukur datang ke lokasi bidang. Manfaat tersebut dirasakan Sari (50), warga Petojo, Jakarta Pusat, yang saat ini tanahnya sedang dilakukan proses pengukuran dalam rangka sertipikasi tanahnya. 

“Pas pendaftaran minggu lalu habis dapat Surat Perintah Setor (SPS) dan dapat tanda terimanya, langsung diinfo jadwal (pengukuran) hari ini ternyata sesuai. Bagus ya jadi cepat. Kalau sudah terjadwal kan enak, kita jadi sudah tau persiapannya. Dari segi waktu kita bisa menyiapkan,” ujar Sari sembari mendampingi proses pengukuran oleh petugas ukur di lokasi tanahnya pada Senin (31/08/2026) pagi.

Pengalaman tersebut berbeda dengan proses pengukuran yang pernah dijalani Sari sebelumnya. Sebelum ada layanan Pengukuran Terjadwal di Kantah, ia merasa harus menunggu lebih lama untuk dapat jadwal pengukuran. Dengan perubahan positif yang ia rasakan, Sari terkejut karena jadwal pengukuran sudah diterima sejak awal dan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

“Sekarang ini cepat banget. Saya sempat bingung kok bisa cepat. Ternyata memang ada program baru ATR/BPN untuk mempercepat,” ungkap Sari.

Bagi Sari, perkembangan ini membuat proses pelayanan menjadi lebih jelas. Masyarakat bisa lebih yakin dan coba mengajukan permohonan layanan secara mandiri ke Kantah. “Sekarang kan sudah lebih transparan. Jadi kita juga sudah tidak perlu takut untuk daftar. Selama surat-surat yang kita miliki lengkap, pasti akan sesuai jadwal dan prosedurnya,” ujarnya.

Kepastian jadwal tidak hanya membantu masyarakat, namun juga membuat pelaksanaan pengukuran oleh petugas jadi lebih terarah. Hal itu dinyatakan oleh petugas ukur Kantah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dudung (55), yang bertugas mengukur tanah milik Sari. Dengan jadwal yang telah ditetapkan, potensi kendala pengukuran bisa diminimalisir sebelum ia datang ke lokasi bidang dan membuat pekerjaannya bisa berjalan efektif. 

“Dengan Pengukuran Terjadwal, sudah semakin terakselerasi dari perjalanan berkas. Kalau saya maksimum sehari mengerjakan dua berkas. Karena sudah terjadwal ini, cukup mengefektifitaskan waktu dalam penyelesaian berkasnya,” jelas Dudung.

Dudung berharap, kepastian yang diberikan lewat Pengukuran Terjadwal dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kantah. “Masyarakat diharapkan supaya lebih percaya, kita petugas ukur berusaha terus bekerja lebih baik lagi,” tuturnya.

Pengukuran Terjadwal merupakan bagian dari transformasi layanan pertanahan yang telah diterapkan di 455 Kantah di seluruh Indonesia. Melalui layanan ini, masyarakat memperoleh jadwal pengukuran dengan masa tunggu maksimal tujuh hari. Setelah pengukuran selesai, hasilnya diproses hingga menjadi Peta Bidang Tanah (PBT) dalam waktu maksimal lima hari. Dengan begitu, keseluruhan proses sejak permohonan masuk, terbitnya PBT, dan terbitnya sertipikat tanah ditargetkan selesai paling lama 12 hari. 

     

Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari Akomodir Transformasi 70% Layanan Kementerian ATR/BPN

Okenews.net- Layanan Peralihan Hak menjadi salah satu tumpuan transformasi pelayanan pertanahan karena mencakup sekitar 70% dari keseluruhan layanan pada Kantor Pertanahan (Kantah). Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, mengatakan penerapan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) dengan target penyelesaian maksimal 10 hari menjadi tahap awal untuk membangun layanan pertanahan yang lebih cepat dan terintegrasi.

“Yang masuk ke dalam PERINTIS 10 Hari ini semua Peralihan Hak. Peralihan Hak itu jual beli, hibah, tukar-menukar, pokoknya semua yang menggunakan Akta PPAT. Peralihan Hak itu sudah 70% pelayanan di BPN,” ujar Asnaedi saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Jumat (28/08/2026) lalu.

Transformasi layanan akan dilakukan secara bertahap. Setelah layanan Peralihan Hak berjalan optimal, transformasi akan dilanjutkan ke pendaftaran tanah pertama kali sehingga secara keseluruhan persentase transformasi jadi mencakup 80% layanan ATR/BPN. Tahap berikutnya, mencakup layanan pemecahan, penggabungan, dan pemisahan bidang tanah sehingga seluruh layanan pertanahan dapat terakomodasi. “Kalau itu sudah oke berarti sudah 100% karena hak tanggungan kan sudah,” jelasnya.

Saat ini, PERINTIS 10 Hari masih berada dalam tahap uji coba di 17 Kantah. Ke-17 Kantah tersebut, yakni Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Kota Surabaya I, Kabupaten Malang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Tangerang Selatan, Kota Batam, Kota Pontianak, Kota Samarinda, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kota Makassar, Kota Kupang, dan Kota Depok.

Pelaksanaan _pilot project_ tersebut jadi cara untuk menemukan formula layanan yang tepat sebelum nantinya diterapkan secara lebih luas. Uji coba di 17 Kantah sudah dimulai pada 17 Agustus 2026, kemudian pada 24 September 2026 akan ditambah 24 Kantah. Selanjutnya, pada Oktober 2026, pelaksanaan PERINTIS 10 Hari ditargetkan diperluas hingga 100 Kantah. 

Asnaedi mengatakan, Kementerian ATR/BPN menargetkan Peraturan Menteri terkait layanan tersebut dapat diterbitkan paling lambat pada akhir Desember 2026. Dengan tahapan tersebut, PERINTIS 10 Hari ditargetkan dapat berlaku secara nasional mulai 1 Januari 2027 apabila formula yang diperoleh dari pelaksanaan _pilot project_ telah dinilai tepat. 

“Harapan kita tahun ini harus keluar Peraturan Menteri, minimal di akhir Desember. Kalau Peraturan Menterinya sudah keluar, ini berlaku secara nasional,” pungkas Dirjen PHPT. 

Senin, 31 Agustus 2026

     

Malika Tours & Travel Hadir di Mataram, Jamin Kenyamanan Jamaah ke Tanah Suci

Okenews.net- Malika Tours & Travel Haji dan Umrah resmi hadir dan mulai beroperasi setelah diresmikan dalam sebuah acara yang berlangsung di Kantor Cabang Malika Tours & Travel, Jalan Adisucipto No. 8A, Mataram , Senin 31 Agustus 2026. 

Peresmian tersebut dihadiri oleh unsur Asisten I Setda Provinsi NTB, Ketua MUI NTB, Direktur Utama Malika Tours & Travel K.H. Ahmad Multazam, tokoh agama, tokoh masyarakat, mitra usaha, serta sejumlah tamu undangan.

Acara peresmian ditandai dengan prosesi pengguntingan pita sebagai simbol resmi dibukanya kantor cabang Malika Tours & Travel untuk masyarakat NTB.

Dalam sambutannya, K.H. Ahmad Multazam menyampaikan bahwa kehadiran Malika Tours & Travel bukan sekadar menjadi sebuah usaha perjalanan, tetapi juga membawa amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah Haji dan Umrah.

“Kami ingin Malika Tours & Travel hadir dengan mengedepankan pelayanan, kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan jamaah. Bagi kami, perjalanan menuju Tanah Suci adalah perjalanan ibadah yang harus dilayani dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan,” kata KH. Ahmad Multazam. 

Malika Tours & Travel masuk dalam 10 travel Haji Umrah terbaik. Malika Travel juga bekerja sama dengan maskapai terbaik, yaitu Garuda Indonesia, jadi jamaah tidak perlu khawatir soal pesawat dan hotel sudah bintang 4, lokasi dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ujar K.H. Ahmad Multazam.

Ia menambahkan, Malika Tours & Travel berkomitmen memberikan pendampingan kepada jamaah sejak proses persiapan keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.

Kehadiran Malika Tours & Travel diharapkan dapat memberikan alternatif layanan perjalanan Haji dan Umrah yang profesional sekaligus membantu masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan yang dibutuhkan dalam mempersiapkan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Sementara itu, Asisten I Setda Provinsi NTB Fathul Gani dalam sambutannya mengapresiasi hadirnya Malika Tours & Travel dan berharap perusahaan dapat menjalankan usahanya secara profesional serta senantiasa mengutamakan kepentingan dan kenyamanan jamaah.

“Semoga Malika Tours & Travel dapat tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat NTB. Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan jamaah dan memberikan pelayanan yang baik,” ungkapnya.

Prosesi peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Asisten I Setda Provinsi NTB, Ketua MUI NTB, bersama Direktur Utama Malika Tours & Travel dan jajaran.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur sekaligus harapan agar Malika Tours & Travel senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan, serta kepercayaan masyarakat.

Dengan mengusung semangat pelayanan dan amanah, Malika Tours & Travel Haji dan Umrah optimistis dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam mempersiapkan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Sebagai informasi, Malika Tours & Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan Haji dan Umrah dengan komitmen memberikan pelayanan yang profesional, aman, nyaman, dan terpercaya bagi para jamaah.

     

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Dorong Ombudsman Jadi Lembaga Yang Kuat

Okenews.net-Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mendorong komisioner Ombudsman RI (ORI) untuk menjadikan Ombudsman sebagai lembaga yang memiliki pengaruh kuat, karena tugasnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Tidak sulit menjadikan Ombudsman sebagai lembaga yang memiliki wibawa kuat, karena para komisionernya, sebagian besar berlatar belakang aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka memiliki kapasitas untuk itu,” kata Fauzan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/08/2026).

Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok ini minta agar para komisioner baik di daerah maupun di tingkat pusat, memaksimalkan kemampuannya agar Ombudsman memiliki daya tarik dan wibawa yang kuat. Sejauh ini, nama Ombudsman dari tahun ke tahun semakin redup.

Padahal, lanjut Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), di awal reformasi, nama lembaga Ombudsman sangat baik dan disegani. “Perbaiki, agar nama Ombudsman kembali harum dan disegani lembaga lain,” jelasnya.

Menurut Fauzan, Ketua KPU NTB (2008-2013) ini, untuk menjadikan Ombudsman sebagai lembaga independen negara yang kuat, sebenarnya tidak sulit, karena tidak ada lembaga yang tidak bisa diawasi Ombudsman. Namun, tugas dan fungsi ini, sangat berlawanan jauh dengan apa yang dimiliki, baik sisi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) maupun anggaran.

“Kami dari Komisi II DPR RI, akan membantu Ombudsman agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Nanti kami lihat sejauhmana keterbatasan anggaran maupun SDM yang dimiliki Ombudsman,” ujarnya.

Dalam RDP ini, Fauzan juga mendorong agar Ombudsman lebih memaksimalkan pola saling kontrol secara internal, guna mencegah terjadinya penyimpangan. Para komisioner, diminta mematuhi mekanisme kontrol check and balances untuk mengawasi kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) agar penyimpangan bisa dideteksi lebih dini.

Fauzan mengatakan, untuk mencegah peyimpangan internal, penyalahgunaan wewenang, dan risiko operasi tangkap tangan (OTT) di tubuh Ombudsman, diperlukan mekaniseme saling kontrol (cross controlling) dan penguatan sistem pengawasan berlapis.  Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman harus memiliki standar integritas lebih tinggi dari lembaga lain yang diawasi.

Integritas tinggi dan mekanisme saling kontrol (check and balances) di internal Ombudsman adalah kunci utama menjaga marwah lembaga pengawas pelayanan public ini tetap bersih dan terhindar dari tindak pidana korupsi, termasuk OTT. “Sebagai lembaga “supervisor” yang mengawasi instansi pemerintah, Ombudsman harus steril dari segala bentuk penyimpangan agar memiliki legitimasi moral yang kuat.” tegas Fauzan

Jumat, 28 Agustus 2026

     

Semarak HUT ke-43, RSUD Soedjono Selong Perkuat Pengabdian Lewat Aksi Sosial dan Lomba

Okenews.net- Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-43, RSUD dr. R. Soedjono Selong tidak hanya merayakannya dengan kemeriahan perlombaan internal, tetapi juga mengisinya dengan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.


Rangkaian kegiatan yang digelar pada Agustus 2026 tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar RSUD dr. R. Soedjono Selong untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.


Kabag Humas RSUD dr. R. Soedjono Selong, Mukasan Efendi, mengatakan peringatan HUT ke-43 menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan rumah sakit sekaligus meningkatkan semangat seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik.


“HUT ke-43 ini bukan sekadar perayaan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat,” ujar Mukasan Efendi, Sabtu (15/8/2026).


Salah satu kegiatan sosial yang menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT tahun ini adalah bakti sosial operasi bibir sumbing yang dilaksanakan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga.


Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian RSUD dr. R. Soedjono Selong terhadap masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan itu, rumah sakit tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan kesehatan, tetapi juga hadir memberikan manfaat sosial secara langsung.


Kepedulian terhadap masyarakat juga diwujudkan melalui penyaluran air bersih ke Desa Sekaroh dan Desa Seriwe. Bantuan air bersih tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebagai bentuk perhatian rumah sakit terhadap masyarakat yang membutuhkan akses air bersih.


“Pelayanan kepada masyarakat tidak hanya dilakukan di dalam rumah sakit. Kami juga ingin hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung,” kata Mukasan.


Selain kegiatan sosial, suasana HUT ke-43 RSUD dr. R. Soedjono Selong juga berlangsung semarak dengan berbagai perlombaan yang melibatkan pegawai dan unit kerja di lingkungan rumah sakit.


Sejumlah lomba yang digelar di antaranya Mini Soccer Dangdut, Karaoke, Dance Cuci Tangan, Masukkan Paku dalam Botol, Bakiak, Lari Karung, Tarik Tambang, hingga Lomba Kebersihan Ruangan.


Kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan energi positif dalam lingkungan kerja sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien.


Mukasan menegaskan, semangat kebersamaan menjadi bagian penting dalam perjalanan RSUD dr. R. Soedjono Selong ke depan.


“Ketika kebersamaan dan kekompakan terjaga, tentu akan semakin mudah bagi kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.


43 Tahun Mengabdi, Terus Berbenah

Memasuki usia ke-43 tahun, RSUD dr. R. Soedjono Selong berkomitmen untuk terus tumbuh dan melakukan pembenahan, baik dari sisi pelayanan, sumber daya manusia maupun inovasi.


Peringatan HUT tahun ini pun diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh keluarga besar rumah sakit bahwa tugas utama yang diemban bukan sekadar memberikan pelayanan medis, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang aman, bermutu, profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.


Mengusung semangat “43 Tahun Mengabdi, Bersama Memberikan Pelayanan Terbaik”, RSUD dr. R. Soedjono Selong menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur dan sekitarnya.


Semangat tersebut diperkuat dengan tagline “KAMI MELAYANI DENGAN SMART”, sebagai bagian dari komitmen rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, inovatif, bermutu dan aman.


“Harapan kami, di usia yang ke-43 ini RSUD dr. R. Soedjono Selong semakin maju, terus berbenah dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi seluruh masyarakat,” pungkas Mukasan.

     

Kadis Dikbud Lotim Tegaskan Larangan Siswa Bawa Kendaraan, Sekolah Diminta Sosialisasi

M. Nurul Wathoni, M.Pd

Okenews.net — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur menerbitkan surat edaran yang melarang peserta didik jenjang SD dan SMP yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) membawa atau mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.4/1427/DIKBUD/2026 tentang Larangan Membawa Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 bagi Peserta Didik Jenjang SD dan SMP.

Surat edaran yang ditetapkan di Selong, Rabu (26/8/2026), itu ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan jenjang SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur M. Nurul Wathoni, M.Pd mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan keselamatan peserta didik di jalan raya serta membangun kedisiplinan dalam berlalu lintas.

“Keselamatan peserta didik menjadi perhatian utama. Karena itu, aturan ini perlu dipahami dan dilaksanakan bersama oleh sekolah, peserta didik, dan orang tua,” kata Wathoni, Junat (26/8/2026).

Menurutnya, usia peserta didik SD dan SMP menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Penggunaan kendaraan bermotor harus memperhatikan ketentuan hukum, kelayakan pengemudi, serta keselamatan selama perjalanan.

Wathoni meminta satuan pendidikan menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada seluruh peserta didik dan orang tua atau wali. Sekolah juga diminta melakukan pengawasan di lingkungan sekolah untuk memastikan aturan berjalan secara konsisten.

Dalam surat edaran itu ditegaskan, peserta didik jenjang SD dan SMP yang belum memiliki SIM dilarang membawa dan/atau mengendarai kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat ke sekolah.

Pihak sekolah juga diminta melarang peserta didik membawa kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan pembinaan apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan tata tertib satuan pendidikan.

Peran orang tua turut mendapat perhatian. Orang tua atau wali diharapkan tidak memberikan izin kepada anak untuk mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah dan memastikan anak menggunakan moda transportasi yang aman serta sesuai dengan usianya.

“Orang tua memiliki peran penting dalam memastikan anak berangkat dan pulang sekolah dengan aman. Kami berharap ketentuan ini mendapat dukungan penuh dari keluarga,” ujarnya.

Kebijakan tersebut merujuk pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 mengenai penerbitan dan penandaan SIM.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur berharap penerapan surat edaran tersebut menjadi bagian dari pembiasaan tertib berlalu lintas di kalangan peserta didik. Sekolah dan keluarga diharapkan berjalan bersama menjaga keselamatan anak selama perjalanan menuju dan dari sekolah.

Kamis, 27 Agustus 2026

     

Perkuat Sinergitas, Lapas Selong Hadiri Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Lombok Timur

Okenews.net — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong terus memperkuat sinergitas dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Lombok Timur. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran dalam kegiatan eksekusi pemusnahan barang bukti yang digelar Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WITA tersebut dipusatkan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Dalam kegiatan itu, Lapas Kelas IIB Selong diwakili Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Dedy Aryadi.

Kehadiran jajaran Lapas Selong menjadi wujud nyata dukungan terhadap pelaksanaan proses penegakan hukum sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan jajaran APH lainnya di wilayah Lombok Timur.

Sinergitas antarinstansi dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang berjalan efektif, profesional, transparan, dan berintegritas. Koordinasi yang baik juga menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan langkah dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui partisipasi dalam kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIB Selong menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi positif bersama Kejaksaan serta institusi penegak hukum lainnya.

Langkah ini diharapkan semakin memperkuat hubungan kerja antarlembaga sekaligus mendukung terciptanya penegakan hukum yang semakin solid di Kabupaten Lombok Timur.

Lapas Selong terus berkomitmen menjaga sinergitas dengan seluruh mitra kerja dan APH guna mendukung penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Rabu, 26 Agustus 2026

     

Kantah Lombok Utara Umumkan Sertipikat Pengganti HM 4144 Hilang, Warga Diberi Waktu 30 Hari

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara mengumumkan permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang atas sebidang tanah Hak Milik (HM) Nomor 4144 yang berlokasi di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Rabu, 26/8


Permohonan tersebut diajukan oleh I KT. Suwardana, S.H. untuk bidang tanah seluas 1.831 meter persegi, dengan tanggal pembukuan hak pada 26 November 2024.


Pengumuman tersebut merupakan bagian dari tahapan administrasi dalam proses penerbitan sertipikat pengganti atas sertipikat yang dinyatakan hilang. Sesuai ketentuan yang berlaku, pengumuman diberikan kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan apabila terdapat pihak yang merasa memiliki kepentingan atau keberatan terhadap penerbitan sertipikat pengganti tersebut.


Masyarakat yang memiliki keberatan diminta menyampaikannya secara resmi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dengan mencantumkan alasan serta melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., menegaskan bahwa tahapan pengumuman merupakan bagian penting untuk memberikan kepastian dan transparansi dalam proses administrasi pertanahan.


“Pengumuman ini bukan sekadar tahapan administratif, tetapi bentuk keterbukaan Kantor Pertanahan kepada masyarakat. Kami memberikan ruang yang cukup bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan berdasarkan bukti yang sah,” tegas Muhammad Shaleh Basyarah.


Masa pengumuman berlangsung selama 30 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat keberatan dari masyarakat, proses penerbitan sertipikat pengganti dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sertipikat yang sebelumnya dinyatakan hilang nantinya tidak lagi berlaku setelah sertipikat pengganti diterbitkan sesuai prosedur.


Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara juga mengimbau masyarakat yang kemungkinan menemukan sertipikat HM Nomor 4144 tersebut agar segera menyerahkannya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.


“Kami juga mengimbau apabila dokumen yang dinyatakan hilang ternyata ditemukan, agar segera diserahkan kepada Kantor Pertanahan. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen pertanahan dan menjaga kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar Muhammad Shaleh.


Kantor Pertanahan Lombok Utara memastikan setiap proses penerbitan sertipikat pengganti dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai prosedur guna memberikan perlindungan hukum serta kepastian hak kepada masyarakat.

     

BAZNAS Lotim Konsolidasikan Gerakan Kemanusiaan Bersama Mahasiswa, Pelajar dan Pemuda

Okenews.net- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur memperkuat gerakan kemanusiaan dengan melibatkan berbagai unsur mahasiswa, pelajar, dan pemuda. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Forum Mahasiswa se-Kabupaten Lombok Timur, Forum OSIS/OSIM Lombok Timur, serta sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Rabu, 26/8/2026


Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan potensi berbagai elemen generasi muda dalam membangun gerakan sosial yang terorganisir, transparan, dan tepat sasaran. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana penggalangan dana dan dukungan sosial bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan dan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Pulau Lombok.


Pertemuan tersebut juga menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun komitmen bersama. Mahasiswa, pelajar, pemuda, organisasi kepemudaan, dan lembaga sosial diharapkan dapat mengambil peran nyata dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi musibah.


Kepedulian terhadap korban bencana, menurut semangat yang dibangun dalam pertemuan tersebut, tidak hanya diwujudkan melalui bantuan materi. Kehadiran moral, solidaritas, dukungan sosial, serta semangat gotong royong juga menjadi bagian penting dalam menguatkan masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit.


Rapat koordinasi itu dihadiri langsung Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Kamli, Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, Dr. H. Hamidi, S.T., M.Pd., serta Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan, Syamsul Hadi.


Kehadiran jajaran pimpinan BAZNAS tersebut menunjukkan komitmen lembaga dalam mendorong keterlibatan generasi muda dalam berbagai agenda kemanusiaan. Di sisi lain, BAZNAS juga menekankan pentingnya agar setiap gerakan sosial dilaksanakan secara tertib, amanah, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Dalam rapat tersebut terbangun kesepahaman bahwa persoalan kemanusiaan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap elemen masyarakat memiliki ruang dan peran untuk berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing.


Forum mahasiswa memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran publik serta menggerakkan solidaritas di lingkungan perguruan tinggi. Sementara Forum OSIS/OSIM diharapkan mampu menanamkan nilai kepedulian sosial, pendidikan karakter, dan semangat berbagi di kalangan pelajar.


Adapun OKP memiliki peran penting dalam memperluas jejaring gerakan kemanusiaan hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Sinergi ketiga unsur tersebut diharapkan mampu melahirkan gerakan sosial yang lebih luas, terarah, dan berkelanjutan.


Dalam penggalangan dana nantinya, aspek profesionalitas juga menjadi perhatian utama. Setiap dana yang berhasil dihimpun harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, amanah, dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.


Gerakan kemanusiaan ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penggalangan dana. Lebih dari itu, sinergi BAZNAS bersama mahasiswa, pelajar, dan pemuda diharapkan berkembang menjadi ekosistem solidaritas sosial yang mampu merespons berbagai persoalan kemanusiaan, baik di Lombok Timur dan Pulau Lombok maupun di daerah lain yang membutuhkan perhatian.


Khusus bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di NTT, gerakan tersebut menjadi wujud bahwa jarak geografis bukanlah penghalang untuk menghadirkan rasa persaudaraan. Begitu pula ketika terjadi persoalan kemanusiaan di Pulau Lombok, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat hadir melalui semangat gotong royong, saling membantu, dan saling menguatkan.


Melalui rapat koordinasi ini, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur bersama Forum Mahasiswa, OSIS/OSIM, dan OKP berkomitmen membangun gerakan kemanusiaan dengan semangat “Dari Lombok untuk Kemanusiaan.”


Semangat tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas masyarakat Lombok Timur sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa, pelajar, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan memiliki kepedulian serta tanggung jawab sosial terhadap sesama.


Pada akhirnya, gerakan kemanusiaan bukan semata-mata tentang seberapa besar dana yang dapat dihimpun, tetapi tentang seberapa besar kepedulian yang mampu dibangun. Setiap rupiah yang disumbangkan, setiap tangan yang membantu, dan setiap langkah yang dilakukan bersama merupakan bagian dari ikhtiar untuk meringankan beban saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah.


BAZNAS Kabupaten Lombok Timur bersama mahasiswa, pelajar, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Lombok Timur bergerak bersama untuk kemanusiaan. Sebab, ketika saudara kita terluka, kepedulian adalah wujud nyata dari persaudaraan.


     

Institut Elkatarie dan NUTRAL Perkuat Kolaborasi Riset dengan Perguruan Tinggi di Indonesia

Okenews.ent -Institut Elkatarie bersama NUTRAL (Nusa Putra Research Global) terus memperkuat kolaborasi di bidang riset dan pengembangan akademik melalui sinergi dengan Universitas Nusa Putra serta 10 perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas jejaring akademik sekaligus mendorong peningkatan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kapasitas dosen dan mahasiswa.

Melalui kerja sama ini, Institut Elkatarie dan NUTRAL membuka ruang yang lebih luas untuk pengembangan riset bersama, publikasi ilmiah berskala nasional dan internasional, penyelenggaraan seminar dan konferensi, pertukaran akademik, hingga pengembangan berbagai program inovasi di bidang pendidikan dan penelitian.

Pimpinan Institut Elkatarie menyampaikan, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi untuk memperluas jejaring akademik dan meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat.

“Sinergi Institut Elkatarie dan NUTRAL menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring riset sekaligus memperkuat kualitas publikasi ilmiah. Kami berharap kerja sama ini tidak hanya menghasilkan karya akademik yang berkualitas, tetapi juga melahirkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, penguatan kolaborasi ant perguruan tinggi menjadi semakin penting di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan daya saing akademik. Karena itu, jejaring riset yang dibangun diharapkan mampu menjadi ruang bagi dosen dan mahasiswa untuk saling bertukar gagasan, berbagi pengetahuan, serta menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi Institut Elkatarie dan NUTRAL juga diharapkan menjadi fondasi terbentuknya jejaring riset nasional yang semakin kuat, kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dengan semakin luasnya kemitraan akademik tersebut, Institut Elkatarie berkomitmen untuk terus mengambil peran dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang produktif, memperkuat budaya riset, serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan masyarakat.

     

Anggota DPR RI F-NasDem, H. Fauzan Khalid, Dorong Bangun Budaya Pembelajar Bagi ASN

 Okenews.net-Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mendorong agar pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal, sebatas untuk mendapatkan ijazah atau sertifikat. Namun, hendaknya membuat ASN semakin berkualitas yang berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat,

“Proses pembelajaran yang diberikan melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) harus menghasilkan ASN yang memiliki keinginan belajar, berkembang, dan mampu menularkan pengetahuan yang diperoleh kepada lingkungan kierjanya. Saya kira ini penting untuk kita dorong agar produk LAN tidak hanya bersifat formalitas saja,” kata Fauzan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/08/2026).

Menurut Fauzan, pendidikan dan pelatihan ASN seharusnya menjadi bagian dari proses untuk membangun budaya pembelajar di lingkungan birokrasi. Melalui pendidikan dan pelatihan ini, diharapkan akan terbentuk ASN berkualitas, yang diharapkan dapat memberi pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Apalagi di era kemajuan teknologi saat ini, lanjutnya, kompetensi ASN merupakan hal yang mendesak untuk ditingkatkan dan didorong melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. “Saya membayangkan ASN kita bisa menjadi ASN pembelajar, dan setelah itu, mereka mampu mentransfer ilmunya kepada aparat dibawahnya,” ungkap Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024).

Lebih lanjut, Fauzan mengatakan, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini, menuntut ASN untuk selalu memperbaharui pengetahuan yang dimiliki. Di era saat ini, ilmu pengetahuan terus berkembang. “Jika kita terlena dan enggan menambah ilmu, maka kita akan sulit beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Fauzan mengatakan, budaya pembelajar pada akhirnya nanti bukan semata-mata tentang peningkatan kompetensi individu, tetapi menjadi bagian penting guna membangun birokrasi yang adaptif. Selain itu, akan mampu memberikan pelayanan masyarakat sesuai perubahan zaman.

“Perkembangan informasi dan teknologi saat ini harus dibarengi dengan kemampuan para ASN. Karena itu, ASN dituntut sebagai ASN pembelajar dalam konteks ilmu pengetahuan maupun dalam konteks memberikan pelayanan masyarakat yang terus berkembang, seiring perkembangan teknologi dan informasi,” ujar Fauzan, Ketua KPU NTB (2008-2013

Selasa, 25 Agustus 2026

     

BAZNAS Lotim Turun Langsung, Pastikan Bantuan LKSA Tepat Sasaran

Okenews.net- Selasa pagi (25/8/2026) tim Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Lombok Timur datang ke LKSA TGH. Muhammad Sadaruddin, Desa Suralaga. Bukan untuk seremonial. Mereka membawa map, catatan, dan mata yang jeli.


Misi mereka satu: verifikasi faktual calon penerima Program Bantuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Tahun 2026.


Di lapangan, tim tidak hanya duduk memeriksa berkas. Mereka masuk ke asrama, menghitung jumlah anak asuh, mengecek kondisi kamar, dapur, dan kelengkapan administrasi. Semua dicocokkan satu persatu dengan data yang diajukan.


Muh. Munir Fauzi, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Lotim, menjelaskan alasan turun langsung. 


"Verifikasi faktual ini kami lakukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diajukan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kami melihat langsung kondisi LKSA, data anak asuh, kelengkapan administrasi, serta kebutuhan lembaga. Dengan proses ini, kami berharap bantuan yang nantinya diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.


Bagi BAZNAS, uang Zakat, Infak dan Sedekah ZIS adalah titipan. Maka prosesnya harus profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak boleh ada yang terlewat hanya karena percaya dokumen di atas meja.


H. Murjoko, Wakil Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Lotim sekaligus Koordinator Tim Zona 2 untuk wilayah Selong, Suralaga, dan Lenek, menambahkan verifikasi ini penting agar gambaran yang didapat objektif.


"Tim Zona 2 melakukan verifikasi secara langsung agar kami mendapatkan data yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kami tidak hanya melihat dokumen, tetapi juga melihat kondisi lembaga dan anak-anak yang berada dalam pengasuhan LKSA. Data hasil verifikasi ini nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penetapan bantuan," jelasnya.


Ia menekankan, tanpa sinergi dengan pengelola LKSA, program bantuan akan sulit berjalan maksimal. Bantuan harus sampai dan dirasakan langsung oleh anak-anak.


Dari sisi LKSA TGH. Muhammad Sadaruddin, kedatangan tim disambut baik. Pengurus menyebut ini momentum untuk menyampaikan kondisi nyata lembaga.


"Kami mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yang telah hadir langsung melakukan verifikasi di LKSA kami. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan lembaga secara langsung kepada tim BAZNAS. Semoga proses ini dapat menjadi jalan bagi terwujudnya bantuan yang bermanfaat bagi anak-anak yang kami asuh," kata pengurus LKSA.


Mereka juga berharap dukungan dari BAZNAS dan pihak lain terus mengalir, agar pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak bisa terus berjalan.


Verifikasi di Suralaga ini adalah bagian dari komitmen BAZNAS Lotim. Setiap lembaga yang mengajukan bantuan wajib melewati tahap administrasi dan verifikasi lapangan sebelum ditetapkan.


Dengan cara itu, BAZNAS ingin memastikan dana yang dihimpun dari para muzaki tidak salah alamat. Tapi benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan perlindungan, tempat tinggal, dan masa depan yang lebih baik.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi