www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Senin, 27 April 2026

     

Jabatan Independen di Bank NTB Syariah Tercemar Politik, Mi6: Gubernur Gagal Jaga Prinsip

Kajian Sosial dan Politik Mi6

Okenews.net- Penunjukan H.W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah menuai kritik keras dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6. Langkah Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal yang mengajukan anggota dan pengurus aktif untuk duduk di jajaran komisaris bank daerah, dinilai Mi6 sebagai tindakan ceroboh, problematik secara etika, dan berpotensi mencederai prinsip good corporate governance.

“Sulit diterima logika publik ketika jabatan yang mensyaratkan independensi justru diisi oleh aktor politik aktif. Pasti ini bukan sekadar salah pilih. Ini kegagalan memahami batas paling dasar antara kepentingan politik dan integritas lembaga keuangan. Gubernur sedang menunjukkan bagaimana melegitimasi konflik kepentingan secara terbuka,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Senin (27/4/2026).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, penunjukkan H.W Musyafirin tidak boleh dianggap wajar. Rekam jejaknya sebagai anggota dan pengurus aktif partai politik di NTB, dan juga posisinya sebagai salah satu kandidat dalam Pemilihan Gubernur NTB sebelumnya, jelas-jelas menunjukkan bagaimana H.W Musyafirin tidak memenuhi kriteria untuk diajukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37/2018 secara eksplisit melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. Permendagri No 21/2024 juga kembali menegaskan hal serupa, dimana persyaratan calon anggota komisaris atau direksi BUMD, di antaranya berupa kewajiban memiliki keahlian, integritas, dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik. Belum lagi dalam PP No 54/2017 tentang BUMD, menegaskan bahwa komisaris BUMD tidak boleh terlibat dalam kepengurusan partai politik untuk menghindari intervensi politik dan menjaga netralitas manajemen.

“Sangat berbahaya jika publik dipaksa menerima hal seperti ini. Ke depan, siapa pun bisa membawa kepentingan politik ke dalam ruang yang seharusnya steril. Gubernur seharusnya menjadi penjaga standar, bukan malah membuka celah. Ini preseden buruk yang tidak boleh dinormalisasi,” kata Didu.

H.W Musyafirin sendiri terpilih menjadi Komisaris Independen Bank NTB Syariah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 4 Desember 2025. Keterpilihannya disebut untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan representasi kewilayahan, bersama Anis Mujahid Akbar sebagai Komisaris Utama dan Achmad Fauzi sebagai Komisaris Independen. 

Didu mengungkapkan, dirinya telah mengonfirmasi kepada pimpinan partai politik tempat H.W Musyafirin bernaung. Mantan Bupati Sumbawa Barat itu dipastikan masih memiliki kartu anggota dan tercatat sebagai pengurus aktif. Tak ada pula surat pengunduran diri yang sedang diproses atau sudah diproses di internal partai.

Dia menegaskan, publik kini menunggu tanggung jawab Gubernur NTB sebagai pihak yang mengusulkan H.W Musyafirin. Didu menilai, persoalan ini tidak bisa lagi dilihat sekadar sebagai ketidakcermatan administratif, melainkan berpotensi mengandung dimensi politik yang lebih dalam dan problematik.

“Kalau hanya soal kelalaian, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ini terlalu strategis untuk disebut sekadar tidak cermat. Ada kesan kuat bahwa ini keputusan yang sarat kalkulasi politik,” tegasnya.

Ia menyoroti fakta bahwa figur yang diusulkan berasal dari latar belakang politik yang berbeda dengan gubernur. Dalam konteks itu, Didu melihat adanya kemungkinan manuver politik yang justru berisiko memecah konsolidasi.

“Ketika seorang gubernur mengajukan figur dari partai berbeda, yang notabene punya rekam jejak sebagai rival politik, maka publik wajar membaca ini sebagai langkah politis. Pertanyaannya, ini untuk memperkuat institusi atau justru untuk memainkan peta politik?” ujarnya.

Didu mengingatkan, penempatan figur politik di posisi strategis seperti komisaris bank daerah tidak pernah netral. Ada implikasi kekuasaan, akses, dan pengaruh yang menyertainya.

“Jangan sampai ini dibaca sebagai upaya merangkul dengan cara yang keliru, atau bahkan lebih jauh, sebagai strategi membagi pengaruh politik melalui instrumen ekonomi. Ini berbahaya,” kata Didu.

Ia bahkan menyinggung kemungkinan bahwa langkah tersebut dapat memicu friksi baru di internal elite politik daerah. Alih-alih memperkuat stabilitas, keputusan seperti ini kata Didu, justru berpotensi menciptakan ketegangan baru. 

“Basis politik masing-masing bisa membaca ini secara berbeda. Ada yang melihatnya sebagai kompromi, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk infiltrasi,” lanjutnya.

Menurut Didu, Gubernur seharusnya memahami bahwa jabatan komisaris independen bukan ruang untuk eksperimen politik atau akomodasi kepentingan.

Bank NTB Syariah juga bukan panggung rekonsiliasi politik. Bank kebanggaan masyarakat NTB ini adalah lembaga keuangan yang harus dijaga profesionalismenya. Karena itu kata Didu, jika logika politik dibawa terlalu jauh, maka yang dikorbankan adalah kredibilitas institusi Bank NTB Syariah.

Bukti Sistem Lemah

Didu juga menilai, keputusan menempatkan aktof politik aktif di Bank NTB Syariah, mencerminkan lemahnya sistem penyaringan di lingkaran pengambil keputusan tertinggi di daerah.

Kata Didu, ini menunjukkan bahwa tim Gubernur tidak bekerja dengan standar kehati-hatian yang memadai. Harusnya ada alarm sejak awal bahwa kandidat dengan status pengurus aktif partai tidak layak diajukan sebagai komisaris independent.

“Ini bukan sekadar soal kurang cermat, tapi menunjukkan adanya problem serius dalam kualitas pengambilan keputusan di lingkaran gubernur. Standar kehati-hatian yang seharusnya menjadi pagar utama justru seperti diabaikan,” tandas Didu.

Padahal, kata Didu melanjutkan, isu konflik kepentingan seperti ini bukan isu abu-abu. Ini sangat terang-benderang, yang sejak awal seharusnya sudah ada alarm keras bahwa kandidat dengan status pengurus aktif partai tidak layak diajukan sebagai komisaris independen.

Didu menilai, kelolosan nama tersebut hingga tahap pengajuan memperlihatkan bahwa mekanisme check and balance di internal pemerintah daerah tidak berjalan efektif. Ia menyebut, ini bukan hanya kesalahan individu, melainkan kegagalan sistemik dalam proses penyaringan.

“Artinya ada yang tidak berfungsi di dalam. Entah itu tim seleksi yang tidak punya sensitivitas terhadap prinsip tata kelola, atau memang ada pembiaran karena pertimbangan lain di luar profesionalitas. Dua-duanya sama-sama problematik,” tegas Didu.

Lebih jauh, mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini mengingatkan bahwa publik tidak melihat ini sebagai kasus teknis semata, melainkan sebagai cerminan gaya dan arah kepemimpinan. 

“Publik akan membaca ini sebagai sinyal. Dan sinyal itu tidak kecil. Kalau dalam hal sepenting ini saja bisa lolos tanpa penyaringan yang ketat, maka wajar jika muncul pertanyaan, bagaimana dengan keputusan-keputusan strategis lain yang dampaknya lebih luas?” katanya.

Didu bahkan menegaskan, keputusan seperti ini bisa memunculkan persepsi adanya agenda tersembunyi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan institusi.

Ketika keputusan terlihat mengabaikan prinsip dasar, publik akan mencari penjelasan lain. Di situlah spekulasi muncul. Apakah ini sekadar kelalaian, atau memang ada kalkulasi politik yang sengaja dimainkan. Dan begitu spekulasi itu tumbuh, kata Didu, pemerintah daerah akan kesulitan mengendalikannya.

Sorotan pada OJK

Selain kritik pada Gubernur NTB, Didu juga menegaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB perlu menjelaskan secara terbuka dasar kelulusan kandidat dalam uji kepatutan dan kelayakan, meski merupakan aktor politik aktif. Didu menegaskan, aspek independensi seharusnya menjadi variabel utama, bukan sekadar pelengkap.

“OJK punya standar tinggi soal integritas. Kalau ini bisa lolos, publik berhak bertanya, apakah standar itu masih dijalankan secara konsisten?” kata Didu.

Menurutnya, kegagalan membaca potensi konflik kepentingan sejak awal oleh OJK, berpotensi membuka ruang politisasi dalam tubuh bank daerah. Dan taruhannya besar. Didu menegaskan, polemik ini tidak hanya berdampak pada persepsi, tetapi juga berpotensi melemahkan sistem pengawasan internal bank.

“Komisaris independen yang tidak sepenuhnya independen adalah kontradiksi. Fungsi kontrol bisa tumpul, dan di situlah risiko mulai menumpuk,” ujar Didu.

Ia mengingatkan bahwa bank daerah adalah instrumen penting dalam pembangunan ekonomi. Karena itu, setiap celah yang membuka peluang intervensi politik harus ditutup rapat. Karena itu, mengingat keputusan telah diambil, Didu menegaskan perlunya klarifikasi menyeluruh dari semua pihak.

“Ini harus diklirkan, seklir-klirnya. Tidak boleh ada ruang abu-abu. OJK harus menjelaskan, gubernur juga harus terbuka,” tegasnya.

Ia menilai, tanpa transparansi, polemik ini justru akan berkembang menjadi krisis kepercayaan.

     

Fauzan Khalid: Gabung NasDem karena Politik Tanpa Mahar Terbukti Nyata

Anggota DPR RI Fauzan Khalid

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menegaskan alasannya bergabung dengan Partai NasDem karena komitmen “politik tanpa mahar” yang benar-benar diterapkan di lapangan, bukan sekadar slogan.

Menurut Fauzan, prinsip tersebut sudah dijalankan secara konsisten oleh NasDem sejak pertama kali diperkenalkan pada Pemilu 2014 hingga Pemilu dan Pilkada 2024.

“Saya sebelumnya tidak pernah berpartai. Saat dicalonkan sebagai Bupati Lombok Barat pada Pilkada 2019, saya juga belum menjadi kader NasDem. Namun, tidak ada sepeser pun mahar yang diminta ataupun saya berikan,” ujar Fauzan saat menjadi pembicara dalam Bimtek Anggota DPRD Fraksi NasDem serta Pendidikan Politik Struktur Partai NasDem se-Jawa Tengah dan Jawa Barat di Jakarta, Jumat (24/04/2026).

Fauzan yang kini duduk di Komisi II DPR RI menjelaskan, ketertarikannya menjadi kader NasDem semakin kuat setelah merasakan langsung komitmen tersebut saat proses pencalonannya.

“Saya dipanggil ke DPP Partai NasDem dan langsung diberikan SK pencalonan oleh Ketua Umum tanpa mahar. Dari situ saya mulai simpati dan akhirnya memutuskan bergabung,” ungkapnya.

Ia kemudian resmi menjadi kader NasDem saat maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok pada Pemilu 2024, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Bupati Lombok Barat selama dua periode (2016–2024).

Saat ini, Fauzan juga dipercaya sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Partai NasDem NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzan turut mengingatkan Anggota DPRD Fraksi NasDem agar memperkuat komunikasi dengan kepala daerah guna menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan.

“Program fraksi harus sejalan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, DPRD juga perlu berkoordinasi dengan anggota DPR RI agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Menatap Pemilu 2029, Fauzan menilai generasi Z akan menjadi pemilih dominan. Karena itu, kader NasDem diminta mulai aktif melakukan pendekatan kepada kalangan muda.

“Gen Z perlu dirangkul dengan pendekatan yang sesuai minat dan hobi mereka. Buatkan ruang atau komunitas agar mereka bisa terlibat. Hal kecil yang dilakukan sekarang akan berdampak besar di Pemilu 2029,” pungkasnya.

Minggu, 26 April 2026

     

Demokrasi Tanpa Literasi, Mi6 Kritik Tajam Minimnya Peran Edukasi Partai Politik

Lembaga kajian sosial dan politik Mi6

Okenews.net- Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai partai politik tidak bisa lagi sekadar hadir sebagai mesin elektoral menjelang pemilu. Partai didorong mengambil tanggung jawab utama dalam menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai strategi mendasar memperbaiki kualitas demokrasi, sekaligus menekan praktik politik uang yang masih mengakar.

“Selama pemilih tidak memiliki pemahaman politik yang memadai, maka politik uang akan terus menemukan momentumnya,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Ahad (26/4/2026).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, problem utama demokrasi elektoral di Indonesia hari ini bukan hanya pada desain sistem, melainkan pada rendahnya literasi politik pemilih. Kondisi tersebut menciptakan ruang subur bagi praktik transaksional dalam setiap kontestasi.

“Praktik politik uang itu bukan semata soal moralitas kandidat. Bukan. Tapi juga terkait dengan struktur kesadaran pemilih yang belum terbentuk,” ujarnya.

Menurut Didu, partai politik adalah aktor paling strategis untuk mengisi kekosongan tersebut. Sebagai pilar demokrasi, partai tidak hanya berfungsi merekrut dan mengusung kandidat, tetapi juga mendidik masyarakat agar menjadi pemilih rasional, kritis, dan berorientasi program.

Ia menyoroti bahwa dalam berbagai kontestasi, baik pemilu legislatif maupun pilkada, praktik politik uang masih menjadi fenomena laten. Hal itu, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari pendekatan partai yang cenderung pragmatis dan berorientasi jangka pendek.

Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu pemicu utama. Dalam banyak kasus, kandidat didorong menggunakan cara instan untuk meraih suara, termasuk praktik transaksional.

“Ketika biaya politik mahal dan pendidikan politik rendah, maka yang terjadi adalah transaksi. Pemilih diposisikan sebagai objek, bukan subjek demokrasi,” katanya.

Didu juga menyoroti tingginya jumlah pemilih mengambang (swing voters) dan pemilih pemula yang belum memiliki preferensi politik kuat. Kelompok ini kerap menjadi sasaran mobilisasi berbasis uang maupun popularitas semata.

Partai Jangan Musiman

Dalam analisanya, Didu mengkritik pola kerja partai politik yang cenderung musiman. Aktivitas partai meningkat drastis menjelang pemilu, namun minim interaksi dengan masyarakat di luar siklus tersebut.

“Partai politik hari ini terlalu event oriented. Mereka hadir saat pemilu, tapi absen dalam proses pembentukan kesadaran politik masyarakat sehari-hari,” tegasnya.

Padahal, pendidikan politik merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi. Partai, kata dia, seharusnya hadir melalui diskusi publik, pelatihan kader, sekolah politik, hingga advokasi isu-isu masyarakat.

Tanpa kehadiran berkelanjutan, partai akan terus terjebak dalam politik elektoral yang dangkal dan kehilangan fungsi ideologisnya.

Didu juga menyoroti keberadaan dana bantuan negara untuk partai politik. Ia menilai, dana tersebut seharusnya dimaksimalkan untuk pendidikan politik, bukan sekadar operasional internal.

“Negara sudah memberikan dukungan finansial kepada partai. Maka ada konsekuensi moral dan politik bahwa dana itu harus kembali ke publik dalam bentuk pendidikan politik,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Selama ini, publik dinilai belum sepenuhnya merasakan dampak langsung dari bantuan negara kepada partai.

Didu mendorong adanya indikator kinerja yang jelas terkait pelaksanaan pendidikan politik, sehingga penggunaan anggaran dapat diukur secara konkret dan berdampak nyata.

Rencana *revisi Undang-Undang Partai Politik oleh DPR RI*  dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat kewajiban pendidikan politik. Selama ini, menurut Didu, aturan yang ada masih bersifat normatif dan belum memiliki turunan teknis yang kuat.

“Perlu ada penguatan regulasi yang lebih detail. Misalnya kewajiban program pendidikan politik yang terstruktur, indikator capaian, hingga sanksi bagi partai yang tidak menjalankan fungsi tersebut,” katanya.

Ia juga mengaitkan pembahasan revisi tersebut dengan isu ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam sistem yang semakin kompetitif, partai dituntut memperkuat basis pemilih secara substantif, bukan sekadar mengandalkan mobilisasi jangka pendek.

Selain faktor eksternal, Didu menyoroti problem internal partai, terutama dalam hal rekrutmen politik yang cenderung pragmatis—lebih mengutamakan popularitas dan modal dibanding kapasitas dan ideologi.

“Kalau partai tidak serius membangun kader ideologis, maka pendidikan politik juga akan kehilangan arah. Karena yang diajarkan bukan nilai, tapi sekadar strategi menang,” ujarnya.

Fenomena perpindahan kader antar partai yang didorong kepentingan karier politik semata juga dinilai memperlemah identitas dan fungsi pendidikan politik partai.

Sebagai solusi, Didu mendorong pendekatan pendidikan politik yang lebih kontekstual dan adaptif. Partai perlu masuk ke ruang-ruang komunitas, seperti kelompok pemuda, organisasi masyarakat, hingga komunitas digital.

Menurutnya, karakter pemilih muda—terutama generasi milenial dan Gen Z—menuntut metode edukasi yang berbeda, termasuk pemanfaatan media sosial dan platform digital.

Selain itu, kolaborasi dengan kampus, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dinilai penting untuk memperluas jangkauan pendidikan politik.

“Pendidikan politik tidak boleh indoktrinatif. Harus mendorong pemilih menjadi kritis dan mandiri,” katanya.

Ia menegaskan, pendidikan politik bukan tugas tambahan, melainkan inti dari keberadaan partai dalam sistem demokrasi. Jika dijalankan konsisten, kualitas pemilih akan meningkat dan praktik politik uang dapat ditekan.

Tolak Penggabungan Pilkada

Di sisi lain, Didu menyatakan penolakannya terhadap wacana penggabungan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan pemilu legislatif daerah yang kerap didorong dengan alasan efisiensi biaya.

Menurutnya, demokrasi tidak bisa direduksi menjadi sekadar persoalan anggaran. Kualitas representasi, kedalaman partisipasi, dan kesehatan sistem politik harus menjadi pertimbangan utama.

“Demokrasi adalah investasi jangka panjang. Jangan direduksi jadi pengeluaran jangka pendek,” tegasnya.

Ia mengingatkan, jika efisiensi dijadikan alasan utama, maka secara ekstrem dapat berujung pada pembatasan partisipasi politik, yang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Pengalaman Pemilu serentak 2019, kata dia, menunjukkan bahwa penggabungan pemilu tidak selalu menghasilkan efisiensi yang sehat. Sistem lima kotak justru menimbulkan beban berat bagi penyelenggara dan berdampak pada kualitas pelaksanaan.

Selain itu, penggabungan pilkada berpotensi menenggelamkan isu-isu lokal. Perhatian publik cenderung tersedot pada isu besar dan figur nasional, sehingga kandidat kepala daerah tidak lagi bertarung dengan gagasan berbasis kebutuhan daerah.

“Pemilih akhirnya tidak memilih berdasarkan program lokal, tapi karena popularitas atau afiliasi politik yang lebih luas,” ujarnya.

Dari sisi pemilih, kompleksitas juga meningkat. Dalam satu waktu, pemilih harus membuat banyak keputusan sekaligus, yang berpotensi menimbulkan kelelahan memilih (ballot fatigue).

“Dalam konteks Indonesia, fenomena ini sudah nyata. Banyak pemilih kebingungan karena harus memilih banyak kandidat sekaligus, yang pada akhirnya menurunkan kualitas keputusan politik,” kata Didu.

Sebagai alternatif, Didu menawarkan pendekatan yang lebih substantif, seperti reformasi internal partai melalui transparansi rekrutmen kandidat dan penguatan kaderisasi, pendidikan politik berkelanjutan, serta penguatan regulasi pembiayaan politik agar biaya politik tidak menjadi beban utama kandidat.

“Intinya, penggabungan pilkada dengan pemilu legislatif daerah bukanlah solusi. Efisiensi biaya tidak bisa dijadikan justifikasi untuk mengorbankan kualitas demokrasi,” pungkasnya.

Sabtu, 25 April 2026

     

Dua Siswa MAN 1 Lotim Raih Juara 1 dan Juara 3 Lomba Karya Ilmiah Nasional di Malang

Noval Anugrah kelas XI IPS 1 dan Hyvatya Al Maida kelas X I,

Okenews.net – Dua siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lombok Timur (Lotim) berhasil mengukir prestasi gemilang dengan meraih Juara 1 dan Juara 3 pada lomba karya ilmiah tingkat nasional Edu Spark Vol. II yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Sabtu (25/4/2026).

Ajang yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini diawali dengan seleksi daring untuk menjaring finalis terbaik. Enam siswa MAN 1 Lotim yang aktif dalam ekstrakurikuler Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) berhasil lolos ke babak final dan mempresentasikan karya mereka secara langsung di kampus penyelenggara.

Koordinator Tim Prestasi MAN 1 Lotim, Siti Surodiana menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari konsistensi pembinaan serta semangat kompetitif siswa dalam mengembangkan tradisi ilmiah.

“Alhamdulillah, ini prestasi yang sangat membanggakan. Enam siswa kita mampu menembus final nasional dan dua di antaranya meraih juara. Ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan riset siswa kita mampu bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan, termasuk dari Jawa seperti MAN 2 Malang,” ujarnya.

Ia menambahkan, capaian tersebut tidak terlepas dari peran pembina KIR yang selama ini aktif membimbing siswa dalam mengasah kemampuan menulis dan berpikir kritis, inovatif, kolaboratif, adaptif, serta berdaya saing tinggi.

Adapun Juara 1 diraih oleh Noval Anugrah, siswa kelas XI IPS 1, melalui karya berjudul “Transformasi Budaya Scroll Menjadi Budaya Kritis: Pemanfaatan Media Sosial Bagi Siswa. Sementara Juara 3 diraih oleh Hyvatya Al Maida, siswa kelas X I, dengan karya berjudul “Menjembatani Kesenjangan Digital: Transformasi Pendidikan di Wilayah Pelosok Melalui Aplikasi EduPelosok.”

Sementara Pelaksana Tugas (PLt) Kepala MAN 1 Lotim L Dedi Mardono menegaskan komitmen madrasah dalam mendukung pengembangan potensi akademik siswa melalui berbagai ajang kompetisi, serta memperkuat budaya riset, literasi, inovasi, dan prestasi berkelanjutan di lingkungan madrasah.

“Kami memberikan dukungan penuh, baik dari sisi pembinaan maupun pembiayaan. Enam siswa yang lolos final telah difasilitasi secara maksimal hingga mengikuti presentasi di Malang. Atas prestasi ini, mereka juga mendapatkan piala, sertifikat, dan dana pembinaan, serta akan diberikan reward tambahan dari madrasah,” tegasnya.

Ia berharap, prestasi ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh siswa MAN 1 Lotim untuk terus berinovasi dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus memperkuat budaya riset di lingkungan madrasah.

Jumat, 24 April 2026

     

Polri Perkuat Keterbukaan Informasi Publik di NTB, Libatkan Komisi Informasi dan Diskominfo

Foto: Diskusi Keterbukaan Informasi Publik

Okenews.net- Diskusi terkait keterbukaan informasi publik digelar oleh Mabes Polri melalui Divisi Humas, khususnya Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (22/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Lombok Astoria ini bertujuan mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Polri.

Kegiatan tersebut dipimpin Kadivhumas Polri yang diwakili oleh Karo PID Divhumas Polri, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro. Turut hadir Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, jajaran pejabat utama Polda NTB, para Kasi Humas Polres, PPID satuan kerja, serta personel Bidhumas Polda NTB.

Hadir pula sebagai narasumber Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Sahnam dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Asanul Halik.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kominfo NTB menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat sekaligus kewajiban badan publik yang harus dijalankan secara konsisten dan profesional. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengelola serta memberikan layanan informasi kepada publik.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi NTB menyampaikan bahwa keterbukaan informasi menjadi instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, sekaligus membuka ruang pengawasan publik terhadap kinerja institusi. Ia juga memaparkan mekanisme pelayanan informasi, klasifikasi informasi, hingga evaluasi keterbukaan melalui sistem monitoring dan evaluasi (e-monev).

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Polri, khususnya di wilayah NTB, sehingga semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

     

Hamzanwadi Go Global: 19 Mahasiswa Pariwisata Siap Magang ke Jepang

Universitas Hamzanwadi

Okenews.net-Universitas Hamzanwadi melalui Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Internasional menggelar kegiatan pelepasan peserta Program Magang Internasional ke Jepang bagi mahasiswa Program Studi Pariwisata. Kegiatan ini berlangsung di Meeting Room Rektorat Universitas Hamzanwadi, pukul 09.00–11.00 WITA.

Acara dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Hamzanwadi Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, jajaran wakil rektor, Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora, Koordinator Prodi Pariwisata Muhammad Ramli, M.Pd, Direktur PT Indonesia Nippon Anugrah (INA) Parman Munte, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Lombok Timur, Kepala Kantor Imigrasi Lombok Timur, serta para peserta dan orang tua.

Koordinator Prodi Pariwisata menjelaskan bahwa program ini telah berjalan sejak 15 April 2025, dimulai dari tahap sosialisasi, seleksi, wawancara, hingga pelatihan bahasa. Sebanyak 19 mahasiswa akan diberangkatkan dalam dua kloter, dengan keberangkatan pertama dijadwalkan pada 5 Mei 2026. Program magang berlangsung selama satu tahun dan akan dikonversi menjadi dua semester perkuliahan, yakni semester 6 dan 7.

Dalam sambutannya, Rektor menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal. “Gunakan waktu satu tahun ini untuk meningkatkan skill dan kemampuan bahasa. Pengalaman tidak bisa dibeli, tetapi akan menjadi bekal berharga di masa depan,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PT INA atas kerja sama yang terjalin dan berharap kolaborasi dapat terus diperluas.

Sementara itu, Direktur PT INA, Parman Munte, menyampaikan bahwa peserta akan dibagi dan ditempatkan di dua tempat, yakni Gensen Holding dan Itoens Hotel. Ia optimistis mahasiswa Universitas Hamzanwadi mampu beradaptasi dengan baik di Jepang, mengingat hasil pelatihan dan seleksi menunjukkan kesiapan yang positif.

Melalui program ini, Universitas Hamzanwadi terus mendorong mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman global serta meningkatkan daya saing di industri pariwisata internasional.

 

OPSI 2

“Tembus Industri Global, Mahasiswa Hamzanwadi Berangkat Magang ke Jepang”

Selong — Suasana penuh semangat dan optimisme mewarnai pelepasan peserta Program Magang Internasional ke Jepang bagi mahasiswa Program Studi Pariwisata Universitas Hamzanwadi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Internasional ini berlangsung di Meeting Room Rektorat Universitas Hamzanwadi, pukul 09.00–11.00 WITA.

Acara ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Hamzanwadi Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, jajaran wakil rektor, Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora, Koordinator Prodi Pariwisata Muhammad Ramli, M.Pd, Direktur PT Indonesia Nippon Anugrah (INA) Parman Munte, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Lombok Timur, Kepala Kantor Imigrasi Lombok Timur, serta para peserta beserta orang tua.

Sebanyak 19 mahasiswa akan diberangkatkan dalam dua kloter, dengan keberangkatan pertama pada 5 Mei 2026. Program ini merupakan hasil proses panjang sejak April 2025, mulai dari sosialisasi, seleksi, wawancara, hingga pelatihan bahasa. Selama satu tahun, mahasiswa akan menjalani magang di industri internasional yang kemudian dikonversi menjadi dua semester perkuliahan.

Koordinator Prodi Pariwisata mengingatkan agar mahasiswa tetap menjaga komitmen akademik, khususnya dalam penyelesaian tugas akhir, sekaligus membuka peluang bagi batch berikutnya untuk mengikuti program serupa.

Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan pesan penuh motivasi kepada peserta. “Manfaatkan waktu satu tahun ini sebaik mungkin. Tingkatkan skill dan kemampuan bahasa. Pengalaman seperti ini tidak bisa dibeli, tetapi akan menjadi bekal besar untuk masa depan,” tegasnya. Ia juga mengapresiasi kerja sama dengan PT INA serta membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Ketenagakerjaan dan Imigrasi Lombok Timur, guna menyiapkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing global.

Sementara itu, Direktur PT INA menyampaikan bahwa mahasiswa akan ditempatkan di Gensen Holding dan Itoens Hotel. Ia optimistis mahasiswa Universitas Hamzanwadi mampu beradaptasi dengan cepat di Jepang, didukung hasil pelatihan dan seleksi yang menunjukkan kesiapan yang sangat baik.

Program ini menjadi langkah nyata Universitas Hamzanwadi dalam mendorong mahasiswa menembus batas global, sekaligus memperkuat kompetensi dan kepercayaan diri dalam menghadapi dunia kerja internasional.


OPSI 3

“Harapan dan Doa Mengiringi Langkah ke Jepang, Hamzanwadi Lepas Mahasiswa Magang Internasional”

Selong — Suasana haru, bangga, dan penuh harapan menyelimuti pelepasan peserta Program Magang Internasional ke Jepang bagi mahasiswa Program Studi Pariwisata Universitas Hamzanwadi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Internasional ini berlangsung di Meeting Room Rektorat Universitas Hamzanwadi, pukul 09.00–11.00 WITA.

Dihadiri oleh Rektor Universitas Hamzanwadi Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, jajaran pimpinan universitas, mitra industri, serta orang tua mahasiswa, momen ini menjadi langkah awal perjalanan besar bagi 19 mahasiswa yang akan menapaki pengalaman internasional.

Koordinator Prodi Pariwisata, Muhammad Ramli, M.Pd, menjelaskan bahwa program ini telah melalui proses panjang sejak April 2025, mulai dari sosialisasi, seleksi, wawancara, hingga pelatihan bahasa. Para peserta akan diberangkatkan dalam dua kloter, dengan keberangkatan pertama pada 5 Mei 2026, untuk menjalani magang selama satu tahun yang dikonversi menjadi dua semester perkuliahan.

Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan pesan yang menyentuh sekaligus penuh makna. Ia mengingatkan mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

“Gunakan waktu satu tahun ini untuk meng-upgrade skill dan kemampuan bahasa. Pengalaman seperti ini tidak bisa dibeli, tetapi akan menjadi bekal hidup yang sangat berharga,” tuturnya.

Tak hanya itu, Rektor juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para orang tua.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Hamzanwadi untuk mendidik putra-putri Bapak/Ibu. Dukungan dan doa orang tua adalah kekuatan terbesar bagi mereka dalam menempuh perjalanan ini,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan komitmen universitas dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing global, serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk mitra industri dan instansi pemerintah.

Sementara itu, Direktur PT Indonesia Nippon Anugrah (INA), Parman Munte, menyampaikan bahwa mahasiswa akan ditempatkan di Gensen Holding dan Itoens Hotel. Ia optimistis seluruh peserta mampu beradaptasi dengan cepat di Jepang, mengingat kesiapan yang telah ditunjukkan selama proses pelatihan.

Pelepasan ini bukan sekadar seremonial, melainkan titik awal perjalanan mimpi. Dengan doa orang tua, dukungan kampus, dan semangat belajar yang tinggi, para mahasiswa diharapkan mampu membawa nama baik almamater dan kembali dengan pengalaman yang mengubah masa depan.

Kamis, 23 April 2026

     

Menteri ATR/BPN Tekankan Pelayanan Tanpa Mempersulit Rakyat

Menteri Nusron Wahid

Okenews.net– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali mengingatkan jajarannya untuk mengedepankan kepemimpinan yang berpihak pada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan ceramah keagamaan bersama Abdul Somad di Pondok Pesantren Ma’had Az-Zahra, Bangkinang, Provinsi Riau, Rabu (22/4/2026).

Dalam arahannya, Nusron menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh jajaran ATR/BPN tidak boleh menambah beban masyarakat. Ia meminta seluruh pegawai memastikan pelayanan yang diberikan justru mampu membantu dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Jangan sampai keputusan yang diambil justru menyulitkan masyarakat. Orientasi kita harus jelas, yakni memberikan kemudahan dan manfaat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual. Sebagai lembaga yang berfokus pada pelayanan publik, ATR/BPN dituntut menjaga integritas dalam setiap tugas.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron turut memohon doa agar seluruh jajaran kementerian dapat menjalankan tugas dengan baik dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ustaz Abdul Somad mengingatkan bahwa jabatan adalah bentuk kepercayaan sekaligus ujian. Ia menekankan pentingnya menjaga amanah dan tidak menyalahgunakan wewenang, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga setiap amanah yang diemban bisa dijalankan dengan baik dan mendapat ridha dari Allah,” ujarnya.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra, serta jajaran kepolisian daerah setempat.

     

BAZNAS RI Survei RSB di RSUD Lombok Timur, Sinyal Positif Pengembangan Menguat

Kunjungan Ketua Baznas RI Ke RSUD Lombok Timur

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia melakukan survei faktual terhadap Rumah Sehat Baznas (RSB) yang berada di RSUD Lombok Timur, Kamis (23/4/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari proses penilaian lanjutan terhadap pengembangan layanan kesehatan berbasis zakat di daerah tersebut.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua BAZNAS RI H. Sodik Mudjahid, bersama Ketua BAZNAS Provinsi NTB, Ketua BAZNAS Lombok Timur, serta Bupati Lombok Timur yang didampingi Sekretaris Daerah.

Dalam keterangannya, Sodik Mudjahid menyampaikan bahwa perkembangan RSB Lombok Timur saat ini memasuki tahap stabilisasi. Ia juga mengungkapkan telah menerima surat resmi dari Bupati Lombok Timur terkait pengembangan fasilitas tersebut, yang akan segera dibahas dalam rapat pleno pengurus pusat.

“Suratnya sudah kami terima dan akan dibahas dalam pleno, insya Allah bulan ini,” ujarnya kepada awak media usai peninjauan.

Saat melakukan survei lapangan, Sodik menilai fasilitas dan peralatan medis yang tersedia sudah cukup memadai dan sesuai standar Rumah Sehat Baznas. Bahkan, ia sempat melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung untuk memastikan fungsi alat medis berjalan optimal.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pengembangan ke depan masih membutuhkan penguatan pada aspek infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, sinergi antara BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci percepatan pengembangan.

“Dukungan bersama sangat dibutuhkan agar program ini bisa berjalan maksimal,” katanya.

Lebih lanjut, Sodik menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk pengembangan RSB Lombok Timur telah diajukan. Namun, alokasi dana tetap harus disesuaikan secara nasional, mengingat BAZNAS memiliki tanggung jawab di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga menyebut Lombok Timur sebagai salah satu daerah prioritas karena jumlah penduduk yang besar dan statusnya sebagai daerah mandiri dalam peta pengelolaan zakat. Hal ini memungkinkan adanya kolaborasi kuat antara pusat dan daerah.

Meski begitu, dukungan dari pusat tidak akan sepenuhnya difokuskan ke daerah yang sudah mandiri, karena masih ada wilayah lain yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Terkait kelanjutan pengembangan, Sodik menegaskan dukungan pribadinya terhadap program tersebut. Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang dinilai aktif mendorong realisasi Rumah Sehat Baznas di Lombok Timur.

“Dukungan di Lombok Timur ini sangat kuat. Kami optimistis bisa berjalan sesuai harapan, tentu dengan tetap mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada,” tandasnya.

Saat ditanya terkait kepastian perubahan status RSUD Lombok Timur menjadi Rumah Sehat Baznas, ia menyampaikan optimisme namun tetap menyerahkan hasil akhirnya pada proses yang berjalan.

“Insya Allah kita upayakan, Allah yang menentukan,” tutupnya.

Rabu, 22 April 2026

     

Jelang PPDB 2026, Dikbud Lotim Perketat Aturan, Cegah Pungli dan Atasi Ketimpangan Siswa

Foto : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Okenews.net- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur terus mematangkan persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2026. Sejumlah regulasi disiapkan guna mengantisipasi persoalan yang kerap muncul, termasuk praktik pungutan liar (pungli) serta ketimpangan jumlah siswa antar sekolah.

Kepala Dikbud Lombok Timur (Lotim), Nurul Wathoni, menegaskan bahwa petunjuk teknis (juknis) PPDB telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan ditindaklanjuti oleh daerah dengan penyesuaian kondisi lokal.

"Juknis dari kementerian sudah ada, dan kami juga telah mengeluarkan turunan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Termasuk menyiapkan regulasi dan surat edaran untuk mencegah adanya pungli dalam proses penerimaan siswa baru," ujarnya, Rabu (22/4).

Menurutnya, aturan tersebut penting untuk memastikan proses PPDB berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Selain itu, pihaknya juga telah mengusulkan kuota tertentu ke kementerian sebagai upaya mengurangi persoalan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Ia mengakui, sistem zonasi masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan PPDB. Di satu sisi terdapat sekolah dengan kuota terbatas namun memiliki minat tinggi, sementara di sisi lain masih ada sekolah yang kekurangan siswa.

"Ada sekolah yang dibatasi jumlah siswanya, sementara minat masyarakat sangat besar. Ini yang menjadi persoalan sejak diberlakukannya sistem zonasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Wathoni menilai preferensi masyarakat yang cenderung memilih sekolah tertentu berdasarkan reputasi turut memperparah ketimpangan tersebut, meskipun kualitas pendidikan di sekolah lain dinilai tidak kalah bersaing.

"Masih ada wali murid yang fanatik pada satu sekolah, padahal sekolah lain juga memiliki prestasi yang baik. Ini yang menjadi beban bagi kami," tambahnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dikbud telah melakukan berbagai sosialisasi melalui UPTD dan pihak sekolah agar pemahaman masyarakat terhadap sistem zonasi semakin meningkat.

Selain itu, sekolah-sekolah yang kurang diminati juga didorong untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas agar mampu menarik minat masyarakat.

"Sekolah yang kurang diminati harus melakukan pembenahan agar bisa menarik minat masyarakat," tegasnya.

Ia mengungkapkan, sekolah yang kekurangan siswa umumnya berada di wilayah pedesaan dengan akses terbatas, serta menghadapi persaingan dengan sekolah swasta maupun pondok pesantren.

Bahkan, Dikbud Lotim telah menutup sejumlah sekolah yang tidak lagi aktif akibat minimnya jumlah siswa.

“Sudah ada empat sekolah yang kami tutup karena dalam beberapa tahun tidak aktif. Ada juga kasus di Sembalun, satu SMP hanya memiliki lima siswa,” ungkapnya.

Ke depan, pihaknya akan lebih selektif dalam memberikan izin pendirian sekolah baru dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan melalui kajian yang lebih komprehensif.

     

Pesan Menteri Nusron untuk Jajaran di Riau: Pemimpin Harus Memudahkan Pelayanan

 

Atr/Bpn

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ingin jajarannya di penjuru Indonesia untuk menerapkan sistem kepemimpinan yang berorientasi kepada masyarakat. Pesan ini terus ia tanamkan, termasuk ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau dalam momen Silaturahim dan Ceramah Keagamaan bersama Ustaz Abdul Somad, di Pondok Pesantren Ma’had Az-Zahra, Bangkinang, pada Rabu (22/04/2026).

“Apa pun kebijakan, keputusan, tindak, jangan sampai mempersulit rakyat. Jangan sampai kemudian membuat rakyat susah. Orientasinya jangan membuat rakyat susah. Orientasinya harus membuat rakyatnya terangkat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Terlebih lagi, Kementerian ATR/BPN adalah instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat. 

“_Wa man yusyāqiq yashquqillāhu ‘alaihi yaumal-qiyāmah_, yang artinya barangsiapa yang menyulitkan orang lain maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat,” kata Menteri Nusron.

Di hadapan Ustaz Abdul Somad, Menteri Nusron meminta tokoh agama yang menjadi panutan banyak orang di Indonesia itu untuk ikut mendoakan keberlangsungan Kementerian ATR/BPN. “Satu-satunya hal yang kami harapkan adalah mohon didoakan. Didoakan semoga apa pun yang kita lakukan itu semata-mata untuk kepentingan menyenangkan rakyat, tidak mempersulit rakyat,’ tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Ustaz Abdul Somad lantas mendoakan agar tiap insan di Kementerian ATR/BPN tetap dalam lindungan Tuhan selama bertugas. “Jabatan adalah tanda kepercayaan sekaligus ujian. Oleh karena itu, pejabat tidak seharusnya menyalahgunakan amanah tersebut, apalagi sampai mempersulit urusan rakyat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini di-_ridhoi_. Apa yang dititipkan Allah pada kita, jabatan, keilmuan, popularitas, insyaallah yang kita kenang, yang baik-baik,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra beserta jajaran; Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Hengki Haryadi; dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau, Hasyim Risahondua. 

     

Bupati Lotim Pastikan Nasib PPPK Aman, Dorong Guru Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan tenaga PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, termasuk yang belum masuk dalam database resmi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal ASN PPPK tenaga guru Angkatan IV yang berlangsung di Gedung Wanita Lombok Timur, Rabu (22/4). Dalam sambutannya yang diawali pantun, Bupati meminta para ASN PPPK tidak perlu cemas terkait perpanjangan SK.

Ia mengungkapkan bahwa Pemda telah mengusulkan seluruh tenaga honorer untuk diangkat menjadi PPPK. Menurutnya, tidak boleh ada pengurangan kuota, kecuali bagi mereka yang memang tidak lagi memenuhi syarat administratif.

“Semua kita usulkan 100 persen. Ini bentuk komitmen pemerintah membuka peluang bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, pengangkatan PPPK penuh waktu tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan para guru agar mensyukuri posisi yang telah diraih dan bekerja secara profesional sesuai kebutuhan daerah, bukan berdasarkan keinginan pribadi terkait penempatan tugas.

Ia menekankan pentingnya peran guru tidak hanya dalam mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan moral peserta didik.

“Jadilah guru yang bermanfaat, tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membangun akhlak dan moral generasi,” pesannya.

Kegiatan Halal Bihalal ini dihadiri oleh ASN PPPK tenaga guru Angkatan IV serta perwakilan dari angkatan I, II, III, dan V. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi reuni tahunan yang kini memasuki penyelenggaraan tahun kedua.

     

TMMD ke-128 Resmi Dibuka di Suralaga, Fokus Percepat Pembangunan Desa

Okenews.net- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun Anggaran 2026 resmi dimulai di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, yang mewakili Bupati H. Haerul Warisin, dalam upacara di Lapangan Suralaga, Rabu (22/4).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa TMMD bukan sekadar agenda rutin, melainkan bentuk nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan serta memperkuat hubungan dengan masyarakat.

“TMMD menjadi bukti nyata Operasi Bhakti TNI dalam membantu percepatan pembangunan daerah, sekaligus menjaga kemanunggalan TNI dan rakyat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa TNI memiliki sejarah panjang yang berakar dari rakyat, sehingga program seperti TMMD dinilai penting untuk menjaga nilai-nilai tersebut melalui aksi langsung di tengah masyarakat.

Pada pelaksanaan tahun ini, kegiatan dipusatkan di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga. Sejumlah program fisik menjadi prioritas, di antaranya pembangunan empat unit sumur bor dan satu bak penampungan air, rehabilitasi dua rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan satu unit MCK, serta pembangunan infrastruktur pertanian berupa rabat jalan usaha tani sepanjang 60 meter dan talut sepanjang 1.130 meter.

Sekda mengakui keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh wilayah pembangunan secara bersamaan. Oleh karena itu, TMMD dinilai sebagai solusi strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.

Sementara itu, Komandan Kodim 1615/Lombok Timur selaku Dansatgas TMMD ke-128, Letkol Inf. Eky Anderson, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan personel dan anggaran secara maksimal untuk mendukung kelancaran program yang berlangsung selama 30 hari, mulai 22 April hingga 21 Mei 2026.

Sebanyak 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait diterjunkan dalam kegiatan ini. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan program non-fisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi bahaya narkoba, rekrutmen TNI, penanggulangan bencana, hingga edukasi kesehatan terkait stunting dan keluarga berencana.

Tak hanya itu, Satgas TMMD juga akan melakukan penanaman 1.000 pohon serta memberikan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan.

Program TMMD ke-128 ini didukung melalui kolaborasi pendanaan dari APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dan anggaran Mabes TNI.

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekda. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan penanganan stunting, paket sembako, serta bantuan Basic Charity Device (BCD) kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung ke lokasi sasaran fisik di Desa Paok Lombok oleh Sekda bersama Danrem 162/Wira Bhakti dan jajaran Forkopimda.

     

Peletakan Batu Pertama Masjid As Syuhada, Bupati Lotim Soroti Semangat Pembangunan Warga

Peletakan Batu Pertama Masjid Asyuhada

Okenews.net- Komitmen masyarakat dalam membangun sarana keagamaan kembali terlihat di Kabupaten Lombok Timur. Pembangunan Masjid As Syuhada di Dusun Lendang Belo, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, resmi dimulai dengan peletakan batu pertama, Rabu (22/4).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang memberikan apresiasi terhadap antusiasme warga dalam membangun rumah ibadah. Masjid ini diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp3 miliar dan diharapkan menjadi pusat ibadah sekaligus aktivitas sosial keagamaan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati menilai geliat pembangunan yang dilakukan masyarakat menjadi sinyal positif bagi daerah. Ia menyebut, semangat gotong royong yang tumbuh saat ini merupakan bagian dari keberkahan yang dirasakan bersama.

“Pembangunan rumah ibadah yang semakin masif menunjukkan kondisi masyarakat yang semakin baik. Ini patut kita syukuri,” ujarnya.

Menurutnya, capaian ekonomi Lombok Timur yang tumbuh hingga 4,39 persen turut mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Angka tersebut menempatkan Lombok Timur di posisi kedua di Provinsi NTB setelah Kota Mataram.

Selain pembangunan Masjid As Syuhada, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan sejumlah proyek besar lainnya. Di antaranya renovasi Masjid Agung Al-Mujahiddin Selong dengan anggaran sekitar Rp50 miliar, serta rencana pembangunan Gedung Wanita Selong menjadi fasilitas representatif berkapasitas hingga 5.000 orang.

Bupati juga mengungkapkan bahwa Lombok Timur masuk dalam nominasi nasional sebagai daerah dengan konsep Entrepreneur Government atau pemerintahan berbasis kewirausahaan. Ia berharap dukungan masyarakat agar daerah tersebut mampu meraih hasil terbaik.

Di sisi lain, perhatian pemerintah terhadap sektor keagamaan terus ditingkatkan. Sepanjang 2025, Pemkab Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk membantu pembangunan masjid dan pondok pesantren.

Khusus untuk Masjid As Syuhada, pemerintah daerah turut memberikan bantuan berupa 250 sak semen sebagai bentuk dukungan awal terhadap pembangunan tersebut.

     

Halal Bihalal PGRI Masbagik, Bupati Resmikan Gedung dan Lepas Jemaah Haji

PGRI Masbagik

Okenews.net– Kebersamaan dan nuansa religius terasa kental dalam kegiatan Halal Bihalal keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Masbagik, Rabu (22/4). Kegiatan yang berlangsung di halaman SDN 3 Masbagik Selatan ini dirangkai dengan pelepasan jemaah calon haji serta peresmian gedung PGRI Kecamatan Masbagik.

Peresmian gedung ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan pendidik dalam mendorong terwujudnya Lombok Timur Smart.

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin memberikan pesan kepada para calon jemaah haji agar mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Ia menekankan pentingnya menjaga kesabaran, keikhlasan, serta menghindari emosi selama menjalankan ibadah haji.

“Ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik dan hati. Jaga lisan, bersabar, dan ikhlas agar memperoleh haji yang mabrur,” ujarnya.

Selain itu, Bupati juga menegaskan komitmennya dalam pembangunan daerah. Ia menyebut ketegasan yang selama ini diterapkan bertujuan mempercepat pencapaian program dan target pembangunan.

Kepada para guru, Bupati meminta agar terus menjalankan peran sebagai pendidik dengan penuh keikhlasan serta menjadi teladan bagi peserta didik. Ia juga mengapresiasi sekolah-sekolah yang mampu menjaga lingkungan pendidikan yang kondusif.

“Peran guru sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Teruslah menjadi contoh yang baik sesuai nilai-nilai pendidikan,” pesannya.

Sementara itu, mewakili Ketua PGRI Lombok Timur, Kepala UPT Dinas Dikbud Masbagik Mahsun menyampaikan bahwa PGRI merupakan organisasi besar dengan jumlah anggota yang signifikan, termasuk di Masbagik.

Ia menegaskan dukungan PGRI terhadap program pemerintah daerah, terutama dalam memajukan sektor pendidikan. Mahsun juga mengapresiasi kebijakan Bupati yang dinilai berpihak kepada tenaga pendidik, termasuk rencana pembangunan gedung sekretariat PGRI yang lebih representatif.

“PGRI siap bersinergi dan mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Timur,” tegasnya.

Selasa, 21 April 2026

     

Kick Off Implementation Support Mission ILASPP, Sekjen ATR/BPN Minta Semua Pihak Aktif

Atr/Bpn

Okenews.net- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka kegiatan Kick Off Implementation Support Mission dalam rangka Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (21/04/2026). Ia menyebut, kunci keberhasilan ILASPP bergantung pada kolaborasi aktif seluruh pihak terlibat, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Ibu dan Bapak sekalian, kami minta partisipasi yang aktif dari setiap satker Ibu dan Bapak sekalian, terkait untuk kita berkomunikasi kita berdiskusi secara intensif agar kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan ILASPP ini bisa diatasi,” ujar Sekjen ATR/BPN.

Implementation Support Mission ILASPP akan berlangsung pada 20-28 April 2026. Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk meninjau progres implementasi proyek secara menyeluruh, mengidentifikasi isu dan tantangan strategis, serta menyepakati langkah percepatan pelaksanaan. Hal ini mencakup aspek pengadaan, pengelolaan keuangan, hingga implementasi teknis di setiap komponen.

ILASPP sendiri dirancang untuk berjalan selama lima tahun, yakni 2025-2029. Proyek kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta mitra pembangunan ini mendapat dukungan pendanaan dari World Bank

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, sejumlah target fisik ILASPP tahun 2026 telah ditetapkan, namun pelaksanaannya masih perlu percepatan. Proyek ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijaga akuntabilitas dan standar kualitasnya. 

“Besar harapan kami kegiatan ILASPP tidak hanya memiliki manfaat yang nyata, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperkuat pengelolaan pertanahan, pengelolaan tata ruang yang ada di republik ini,” ujar Dalu Agung Darmawan. 

Perwakilan World Bank, Senior Land Administration Specialist sekaligus Task Team Leader ILASPP, Willem van der Muur, mengapresiasi capaian seluruh Satker lintas kementerian/lembaga yang terlibat. Menurutnya, ILASPP jadi salah satu proyek dengan kinerja terbaik dalam portofolio Bank Dunia di Indonesia.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada tim pelaksana serta lembaga swadaya masyarkat (LSM) yang telah berperan aktif dalam proses ini,” tutur Willem van der Muur.

Dalam forum terbuka ini, Willem Van Der Muur menyoroti sejumlah tantangan ILASPP yang perlu dibahas mendalam. Ia menilai, diskusi yang terbuka akan membantu perbaikan pelaksanaan ke depan. “Untuk menjaga momentum anggaran dan pelaksanaan secara keseluruhan, kami berharap proses ini dapat segera diselesaikan dan World Bank selalu siap membantu,” tambahnya.

Kick Off Implementation Support Mission ini turut dihadiri Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya; serta Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama sekaligus Direktur Unit Manajemen ILASPP, Andi Tenri Abeng, beserta jajaran. Hadir mewakili kementerian/lembaga terkait, Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana dari Bappenas, Dody Virgo Sinaga; serta jajaran dari BIG, Kemendagri, Kementerian Keuangan, baik secara luring maupun daring. 

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi