www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Rabu, 04 Maret 2026

     

Sekolah Rakyat Dibangun di Gumantar, BPN dan Bupati KLU Tegaskan Komitmen Pendidikan

Foto: Humas ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net – Pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, resmi dimulai dengan peletakan batu pertama yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait, Rabu (3/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan guna memperluas akses serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung kelancaran pembangunan, khususnya dari sisi administrasi dan aspek pertanahan.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya tentang mendirikan bangunan, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan generasi Lombok Utara. Kami siap memastikan seluruh aspek pertanahan berjalan tertib dan sesuai ketentuan agar proses pembangunan tidak terkendala,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Najmul Akhyar menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.

“Sekolah Rakyat ini adalah wujud komitmen kami dalam menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Kami ingin tidak ada lagi anak-anak Lombok Utara yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses,” tegasnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dimulainya pembangunan tersebut, Sekolah Rakyat di Desa Gumantar diharapkan segera rampung dan menjadi pusat pendidikan baru yang mampu melahirkan generasi muda Lombok Utara yang unggul serta berdaya saing.

     

Kembangkan Aplikasi Dashboard SDM, Sekjen ATR/BPN: Proses Mutasi dan Promosi Jadi Lebih Efektif dan Efisien

foto: Humas ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mengembangkan aplikasi Dashboard Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung proses mutasi dan promosi pegawai agar lebih efektif dan efisien. Aplikasi yang dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin) bersama Biro SDM ini disiapkan sebagai instrumen pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis sistem merit.

“Saya berharap aplikasi Dashboard SDM ini bisa segera jadi, untuk memenuhi kebutuhan pengisian jabatan. Jadi kegiatan mutasi, promosi dan sebagainya bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Sosialisasi Dashboard SDM yang dilaksanakan secara daring dan luring di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (03/03/2026).

Pemetaan melalui Dashboard SDM dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengelompokkan pegawai berdasarkan sejumlah aspek, seperti kompetensi, pendidikan, pengalaman, dan posisi jabatan. Menurut Dalu Agung Darmawan, langkah ini menjadi fondasi utama dalam penguatan penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian ATR/BPN sehingga kebutuhan pengisian jabatan dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan tepat.

“Kalau sekarang, jika ingin mencari kandidat Eselon 3 dan 4 harus ada ujian terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke KRS (Kelompok Rencana Suksesi, manajemen talenta). Ke depan, dengan Dashboard SDM ini, sudah jelas kandidatnya, masuk ke dalam manajemen talenta,” jelas Sekjen ATR/BPN.

Kepala Pusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya, menyampaikan bahwa pengembangan Dashboard SDM merupakan inisiasi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menginginkan sistem merit dan jenjang karier di Kementerian ATR/BPN berbasis pada data kepegawaian yang akurat.

“Dashboard SDM ini untuk mencari talenta-talenta terbaik berdasarkan beragam kriteria yang telah ditetapkan dalam _career path_, yang nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri. Jadi, dari Dashboard SDM ini kita bisa mendapatkan gambaran yang sempurna tentang _talent pool_ digabungkan dengan kinerja masing-masing ASN,” terang Kepala Pusdatin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro SDM, Budi Santosa, mengimbau seluruh jajaran agar rutin memperbarui data diri pada sistem kepegawaian Kementerian ATR/BPN. Hal ini menurutnya demi menjaga validitas data yang akan ditampilkan dalam Dashboard SDM.

“Kami butuh Bapak/Ibu sekalian untuk melakukan _update_ kembali terkait identitas pegawai, tolong harus lengkap, mulai dari pendidikan, kompetensi di bidang apa, diklat yang diikuti, penghargaan yang diraih, dan sebagainya. Karena, karier Bapak/Ibu semua tergantung dari data di Kepegawaian,” ungkap Budi Santosa.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Kementerian ATR/BPN. Sosialisasi Dashboard SDM ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

     

BPN Lotim Gelar Penyuluhan PTSL 2026 di Kelayu Jorong

Humas, BPN Lombok Timut

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur mengintensifkan persiapan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 dengan menggelar penyuluhan di Kantor Lurah Kelayu Jorong, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Kantor Pertanahan Lombok Timur bersama Kejaksaan dan Bapenda Lombok Timur. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat terkait tahapan dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam program PTSL.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur, Darmawan Wibowo, menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi kunci utama kelancaran proses sertifikasi tanah.

“Program PTSL ini akan berjalan cepat dan lancar jika masyarakat sudah menyiapkan seluruh persyaratan sejak awal. Mulai dari fotokopi KTP, KK, SPPT PBB, hingga alas hak atau bukti penguasaan tanah,” tegas Darmawan.

Selain kelengkapan administrasi, pihaknya juga menekankan pentingnya kejelasan batas bidang tanah. Warga diminta aktif memasang patok batas yang telah disepakati bersama pemilik lahan yang berbatasan langsung guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

“Penentuan dan pemasangan patok batas tanah adalah tanggung jawab bersama. Jika batas sudah jelas dan disepakati, proses pengukuran hingga penerbitan sertifikat akan jauh lebih mudah,” ujarnya.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan partisipasi masyarakat semakin meningkat sehingga target PTSL Tahun 2026 di Kabupaten Lombok Timur dapat tercapai optimal. Program ini sekaligus menjadi langkah strategis mendorong Lombok Timur menuju status Kabupaten Lengkap yang tertib administrasi pertanahan.

Selasa, 03 Maret 2026

     

Bupati Lotim Soroti Kredit Macet PT Selaparang Finansial, Minta Laba Ditingkatkan

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Haerul Warisin menyoroti kinerja PT Selaparang Finansial dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar Selasa (3/3/2026) di Labuhan Haji. Dalam arahannya, Bupati menegaskan perlunya perbaikan strategi manajemen untuk menekan angka kredit macet dan meningkatkan keuntungan perusahaan daerah tersebut.

Didampingi Wakil Bupati Moh. Edwin Hadiwijaya, Bupati menyebut rasio keuntungan dan kredit macet PT Selaparang Finansial belum ideal. Ia mengungkapkan, laba perusahaan masih di bawah 5 persen, sementara kredit macet berada di atas 10 persen.

“Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5 persen tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan lembaga keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan strategi dan kemampuan manajemen dalam menyelesaikan persoalan. Karena itu, ia meminta jajaran direksi dan karyawan lebih fokus pada penagihan piutang, dengan terlebih dahulu dibekali pelatihan yang memadai.

Bupati juga mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan agar seluruh kebijakan perusahaan diambil secara kolektif dan berbasis kajian, bukan keputusan sepihak.

“BUMD ini bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan efektivitas bisnis dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta manajemen melakukan pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dana yang tersedia, menurutnya, harus lebih produktif dan tidak sekadar mengendap di perbankan.

“Saya ingin melihat perubahan nyata pada RUPS tahun depan. Kredit macet harus turun dan keuntungan harus naik,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, Muhammad Isra'I, mengakui kinerja perusahaan sepanjang 2025 belum maksimal meski terdapat pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi ekonomi nasional dan keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi performa perusahaan.

Ia menegaskan, masa ini merupakan fase transisi kepemimpinan yang krusial sehingga harus dikelola secara akuntabel untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, PT Selaparang Finansial melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya restrukturisasi piutang, penataan penyertaan modal, penguatan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, efisiensi biaya operasional, serta perbaikan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.

Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, dalam laporannya menyebut perusahaan ini merupakan satu-satunya perusahaan modal daerah yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan tetap bertahan di tengah penurunan jumlah perusahaan modal ventura secara nasional.

Dengan dukungan 25 karyawan, perusahaan ini menempatkan SDM sebagai aset utama, termasuk dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain itu, PT Selaparang Finansial juga aktif mendukung program sosial daerah, seperti safari Ramadan, santunan anak yatim, rehabilitasi masjid, hingga pembagian paket sembako bagi masyarakat kurang mampu dan petugas kebersihan.

     

LPKA Loteng Usulkan Pengurangan Masa Pidana Anak Binaan di Hari Raya Nyepi 2026

LPKA Lombok Tengah

Okenews.net- Dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi Tahun 2026, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah (LPKA Loteng) mengusulkan satu orang anak binaan untuk memperoleh Pengurangan Masa Pidana (PMP).

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada Selasa (3/3/2026).

Kepala LPKA Lombok Tengah, Hidayat, melalui Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi Ahmad Saepandi menjelaskan bahwa pengurangan masa pidana merupakan hak anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif maupun substantif.

“Pemberian Pengurangan Masa Pidana ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan pelaksanaannya mengacu pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi serta hak integrasi lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, sebelum diusulkan, anak binaan tersebut telah melalui proses verifikasi dan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek yang menjadi pertimbangan meliputi perilaku selama menjalani pembinaan, keaktifan mengikuti program, serta kelengkapan administrasi.

Pihak LPKA berharap usulan PMP ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan hak warga binaan, tetapi juga menjadi motivasi bagi anak binaan lainnya untuk terus menunjukkan sikap positif dan aktif dalam setiap kegiatan pembinaan. Dengan demikian, proses reintegrasi sosial diharapkan dapat berjalan optimal saat mereka kembali ke masyarakat.

Senin, 02 Maret 2026

     

143 Kepsek Dilantik, Dikbud Lotim Evaluasi Ratusan Pejabat Lebih Dua Periode

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim

Okenews.net – Sebanyak 143 Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat SD dan SMP resmi dilantik di Pendopo Bupati, Senin (2/3/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan manajemen pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Namun di balik pelantikan itu, masih ada ratusan kepala sekolah lainnya yang kini dalam tahap evaluasi. Pasalnya, ditemukan sejumlah pejabat sekolah telah menjabat lebih dari dua periode, yang berdasarkan regulasi terbaru tidak lagi diperkenankan.

Kepala Dikbud Lombok Timur, Nurul Wathoni, mengakui pihaknya menghadapi tantangan antara aturan normatif dan kondisi teknis di lapangan. Ia menjelaskan, sesuai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, masa jabatan kepala sekolah dibatasi maksimal dua periode.

“Secara regulasi sudah jelas, dua periode tidak boleh lebih. Tetapi di sistem Dapodik status mereka masih aktif atau ‘hijau’. Ini yang sedang kami evaluasi,” ujarnya usai pelantikan.

Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut masa jabatan, tetapi juga berdampak pada hak tunjangan profesi. Jika masa jabatan melewati ketentuan dan sistem tidak lagi mengakomodir, maka sertifikasi berpotensi tidak terbayarkan.

“Kalau sertifikasinya tidak terbayar oleh sistem, otomatis yang bersangkutan harus mundur,” tegasnya.

Selain penataan masa jabatan, Dikbud juga memperketat mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas. Kini, calon tidak bisa lagi ditunjuk langsung, melainkan wajib lulus sebagai Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) melalui uji kompetensi yang diselenggarakan pusat. Hal serupa berlaku bagi calon pengawas sekolah yang harus lulus sebagai Bakal Calon Pengawas Sekolah (BCPS).

Dari ratusan guru yang mengikuti uji kompetensi baru-baru ini, tingkat kelulusan disebut hanya berkisar 50 persen. Kondisi ini menunjukkan seleksi yang semakin ketat dalam menjaring pemimpin satuan pendidikan.

Evaluasi menyeluruh terhadap ratusan kepala sekolah yang melebihi dua periode dijadwalkan digelar usai Hari Raya Idulfitri. Penilaian tidak semata-mata berpatokan pada masa jabatan, melainkan juga capaian kinerja dan peningkatan prestasi sekolah.

“Yang paling utama adalah kinerja. Kalau tidak ada perkembangan dan tidak mampu meningkatkan prestasi sekolah, meskipun di Dapodik masih hijau, tetap akan kita evaluasi,” pungkas Nurul Wathoni.

     

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya mempertahankan prestasi pada ajang Championship TP2DD 2026. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship TP2DD, Senin (2/3/2026), di Rupatama 1 Kantor Bupati.

Dalam arahannya, Bupati mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibanding meraihnya. Karena itu, capaian yang diraih pada 2025 harus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah.

“Meraih juara itu lebih gampang daripada mempertahankan. Apa yang sudah kita capai harus kita jaga dan tingkatkan,” tegasnya.

Didampingi Wakil Bupati Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekda Muhammad Juaini Taofik, Bupati menyoroti pentingnya mengantisipasi lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), seperti yang terjadi akibat kenaikan harga cabai beberapa waktu lalu.

Menurutnya, setelah 2025 menjadi tahun konsolidasi dan penguatan sistem, maka 2026 harus menjadi momentum peningkatan transaksi non tunai, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.

“Peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah harus tetap ada dan diperkuat,” ujarnya.

Selain itu, optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat dan pelaku UMKM juga menjadi prioritas. Bupati mengakui masih terdapat tantangan, terutama perluasan kanal digital hingga ke desa yang mayoritas penduduknya berada di wilayah tersebut.

Ia pun meminta agar dilakukan koordinasi intensif dengan para kepala desa untuk mempercepat implementasi digitalisasi. Konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai, serta monitoring dan evaluasi berkala, juga menjadi perhatian serius.

Pada 2026, penguatan regulasi dan komitmen seluruh pimpinan OPD dinilai krusial. Bupati bahkan mendorong agar seluruh layanan pembayaran daerah bisa terdigitalisasi hingga 100 persen. Ia menilai transaksi tunai berpotensi menimbulkan kebocoran.

Lebih dari sekadar prestasi administratif, Bupati berharap transformasi digital ini benar-benar berdampak pada transparansi keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekda Lombok Timur berharap Bank NTB Syariah dapat segera merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan kedua tahun ini, minimal untuk tiga OPD sebagai percontohan. Ia juga meminta penguatan sekretariat TP2DD serta perluasan sosialisasi di tiga titik, yakni Car Free Day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.

Pertemuan tersebut diikuti para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lotim, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain membahas mekanisme dan kriteria penilaian 2026, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi antar-OPD serta menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.

     

Bupati Lotim Ingatkan 143 Kepsek Baru. Kelola Anggaran dengan Bersih dan Amanah

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Sekolah

Okenews.net-Haerul Warisin menegaskan peran strategis kepala sekolah sebagai manajer di tingkat satuan pendidikan. Penegasan itu disampaikannya saat melantik 143 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Senin (2/3/2026), di Pendopo Bupati.

Dalam arahannya, Bupati mengingatkan para kepala sekolah agar berhati-hati dalam mengelola keuangan sekolah dan tidak tergiur melakukan penyalahgunaan anggaran. Ia menekankan pentingnya belajar dan berkonsultasi dengan pihak yang berpengalaman jika belum memahami tata kelola keuangan secara menyeluruh.

“Pesan saya hati-hati, kalau belum mampu mengelola dan me-manage keuangan dengan baik, bertanyalah kepada yang sudah berpengalaman,” tegasnya.

Menurutnya, kepala sekolah yang “clear” bukan sekadar bersih dari persoalan hukum, tetapi juga mampu mengelola seluruh aspek sekolah secara profesional dan transparan. Ia menyadari bahwa menjadi pemimpin di satuan pendidikan bukanlah tugas mudah, namun dengan keikhlasan dan rasa amanah, tanggung jawab tersebut dapat dijalankan dengan baik.

“Pemimpin itu tidak gampang. Tapi kalau ada rasa keikhlasan dan kita bekerja untuk pendidikan, untuk mengayomi guru-guru, insyaallah kita akan menjadi kepala sekolah yang baik,” ujarnya.

Bupati bahkan membuka peluang karier yang lebih luas bagi kepala sekolah yang berprestasi. Ia menyebut jabatan Kepala Dinas bukan hal mustahil diraih, selama mampu membuktikan kepiawaian dalam manajemen, pembinaan guru, serta mencetak siswa berprestasi.

Tak hanya soal kurikulum, orang nomor satu di Lombok Timur itu juga mendorong inovasi berbasis potensi sumber daya alam. Ia mencontohkan gerakan menanam cabai di polybag secara kolektif oleh ribuan guru sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya mendukung program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) demi peningkatan kualitas gizi peserta didik.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan kepala sekolah untuk menjaga aset sekolah, termasuk rumah dinas dan tanah yang belum termanfaatkan. Ia menegaskan bahwa seluruh aset tersebut menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sehingga harus dikelola dan dilaporkan secara tertib.

Tak kalah penting, ia mengimbau para guru untuk disiplin membayar zakat dan meminta agar tidak ada pihak, termasuk UPTD, yang berani menyalahgunakan dana zakat.

“Jika ada yang menyalahgunakan zakat, tidak perlu pakai hati, langsung gunakan hukum,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengucapkan selamat kepada 143 kepala sekolah yang resmi dilantik. Ia berharap momentum tersebut menjadi langkah awal peningkatan mutu pendidikan di Lombok Timur, sehingga sekolah-sekolah di daerah ini semakin dipercaya dan menjadi pilihan utama masyarakat.

     

RSUD dr. Raden Soedjono Selong Tingkatkan Kualitas Layanan Lewat IHT

RSUD dr. Raden Soedjono Selong

Okenews.net- Dalam upaya memperkuat mutu pelayanan kesehatan, RSUD dr. Raden Soedjono Selong menggelar In House Training (IHT) bagi para petugas pelayanan, Rabu (25/02/2026). Kegiatan ini menjadi langkah konkret manajemen rumah sakit dalam membenahi sistem layanan sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Pelatihan internal tersebut difokuskan pada penguatan standar pelayanan, etika komunikasi, peningkatan disiplin kerja, serta pemahaman prosedur operasional. Melalui IHT, seluruh petugas diharapkan memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap standar mutu pelayanan yang diterapkan rumah sakit.

Kepala Bagian Humas RSUD dr. Raden Soedjono Selong, Muksan Efendi, S.Kep., MM., menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan merupakan kebutuhan mendesak bagi institusi layanan publik, khususnya rumah sakit yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Pelayanan kesehatan bukan hanya soal tindakan medis, tetapi juga menyangkut sikap, komunikasi, empati, dan kecepatan respons petugas. Karena itu, peningkatan kompetensi harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus meningkat, sementara tantangan di lapangan kian kompleks. Kondisi tersebut mengharuskan manajemen untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan internal.

“Kami ingin memastikan setiap pasien merasa dihargai, dilayani dengan baik, serta mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Pembenahan internal menjadi prioritas kami,” tambahnya.

Melalui IHT ini, manajemen berkomitmen menjadikan peningkatan kapasitas SDM sebagai budaya kerja yang berkesinambungan, bukan sekadar agenda seremonial. Dengan semangat profesionalisme dan pelayanan yang humanis, RSUD dr. Raden Soedjono Selong optimistis mampu memberikan layanan kesehatan yang semakin prima bagi seluruh lapisan masyarakat.

Minggu, 01 Maret 2026

     

Solidaritas Tanpa Batas, PDI Perjuangan Lotim Bantu Kader Korban Kebakaran

PDI Perjuangan Lombok Timur

Okenews.net- Keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur menunjukkan kepedulian dan semangat gotong royong kepada salah seorang kader akar rumput, Suryadi, yang tertimpa musibah kebakaran rumah di wilayah Wanasaba Lauk, Bagek Anjar RT 3. 

Peristiwa nahas itu terjadi saat Suryadi baru saja pulang menghadiri kegiatan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) DPC PDI Perjuangan Lombok Timur beberapa waktu lalu.

Setibanya di rumah, Suryadi mendapati kediamannya telah ludes dan hangus dilalap api. Musibah tersebut menggugah empati seluruh kader dan pengurus partai, yang kemudian bergerak bersama untuk meringankan beban yang dialami Suryadi dan keluarganya.

Sebagai wujud solidaritas, DPC PDI Perjuangan Lombok Timur menggalang bantuan dari berbagai unsur partai. Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yang juga Anggota DPR RI dapil NTB II Pulau Lombok, Rachmat Hidayat turut ambil bagian dalam aksi kepedulian ini. 

Dukungan juga datang dari anggota Fraksi PDI Perjuangan di Kota Mataram, Sumbawa Barat, serta khususnya Fraksi DPRD Lombok Timur.

Santunan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Amrullah, kepada Suryadi di kediamannya pada Minggu (1/3/2026).

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, dalam keterangannya menegaskan bahwa kepedulian kepada sesama kader dan masyarakat adalah nafas perjuangan partai.

“Musibah yang menimpa saudara kita Suryadi adalah duka kita bersama. PDI Perjuangan lahir dari rahim rakyat, tumbuh dari semangat kebersamaan, dan berdiri kokoh karena gotong royong. Kita tidak boleh membiarkan kader kita berjalan sendiri dalam kesedihan. Kita hadir, kita saling menguatkan, dan kita pastikan bahwa dari abu yang tersisa, harapan akan tumbuh kembali,” tegas Ahmad Sukro.

"Inilah jati diri kita sebagai partai ideologis bahwa keberpihakan itu tidak berhenti pada kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata," sambungnya.

Ketika satu kader tertimpa musibah, kata Sukro, seluruh keluarga besar partai harus bergerak. Pihaknya ingin memastikan bahwa kehadiran PDI Perjuangan benar-benar dirasakan sebagai rumah bersama, tempat setiap kader mendapatkan perlindungan moral dan dukungan kemanusiaan.

“Kami percaya, kebersamaan seperti ini adalah energi yang menjaga soliditas partai. Dari desa, dusun, hingga tingkat nasional, kita dirajut oleh rasa senasib sepenanggungan. Ini bukan sekadar bantuan materi, melainkan pesan bahwa kita tidak pernah sendiri dalam perjuangan maupun dalam cobaan hidup,” tambah Ahmad Sukro.

Ia juga menambahkan bahwa solidaritas seperti ini adalah cerminan ideologis partai yang selalu berpihak kepada wong cilik dan menghadirkan politik yang berperikemanusiaan.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Amrullah, yang menyerahkan langsung bantuan kepada Suryadi, menyampaikan rasa haru sekaligus terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi.

“Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan dari tingkat DPD, DPC, fraksi di berbagai daerah, hingga para simpatisan yang telah menunjukkan kepedulian nyata kepada saudara kita Suryadi. 

Bantuan ini mungkin tidak mampu menggantikan seluruh yang hilang, tetapi kami berharap dapat menjadi penguat, menjadi tanda bahwa ia tidak sendiri. 

Inilah wajah gotong royong PDI Perjuangan: bergerak bersama, membantu dengan hati, dan merawat kemanusiaan,” ujar Ahmad Amrullah.

“Kami datang bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa semangat dan harapan. Kami ingin memastikan bahwa saudara Suryadi dapat bangkit kembali, menata ulang kehidupannya, dan tetap berdiri tegak sebagai bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan,” imbuhnya.

“Terima kasih kepada seluruh kader, anggota fraksi, serta para sahabat partai yang telah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan, dan menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar kita adalah persatuan dan gotong royong,” tutup Ahmad Amrullah.

Aksi kepedulian ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong tetap menjadi fondasi utama gerakan PDI Perjuangan, tidak hanya dalam perjuangan politik, tetapi juga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sabtu, 28 Februari 2026

     

Kantah Lotim Tetapkan Lokasi PTSL 2026, Ini Daftar Desa dan Kecamatan Penerima Program

Atr/BPN Lombok Timur

Okenews.net– Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur resmi menetapkan sejumlah desa dan kelurahan sebagai lokasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya percepatan legalisasi aset masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, I Komang Suarte, menegaskan bahwa penetapan lokasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan administrasi di tingkat desa.

“PTSL adalah wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat Lombok Timur mendapatkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar I Komang Suarte, Sabtu 28/2/2026

Berdasarkan informasi resmi, lokasi PTSL 2026 tersebar di delapan kecamatan, meliputi:

Kecamatan Sambelia, Desa Dadap, Desa Senanggalih.
Kecamatan Suela, Desa Perigi, Desa Puncak Jeringo.
Kecamatan Pringgabaya, Desa Anggaraksa
Kecamatan Suralaga, Desa Bagik Payung, Desa Bagik Payung Timur, Desa Tebaban
Kecamatan Labuhan Haji, Desa Labuhan Haji.
Kecamatan Selong, Kelurahan Kelayu Jorong
Kecamatan Sakra Timur, Desa Lepak Timur
Kecamatan Sakra, Desa Sakra Selatan

I Komang Suarte menambahkan, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar proses pengumpulan berkas dan pengukuran bidang tanah dapat berjalan lancar.

“Kami mengajak seluruh masyarakat di desa yang telah ditetapkan agar segera melengkapi persyaratan dan berkoordinasi dengan panitia desa. Semakin cepat berkas lengkap, semakin cepat pula sertipikat dapat diterbitkan,” tegasnya.

Program PTSL sendiri merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara menyeluruh. Dengan sertipikat yang sah, masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga memiliki akses lebih luas terhadap permodalan dan peningkatan kesejahteraan.

Kantor Pertanahan Lombok Timur berharap dukungan penuh dari pemerintah desa dan masyarakat agar pelaksanaan PTSL 2026 berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

     

Wabup Lotim Ajak Pesantren Aktif Cegah Perkawinan Anak demi Tekan Stunting

Wakil Bupati Lombok Timur

Okenews.net – Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur terus digencarkan. Salah satu langkah strategis yang didorong pemerintah daerah adalah pencegahan perkawinan anak melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan keagamaan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya saat bersilaturahmi bersama pengurus, guru, staf, dan santri Yayasan Pondok Pesantren Al Badriyah Rarang, Kecamatan Terara, Sabtu (28/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup menekankan bahwa perkawinan anak memiliki dampak serius terhadap kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, pernikahan di usia yang belum matang secara fisik dan psikologis berisiko menimbulkan kehamilan bermasalah, kekurangan gizi pada ibu hamil, hingga melahirkan anak dengan kondisi stunting.

“Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir dan karakter generasi muda. Melalui edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan, kami berharap pesantren dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada santri, wali santri, dan masyarakat tentang pentingnya menunda usia perkawinan hingga mencapai usia yang matang,” ujar Edwin.

Ia mengingatkan, pencegahan stunting bukan semata menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk tokoh agama dan lembaga pendidikan keagamaan, agar pesan-pesan moral dan keagamaan mampu memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah.

Pemda Lombok Timur, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menggencarkan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan kepada masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan pesantren diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak sekaligus mempercepat tercapainya target penurunan stunting.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita ingin melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas demi mewujudkan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan,” tutupnya.

     

PTSL 2026 Masuk Desa Andalan, Warga Diminta Siapkan Bukti Kepemilikan Tanah

Atr/BPN Lombok Utara

Okenews.net – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026 mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Kali ini, kegiatan penyuluhan digelar di Desa Andalan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (26/2/2026).

Kegiatan yang difasilitasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara itu dihadiri perangkat desa serta warga setempat yang menjadi sasaran pelaksanaan PTSL tahun ini. Sosialisasi tersebut menjadi langkah awal sebelum tim turun melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis di lapangan.

Ketua Tim Ajudikasi PTSL TA 2026, Amrulloh Armin, SH, menegaskan bahwa kesiapan dokumen menjadi kunci utama kelancaran program. Ia mengingatkan masyarakat agar memastikan seluruh bukti penguasaan maupun kepemilikan tanah telah disiapkan sejak dini.

“Bukti kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi dasar utama dalam proses penerbitan sertipikat. Masyarakat diharapkan menyiapkan dokumen pendukung agar proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan,” tegas Amrulloh di hadapan peserta sosialisasi.

Selain membahas persyaratan administrasi, tim juga menjelaskan tahapan pelaksanaan PTSL, mulai dari pendataan, pengukuran, hingga penerbitan sertipikat. Warga turut diingatkan pentingnya pemasangan tanda batas tanah guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Program PTSL merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat secara menyeluruh. Melalui legalitas aset tersebut, diharapkan dapat mencegah konflik pertanahan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi tanah yang dimiliki warga.

Dengan digelarnya sosialisasi ini, masyarakat Desa Andalan diharapkan dapat berperan aktif menyukseskan PTSL 2026 sehingga seluruh proses berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.

     

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Beri Santunan Anak Yatim dan Lansia

Santunan Anak Yatim dan Lansia

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid terus bertemu dan bersilaturrahmi dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakat (ormas) di Pulau Lonbok, NTB, untuk menyerap aspirasi pada masa reses masa persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, 20 Februari hingga 9 Maret 2026. 

Fauzan yang terpilih daeri daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok, kali ini bertemu pengurus, partisipan dan anggota Muslimat  Nahdlatl Ulama (NU) Kabupaten Lombok Barat, masyarakat, dan sejumlah anak yatim dari PAUD Zainul Ishlah, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB, Sabtu (28/02/2026).

Dalam kunjungan ini, Fauzan juga memberikan santunan sembako kepada anak yatim, dan para lansia. Fauzan dalan kesempatan ini minta semua anak-anak, anak didik PAUD Zainul Ishlah, untuk terus belajar dan menimba ilmu sebagai bekal masa depan.  

“Teruslah belajar, jangan putus asa dan mudah menyerah, karena dengan bekal ilmu, kita dapat meraih cita-cita yang diinginkan untuk masa depan. Rajinlah membaca menambah wawasan, insyaalloh semua keinginan dan cita-cita akan tercapai,” kata Fauzan memberi semangat kepada anak didik PAUD Zainul Ishlah, Desa Sigerongan, Lombok Barat.

Fauzan juga mengingatkan, agar orangtua memahami hal-hal mendasar anak, sehingga anak tidak cepat mengambil jalan pintas, seperti kasus gantung diri anak SD, lantaran tak mampu membeli buku dan pena. Fauzan berharap kasus serupa tidak terjadi lagi, dan orangtua peka terhadap tumbuh kembang anak.

“Mari kita doakan negara kita, agar terus maju dan kasus anak gantung diri karena berbagai hal, tidak lagi kita temukan di Tanah Air tercinta kita ini,” kata Fauzan, Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini.

Sementara itu, Ketua Muslimat NU Kabupaten Lombok Barat, Hj. Khairatun Fauzan Khalid, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Fauzan Khalid, yang telah meluangkan waktu bersilaturrahmi dengan Muslimat NU Lombok Barat.

Menurut Hj. Khairatun, sumbangsih pemikiran dan sumbangan lain yang telah diberikan Anggota DPR RI Fraksi NasDem Fauzan Kahlid kepada Muslimat NU, memberi dampak positif bagi pengembangan organisasi dan masyarakat. “Banyak kegiatan yang telah kami lakukan berkat sumbangsih Pak Fauzan. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih,” kata Hj. Khairatun.

Usai bersilaturrahmi, Fauzan berkesempatan meninjau kegiatan Muslimat NU Lombok Barat. Diantaranya, kegiatan berbagi dan pelayanan kesehatan gratis bagi kaum dhuafa dan kurang mampu, dalam rangka Harlah Muslimat NU ke-80. 

Sejumlah warga mengatakan, Anggota DPR RI Fraksi NasDem Fauzan Khalid, selama ini sangat memperhatikan masyarakat.  Aksi nyata, pemberian bantuan dan kunjungan langsung kepada masyarakat, tidak saja dilakukan saat terpilih menjadi Anggota DPR RI, tetapn rutin dilakukan sejak menjabat Bupati Lombok Barat, periode tahun 2016-2024.

     

Fraksi NasDem Desak Pemerintah Serius Benahi Tata Kelola Kawasan Mandalika

Murdani

Lombok Tengah – Fraksi NasDem melalui Wakil Ketua Fraksi, Murdani, S.IP., MH., desak pemerintah agar lebih serius perbaiki tata kelola kawasan Mandalika. Desakan tersebut mencakup penguatan penegakan hukum serta penegasan tanggung jawab masing-masing pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun Injourney Tourism Development Corporation (ITDC).

Menurut Murdani, berbagai pelanggaran tata ruang dan eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali telah berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan di Mandalika. Pembangunan villa dan hotel yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu bencana, termasuk banjir bandang dan longsor yang terjadi beberapa hari lalu.

“Daya dukung dan daya tampung lingkungan seharusnya menjadi prinsip dasar dalam setiap pembangunan. Namun dalam praktiknya, banyak investasi pembangunan hotel dan pemanfaatan kawasan lainnya justru mengabaikan prinsip tersebut. Ditambah lagi lemahnya penegakan hukum membuat pelanggaran terus berulang,” tegasnya.

Ia menyoroti persoalan villa dan hotel bodong, serta aktivitas tambang ilegal di kawasan Mandalika yang dinilai berkorelasi dengan meningkatnya risiko bencana banjir. Pembangunan tanpa memperhatikan rencana tata ruang menyebabkan perubahan fungsi lahan secara masif, termasuk pengurangan area resapan air dan pembukaan lahan yang tidak terkendali.

Beberapa aspek yang dinilai memperburuk kondisi tersebut antara lain pengelolaan lahan yang tidak tepat, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, serta kerusakan lingkungan akibat deforestasi, erosi tanah, dan perubahan aliran air. Kondisi ini diperparah dengan ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana masyarakat kecil kerap menjadi sasaran penertiban, sementara proyek-proyek besar terkesan dibiarkan beroperasi tanpa izin lengkap.

“Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika masyarakat kecil ditertibkan karena melanggar aturan, maka pelaku usaha besar yang melanggar tata ruang juga harus ditindak tegas,” ujarnya.

Fraksi NasDem mendorong sejumlah langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang serta aktivitas ilegal. Kedua, memastikan pengelolaan lahan terintegrasi dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketiga, meningkatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan pihak swasta, khususnya ITDC sebagai pengelola utama kawasan.

Murdani menegaskan, Mandalika sebagai kawasan strategis pariwisata nasional harus dikelola secara berkelanjutan. Pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan hanya akan menimbulkan kerugian jangka panjang, baik bagi masyarakat maupun bagi citra pariwisata daerah.

“Kita ingin Mandalika maju, tetapi kemajuan itu harus sejalan dengan kelestarian lingkungan dan kepastian hukum. Jika tata kelola tidak segera dibenahi, maka risiko bencana akan terus mengancam,” pungkasnya. (*)

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi