www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Sabtu, 02 Mei 2026

     

Beri Kuliah Umum di UNWAHAS, Menteri Nusron Ingin Ciptakan Restrukturisasi Distribusi Tanah

Nusron Wahid

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (02/05/2026). Dalam kesempatan ini, ia menegaskan komitmennya untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah guna mendorong pemerataan ekonomi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sebelum dilantik saya dipanggil Pak Presiden untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah yang lebih mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi. Tiga kata itu kuncinya,” ujar Menteri Nusron di hadapan peserta kuliah umum yang terdiri dari 20 dosen dan 80 mahasiswa yang hadir dari berbagai fakultas di UNWAHAS. 

Ia menjelaskan, restrukturisasi distribusi tanah menjadi penting karena masih adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah di Indonesia. Menurutnya, sebagian besar tanah masih dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber ekonomi belum merata.

Mengacu pada pemikiran ekonom Hernando de Soto melalui konsep _legal access_, Menteri Nusron menekankan bahwa akses terhadap tanah merupakan faktor utama dalam mengentaskan kemiskinan. “Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi. Karena itu, pemerintah tidak akan mematikan pelaku usaha besar, namun tetap mendorong kelompok kecil untuk berkembang. 

“Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, kalau tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan,” tambahnya.

Kuliah umum yang diikuti secara antusias oleh mahasiswa UNWAHAS ini, turut dihadiri Ketua Umum Yayasan Wahid Hasyim Semarang, Noor Achmad; Rektor Universitas Wahid Hasyim, Helmy Purwanto; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto beserta jajaran. 

     

Dilantik Kaesang, PSI NTB Matangkan Struktur dan Bidik Kursi Senayan pada 2029

 

foto: Kaesang Pangarep

Okenews.net- Aula ballroom dipenuhi kader berbaju putih-hitam dengan logo gajah di dada kiri. Sejak pagi, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat memadati lokasi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI NTB di Mataram, Sabtu (2/5/2026).

 Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan wajah-wajah baru yang belakangan menyatakan bergabung dengan PSI turut hadir dalam agenda konsolidasi tersebut.

Di tengah suasana yang hangat namun penuh semangat, Ketua Umum Kaesang Pangarep secara resmi melantik jajaran pengurus DPW PSI NTB. Pelantikan itu menjadi penanda dimulainya fase baru konsolidasi PSI di NTB, dengan fokus utama memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya, Kaesang menekankan bahwa kekuatan partai politik tidak hanya ditentukan oleh figur di tingkat pusat, melainkan oleh seberapa kokoh struktur organisasi dibangun sampai ke level desa dan dusun, serta seberapa aktif kader hadir di tengah masyarakat.

“Yang harus kita kejar sekarang adalah penguatan struktur sampai ke bawah. Kalau organisasi kuat hingga akar rumput, maka gerak partai akan hidup. Kalau ada hambatan dalam pembentukan struktur, sampaikan berjenjang supaya bisa kita bantu selesaikan bersama,” kata Kaesang Pangarep.

Ia menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat akan memberikan dukungan penuh untuk percepatan pembentukan struktur partai di NTB, termasuk menyiapkan program kerja yang dapat disinergikan dari tingkat DPW hingga DPRt agar kehadiran PSI dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementar itu Ketua DPW PSI NTB, Lalu Budi Suryata, dalam sambutannya menyebut Rakorwil tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum menyatukan arah gerak politik PSI di NTB menuju target yang lebih besar pada Pemilu 2029.

Menurut dia, PSI NTB memasang target meraih dua kursi DPR RI,masing-masing satu kursi dari Pulau Lombok dan satu kursi dari Pulau Sumbawa. 

Di tingkat daerah, PSI juga membidik peningkatan signifikan kursi di DPRD Provinsi NTB dengan target menempatkan kader terbaik hingga posisi pimpinan dewan.

“Kami membangun partai ini dengan fondasi struktur yang kuat. Hari ini, struktur di tingkat kecamatan hampir tuntas seratus persen, sementara pembentukan struktur tingkat desa sedang dirampungkan. 

Dengan kekuatan organisasi yang semakin matang, kami optimistis PSI NTB mampu menjadi kekuatan politik baru yang diperhitungkan pada 2029,” ujar Lalu Budi Suryata.

Optimisme itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, PSI NTB aktif memperluas basis dukungan dengan merangkul sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh sosial dan basis massa yang kuat di daerah. Mereka datang dari beragam latar belakang, mulai dari mantan legislator, tokoh adat, tokoh agama, hingga figur politik yang lama berkecimpung di ruang publik NTB.

Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh resmi mengenakan jaket PSI sebagai simbol bergabungnya mereka ke partai berlambang gajah tersebut. Di antaranya H. Rais Ishak, A.A. Ketut Agung Oka Kartha Wirya, H. Lalu Mahdarain, Drs. H. Gaziamansyuri, TGH. Ahmad Mustanir, Multazam, serta I Gede Wenten.

Masuknya sejumlah tokoh itu memberi sinyal bahwa PSI di NTB tengah membangun jejaring politik yang lebih luas dan inklusif. Dengan struktur organisasi yang terus diperkuat hingga desa, dukungan tokoh lintas latar belakang, serta target elektoral yang dipasang cukup tinggi, PSI NTB mulai menyiapkan diri menjadi salah satu kekuatan politik yang patut diperhitungkan pada Pemilu 2029.

     

Hardiknas 2026, HMI Mataram Desak Pemprov NTB Penuhi 20% Anggaran Pendidikan

Foto: Ketua Umum HMI Mataram

Okenews.net- Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dimanfaatkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram untuk menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan anggaran pendidikan Pemerintah Provinsi NTB. Ketua Umum HMI Mataram, Ahmad Nasri, menegaskan bahwa Hardiknas seharusnya tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum refleksi atas kondisi pendidikan yang dinilai masih memprihatinkan Sabtu. (2/5/2026)

Menurut Nasri, realitas pendidikan di NTB belum sejalan dengan visi “NTB Makmur Mendunia” yang kerap digaungkan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, angka putus sekolah masih tinggi. Pada tahun ajaran 2023/2024 tercatat sekitar 2.500 siswa SMA/SMK dan 1.235 siswa SD putus sekolah. Tren tersebut bahkan berlanjut hingga 2025.

Berdasarkan data Satu Data NTB, sebanyak 24,09 persen penduduk NTB pada 2025 tidak bersekolah atau putus sekolah. “Artinya, satu dari empat warga NTB belum merasakan hak konstitusionalnya di bidang pendidikan,” tegas Nasri.

Ia juga menyoroti minimnya alokasi anggaran pendidikan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2026 yang baru mencapai sekitar 7 persen. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan.

“Ini mandatory spending, bukan pilihan. Lalu ke mana 13 persen hak konstitusional anak-anak NTB?” ujarnya.

Nasri mempertanyakan tingginya angka putus sekolah dan masih adanya 4.104 ruang kelas dalam kondisi rusak, meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp27,07 triliun ke NTB pada 2025, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pendidikan.

Ia menilai faktor ekonomi dan keterbatasan daya tampung menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Meski telah ada larangan pungutan di sekolah negeri melalui Pergub NTB Nomor 44 Tahun 2018, praktik sumbangan sukarela masih terjadi akibat keterbatasan dana operasional sekolah.

“Banyak siswa terpaksa berhenti sekolah bukan karena tidak mau, tetapi karena biaya. Mereka memilih merantau dibanding melanjutkan pendidikan. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” kata Nasri.

Dalam momentum Hardiknas 2026, HMI Cabang Mataram menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemprov NTB. Pertama, transparansi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD, disertai keterbukaan informasi kepada publik. Kedua, jaminan operasional sekolah melalui kebijakan beasiswa tepat sasaran bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu. Ketiga, percepatan perbaikan 4.104 ruang kelas rusak serta peningkatan daya tampung sekolah.

“Penuhi dulu 20 persen anggaran, tambah daya tampung, baru bicara mutu. Bagaimana mencetak SDM unggul jika ruang kelasnya masih rusak?” tegasnya.

Nasri menekankan bahwa pendidikan bukan beban APBD, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Ia meyakini, peningkatan anggaran pendidikan yang tepat sasaran dapat menekan angka kemiskinan dan mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi tantangan global.

“Tanpa penguatan sektor pendidikan, Hardiknas hanya akan menjadi seremoni di atas puing-puing ruang kelas. Visi NTB Makmur Mendunia akan kosong jika pendidikan tidak menjadi prioritas,” pungkasnya.

     

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid, Jadi Khatib Sholat Jum’at

Fauzan Khalid

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid terjun langsung menemui masyarakat mengisi masa reses. Salah satu kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi  masjid di wilayah Pulau Lombok, dan ikut sholat jum’at bersama masyarakat.

Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI, dalam setiap kunjungannya pada Hari Jum’at, sekaligus  bertindak sebagai khatib sholat Jumat. Pada Jum’at (01/05/2026), Fauzan, menemui warga, dan menjadi khatib sholat Jum’at di Masjid Al-Falah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam khotbahnya, Fauzan, yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok mengajak semua masyarakat berbuat baik, dan menghindari berbagai hal tidak baik, yang bisa menghancurkan, bahkan membuat manusia hidup sengsara. “Lakukan secara maksimal untuk selalu berbuat kebaikan, agar kita selamat di dunia dan akhirat,” jelasnya.

Fauzan menjelaskan, tiga hal yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia, adalah takut kepada Allah SWT, baik dalam posisi sedang sendirian maupun di tengah keramaian. Hal lainnya adalah berlaku adil kepada siapa saja dan dalam keadaan suka, tidak suka atau marah. Perilaku adil juga harus dilaukan baik saat memegang jabatan atau tidak.

“Hal yang bisa menyelamatkan kita juga adalah memiliki perilaku cara pandang sederhana. Apakah saat kaya atau saat memiliki banyak ilmu pengetahuan. Ini mudah kita ucapkan, tapi prakteknya kadang kita bisa tergelincir. Karena itu, kita terus berdoa agar kita selamat dan selalu berbuat kebaikan,” tegas Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024).

Fauzan, dalam khotbah Jum’at ini juga mengatakan, Alloh SWT juga mengingatkan kita semua sebagai umatnya, tiga hal yang bisa menghancurkan kehidupan manusia adalah berperilaku pelit atau kikir, berperlaku menuruti hawa nafsu dan mengagungkan diri sendiri.

“Mari kita maksimalkan upaya kita untuk berbuat kebaikan agar kita selamat, dan maksimalkan usaha agar kita terhindar dari hal-hal yang menghancurkan hidup kita,” katanya sembari menyebutkan bahwa hal ini sesuai Firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW.

Fauzan, usai sholat Jum’at juga sempat berdialog dengan warga, dan para jamaah sholat jum’at. Dalam dialog, Fauzan, mengingatkan warga dan pengurus Masjid Al-Falah agar segera mengurus sertifikat tanah wakaf masjid, jika belum memiliki sertifikat.

Menurut Fauzan, serfikasi tanah wakaf masjid, kuburan atau aset-aset lain yang diwakafkan penting dilakukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Sebab, jika masjid atau aset yang diwakafkan memiliki sertifikat, akan lebih kuat dan memiliki legalitas hak milik yang sah, sehingga tidak bisa lagi digugat, jika ada pihak lain yang menggugat.

“Ini perlu menjadi perhatian, karena jika nanti ada pihak yang menggugat, masjid bisa-bisa kalah di pengadilan, karena tanah yang diwakafkan, kemungkinan tidak dilengkapi dokumen ikrar wakaf. Karena itu, segera urus sertifikatnya,” jelas Fauzan.

     

Membangun Masa Depan: Peran Strategis Pemuda dalam Memajukan Pendidikan Nasional

Sekertaris DPD II KNPI Lombok Timur

Okenews.net- Tanggal 2 Mei bukan sekadar tanggal peringatan kelahiran Ki Hajar Dewantara, melainkan momen refleksi bagi kita semua untuk menilai sejauh mana dunia pendidikan kita telah bergerak maju. Tema yang diusung setiap tahun selalu mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah kunci utama peradaban. Namun, pertanyaan besarnya adalah: di manakah posisi pemuda dalam gerakan ini?

Sebagai generasi yang sering disebut sebagai penerus bangsa, pemuda tidak boleh hanya menjadi objek dalam sistem pendidikan. Pemuda harus menjadi subjek, pelaku, dan agen perubahan yang aktif. Peran pemuda dalam dunia pendidikan sangatlah vital dan strategis, setidaknya dalam tiga hal utama.

Pertama, Pemuda sebagai Motivator dan Inspirator.

Pemuda memiliki energi dan semangat yang luar biasa. Melalui berbagai organisasi kepemudaan, kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengkampanyekan pentingnya sekolah, terutama bagi anak-anak di daerah pedesaan dan pelosok. Kita bisa menjadi contoh nyata bahwa pendidikan membuka peluang, bukan beban.

Sebagai generasi yang memiliki semangat dan energi tak terbatas, pemuda memiliki peran strategis sebagai penggerak semangat belajar di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang masih memiliki tantangan pemerataan akses pendidikan.

Banyak anak-anak di pelosok desa, daerah pesisir, maupun kawasan perbatasan yang masih menganggap sekolah sebagai hal yang sulit atau bahkan tidak penting. Di sinilah peran kita sebagai pemuda: hadir, berinteraksi, dan menunjukkan bukti nyata bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari keterbatasan.

Melalui program-program kepemudaan yang kami inisiasi di lingkungan KNPI, kami berusaha menjadi contoh. Kami berbagi pengalaman perjuangan menempuh pendidikan, bagaimana ilmu pengetahuan membuka kesempatan kerja, memperluas wawasan, dan membuat kita mampu berkontribusi lebih bagi daerah tercinta. Bahkan, banyak kader kami yang terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar sukarela, membantu adik-adik yang kesulitan memahami pelajaran, atau sekadar bercerita tentang mimpi-mimpi yang bisa diwujudkan dengan sekolah/madrasah.

Ketika anak-anak melihat pemuda di lingkungannya berhasil berkat pendidikan, mereka akan terinspirasi. Rasa ingin tahu dan semangat belajar pun tumbuh dengan sendirinya. Inilah kekuatan yang hanya dimiliki pemuda: kemampuan untuk menyentuh hati dan menggerakkan semangat, karena kita masih berada dalam rentang usia yang tidak terlalu jauh, sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih dekat dan relevan.

Kedua, Pemuda sebagai Jembatan Teknologi dan Inovasi.

Kita hidup di tengah derasnya arus transformasi digital. Dunia pendidikan kini tidak lagi hanya bergantung pada papan tulis dan buku cetak, tetapi telah merambah ke ranah digital yang tak terbatas. Di sinilah letak keunggulan dan peran strategis pemuda.

Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi, pemuda memiliki kepekaan dan kemampuan adaptasi yang cepat. Kita tidak bisa membiarkan kesenjangan digital memisahkan anak-anak di kota dan di desa. Pemuda hadir sebagai jembatan yang menjembatani celah tersebut.

Melalui pemahaman kita terhadap dunia digital, kita dapat membantu memperkenalkan metode belajar yang lebih menarik, interaktif, dan kekinian. Kita bisa mendampingi guru, mendampingi teman sebaya, maupun mengajarkan adik-adik kita bagaimana memanfaatkan internet bukan hanya untuk hiburan semata, melainkan sebagai sumber ilmu pengetahuan yang tak terbatas.

Selain itu, pemuda juga identik dengan kreativitas dan inovasi. Di Hari Pendidikan Nasional ini, kita dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta. Kita harus berani berinovasi mencari solusi-solusi cerdas untuk masalah pendidikan di daerah kita, misalnya dengan memanfaatkan media sosial untuk edukasi, membuat konten-konten pembelajaran yang mudah dipahami, atau mengembangkan aplikasi sederhana yang membantu proses belajar mengajar.

Biarlah teknologi menjadi kekuatan kita untuk mempersempit jarak, mempercepat ilmu, dan membawa kualitas pendidikan Kabupaten Lombok Timur setara dengan daerah lainnya.

Ketiga, Pemuda sebagai Pelopor Karakter.

Pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Pemuda KNPI hadir dengan semangat persatuan dan kesatuan. Kita harus menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, anti-perundungan, dan menjunjung tinggi etika dalam setiap aktivitas pendidikan.

Pendidikan sejatinya tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual atau nilai akademik semata, tetapi lebih kepada pembentukan watak dan kepribadian. Sebagaimana pesan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.

Di sinilah peran krusial pemuda. Pemuda harus hadir sebagai pelopor yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan norma agama. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman yang membawa berbagai tantangan moral, pemuda harus menjadi benteng pertahanan karakter.

Kita harus menjadi contoh nyata dalam berperilaku: menjaga sopan santun, menghormati guru dan orang tua, menjauhi perundungan (bullying), serta menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Pemuda KNPI hadir dengan semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong.

Dengan karakter yang kuat, lulusan pendidikan kita bukan hanya menjadi orang yang pandai, tetapi juga menjadi manusia yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang unggul ilmunya dan mulia akhlaknya.

Penutup

Kabupaten Lombok Timur yang maju tidak akan terwujud jika sumber daya manusianya lemah dalam pendidikan. Oleh karena itu, mari kita jadikan Hari Pendidikan Nasional tahun ini sebagai momentum kebangkitan. Mari bergandengan tangan, pemerintah, masyarakat, dan khususnya pemuda, bahu-membahu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena pendidikan yang baik adalah investasi terbaik untuk Indonesia Emas, dan pemudalah yang akan memanen hasilnya.

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Maju Terus Pendidikan Indonesia! Maju Terus Lombok Timur SMART!

Oleh: Muh. Munir Fauzi, M.Pd

Jumat, 01 Mei 2026

     

BPN Lombok Utara Tutup 1 Mei 2026, Layanan Kembali Normal 4 Mei

Foto: ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net– Masyarakat yang berencana mengurus keperluan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara diminta menyesuaikan jadwal. Pasalnya, layanan di kantor tersebut resmi ditutup sementara pada Jumat, 1 Mei 2026, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day).

Penutupan ini diumumkan secara resmi oleh pihak Kantor Pertanahan Lombok Utara dan mengikuti ketetapan pemerintah terkait libur nasional. Selama satu hari tersebut, seluruh layanan tatap muka tidak beroperasi.

Meski demikian, penutupan layanan hanya berlangsung sehari. Kantor Pertanahan Lombok Utara akan kembali membuka pelayanan secara normal mulai Senin, 4 Mei 2026.

Dalam pengumuman yang disampaikan melalui media sosial dan kanal resmi, terlihat petugas memegang papan bertuliskan “TUTUP LAYANAN” dengan penegasan tanggal libur pada 1 Mei 2026 serta jadwal operasional kembali pada 4 Mei 2026.

Kendati layanan langsung dihentikan sementara, masyarakat tetap dapat mengakses informasi melalui berbagai kanal digital yang disediakan. Di antaranya melalui situs resmi, media sosial Facebook dan Instagram, serta layanan WhatsApp.

Pihak Kantor Pertanahan Lombok Utara juga menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengusung nilai “Melayani, Profesional, Terpercaya”, serta semangat BerAKHLAK dan “Bangga Melayani Bangsa”.

Masyarakat yang hendak mengurus sertifikat tanah, roya, maupun layanan pertanahan lainnya diimbau untuk merencanakan kunjungan di luar tanggal tersebut, yakni mulai kembali pada Senin, 4 Mei 2026.

Kamis, 30 April 2026

     

Digerebek Polisi, Judi Sabung Ayam di Keruak Kocar-Kacir, Dua Penonton Diamankan

Foto: Dua Penonton diamankan Polisi di Lokasi Judi Sabung Ayam

Okenews.net- Aksi judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dibubarkan aparat kepolisian dalam sebuah penggerebekan pada Kamis (30/4) sore.

Penggerebekan yang dilakukan Tim Opsnal Satreskrim Polres Lombok Timur sekitar pukul 14.30 WITA itu berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian di Dusun Semprong, Desa Selebung Ketangga.

Dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, petugas bergerak cepat menuju lokasi yang diduga menjadi arena sabung ayam. Namun, setibanya di tempat kejadian, kehadiran polisi lebih dulu diketahui oleh para pelaku.

Akibatnya, para pemain judi langsung melarikan diri secara berpencar, meninggalkan lokasi dalam kondisi kocar-kacir. Meski demikian, petugas berhasil mengamankan dua orang yang diduga sebagai penonton, serta dua ekor ayam yang digunakan dalam praktik perjudian tersebut.

Selanjutnya, kedua orang tersebut bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Lombok Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasat Reskrim IPTU Arie Kusnandar, menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk perjudian yang meresahkan masyarakat, serta mengimbau warga untuk tidak segan melaporkan aktivitas ilegal di lingkungan masing-masing.

     

Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara Siap Tampil Pada Ajang Persit Bisa 2


Okenews.net – UMKM Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara siap tampil pada ajang Persit Bisa ke-2 tahun 2026 yang diinisiasi oleh Ketua Umum Persatuan Istri Prajurit TNI AD Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) Ny. Uli Simanjuntak. Kegiatan tersebut akan digelar di Balai Kartini Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, pada 7–9 Mei 2026.

Persit Bisa ke-2 akan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) unggulan karya anggota Persit dari berbagai satuan jajaran TNI AD. Salah satu peserta yang turut ambil bagian ialah UMKM Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara Bandung binaan Persit KCK Cabang XI Puskomlekad PG Mabesad.

Ketua Persit KCK Cabang XI Puskomlekad PG Mabesad Ny. Henny Iroth Sonny Edhie mengatakan, dirinya bersama jajaran pengurus tengah melakukan berbagai persiapan agar UMKM Limar Bulu Tujuh Saudara dapat tampil maksimal pada ajang bergengsi tersebut. Berbagai koleksi wastra Nusantara pilihan telah disiapkan dengan memadukan nilai tradisi dan sentuhan elegansi modern sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya Indonesia.

“Jadi sebelum hari H atau tanggal 7 Mei mendatang, kami sudah siap tampil dengan membawa berbagai koleksi unggulan wastra Nusantara,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat dan para pengunjung untuk datang ke booth Tujuh Saudara pada 7–9 Mei 2026 di Balai Kartini Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, guna melihat langsung pesona wastra Nusantara dalam setiap detail karya yang ditampilkan.

Sementara itu, pemilik UMKM Tenun Limar Bulu Tujuh Saudara Ny. Mala Totok Surahmat yang juga merupakan pengurus Persit KCK Cabang XI Puskomlekad PG Mabesad mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kesempatan berpartisipasi dalam Persit Bisa ke-2 tahun 2026.

“Ini merupakan kehormatan bagi kami untuk hadir dan memperkenalkan keindahan wastra Nusantara kepada khalayak yang lebih luas,” katanya.

Menurutnya, UMKM Limar Bulu Tujuh Saudara selama ini aktif mengikuti berbagai pameran UMKM dan ajang berskala nasional, di antaranya Persit Bisa, pameran kementerian, KKI Bank Indonesia, INACRAFT, serta berbagai kegiatan yang diselenggarakan instansi perbankan lainnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat mengunjungi booth Tujuh Saudara di Balai Kartini Mabes TNI AD agar dapat melihat langsung koleksi terbaru tenun pilihan yang memadukan keindahan tradisi dengan sentuhan modern, dirancang dengan penuh ketelitian serta perhatian pada setiap detail sehingga menghadirkan karakter anggun, berkelas, dan sarat makna budaya.

“Mari hadir dan rasakan langsung keindahan wastra Nusantara melalui setiap karya yang kami persembahkan. Jangan lewatkan momen ini, kami nantikan kehadirannya di Balai Kartini pada 7–9 Mei 2026,” pungkasnya.

     

Aksi Pencurian Terungkap, Dua Pria di Sikur Dibekuk Polisi Usai Gasak HP dan Laptop Warga Sakra

Foto: Dua Pelaku Pencurian

Okenews.net- Upaya Tim Opsnal Polres Lombok Timur dalam mengungkap kasus pencurian kembali membuahkan hasil. Dua pria yang diduga sebagai pelaku pencurian berhasil diringkus di Desa Semaya, Kecamatan Sikur, pada Selasa (28/4) sekitar pukul 02.30 WITA.


Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial SA (40) dan SU (51). Keduanya merupakan warga Desa Semaya dan ditangkap di rumah masing-masing tanpa perlawanan oleh petugas kepolisian.


Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan korban, HH (32), seorang ibu rumah tangga asal Rumbuk, Kecamatan Sakra. Dalam laporannya, korban mengaku kehilangan sejumlah barang berharga saat berada di rumahnya.


Peristiwa pencurian tersebut terjadi saat korban sedang tertidur. Ketika terbangun, ia berniat mencari handphone yang sebelumnya sedang diisi daya. Namun, ia terkejut mendapati handphone miliknya sudah tidak berada di tempat semula. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata bukan hanya satu, melainkan dua unit handphone serta satu unit laptop juga telah hilang.


Adapun barang yang dilaporkan hilang antara lain satu unit iPhone 16 berwarna merah muda, satu unit OPPO Reno 4F berwarna putih, serta satu unit laptop ThinkPad berwarna hitam. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp23 juta.


Merasa dirugikan, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan laporan tersebut, Tim Opsnal segera melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya mengantongi identitas para pelaku.


Setelah memastikan keberadaan pelaku, polisi bergerak cepat melakukan penangkapan di kediaman masing-masing pelaku di Desa Semaya. Dari hasil penangkapan, petugas berhasil mengamankan satu unit handphone OPPO yang diduga merupakan bagian dari barang hasil curian.


Saat ini, kedua pelaku telah diamankan di Mapolres Lombok Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna melacak keberadaan barang bukti lainnya yang diduga telah dijual oleh pelaku.


Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, IPTU Arie Kusnandar, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan meningkatkan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas serupa.

Selasa, 28 April 2026

     

Taspen Masuk Lombok Utara, ASN Kantor Pertanahan Dibekali Jaminan Masa Depan

Bpn Lombok Utara

Okenews.net– Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menerima kunjungan dari PT Taspen (Persero) Cabang Mataram dalam rangka sosialisasi program perlindungan dan jaminan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (27/4).


Kegiatan yang berlangsung di aula Kantor Pertanahan tersebut dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Muhajir Irfani, serta seluruh pegawai. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN terkait manfaat jaminan sosial dan perencanaan keuangan jangka panjang.


Dalam pemaparannya, pihak Taspen menjelaskan sejumlah program unggulan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Dana Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, hingga Jaminan Kematian. Selain itu, diperkenalkan pula program dari Taspen Life yakni Taspen Smart Save, yang memberikan fleksibilitas bagi ASN dalam menyiapkan tabungan hari tua dengan pengembangan dana dan perlindungan asuransi jiwa.


Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab yang disambut antusias oleh peserta, sebelum ditutup dengan pembagian doorprize.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Taspen yang dinilai memberikan nilai tambah bagi pegawai.


“Kami menyambut baik sosialisasi ini karena sangat membantu pegawai dalam memahami pentingnya perencanaan masa depan. Ini juga menjadi bagian dari upaya kami meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan kerja ASN,” ujarnya.


Ia menambahkan, dengan adanya pemahaman yang baik terkait jaminan sosial, diharapkan seluruh pegawai dapat bekerja lebih optimal dan fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


     

Awali Zona Integritas, Kantor Pertanahan Lombok Utara Tegaskan Komitmen Anti-KKN

ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net-Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh jajaran pegawai, Senin (7/4)


Langkah ini menjadi titik awal strategis dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Tertib Administrasi Bersih (WTAB). Kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan bentuk kesungguhan dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.


Seluruh pegawai berkomitmen untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah dalam keterangannya menyampaikan bahwa komitmen ini menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.


“Pakta integritas ini bukan hanya sekadar penandatanganan, tetapi merupakan janji moral seluruh pegawai untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kami ingin masyarakat merasakan langsung pelayanan yang bersih, cepat, dan terpercaya,” ujarnya.


Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus diiringi dengan perubahan nyata dalam pola kerja dan pola pikir seluruh pegawai.


Dengan semangat kebersamaan, Kantor Pertanahan Lombok Utara optimistis mampu menghadirkan layanan publik yang berkualitas serta mendukung terwujudnya good governance.

     

Sekolah Sempat Ambruk, SDN 4 Pandan Wangi Kini 80 Persen Selesai

Foto: SDN 4 Pandan Wangi Jerowari

Okenews.net – Setelah sempat ambruk, gedung SDN 4 Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, akhirnya rampung dikerjakan. Proyek pembangunan sekolah tersebut kini telah mencapai 80 persen. 


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, menyampaikan pembangunan ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur melalui pelaksana CV Mitra Karya. 


“Secara teknis, Dinas Pendidikan yang membuatkan proposal ke Bupati, kemudian dikerjakan oleh BPBD Lombok Timur,” ujar Wathoni, Senin, 27 April 2026.


Ia menjelaskan, pembangunan sekolah menelan anggaran Rp260 juta. Dana tersebut bersumber dari Dana Tidak Terduga (DTT) APBD Lombok Timur. 


Sebelumnya, gedung SDN 4 Pandan Wangi dilaporkan ambruk sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Pemerintah daerah kemudian merespons cepat dengan mengajukan pembangunan darurat melalui BPBD.


Wathoni mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah. “Kami berterima kasih kepada Pemda Lombok Timur yang telah gerak cepat menyelesaikan pembangunan ini. Dengan progres 80 persen, siswa akan segera bisa belajar dengan layak,” katanya. 


Dengan selesainya pembangunan ini, aktivitas belajar mengajar SDN 4 Pandan Wangi diharapkan kembali normal dalam waktu dekat.

Senin, 27 April 2026

     

Klinik Lapas Selong Resmi Jadi Mitra BPJS, Layanan Kesehatan Makin Optimal

Foto: Kepala Lapas Kelas IIB Selong Bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur

Okenews.net– Klinik Pratama Lapas Kelas IIB Selong kini resmi menjadi mitra BPJS Kesehatan. Pengesahan tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Klinik Pratama Lapas Selong dan BPJS Kesehatan Cabang Selong, yang berlangsung di Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Senin (27/04).

Dokumen kerja sama diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Elly Widiani, dan diterima oleh Kepala Lapas Selong, Sudirman, dalam rangkaian acara Tasyakuran Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan PKS secara elektronik (e-signature) yang telah dilakukan pada Jumat (24/04/2026). Dengan status tersebut, Klinik Pratama Lapas Selong kini memiliki dasar operasional resmi untuk memberikan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan.

Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan kesehatan di lingkungan lapas, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, sistem pelayanan, hingga kelengkapan sarana dan fasilitas medis. Dengan begitu, warga binaan dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, layak, dan berkualitas.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Elly Widiani, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat sinergi tersebut.

“Kami berkomitmen mendukung Lapas Selong dalam memastikan layanan kesehatan bagi warga binaan berjalan optimal dan terintegrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Selong, Sudirman, mengapresiasi dukungan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di dalam lapas.

“Kesehatan adalah hak dasar yang wajib dipenuhi. Kerja sama ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menghadirkan layanan yang profesional dan berkualitas bagi warga binaan,” tegasnya.

Langkah ini sekaligus memperkuat upaya Lapas Selong dalam mewujudkan layanan PRIMA Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel serta menghadirkan pelayanan yang humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak dasar warga binaan.

     

Jabatan Independen di Bank NTB Syariah Tercemar Politik, Mi6: Gubernur Gagal Jaga Prinsip

Kajian Sosial dan Politik Mi6

Okenews.net- Penunjukan H.W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah menuai kritik keras dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6. Langkah Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal yang mengajukan anggota dan pengurus aktif untuk duduk di jajaran komisaris bank daerah, dinilai Mi6 sebagai tindakan ceroboh, problematik secara etika, dan berpotensi mencederai prinsip good corporate governance.

“Sulit diterima logika publik ketika jabatan yang mensyaratkan independensi justru diisi oleh aktor politik aktif. Pasti ini bukan sekadar salah pilih. Ini kegagalan memahami batas paling dasar antara kepentingan politik dan integritas lembaga keuangan. Gubernur sedang menunjukkan bagaimana melegitimasi konflik kepentingan secara terbuka,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Senin (27/4/2026).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, penunjukkan H.W Musyafirin tidak boleh dianggap wajar. Rekam jejaknya sebagai anggota dan pengurus aktif partai politik di NTB, dan juga posisinya sebagai salah satu kandidat dalam Pemilihan Gubernur NTB sebelumnya, jelas-jelas menunjukkan bagaimana H.W Musyafirin tidak memenuhi kriteria untuk diajukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37/2018 secara eksplisit melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. Permendagri No 21/2024 juga kembali menegaskan hal serupa, dimana persyaratan calon anggota komisaris atau direksi BUMD, di antaranya berupa kewajiban memiliki keahlian, integritas, dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik. Belum lagi dalam PP No 54/2017 tentang BUMD, menegaskan bahwa komisaris BUMD tidak boleh terlibat dalam kepengurusan partai politik untuk menghindari intervensi politik dan menjaga netralitas manajemen.

“Sangat berbahaya jika publik dipaksa menerima hal seperti ini. Ke depan, siapa pun bisa membawa kepentingan politik ke dalam ruang yang seharusnya steril. Gubernur seharusnya menjadi penjaga standar, bukan malah membuka celah. Ini preseden buruk yang tidak boleh dinormalisasi,” kata Didu.

H.W Musyafirin sendiri terpilih menjadi Komisaris Independen Bank NTB Syariah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 4 Desember 2025. Keterpilihannya disebut untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan representasi kewilayahan, bersama Anis Mujahid Akbar sebagai Komisaris Utama dan Achmad Fauzi sebagai Komisaris Independen. 

Didu mengungkapkan, dirinya telah mengonfirmasi kepada pimpinan partai politik tempat H.W Musyafirin bernaung. Mantan Bupati Sumbawa Barat itu dipastikan masih memiliki kartu anggota dan tercatat sebagai pengurus aktif. Tak ada pula surat pengunduran diri yang sedang diproses atau sudah diproses di internal partai.

Dia menegaskan, publik kini menunggu tanggung jawab Gubernur NTB sebagai pihak yang mengusulkan H.W Musyafirin. Didu menilai, persoalan ini tidak bisa lagi dilihat sekadar sebagai ketidakcermatan administratif, melainkan berpotensi mengandung dimensi politik yang lebih dalam dan problematik.

“Kalau hanya soal kelalaian, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ini terlalu strategis untuk disebut sekadar tidak cermat. Ada kesan kuat bahwa ini keputusan yang sarat kalkulasi politik,” tegasnya.

Ia menyoroti fakta bahwa figur yang diusulkan berasal dari latar belakang politik yang berbeda dengan gubernur. Dalam konteks itu, Didu melihat adanya kemungkinan manuver politik yang justru berisiko memecah konsolidasi.

“Ketika seorang gubernur mengajukan figur dari partai berbeda, yang notabene punya rekam jejak sebagai rival politik, maka publik wajar membaca ini sebagai langkah politis. Pertanyaannya, ini untuk memperkuat institusi atau justru untuk memainkan peta politik?” ujarnya.

Didu mengingatkan, penempatan figur politik di posisi strategis seperti komisaris bank daerah tidak pernah netral. Ada implikasi kekuasaan, akses, dan pengaruh yang menyertainya.

“Jangan sampai ini dibaca sebagai upaya merangkul dengan cara yang keliru, atau bahkan lebih jauh, sebagai strategi membagi pengaruh politik melalui instrumen ekonomi. Ini berbahaya,” kata Didu.

Ia bahkan menyinggung kemungkinan bahwa langkah tersebut dapat memicu friksi baru di internal elite politik daerah. Alih-alih memperkuat stabilitas, keputusan seperti ini kata Didu, justru berpotensi menciptakan ketegangan baru. 

“Basis politik masing-masing bisa membaca ini secara berbeda. Ada yang melihatnya sebagai kompromi, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk infiltrasi,” lanjutnya.

Menurut Didu, Gubernur seharusnya memahami bahwa jabatan komisaris independen bukan ruang untuk eksperimen politik atau akomodasi kepentingan.

Bank NTB Syariah juga bukan panggung rekonsiliasi politik. Bank kebanggaan masyarakat NTB ini adalah lembaga keuangan yang harus dijaga profesionalismenya. Karena itu kata Didu, jika logika politik dibawa terlalu jauh, maka yang dikorbankan adalah kredibilitas institusi Bank NTB Syariah.

Bukti Sistem Lemah

Didu juga menilai, keputusan menempatkan aktof politik aktif di Bank NTB Syariah, mencerminkan lemahnya sistem penyaringan di lingkaran pengambil keputusan tertinggi di daerah.

Kata Didu, ini menunjukkan bahwa tim Gubernur tidak bekerja dengan standar kehati-hatian yang memadai. Harusnya ada alarm sejak awal bahwa kandidat dengan status pengurus aktif partai tidak layak diajukan sebagai komisaris independent.

“Ini bukan sekadar soal kurang cermat, tapi menunjukkan adanya problem serius dalam kualitas pengambilan keputusan di lingkaran gubernur. Standar kehati-hatian yang seharusnya menjadi pagar utama justru seperti diabaikan,” tandas Didu.

Padahal, kata Didu melanjutkan, isu konflik kepentingan seperti ini bukan isu abu-abu. Ini sangat terang-benderang, yang sejak awal seharusnya sudah ada alarm keras bahwa kandidat dengan status pengurus aktif partai tidak layak diajukan sebagai komisaris independen.

Didu menilai, kelolosan nama tersebut hingga tahap pengajuan memperlihatkan bahwa mekanisme check and balance di internal pemerintah daerah tidak berjalan efektif. Ia menyebut, ini bukan hanya kesalahan individu, melainkan kegagalan sistemik dalam proses penyaringan.

“Artinya ada yang tidak berfungsi di dalam. Entah itu tim seleksi yang tidak punya sensitivitas terhadap prinsip tata kelola, atau memang ada pembiaran karena pertimbangan lain di luar profesionalitas. Dua-duanya sama-sama problematik,” tegas Didu.

Lebih jauh, mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini mengingatkan bahwa publik tidak melihat ini sebagai kasus teknis semata, melainkan sebagai cerminan gaya dan arah kepemimpinan. 

“Publik akan membaca ini sebagai sinyal. Dan sinyal itu tidak kecil. Kalau dalam hal sepenting ini saja bisa lolos tanpa penyaringan yang ketat, maka wajar jika muncul pertanyaan, bagaimana dengan keputusan-keputusan strategis lain yang dampaknya lebih luas?” katanya.

Didu bahkan menegaskan, keputusan seperti ini bisa memunculkan persepsi adanya agenda tersembunyi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan institusi.

Ketika keputusan terlihat mengabaikan prinsip dasar, publik akan mencari penjelasan lain. Di situlah spekulasi muncul. Apakah ini sekadar kelalaian, atau memang ada kalkulasi politik yang sengaja dimainkan. Dan begitu spekulasi itu tumbuh, kata Didu, pemerintah daerah akan kesulitan mengendalikannya.

Sorotan pada OJK

Selain kritik pada Gubernur NTB, Didu juga menegaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB perlu menjelaskan secara terbuka dasar kelulusan kandidat dalam uji kepatutan dan kelayakan, meski merupakan aktor politik aktif. Didu menegaskan, aspek independensi seharusnya menjadi variabel utama, bukan sekadar pelengkap.

“OJK punya standar tinggi soal integritas. Kalau ini bisa lolos, publik berhak bertanya, apakah standar itu masih dijalankan secara konsisten?” kata Didu.

Menurutnya, kegagalan membaca potensi konflik kepentingan sejak awal oleh OJK, berpotensi membuka ruang politisasi dalam tubuh bank daerah. Dan taruhannya besar. Didu menegaskan, polemik ini tidak hanya berdampak pada persepsi, tetapi juga berpotensi melemahkan sistem pengawasan internal bank.

“Komisaris independen yang tidak sepenuhnya independen adalah kontradiksi. Fungsi kontrol bisa tumpul, dan di situlah risiko mulai menumpuk,” ujar Didu.

Ia mengingatkan bahwa bank daerah adalah instrumen penting dalam pembangunan ekonomi. Karena itu, setiap celah yang membuka peluang intervensi politik harus ditutup rapat. Karena itu, mengingat keputusan telah diambil, Didu menegaskan perlunya klarifikasi menyeluruh dari semua pihak.

“Ini harus diklirkan, seklir-klirnya. Tidak boleh ada ruang abu-abu. OJK harus menjelaskan, gubernur juga harus terbuka,” tegasnya.

Ia menilai, tanpa transparansi, polemik ini justru akan berkembang menjadi krisis kepercayaan.

     

Fauzan Khalid: Gabung NasDem karena Politik Tanpa Mahar Terbukti Nyata

Anggota DPR RI Fauzan Khalid

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menegaskan alasannya bergabung dengan Partai NasDem karena komitmen “politik tanpa mahar” yang benar-benar diterapkan di lapangan, bukan sekadar slogan.

Menurut Fauzan, prinsip tersebut sudah dijalankan secara konsisten oleh NasDem sejak pertama kali diperkenalkan pada Pemilu 2014 hingga Pemilu dan Pilkada 2024.

“Saya sebelumnya tidak pernah berpartai. Saat dicalonkan sebagai Bupati Lombok Barat pada Pilkada 2019, saya juga belum menjadi kader NasDem. Namun, tidak ada sepeser pun mahar yang diminta ataupun saya berikan,” ujar Fauzan saat menjadi pembicara dalam Bimtek Anggota DPRD Fraksi NasDem serta Pendidikan Politik Struktur Partai NasDem se-Jawa Tengah dan Jawa Barat di Jakarta, Jumat (24/04/2026).

Fauzan yang kini duduk di Komisi II DPR RI menjelaskan, ketertarikannya menjadi kader NasDem semakin kuat setelah merasakan langsung komitmen tersebut saat proses pencalonannya.

“Saya dipanggil ke DPP Partai NasDem dan langsung diberikan SK pencalonan oleh Ketua Umum tanpa mahar. Dari situ saya mulai simpati dan akhirnya memutuskan bergabung,” ungkapnya.

Ia kemudian resmi menjadi kader NasDem saat maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok pada Pemilu 2024, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Bupati Lombok Barat selama dua periode (2016–2024).

Saat ini, Fauzan juga dipercaya sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Partai NasDem NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzan turut mengingatkan Anggota DPRD Fraksi NasDem agar memperkuat komunikasi dengan kepala daerah guna menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan.

“Program fraksi harus sejalan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, DPRD juga perlu berkoordinasi dengan anggota DPR RI agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Menatap Pemilu 2029, Fauzan menilai generasi Z akan menjadi pemilih dominan. Karena itu, kader NasDem diminta mulai aktif melakukan pendekatan kepada kalangan muda.

“Gen Z perlu dirangkul dengan pendekatan yang sesuai minat dan hobi mereka. Buatkan ruang atau komunitas agar mereka bisa terlibat. Hal kecil yang dilakukan sekarang akan berdampak besar di Pemilu 2029,” pungkasnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi