www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Rabu, 09 September 2026

     

Menteri Nusron Peringatkan Pengusaha: Kebakaran Lahan Dapat Batalkan HGU

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tindakan pembukaan lahan dengan cara pembakaran bisa menyebabkan pengusaha kehilangan Hak Guna Usaha (HGU)-nya. Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang HGU dalam Penanggulangan dan Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026, di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (07/09/2026).

“Jadi kalau lahan terbakar itu dapat dibatalkan HGU-nya. Setelah melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi, tinjauan lapangan atau verifikasi, pengkajian, pemberitahuan, dan pelepasan atau pembatalan HGU, apabila terbukti tidak dipenuhi (kewajibannya), HGU-nya dapat dibatalkan oleh menteri,” ujar Menteri Nusron di hadapan ratusan pengusaha pemegang HGU yang hadir dalam Rakor. 

Ketentuan mengenai pembatalan HGU pada lahan terbakar diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016. Menteri Nusron menjelaskan, berdasarkan ketentuan tersebut, HGU akan dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir apabila pengelolaan usaha secara tidak bertanggung jawab membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar.

“Kalau terbakarnya itu kurang dari 50% dari total lahan yang diberi HGU, maka yang dibatalkan adalah lokasi yang terdapat kebakaran. Tetapi, kalau kebakarannya di atas 50% dari total lahan HGU, misalnya HGU-nya 5.000 hektare, kebakarannya 3.000 hektare, maka pembatalannya dapat dilakukan keseluruhannya,” jelas Menteri Nusron.

Selain potensi sanksi, pemegang HGU juga memiliki berbagai kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian HGU. Pemegang hak diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, sumber air, melakukan tata kelola air, serta melakukan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran.

Menteri Nusron kemudian mengajak para pengusaha untuk bekerja sama mencegah dan mengatasi kebakaran hutan yang terjadi berbagai daerah di Indonesia. "Kami harapkan kita semua bersama-sama menangani dan memitigasi bencana ini untuk kemaslahatan masyarakat luas dan bangsa negara," pungkasnya.

Turut menyampaikan pengarahan dalam Rakor ini, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung. Mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad.

     

Didukung Kolaborasi Lintas Sektor, Penetapan LP2B Nasional Capai 87,52%

Okenews.net - Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,52%. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang berlangsung di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Senin (07/09/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa angka tersebut sudah melampaui target penetapan LP2B untuk 2029.

“Setelah kita kerja delapan bulan dengan Kemendagri, BPS, dan semuanya di bawah bimbingan Kemenko Pangan, alhamdulillah secara nasional agregat 87,52%. Jadi, pekerjaan yang harusnya selesai tahun 2029 bisa kita selesaikan tahun 2026,” ujar Menteri Nusron.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah menargetkan penetapan LP2B secara bertahap hingga minimal 87% pada 2029. Target penetapannya direncanakan bertahap, yaitu 78% pada 2026, 81% pada 2027, dan 84% pada 2028.

Menteri Nusron mengungkapkan, capaian tersebut meningkat signifikan dibanding kondisi di awal tahun ini. Pada Januari 2026, penetapan LP2B berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi baru mencapai sekitar 68%, sedangkan capaian nasional berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota yang telah memasukkan LP2B baru 41,72%.

Untuk mempercepat penetapan LP2B, Kementerian ATR/BPN melakukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk daerah yang belum mampu memenuhi target secara mandiri, penghitungan capaian dilakukan secara agregat pada tingkat provinsi sehingga penetapan LP2B bisa tetap memenuhi target nasional. Upaya tersebut turut diperkuat melalui kerja sama, salah satunya diwujudkan lewat Surat Edaran Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Ini semua yang kami lakukan untuk menopang ketahanan pangan, swasembada pangan. Karena, swasembada pangan tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya lahan dan air,” tutur Menteri Nusron.

Meski secara nasional telah mencapai 87,52%, saat ini masih ada tujuh provinsi yang capaian penetapan LP2B-nya berada di bawah 87%. Ketujuh provinsi itu antara lain Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan waktu kepada daerah tersebut untuk meningkatkan capaiannya dengan tetap mempertahankan angka yang telah ditetapkan sebagai batas minimal.

“Kabar bagus yang dilakukan Menteri ATR/Kepala BPN, LP2B sudah 87% secara nasional. Untuk yang tujuh provinsi (belum sampai batas minimal), kita kasih waktu saja untuk keterlambatan ini untuk bisa lebih, kasih waktu. Tidak boleh kurang dari itu (angka sebelumnya) karena secara nasional sudah memenuhi 87%,” tegas Menko Pangan.

Rakor ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; Wakil Menteri Lingkungan Hidup; serta perwakilan kementerian/lembaga terkait. Menteri Nusron hadir dengan didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. 

     

Target 87% LP2B Tercapai Sebelum 2029, Menteri Nusron Apresiasi Kinerja Jajaran

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat pencapaian target Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hingga 2026, LP2B secara nasional telah melampaui target 87% yang semula disasar bisa tercapai pada akhir 2029.

“Untuk LP2B, alhamdulillah saya benar bersyukur. Saya terima kasih banget sama tim dari BPN se-Indonesia. Belum selesai 2026, kita sekarang sudah berhasil mengunci LP2B secara nasional di tahun 2026. Belum sampai tahun 2029, jauh lebih cepat dari yang ditargetkan,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Layanan Pertanahan di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (04/09/2026) lalu.

Berdasarkan data terbaru, penetapan LP2B secara nasional sudah mencapai 87,52%. Angka tersebut melampaui target awal 87% yang ditetapkan untuk akhir 2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026.

Menurut Menteri Nusron, capaian tersebut menjadi langkah penting dalam menopang ketahanan pangan nasional. Sejumlah provinsi yang sebelumnya menghadapi tantangan untuk mencapai target juga telah berhasil memenuhi atau melampaui angka yang ditetapkan. Jawa Barat, misalnya, telah mencapai 87,02%, sementara Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan mencapai 88%.

Menteri Nusron menegaskan, tercapainya target LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) tidak berarti seluruh persoalan selesai. Pekerjaan berikutnya adalah menyusun kebijakan terkait pemanfaatan lahan sawah yang berada di luar kawasan LP2B agar alih fungsi lahan tetap terkendali.

Pengaturan tersebut juga akan menentukan jenis pemanfaatan yang dapat dilakukan terhadap 13% lahan sawah di luar LP2B.  Pemanfaatannya tetap harus dibatasi agar keberadaan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan nasional dapat dipertahankan. “Alih fungsi pada 13% lahan tersebut tidak berarti boleh dilakukan secara bebas. Boleh, tetapi terbatas,” tegas Menteri Nusron.

Di depan para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN se-Indonesia dan 148 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) yang mengikuti Rakor, Menteri Nusron menekankan agar kebijakan perlindungan lahan sawah tersebut dipertahankan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencetak sekitar tiga juta hektare sawah baru di luar Pulau Jawa, termasuk di Papua dan Kalimantan Timur. 

“Kebijakan ini harus kita pertahankan setidaknya sampai tahun 2029, sampai urusan pencetakan sawah di Papua dan di Kaltim dan di kawasan lain di luar Jawa selesai. Di mana Pak Presiden mentargetkan ada tambahan sekitar 3 juta hektare sawah baru,” ujarnya.

Menurutnya, perlindungan lahan pertanian tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kedaulatan negara. Selama pencetakan sawah baru di luar Jawa belum selesai, pemerintah perlu berhati-hati dalam memberikan ruang bagi alih fungsi lahan pertanian di Pulau Jawa. “Karena soal pangan ini adalah _necessary condition_. Tidak boleh ditawar. Salah satu bentuk negara kuat, kedaulatan negara kuat adalah masalah pangan. Ini tidak boleh ditawar,” pungkas Menteri Nusron.

Dalam Rakor ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. 

     

Maulid Nabi dan HUT ke-2 Yayasan Darul Mujahidin NW Sukamulia Timur, Baznas Lotim Dorong Semangat Berbagi

Okenews.net– Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Yayasan Darul Mujahidin NW Sukamulia Timur berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, Rabu (9/9/2026).

Ratusan jamaah menghadiri kegiatan tersebut. Hadir pula Kepala KUA, Polmas, Babinsa, para tuan guru, tokoh masyarakat, santri, serta dewan guru Yayasan Darul Mujahidin NW Sukamulia Timur.

Momentum peringatan Maulid Nabi tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk mengenang dan meneladani akhlak Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Baznas Kabupaten Lombok Timur, Dr. Asbullah Muslim, M.Pd.I, hadir memberikan sambutan sekaligus menyerahkan bantuan kepada pihak yayasan.

Dalam sambutannya, Dr. Asbullah memaparkan sejumlah program unggulan Baznas Lombok Timur yang selama ini diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Program tersebut mencakup bidang kesehatan, dakwah dan advokasi, pendidikan, ekonomi, serta berbagai program sosial dan kemanusiaan lainnya.

Menurutnya, Baznas Lombok Timur tidak ingin bantuan yang diberikan hanya menjadi solusi sesaat. Sebaliknya, berbagai program yang dijalankan diarahkan agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

“Zakat bukan hanya tentang memberi, tetapi bagaimana zakat yang kita kelola dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk bangkit, berkembang, dan menjadi lebih mandiri,” ujar Dr. Asbullah.

Ia menjelaskan, pada sektor kesehatan Baznas memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sementara di bidang pendidikan, program diarahkan untuk membantu pelajar, santri maupun lembaga pendidikan.

Di sektor ekonomi, Baznas mendorong pemberdayaan masyarakat agar para penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan membangun kemandirian ekonomi.

Sedangkan melalui program dakwah dan advokasi, Baznas turut memperkuat pembinaan keagamaan serta memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada kesempatan itu, Dr. Asbullah juga mengajak masyarakat yang telah memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk menunaikan kewajiban zakat melalui Baznas.

Ia menegaskan, pengelolaan zakat secara profesional dan tepat sasaran akan membuat manfaat zakat semakin luas, sehingga lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaatnya.

“Mari kita jadikan zakat sebagai kekuatan bersama untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semakin banyak zakat yang dihimpun dan dikelola dengan baik, semakin luas pula manfaat yang dapat kita hadirkan untuk masyarakat Lombok Timur,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Darul Mujahidin NW Sukamulia Timur, Ust. Lalu Irjan Nawadi, M.Pd, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua Baznas Lombok Timur beserta bantuan yang diberikan kepada yayasan.

Ia berharap peringatan Maulid Nabi sekaligus HUT ke-2 yayasan tersebut dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan dakwah, sekaligus memperkuat hubungan serta silaturahmi dengan seluruh elemen masyarakat.

Suasana kekeluargaan semakin terasa sepanjang kegiatan. Ratusan jamaah mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh khidmat.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk kembali meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW serta menumbuhkan semangat kepedulian dan berbagi kepada sesama melalui zakat, infak dan sedekah.

Dengan semangat tersebut, Yayasan Darul Mujahidin NW Sukamulia Timur diharapkan terus berkembang menjadi salah satu wadah pendidikan dan dakwah yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Lombok Timur.

Selasa, 08 September 2026

     

Tak Sekadar Menari, Anak Binaan LPKA Lombok Tengah Belajar Disiplin dan Percaya Diri

Okenews.net – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah terus menghadirkan program pembinaan yang kreatif, edukatif, dan membangun karakter anak binaan. Salah satunya melalui pembelajaran seni tari yang digelar pada Selasa (8/9/2026).


Kegiatan tersebut menjadi semakin menarik karena melibatkan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram sebagai pendamping dan instruktur.


Dalam pembelajaran itu, anak binaan diperkenalkan sekaligus mempraktikkan Tari Gopala dan Tari Kecak. Para mahasiswa PKL terlebih dahulu memberikan contoh setiap gerakan, kemudian mendampingi anak binaan untuk mengikuti rangkaian gerakan secara bertahap.


Suasana pembelajaran berlangsung interaktif. Anak binaan tidak hanya diajak mengenal seni dan budaya, tetapi juga dilatih untuk berani tampil, berkonsentrasi, menjaga kekompakan, serta mengikuti setiap gerakan dengan disiplin.


Bagi LPKA Lombok Tengah, seni tari bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu. Lebih dari itu, seni menjadi media pembinaan yang dapat membantu anak binaan menggali potensi sekaligus membangun karakter positif.


Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah, Hidayat, mengapresiasi kolaborasi dengan mahasiswa IAHN Gde Pudja Mataram tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam program pembinaan sangat penting untuk memberikan pengalaman positif dan beragam kepada anak binaan.


“Melalui kegiatan seni, anak binaan dapat mengembangkan potensi dan kreativitas sekaligus belajar tentang disiplin dan kerja sama. Kami berharap pengalaman positif ini dapat menjadi bekal bagi mereka saat kembali ke masyarakat,” ujar Hidayat.


Ia menegaskan, LPKA Lombok Tengah akan terus mendorong lahirnya program-program pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tetapi juga mampu membentuk mental dan karakter anak binaan.


Melalui kegiatan seni tari ini, anak binaan diharapkan semakin percaya diri, mampu bekerja sama, serta memiliki ruang untuk menyalurkan kreativitas secara positif.

     

Tangis Campur Bahagia, Ketua Baznas Lotim “Sebrangi Lautan” ke Gili Beleq

Okenews.net- Jarak dan kondisi geografis bukan penghalang bagi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur untuk terus hadir di tengah masyarakat. Hal itu dibuktikan melalui kegiatan “Sebrangi Lautan”, ketika Ketua Baznas Lombok Timur bersama jajaran dan timnya menyeberangi laut menuju Gili Beleq, Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru, Selasa (8/9/2026).


Kehadiran rombongan Baznas Lotim tersebut dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sekaligus penyerahan santunan bagi anak yatim, fakir miskin, dan kaum dhuafa di Gili Beleq.


Kedatangan rombongan Baznas disambut hangat masyarakat. Warga terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, terlebih karena kehadiran pimpinan Baznas Lotim secara langsung menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat yang selama ini tinggal di wilayah kepulauan dengan akses yang tidak mudah.


Suasana haru bercampur bahagia pun terasa dalam kegiatan tersebut. Ketua Baznas Lotim mengaku tersentuh melihat antusiasme masyarakat Gili Beleq yang tetap semangat berkumpul dan mengikuti peringatan Maulid Nabi meski berada jauh dari pusat pemerintahan.


Menurutnya, perjalanan menuju Gili Beleq bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari ikhtiar Baznas memastikan kepedulian dan manfaat zakat dapat dirasakan masyarakat tanpa terkecuali.


“Kami menyeberangi lautan bukan karena dekatnya jarak, tetapi karena besarnya cinta dan kepedulian kepada saudara-saudara kita di Gili Beleq. Ketika melihat masyarakat berkumpul, anak-anak yatim tersenyum dan warga menyambut kami dengan penuh kehangatan, jujur hati saya sangat tersentuh. Ada rasa haru, tetapi juga kebahagiaan yang luar biasa,” ungkapnya.


Ia menegaskan, keberadaan Baznas tidak boleh hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di perkotaan atau wilayah yang mudah dijangkau. Masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil, hingga wilayah terpencil juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan manfaat dari zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Baznas.


Dalam kesempatan tersebut, Ketua Baznas Lotim juga mengajak masyarakat Desa Pare Mas, khususnya warga Gili Beleq, untuk meningkatkan kesadaran dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.


Menurutnya, zakat bukan hanya kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat, tetapi juga memiliki peran besar dalam memperkuat kepedulian sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan.


“Mari kita tunaikan zakat melalui Baznas Lombok Timur. InsyaAllah amanah dan tepat sasaran. Zakat yang kita keluarkan mungkin terlihat kecil bagi kita, tetapi bagi saudara kita yang membutuhkan, nilainya bisa sangat besar dan berarti bagi kehidupan mereka,” ajaknya.


Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW juga dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat meneladani akhlak Rasulullah SAW, terutama dalam hal kepedulian, kedermawanan, dan kasih sayang kepada sesama.


“Kecintaan kepada Rasulullah SAW jangan hanya kita tunjukkan dengan memperingati Maulid. Mari kita buktikan dengan memperbanyak amal, membantu sesama, menyantuni anak yatim, memperhatikan kaum dhuafa, dan berbagi sebagian rezeki kepada mereka yang membutuhkan,” tambahnya.


Dalam kegiatan tersebut, Baznas Kabupaten Lombok Timur menyerahkan santunan kepada sejumlah anak yatim, fakir miskin, dan kaum dhuafa di Gili Beleq.

Santunan tersebut merupakan bagian dari amanah zakat, infak, dan sedekah masyarakat Lombok Timur yang disalurkan kepada para penerima manfaat yang membutuhkan.


Bagi masyarakat Gili Beleq, kedatangan rombongan Baznas Lotim menjadi momen yang sangat berarti. Tidak hanya menerima santunan, warga juga merasa mendapatkan perhatian dan kepedulian meski tinggal di wilayah kepulauan yang membutuhkan perjalanan khusus untuk menjangkaunya.


Camat Jerowaru turut menyampaikan apresiasi atas langkah Baznas Lombok Timur yang hadir secara langsung di Gili Beleq. Menurutnya, kehadiran tersebut menjadi bukti bahwa perhatian kepada masyarakat tidak dibatasi oleh jarak dan kondisi geografis.


“Ini merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi masyarakat kami. Kehadiran pimpinan Baznas Lotim secara langsung ke Gili Beleq tentu menjadi kebanggaan sekaligus membawa harapan bagi warga. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di pulau juga menjadi bagian penting dari perhatian dan kepedulian sosial di Lombok Timur,” ujarnya.


Kelancaran kegiatan juga mendapat dukungan dari unsur pemerintahan dan keamanan setempat. Rombongan Baznas Lotim didampingi Camat Jerowaru, Polmas Desa Pare Mas, serta Babinsa.


Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar, sekaligus memperlihatkan kolaborasi antara lembaga sosial, pemerintah, dan unsur keamanan dalam menghadirkan pelayanan serta kepedulian hingga ke wilayah kepulauan.


Kegiatan “Sebrangi Lautan” ditutup dengan tausiyah Maulid Nabi Muhammad SAW, doa bersama, dan ramah tamah antara jajaran Baznas Lotim dengan masyarakat Gili Beleq.

Senyum dan kebahagiaan terlihat di wajah warga, terutama anak-anak yatim serta penerima santunan yang mendapat perhatian langsung dari Baznas.


Melalui program “Sebrangi Lautan”, Baznas Kabupaten Lombok Timur ingin menegaskan bahwa gerakan zakat harus terus tumbuh dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Zakat tidak sekadar kewajiban, tetapi juga menjadi instrumen kepedulian sosial yang mampu menghadirkan harapan bagi mereka yang membutuhkan.


Perjalanan menyeberangi laut menuju Gili Beleq pun meninggalkan pesan sederhana namun kuat: jarak bukan alasan untuk berhenti peduli.


Selama masih ada masyarakat yang membutuhkan perhatian, Baznas Lotim berkomitmen untuk terus hadir, menyapa, berbagi, dan memastikan amanah zakat dapat dirasakan hingga pelosok dan pulau-pulau di Kabupaten Lombok Timur.


“Kami ingin tidak ada satu pun saudara kita yang merasa terlupakan. Sebab zakat adalah amanah, dan amanah itu harus sampai kepada mereka yang berhak menerimanya,” tutup Ketua Baznas Lotim.

Senin, 07 September 2026

     

Warga Dapat Kepastian Soal Waktu, Pengukuran Terjadwal Percepat Layanan Pertanahan

Okenews.net- Layanan Pengukuran Terjadwal yang diterapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak 17 Agustus 2026 mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain memberikan kepastian waktu, layanan ini juga dapat mempercepat pelaksanaan pengukuran tanah. Hal tersebut dirasakan Septiah Wulandari (36), warga Meruya Utara, Jakarta Barat, yang jadwal pengukurannya dimajukan hampir satu bulan.

Juli lalu, Septiah Wulandari mengajukan permohonan untuk mendaftarkan tanah warisan milik keluarganya ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat. Kala itu, ia mendapatkan jadwal pengukuran cukup lama, yakni 23 September 2026. Namun, setelah layanan Pengukuran Terjadwal diterapkan, waktu tunggu pengukuran tanahnya jadi bisa dipercepat.

Setelah dapat kabar percepatan jadwal, Septiah Wulandari melakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) pada 28 Agustus 2026. Lima hari kemudian, tepatnya 2 September 2026, petugas Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat datang melakukan pengukuran bidang tanah miliknya. Jadwal tersebut maju hampir satu bulan dari jadwal yang sebelumnya ia terima.

“Kaget kemarin dapat WhatsApp kalau pengukurannya ternyata dipercepat sebulan. Sempat berpikir ini penipuan atau bukan, jadi saya konfirmasi langsung ke BPN. Ternyata benar, memang banyak berita kalau lagi berbenah ya BPN buat mempercepat layanan 12 hari,” ujar Septiah Wulandari di sela-sela menyaksikan proses pengukuran bidang tanahnya, Rabu (02/09/2026).

Percepatan jadwal pengukuran tanah sangat membantunya karena proses pengurusan tanah warisan yang ia urus secara mandiri ini jadi bisa segera berlanjut ke tahapan berikutnya. “Satu bulan lebih maju. Lumayan banget. Apalagi saya mengurus sendiri, jadi benar-benar harus mengikuti prosesnya dari awal,” kata Septiah Wulandari.

Pengalaman serupa dirasakan Iwan Prastika (66), warga Jakarta Barat yang juga mengurus sertipikasi tanahnya secara mandiri. Setelah melengkapi sejumlah persyaratan dan menyerahkan dokumen ke Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, ia diinfokan baru bisa mendapatkan jadwal pengukuran dengan waktu tunggu sekitar tiga bulan. Kondisi ini terjadi sebelum layanan Pengukuran Terjadwal mulai diterapkan. 

Tak lama setelah layanan Pengukuran Terjadwal diterapkan, Iwan Prastika dapat pemberitahuan dari Kantah kalau jadwal pengukurannya bisa lebih cepat. Kepastian tersebut membuatnya lebih tenang karena dapat mengetahui kapan petugas akan datang melakukan pengukuran. “Kita sangat senang sekali. Daripada nunggu-nunggu, sudah lama capek kita menunggunya. Sekarang pengajuannya lebih cepat, kita jadi tenang,” ungkapnya.

Baginya, kepastian waktu dalam proses layanan juga membuat masyarakat lebih mudah mengatur waktu untuk mengurus kebutuhan pertanahannya secara mandiri. “Sebetulnya kalau kita sudah terjun langsung, lebih enak kita urus sendiri. Memang mesti meluangkan waktu, tetapi kita jadi tahu prosesnya,” tuturnya.

Pengalaman Septiah dan Iwan menunjukkan manfaat Pengukuran Terjadwal dalam memberikan kepastian sekaligus memangkas waktu tunggu masyarakat. Setelah pembayaran SPS dilakukan, pengukuran bidang tanahnya dapat dilaksanakan dalam waktu lima hari, sesuai dengan semangat layanan yang menetapkan masa tunggu pengukuran maksimal tujuh hari.

Penerapan layanan ini juga terus diperkuat di berbagai Kantor Pertanahan. Di Jakarta Barat, misalnya, waktu tunggu pengukuran yang sebelumnya sekitar 139 hari telah turun menjadi enam hari setelah dilakukan penguatan sumber daya petugas ukur. Kondisi ini menunjukkan bahwa penataan jadwal dan penguatan kapasitas layanan dapat memangkas waktu tunggu masyarakat secara signifikan.

Pengukuran Terjadwal telah diterapkan di 455 Kantah sebagai bagian dari transformasi layanan pertanahan. Melalui layanan ini, masyarakat bisa memperoleh informasi yang lebih pasti mengenai waktu pengukuran sehingga dapat menyiapkan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.

Transformasi layanan dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan pelayanan yang bisa memberikan kepastian bagi masyarakat. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, pemerintah harus memberikan “karpet merah” kepada masyarakat dalam layanan pertanahan, bukan justru membuat masyarakat menghadapi proses yang berbelit dan tidak pasti.

     

BAZNAS Lombok Timur Hadirkan Senyum Anak Yatim di Masjid Jami’ Darusalam Dasan Baru

Okenews.net- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur menyerahkan bantuan santunan kepada anak-anak yatim dalam rangka peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang dilaksanakan di Masjid Jami’ Darusalam Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Senin, 7/9


Penyerahan santunan tersebut merupakan wujud kepedulian BAZNAS Kabupaten Lombok Timur terhadap anak-anak yatim sekaligus bagian dari komitmen dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.


Kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan. Acara tersebut dihadiri oleh Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, para Tuan Guru, jajaran BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, Camat Suralaga, unsur Forkopimcam Kecamatan Suralaga, Kepala Desa Bagik Payung Selatan, pengurus Masjid Jami’ Darusalam Dasan Baru, tokoh agama, tokoh masyarakat serta para tamu undangan.


Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, Dr. H. Hamidi, ST., M.Pd, menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW harus menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan meneladani akhlak, kepedulian dan kasih sayang beliau terhadap sesama.


Menurutnya, Rasulullah SAW memberikan teladan yang sangat besar tentang pentingnya memperhatikan anak-anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan.


“Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai sebuah kegiatan seremonial. Momentum ini harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW, terutama kepedulian beliau terhadap anak-anak yatim, kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkan.”


Dr. H. Hamidi menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Lombok Timur terus berkomitmen untuk menjalankan amanah pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara profesional, transparan dan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.


“Dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS adalah amanah dari para muzaki dan masyarakat. Oleh karena itu, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan amanah tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya dan memberikan manfaat nyata.”


Ia berharap santunan yang diberikan kepada anak-anak yatim tersebut tidak hanya dilihat dari nilai materi, tetapi juga sebagai bentuk perhatian, kasih sayang dan dukungan moral kepada mereka.


“Kami berharap bantuan ini dapat memberikan kebahagiaan dan semangat kepada anak-anak kita. Mereka adalah generasi penerus yang harus kita jaga bersama. Semoga mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat, berakhlak mulia, berilmu dan mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa dan daerah.”


Lebih lanjut, Wakil Ketua II BAZNAS Lombok Timur tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan semangat berzakat, berinfak dan bersedekah melalui lembaga resmi agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan.


Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Jami’ Darusalam Dasan Baru menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur atas perhatian yang diberikan kepada anak-anak yatim dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.


“Kami atas nama pengurus Masjid Jami’ Darusalam Dasan Baru dan seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Kehadiran BAZNAS dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, khususnya melalui penyerahan santunan kepada anak-anak yatim, merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi masyarakat.”


Ia menilai bahwa bantuan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW tentang kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada anak-anak yatim.


“Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat untuk semakin meningkatkan kepedulian sosial. Semangat Maulid Nabi hendaknya tidak berhenti pada peringatan, tetapi diwujudkan melalui perbuatan nyata, saling membantu dan memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan.”


Kegiatan tersebut berlangsung penuh khidmat dan menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai keagamaan, ukhuwah Islamiyah serta kepedulian sosial di tengah masyarakat.


Melalui momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat melalui berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.


Dengan semangat meneladani Rasulullah SAW, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian, kebersamaan dan semangat berbagi demi terwujudnya masyarakat Lombok Timur yang religius, peduli dan sejahtera.

     

Pengurus Baru ABKIN NTB Dilantik: Profesionalisme Guru BK Diperkuat melalui Seminar Internasional


Okenews.net — Pengurus Daerah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PD ABKIN) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2030 resmi dilantik dalam rangkaian Seminar Internasional ABKIN NTB, Senin (7/9/2026).

Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 3 Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) NTB, Jalan Gajah Mada No. 173, Jempong Baru, Mataram, dengan mengangkat tema peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru BK.

Pelantikan kepengurusan baru menjadi momentum penguatan organisasi profesi sekaligus membuka agenda pengembangan kompetensi guru Bimbingan dan Konseling (BK) secara berkelanjutan di seluruh wilayah NTB.

Rangkaian kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Umum Pengurus Besar ABKIN Prof. Dr. Muh. Farozi M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Dr. Syamsul Hadi M.Pd, serta Kepala BGTK NTB Dr. Wirman Kasmayadi S.Pd M.Si.

Hadir pula akademisi, praktisi pendidikan, konselor, dan guru BK dari berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperluas jejaring profesional dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling.

Ketua Umum Pengurus Besar ABKIN Prof. Dr. Muh. Farozi M.Pd berharap NTB mampu menjadi role model pengembangan profesi guru BK secara nasional melalui inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

Harapan tersebut memberikan arah bagi kepengurusan baru untuk mengembangkan organisasi yang responsif terhadap perubahan pendidikan sekaligus mendorong guru BK meningkatkan kapasitas profesional secara konsisten.

Guru BK Didorong Mengawal Pembinaan Karakter

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Dr. Syamsul Hadi M.Pd menekankan peran strategis guru BK dalam mengawal pembinaan karakter peserta didik di lingkungan pendidikan.

"Guru BK memiliki posisi penting dalam mendampingi perkembangan peserta didik pada aspek pribadi, sosial, akademik, serta kesiapan menghadapi berbagai persoalan selama proses pendidikan," ujarnya. 

Penguatan peran tersebut membutuhkan peningkatan kompetensi yang mampu menyesuaikan layanan bimbingan dan konseling dengan karakteristik peserta didik serta perkembangan persoalan pendidikan.

Sementara itu, Kepala BGTK NTB Dr. Wirman Kasmayadi S.Pd M.Si mendorong penguatan sinergi antara BGTK NTB dan ABKIN NTB dalam mengawal program “Tujuh Jurus Guru BK Hebat.”

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan konseling sekaligus memperkuat pemahaman berbagai unsur pendidikan terhadap fungsi strategis layanan BK.

Menurut Wirman, pemahaman mengenai bimbingan dan konseling perlu berkembang secara luas agar seluruh unsur pendidikan dapat mendukung pelayanan yang lebih bermutu bagi peserta didik.

Pengembangan kompetensi secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam agenda tersebut karena guru BK perlu memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan pendekatan sesuai kebutuhan peserta didik.

Seminar Internasional Dorong Penguatan Guru BK

Seminar Internasional ABKIN NTB menjadi bagian utama dari rangkaian kegiatan setelah pelantikan dengan menghadirkan narasumber yang membahas berbagai persoalan aktual dalam praktik bimbingan dan konseling.

Muhammad Safuan Bin Abdullah KB PA dari Persatuan Kaunselor Pendidikan Malaysia membawakan materi “Beyond Counseling: Memperkuat Guru BK dengan Kemahiran Psychological First Aid, Stabilisasi Emosi dan Intervensi Awal Krisis.”

Materi tersebut memberikan perspektif mengenai penguatan kemampuan guru BK dalam menghadapi persoalan psikologis, kondisi krisis, serta kebutuhan peserta didik yang memerlukan pendampingan.

Dosen Universitas Hamzanwadi Dr. Suhartiwi M.Pd Kons menghadirkan materi “Layanan Klasikal Menginternalisasikan Nilai-Nilai Ta'lim Muta'allim untuk Membentuk Karakter Murid.”

Pembahasan tersebut mengarahkan layanan klasikal pada penguatan karakter melalui internalisasi nilai pendidikan sehingga guru BK memiliki pendekatan yang lebih kontekstual dalam mendampingi peserta didik.

Sementara itu, Harmoko S.Pd M.Pd Kons Gr selaku konselor pendidikan membawakan materi “Seni Menyingkap Trauma & Potensi Murid melalui Permainan Terapeutik.”

Materi tersebut memperkenalkan pendekatan kreatif yang dapat digunakan guru BK untuk membantu peserta didik mengenali pengalaman, mengelola persoalan, dan mengembangkan potensi secara positif.

Ragam materi seminar memperluas pembahasan mengenai kompetensi guru BK melalui isu penanganan krisis, penguatan karakter, serta pengembangan potensi peserta didik dalam layanan pendidikan.

Kehadiran narasumber dari Malaysia juga memberikan perspektif internasional bagi peserta mengenai perkembangan praktik konseling dan kebutuhan kompetensi profesional dalam menghadapi persoalan peserta didik.

     

Institut Elkatarie Raih Penghargaan, Dukung Layanan Konseling di PA Selong

Okenews.net- Komitmen Institut Elkatarie dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat mendapat apresiasi dari Pengadilan Agama (PA) Selong. Perguruan tinggi tersebut menerima penghargaan atas dukungannya terhadap pelaksanaan layanan konseling bagi masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama Selong.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Rektor Institut Elkatarie, Dr. Asbullah Muslim, dalam sebuah kegiatan yang berlangsung di Pengadilan Agama Selong.

Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi Institut Elkatarie dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya melalui layanan konseling. Program tersebut diharapkan mampu memberikan pendampingan sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan dan pendekatan yang humanis.

Dr. Asbullah Muslim menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi dorongan bagi Institut Elkatarie untuk semakin aktif membangun kerja sama dengan berbagai lembaga.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, terutama melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Dr. Asbullah Muslim.

Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pelayanan publik seperti Pengadilan Agama memiliki nilai strategis. Kolaborasi tersebut tidak hanya memperluas ruang pengabdian akademik, tetapi juga dapat menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kerja sama Institut Elkatarie dengan Pengadilan Agama Selong diharapkan terus berkembang, sehingga keberadaan perguruan tinggi tidak hanya dirasakan dalam ruang akademik, tetapi juga memberikan manfaat langsung di tengah masyarakat.

Institut Elkatarie pun menegaskan komitmennya untuk terus hadir melalui berbagai program pengabdian dan kerja sama kelembagaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan perguruan tinggi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

     

Tak Sekadar Ilmu Pertanahan, Rocky Gerung Nilai Taruna/i Politeknik Agraria STPN Belajar Banyak Disiplin Ilmu

Okenews.net- Pengelolaan pertanahan tidak dapat dipahami hanya melalui aspek teknis dan administrasi pertanahan. Menurut Rocky Gerung, persoalan tanah berkaitan erat dengan banyak disiplin ilmu, mulai dari hukum, politik, ekonomi, ekologi, hingga psikologi. Hal tersebut membuat Taruna dan Taruni Politeknik Agraria STPN memiliki lingkup belajar yang sangat luas.

“Jadi, Teman-teman yang belajar di sini sebenarnya belajar semua ilmu. Ilmu tentang psikologi, ilmu tentang administrasi, ilmu tentang hukum tata negara, ilmu tentang politik, ilmu tentang global security, ilmu tentang ekologi, ilmu tentang kematian, ilmu tentang cacing. Jadi ini kampus yang paling lengkap sebetulnya,” ujar Rocky Gerung saat mengisi Kuliah Umum di Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta pada Jumat (04/09/2026).

Rocky Gerung kemudian membandingkan ruang belajar di Politeknik Agraria STPN dengan institusi pendidikan lainnya. Menurutnya, mahasiswa di institusi tertentu cenderung mendalami disiplin ilmu yang spesifik, sementara taruna dan taruni di Politeknik Agraria STPN dituntut untuk memahami berbagai perspektif karena objek yang dipelajari, yakni tanah, bersinggungan dengan banyak bidang kehidupan.

“Kalau Anda ada di Akmil, Anda cuma belajar tentang cara mempertahankan negara. Kalau Anda ada di UI, Fakultas Ekonomi, Anda hanya diajarkan tentang _supply demand_ dari tanah. Kalau di Fakultas Teknik, ITB, Anda cuma diajarkan untuk melihat struktur tanah secara geologi. Anda ada di IPB, Anda cuma diajarkan cara memupuk tanah. Anda ada di sini, Anda belajar semua hal, kendati kurikulumnya tidak ada, tapi otomatis Anda mesti ambil risiko belajar semua hal,” tutur Rocky Gerung.

Pemahaman dasar terhadap tanah, menurutnya bisa dimulai dari pertanyaan mengenai makna tanah bagi negara, masyarakat, maupun pihak lainnya. “Keinginan kita untuk kuliah di institut ini adalah untuk memahami tanah itu sebetulnya apa maknanya bagi negara, karena Anda akan mengurus tanah negara, tapi lebih penting melihat kapan dan dengan siapa atau oleh siapa perebutan makna itu diselesaikan,” kata Rocky Gerung.

Akademisi dan filsuf Indonesia ini menjelaskan contoh perbedaan pemaknaan tanah antara negara, masyarakat adat, dan korporasi. Bagi negara, penguasaan tanah diwujudkan dalam bentuk hukum, sementara bagi masyarakat adat, tanah memiliki hubungan dengan leluhur dan kehidupan yang berlangsung secara turun-temurun. Adapun bagi korporasi, tanah dapat dipandang sebagai komoditas.

Perubahan pemaknaan terhadap tanah juga dapat terjadi seiring perubahan kepentingan dan fungsi suatu wilayah. Tanah yang awalnya memiliki makna adat dapat berubah menjadi tanah negara dan kemudian menjadi komoditas ketika terdapat kepentingan pembangunan. “Jadi kita tahu bahwa soal tanah ini adalah soal yang menyebabkan seluruh masalah ini timbul,” ujar Rocky Gerung.

Ia menilai persoalan pertanahan memiliki konsekuensi yang panjang. Oleh karena itu, para calon insan pertanahan perlu memiliki keberanian untuk memahami persoalan tanah secara lebih luas dan tidak berhenti pada aspek teknis. “Kita berupaya untuk menghindari pertanyaan karena menganggap kesalahan itu selalu bisa dimaafkan, tapi kesalahan dalam mengolah tanah tidak mungkin dimaafkan karena dia akan permanen,” pungkas Rocky Gerung.

Kuliah umum bertema "Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertamahan dalam Perspektif Kebangsaan" ini, turut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Kuliah umum juga diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN; seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran; dan lebih dari 500 Taruna/i Politeknik Agraria STPN. 

     

Isi Kuliah Umum, Rocky Gerung Ingin Taruna/i Pahami Tiga Konsep Pemaknaan Pengelolaan Tanah

Okenews.net- Pemahaman yang utuh terhadap tanah menjadi bekal penting bagi calon insan pertanahan dalam menjalankan pengelolaan pertanahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam Kuliah Umum Politeknik Agraria STPN yang berlangsung pada Jumat (04/09/2026), akademisi dan filsuf Rocky Gerung mengajak para taruna/i untuk memahami hal mendasar, yakni tanah tidak semata sebagai objek yang dapat dimiliki, tetapi sebagai ruang yang memiliki beragam konsep pemaknaan. 

“Bahwa tanah itu dimiliki oleh tiga konsep, bukan dimiliki oleh orang, bukan dimiliki oleh korporasi, bukan dimiliki oleh negara. Tanah dimiliki oleh tiga konsep, konsep turun-temurun, abstrak karena kita enggak tahu sejak kapan dia klaim itu, konsep kedua kegunaan sosial oleh negara, dan konsep ketiga tanah sebagai barang komoditi ada nilai ekonomisnya,” ujar Rocky Gerung di hadapan 500 Taruna/i yang juga menjadi calon Wisudawan/Wisudawati Politeknik Agraria STPN.

Tiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat memiliki makna yang berbeda bagi setiap pihak. Bagi masyarakat adat, tanah memiliki nilai magis karena berkaitan dengan kehidupan dan warisan leluhur. Bagi negara, tanah memiliki fungsi sosial yang diwujudkan melalui pengaturan dan hukum. Sementara bagi korporasi, tanah dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai bisnis.

Menurut Rocky Gerung, perbedaan pemaknaan tersebut perlu dipahami oleh para taruna dan taruni yang nantinya akan berkecimpung dalam pengelolaan pertanahan. Ia menilai konflik agraria pada dasarnya bukan sekadar persoalan perebutan bidang tanah, melainkan pertentangan mengenai makna, hak, fungsi, dan tujuan penguasaan tanah. “Ada konflik agraria, itu konflik pemaknaan, bukan konflik merebutkan tanah. Tanahnya ada di situ juga, enggak mungkin kita merebut tentang tanah, kita merebut terhadap makna tanah itu apa,” tuturnya.

Dalam kuliah umum yang juga dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN; dan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, Rocky Gerung juga menekankan bahwa usia tanah jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan manusia maupun keberadaan negara. Oleh karena itu, manusia perlu melihat kembali hubungan antara manusia dan tanah, termasuk mempertanyakan konsep kepemilikan tanah yang selama ini dipahami.

“Kita tidak pernah memiliki tanah, kita dimiliki oleh tanah. Usia kita paling panjang itu 97 tahun, usia tanah itu jutaan tahun. Maksudnya kita yang sependek itu memiliki sesuatu yang sepanjang sana, tidak masuk akal. Jadi kita mulai dengan filosofi bahwa tanah itu bukan ruang dan bukan waktu, dia abadi. Kita tidak pernah tahu kapan tanah itu berakhir. Jadi sangat absurd bahwa manusia mengurus tanah, tidak, kita diurus oleh tanah,” ungkap Rocky Gerung.

Pandangan tersebut mendapat tanggapan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Ia menilai pemahaman mengenai panjangnya keberadaan tanah menjadi pembelajaran penting bagi para pengambil keputusan di bidang pertanahan. “Ada klausul tadi yang sangat bagus sekali yang perlu kita ambil pelajaran. Terutama kita yang ada dalam pengambil keputusan. Tanah itu lebih tua daripada rakyat maupun daripada negara,” ujarnya.

Menurut Menteri Nusron, pemahaman tersebut pada akhirnya perlu diterjemahkan dalam kebijakan pertanahan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Arah tersebut sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang jadi tantangan dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yang pada tahun 2026 memasuki usia 66 tahun.

“_Land Justice and Welfare_. Kebijakan tentang tanah ujung-ujungnya hanya bagaimana untuk menciptakan keadilan dan bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini masih mampu menciptakan keadilan dan masihkah mampu menciptakan kesejahteraan berbasis tanah di negara ini,” kata Menteri Nusron mengakhiri tanggapannya sekaligus memulai ruang diskusi dalam sesi kuliah umum di Politeknik Agraria STPN. 

     

Menteri ATR/Kepala BPN: Transformasi Organisasi dan Layanan Pertanahan Harus Bermuara pada Kepastian

Okenews.net - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengarahkan agar transformasi yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN bermuara pada kemudahan serta kepastian bagi masyarakat. Saat ini, transformasi difokuskan pada penguatan struktur organisasi serta peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam layanan Peralihan Hak dan Pengukuran.

“Jadi _ending_-nya dari semua itu adalah pelayanan. Unit organisasi itu adalah syarat, adalah penunjang. Apa artinya kita lakukan transformasi organisasi kalau ternyata lebih menyulitkan? Jadi _ending_-nya ini adalah untuk memudahkan,” ujar Menteri Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Layanan Pertanahan bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan 148 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia, di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (04/09/2026).

Dalam Rakor tersebut, Menteri Nusron mengumpulkan Kepala Kantah, terutama dari wilayah Pulau Jawa serta daerah-daerah besar di luar Jawa. Ia meminta jajaran memastikan transformasi organisasi maupun pelayanan bisa mulai berjalan pada tahun 2026 ini. 

Pada tahap awal, transformasi pelayanan difokuskan pada dua layanan utama, yaitu Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal. Untuk memastikan implementasinya berjalan efektif, dalam Rakor ini dilakukan evaluasi terhadap Kantah yang telah lebih dahulu menerapkan transformasi organisasi maupun layanan.

“Saya hanya sebagai pengantar untuk pertama mengecek 10 Kantah yang sudah melakukan transformasi struktur organisasi, di mana Kepala Seksi (Kasi)-nya menggunakan pendekatan kewilayahan. Apakah efektif atau tidak nanti tolong disampaikan di forum ini,” tutur Menteri Nusron.

Evaluasi juga dilakukan terhadap 17 Kantah yang menjadi perintis pelaksanaan Peralihan Hak Terintegrasi 10 hari. Masing-masing Kantah menyampaikan pengalaman dan masukan terkait pelaksanaan transformasi layanan, termasuk berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan. 

Menurut Menteri Nusron, evaluasi penting dilakukan untuk memastikan seluruh hambatan dalam proses pelayanan dapat diidentifikasi dan diselesaikan. Terutama, yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kejelasan mengenai waktu penyelesaian layanan pertanahan tengah diajukan ke Kantah. “Karena intinya Bapak/Ibu sekalian, kita ingin memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu sebagai pemohon tidak tahu kapan selesainya permohonannya. Ini dulu yang kita mau selesaikan,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Nusron meminta jajaran Kanwil dan Kantah yang belum menerapkan transformasi agar segera mempersiapkan diri. Perluasan transformasi organisasi akan dilakukan secara bertahap hingga mencakup lebih banyak Kantah pada tahun ini. “Karena pada tanggal 24 September tahun ini, tadi saya mendapatkan laporan dari Pak Makarima (Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan MR), langsung akan ditembak tambah 50 kantor. Kemudian pada akhir Desember juga akan ditembak lagi 50 kantor sehingga untuk transformasi keorganisasian tahun ini menjadi 110 kantor,” ungkapnya.

Transformasi layanan Peralihan Hak juga akan diperluas dengan jumlah Kantah yang ditargetkan minimal sama dengan target transformasi organisasi. “Kemudian kalau ditambah dengan yang Peralihan Hak ini minimal sama. Jadi 110 kantor,” lanjut Menteri Nusron.

Untuk itu, ia meminta para Kakanwil dan Kepala Kantah untuk mempersiapkan dan memastikan transformasi menghasilkan layanan yang lebih mudah, jelas, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. “Jadi Bapak/Ibu yang kita kumpulkan ini adalah Bapak/Ibu yang memimpin kantor yang mau tidak mau memang tahun ini harus sudah bertransformasi, baik transformasi unit organisasinya maupun transformasi pelayanannya,” pungkas Menteri Nusron.

Rakor dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi mengenai transformasi layanan dan organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; serta Kepala Biro Ortala dan MR, Einstein Al Makarima. Hadir dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. 

     

Maulid Nabi, Baznas Lotim Sambangi Dua Masjid di Suralaga dan Salurkan Santunan

Okenews.net-Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dimanfaatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tak hanya menguatkan syiar keagamaan, Baznas Lotim juga menyalurkan santunan kepada anak yatim, dhuafa, dan keluarga kurang mampu di tingkat desa.

Kegiatan sosial dan dakwah tersebut berlangsung pada Sabtu, 5 September 2026, dengan menyasar dua masjid di wilayah Kecamatan Suralaga. Wakil Ketua Baznas Kabupaten Lombok Timur, H. Murjoko, hadir langsung menyapa jamaah sekaligus menyerahkan santunan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Kunjungan pertama berlangsung di Masjid Al-Ikhlas Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga. Kedatangan H. Murjoko disambut hangat pengurus takmir, tokoh masyarakat, serta ratusan jamaah.

Dalam sambutannya, H. Murjoko mengajak jamaah menjadikan peringatan Maulid Nabi bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, kejujuran, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama merupakan nilai penting yang harus terus dihidupkan di tengah masyarakat.

“Maulid Nabi bukan hanya tentang memperingati hari kelahiran beliau. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan peduli kepada tetangga, kepada anak yatim, dan kepada mereka yang membutuhkan,” ujar H. Murjoko.

Pada kesempatan tersebut, Baznas Lotim juga secara simbolis menyerahkan santunan kepada anak yatim, dhuafa, dan keluarga kurang mampu di Desa Bagik Payung Selatan. Bantuan tersebut bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun serta dikelola Baznas Lotim.

Setelah menyelesaikan agenda di Bagik Payung Selatan, rombongan Baznas Lotim kemudian melanjutkan kegiatan ke Masjid At-Taqwa Gerung Barat, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga.

Di masjid tersebut, suasana penuh keakraban dan haru kembali terasa. H. Murjoko menyerahkan santunan secara langsung kepada para mustahik yang hadir dalam kegiatan Maulid.

Dalam kesempatan itu, H. Murjoko menegaskan bahwa Baznas Lotim memiliki tanggung jawab untuk menjadi penghubung antara masyarakat yang menunaikan zakat atau muzaki dengan masyarakat yang berhak menerimanya atau mustahik.

“InsyaAllah, setiap rupiah zakat yang dititipkan masyarakat akan kami salurkan secara tepat sasaran. Kehadiran kami di masjid-masjid ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban Baznas kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Takmir Masjid At-Taqwa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Baznas Kabupaten Lombok Timur atas perhatian yang diberikan kepada jamaah dan masyarakat sekitar.

“Kami sangat berterima kasih. Di bulan yang penuh berkah ini, jamaah kami mendapat perhatian langsung dari Baznas Lotim. Semoga apa yang dilakukan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi kita semua,” katanya.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama dan pembacaan sholawat Nabi Muhammad SAW. Para jamaah berharap kegiatan sosial dan dakwah seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin, sehingga manfaat zakat, infak, dan sedekah semakin luas dirasakan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Baznas Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan masyarakat, pengurus masjid, dan pemerintah desa. Langkah itu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat di Kabupaten Lombok Timur.

     

PETI Lantung Telan Tiga Nyawa, PDIP Soroti Pengawasan Pemerintah

Okenews.net- Peristiwa meninggalnya tiga orang dalam aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Lantung menjadi keprihatinan serius. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menyampaikan duka cita kepada keluarga korban sekaligus mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat penertiban serta pengawasan terhadap aktivitas PETI.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., mengatakan tragedi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga memiliki risiko besar terhadap keselamatan manusia dan lingkungan.

“Kita tentu prihatin atas musibah ini. Penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin harus dilakukan secara tegas dan konsisten karena menyangkut keselamatan manusia, lingkungan dan kepastian hukum,” ujar Abdul Rafiq, Senin 7 September 2026

PENERTIBAN HARUS KONSISTEN DAN TIDAK 

TEBANG PILIH

Menurut Abdul Rafiq, penanganan PETI tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi kecelakaan atau ketika muncul korban jiwa. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang diketahui menjadi lokasi aktivitas pertambangan tanpa izin.

Ia mendorong pemerintah daerah bersama aparat terkait melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang rawan aktivitas PETI serta memperkuat pengawasan di lapangan.

“Jangan menunggu ada korban baru dilakukan penertiban. Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan langkah pencegahan harus diperkuat. Kalau aktivitasnya tidak memiliki izin, tentu harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum,” katanya.

Abdul Rafiq juga meminta penegakan hukum tidak hanya menyasar masyarakat yang bekerja di lokasi tambang. Aparat, menurutnya, perlu mengungkap pihak-pihak yang menjadi pemodal, pengendali maupun pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas PETI.

“Penegakan hukum harus melihat seluruh rantai aktivitasnya. Jangan sampai hanya pekerja di lapangan yang ditindak, sementara pihak yang mengendalikan atau mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut tidak tersentuh,” tegasnya.

KESELAMATAN WARGA HARUS MENJADI PRIORITAS

Menurutnya, keberadaan lubang-lubang tambang yang ditinggalkan juga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan lokasi bekas aktivitas PETI yang berbahaya diamankan agar tidak kembali digunakan dan tidak membahayakan warga.

“Keselamatan manusia harus menjadi prioritas. Lokasi-lokasi yang sudah ditertibkan harus diawasi dan diamankan. Jangan sampai setelah penertiban selesai, masyarakat kembali masuk dan kemudian terjadi korban berikutnya,” ujarnya.

PERHATIKAN DAMPAK LINGKUNGAN

Selain keselamatan, DPC PDI Perjuangan Sumbawa juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Abdul Rafiq meminta pemerintah melakukan pendataan terhadap wilayah yang mengalami kerusakan akibat aktivitas PETI serta mengambil langkah pemulihan sesuai kondisi di lapangan.

Menurutnya, kerusakan lingkungan tidak boleh dibiarkan karena dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat, sumber air dan ekosistem di sekitar lokasi pertambangan.

“Dampak lingkungan juga harus menjadi perhatian. Setelah aktivitas ilegal dihentikan, pemerintah perlu melihat kondisi lokasi dan memastikan kerusakan yang ditimbulkan tidak semakin meluas,” katanya.

CEGAH TRAGEDI BERULANG

Abdul Rafiq berharap tragedi yang terjadi di Lantung menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani aktivitas PETI di Kabupaten Sumbawa.

Ia menilai langkah pencegahan harus diperkuat agar aktivitas pertambangan ilegal tidak terus berkembang dan kembali menimbulkan korban jiwa.

“Tragedi ini jangan hanya berhenti sebagai berita tentang adanya korban. Harus ada evaluasi dan tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah dan aparat harus hadir melakukan pengawasan, penertiban dan penegakan hukum secara konsisten,” pungkasnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi