PDI Perjuangan NTB Tegas! Musyafirin Dipecat Setelah Polemik Jabatan Komisaris Bank NTB Syariah

Hermanamrullah    Oktober 17, 2026   

PDI Perjuangan NTB Tegas! Musyafirin Dipecat Setelah Polemik Jabatan Komisaris Bank NTB Syariah

Okenews.net- PDI Perjuangan NTB mengambil langkah tegas terhadap H.W. Musyafirin. Partai berlambang Banteng Moncong Putih itu memberhentikan Musyafirin dari keanggotaan partai setelah polemik jabatannya sebagai Komisaris Bank NTB Syariah, sikapnya yang pagah mempertahankan status sebagai kader, serta sederet persoalan internal yang dinilai mengganggu soliditas organisasi.

Keputusan tersebut diambil secara bulat dalam Rapat DPD PDI Perjuangan NTB yang diperluas di Kantor DPD PDI Perjuangan NTB, Sabtu (17/10/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat dan dihadiri pengurus DPD serta seluruh ketua dan sekretaris DPC PDI Perjuangan se-NTB.

“Ini keputusan bersama. Pandangannya bulat. Kalau kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan partai, kami harus memilih partai,” tegas Rachmat.

Seluruh peserta rapat menyetujui pemberhentian Musyafirin. Surat pemberhentian yang ditandatangani Rachmat bersama Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB Hakam Ali Niazi itu langsung dikirim kepada DPP PDI Perjuangan pada hari yang sama, disertai cerita acara rapat yang ditandatangani seluruh ketua dan sekretaris DPC se-NTB.

Rapat yang berlangsung lebih dari tiga jam itu turut dihadiri Karina de Vega , Kader PDIP NTB yang belum lama ini memilih Pensiun din sebagai Direktur Regional di Perserikatan Bangsa-Bangsa [ PBB ] di New York demi mengabdi ke Partai,  Bendahara DPD Meily Zuraida, Wakil Ketua Bidang Kehormatan Made Slamet, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Raden Nuna Abriadi, Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah H. Ruslan Turmuzi, Abdul Rahim/Bram, Luk Santi, Mahsan, Nyanyu Ernawati, Lalu Yudistira/Poci, Ibu Endang, Sudirman serta jajaran pengurus lainnya.

Sebelum keputusan diambil, seluruh ketua DPC diberi kesempatan menyampaikan pandangan mengenai polemik Musyafirin yang tetap mempertahankan jabatan sebagai Komisaris Bank NTB Syariah, tetapi tidak bersedia melepaskan keanggotaan partai maupun mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

Para pengurus menilai, polemik tersebut telah menempatkan PDI Perjuangan dalam posisi sulit. Partai harus menanggung beban persoalan yang berkembang di ruang publik, sehingga penyelesaian di tingkat internal sudah sangat mendesak.

Setelah mendengarkan seluruh pandangan, Rachmat meminta pengurus DPD dan ketua DPC menyampaikan sikap mengenai langkah yang harus diambil. Seluruh peserta menyatakan setuju Musyafirin diberhentikan dari keanggotaan partai. Tidak ada perbedaan sikap dalam forum tersebut. Rachmat kemudian mengetuk palu untuk menegaskan keputusan rapat.

Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam berita acara yang memuat sejumlah pertimbangan pemberhentian Musyafirin. Dokumen tersebut ditandatangani seluruh ketua dan sekretaris DPC PDI Perjuangan se-NTB.

Surat pemberhentian yang ditandatangani Rachmat Hidayat bersama Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB Hakam Ali Niazi selanjutnya dikirim kepada DPP PDI Perjuangan pada hari yang sama.

Dalam berita acara tersebut, sejumlah persoalan menjadi catatan pengurus, mulai dari proses pencalonan Musyafirin sebagai Komisaris Bank NTB Syariah yang disebut tidak dikomunikasikan kepada partai, janji-janji yang dinilai tidak terealisasi, hingga persoalan koordinasi dan pelibatan struktur partai dalam pilkada.

Tanggung Jawab Kader

Bagi Rachmat, persoalan ini bukan semata-mata mengenai jabatan yang diemban Musyafirin. Ada tanggung jawab sebagai kader dan pengurus partai yang harus dijalankan, terlebih ketika organisasi membutuhkan koordinasi dan kerja bersama.

“Menjadi kader bukan cuma soal punya KTA. Ada tanggung jawab yang harus dijalankan,” ujarnya.

Dalam rapat terungkap, proses pencalonan Musyafirin sebagai Komisaris Bank NTB Syariah telah dimulai sejak Juni 2025. Pada saat itu, Musyafirin masih tercatat sebagai pengurus DPD PDI Perjuangan NTB dengan masa kepengurusan hingga 12 November 2025.

Namun, menurut keterangan yang turut terungkap dalam rapat, tidak ada pemberitahuan kepada partai mengenai proses pencalonan tersebut. Ketiadaan komunikasi itu menjadi salah satu catatan serius bagi pengurus DPD dan DPC se-NTB.

Persoalan tersebut memperkuat keberatan pengurus terhadap sikap Musyafirin yang tetap mempertahankan status sebagai kader, sementara komunikasi dengan partai mengenai jabatan yang diembannya dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain persoalan jabatan dan koordinasi, rapat juga menyoroti sejumlah janji dan program Musyafirin dalam rangkaian Pilgub NTB serta pilkada kabupaten dan kota pada tahun 2024 yang disebut tidak terealisasi. Dalam Pilgub NTB, Musyafirin diusung PDI Perjuangan sebagai calon wakil gubernur.

Persoalan ini menjadi perhatian karena dampaknya dinilai tidak hanya dirasakan partai. Janji yang disampaikan dalam kontestasi politik juga berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap program, dukungan, dan upaya menjawab kebutuhan mereka.

Dalam berita acara rapat pemberhentian Musyafirin, pengurus mencatat sejumlah janji yang disebut tidak pernah terealisasi. Kondisi tersebut disebut mengganggu soliditas organisasi. Namun, persoalannya tidak berhenti pada kekecewaan pengurus atau kader di tingkat bawah. Sebab, tatkala janji politik berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kegagalannya juga berpotensi menggerus kepercayaan publik.

Bagi Rachmat, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui janji saat kontestasi. Komitmen harus dibuktikan melalui pelaksanaan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, persoalan janji politik menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan pemberhentian Musyafirin. Pengurus menilai, tanggung jawab politik tidak hanya melekat kepada partai yang memberikan dukungan, tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi sasaran janji dan program.

Berita Acara yang menyertai surat pemberhentian itu turut juga mencatat persoalan tanggung jawab Musyafirin sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Bidang Pemenangan Pemilu. Ia dinilai tidak melakukan koordinasi yang memadai dalam menjalankan tugas organisasi.

Dalam pelaksanaan pilkada, Musyafirin juga disebut tidak melibatkan struktur partai secara optimal, mulai dari DPC hingga PAC dan ranting. Para pengurus mempersoalkan penggunaan tim sendiri dalam kerja pemenangan, alih-alih mengoptimalkan struktur resmi partai.

Berita acara tersebut juga mencatat pelibatan kader yang telah dipecat dari partai dalam tim pemenangan Musyafirin di Pilgub tahun 2024.

Rangkaian persoalan itu menjadi bahan pertimbangan bersama sebelum keputusan diambil. Para pengurus menilai, kerja politik yang mengandalkan organisasi semestinya dibangun melalui koordinasi dan keterlibatan struktur partai, bukan berjalan sendiri tanpa komunikasi yang memadai.

Rachmat, menegaskan bahwa soliditas organisasi membutuhkan tanggung jawab yang dijalankan secara konsisten.

“Kerja kolektif tidak bisa berjalan tanpa komunikasi, koordinasi, dan tanggung jawab,” tandas Anggota Komisi I DPR RI ini.

disela sela usai rapat, menurut Ruslan Turmuzi  surat pemberhentian tersebut kemudian akan dikirim kepada DPP PDI Perjuangan pada hari yang sama. Setelah surat dan berita acara tersebut resmi diterima, DPP akan memprosesnya sesuai mekanisme dan kewenangan partai.

“Partai punya aturan. Siapa pun kadernya, mekanisme organisasi tetap harus dihormati,” Pungkas Ruslan Turmuzi.

PELATARAN Jadi Solusi Warga Urus Layanan Pertanahan di Akhir Pekan

Hermanamrullah    Oktober 17, 2026   

PELATARAN Jadi Solusi Warga Urus Layanan Pertanahan di Akhir Pekan

Okenews.net- Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang tersedia di sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengurus urusan tanah, namun tidak memiliki waktu pada hari kerja. Layanan tersebut dibuka setiap Sabtu dan Minggu, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat.

“Melalui layanan (PELATARAN) ini memudahkan masyarakat untuk keperluan apa pun di Kantah. Kebetulan saya kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, hari ini jadi bisa mengantar ibu saya mengambil sertipikat,” ujar warga Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Nyarmi, saat menggunakan PELATARAN di Kantah Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu pagi.

Dengan adanya PELATARAN, ia dan masyarakat lainnya yang kerja harian dapat menyesuaikan waktu pengurusan dengan aktivitas masing-masing. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Kantah yang sudah menyediakan layanan PELATARAN yang bisa dilakukan di akhir pekan,” tambahnya.

Layanan yang tersedia dalam PELATARAN ini juga beragam. Warga Desa Wedi, Muhsin, dalam kesempatan yang sama juga datang ke Kantah Kabupaten Bojonegoro untuk mengurus penataan batas tanah miliknya.

“Ini sangat membantu saya karena pada jam kerja hari Senin sampai Jumat, ada kesibukan. Jadi, di hari Sabtu ini sangat membantu. Waktu pengurusannya juga sangat singkat, tidak terlalu lama,” ujar Muhsin.

Bagi Muhsin, layanan pada akhir pekan menjadi pilihan yang praktis bagi masyarakat yang terkendala waktu pada hari kerja. Warga tidak perlu meninggalkan pekerjaan atau aktivitas lainnya untuk mendapatkan pelayanan pertanahan, karena pengurusan dapat dilakukan pada waktu yang lebih fleksibel.

Keberadaan PELATARAN ditargetkan bisa meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pertanahan bagi masyarakat. Dengan dibukanya layanan pada akhir pekan, warga tetap dapat mengurus berbagai keperluan administrasi pertanahan, tanpa harus meninggalkan pekerjaan pada hari kerja. 

Data Pertanahan Kantah Kabupaten Karawang Sebagian Besar Telah Dialihmediakan, Masyarakat Diimbau Tidak Khawatir

Hermanamrullah    Oktober 17, 2026   

Data Pertanahan Kantah Kabupaten Karawang Sebagian Besar Telah Dialihmediakan, Masyarakat Diimbau Tidak Khawatir

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berkoordinasi untuk memastikan layanan pertanahan bagi masyarakat bisa berjalan setelah kebakaran melanda Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10/2026) malam. Di tengah kondisi tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Hasan Basri, mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir karena sebagian besar data pertanahan telah dialihmediakan sehingga dapat membantu proses penelusuran informasi dan pemulihan dokumen yang terdampak kebakaran.

“Data yang sudah dialihmediakan mencapai 80%. Kita akan tarik data dari server pusat untuk menerbitkan kembali Buku Tanah pengganti. Untuk sertipikat kan umumnya dipegang oleh masyarakat, jadi insyaallah data aman,” ungkap Hasan Basri, usai meninjau lokasi kebakaran di Kantah Kabupaten Karawang pada Kamis (15/10/2026).

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat menjelaskan, data pertanahan yang telah dialihmediakan dapat menjadi sumber untuk menelusuri kembali informasi yang dibutuhkan dalam pemulihan administrasi pertanahan. Untuk saat ini, kondisi arsip fisik yang terdampak kebakaran masih perlu didata dan diperiksa untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Upaya pemulihan pascakebakaran juga didukung oleh Pemkab Karawang. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyatakan komitmen pemerintah daerah mendukung keberlangsungan pelayanan pertanahan setelah kebakaran. 

“Sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang, jangan khawatir. Kami sudah berbicara dengan Pak Kapolres dan Kepala Kantor Pertanahan bahwa pelayanan masyarakat tetap harus berjalan,” ujar Aep Syaepuloh.

Sebagai bentuk dukungan, pelayanan pertanahan bagi warga Kabupaten Karawang untuk sementara disiapkan di Islamic Center Karawang. Pemkab Karawang telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyiapkan layanan laporan kehilangan di kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Karawang. Sementara itu, pendataan dan pemeriksaan arsip yang terdampak kebakaran terus diperlukan untuk menentukan langkah pemulihan dokumen.

Kementerian ATR/BPN bersama Pemkab Karawang akan terus berkoordinasi dalam upaya pemulihan pelayanan pertanahan pascakebakaran. Sejalan dengan itu, masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dari Kantah Kabupaten Karawang mengenai lokasi, mekanisme, dan jadwal pelayanan sementara. 

Ritual Beguru Tandai Peluncuran Program Belajar Aksara Sasak

Redaksi    Oktober 16, 2026   

Ritual Beguru Tandai Peluncuran Program Belajar Aksara Sasak

Tradisi adat mengiringi langkah Guru Lauq Indonesia dan Repoq Literasi dalam membuka ruang pewarisan aksara Sasak kepada generasi melalui ritual beguru, penyembe’an, dan pelantunan tembang Serat Rengganis.

Okenews.net — Ritual beguru dan lantunan tembang tradisional mewarnai peluncuran Program Belajar Aksara Sasak Hanacaraka yang digagas Guru Lauq Indonesia bersama Repoq Literasi. Perpaduan prosesi adat, doa, dan tradisi sastra lisan menghadirkan warisan budaya Sasak dalam ruang pembelajaran generasi muda.

Pengerakse Majelis Adat Sasak (MAS) Dr. Lalu Sajim Sastrawan memimpin prosesi penyembe’an terhadap dua peserta didik yang dipilih secara simbolis, masing-masing seorang laki-laki dan seorang perempuan. Prosesi tersebut menjadi bagian dari pembukaan program yang menghubungkan pembelajaran aksara dengan penghormatan terhadap tradisi Sasak.

Perlengkapan ritual disiapkan dalam sebuah bokor kuningan, wadah menyerupai baskom yang digunakan untuk menaruh andang-andang. Di dalamnya terdapat beras, lekoq lekes, benang, gula, pisang, dan uang. 

Unsur doa turut mewarnai rangkaian ritual sebagai ungkapan harapan dan permohonan kepada Nenek Sak Kuase. Doa dalam konteks kegiatan ini berkaitan dengan harapan agar proses belajar berjalan lancar dan peserta memperoleh kebaikan dalam menuntut ilmu. 

Dalam kehidupan masyarakat Sasak, ritual adat menjadi salah satu ruang pewarisan pengetahuan dan nilai budaya melalui tindakan simbolis serta keterlibatan anggota masyarakat. Kehadiran perlengkapan ritual dan doa memperlihatkan perjumpaan antara praktik tradisi dan upaya pendidikan berbasis budaya.

Prosesi penyembe’an menghadirkan pengalaman budaya bagi peserta didik sejak awal kegiatan. Peserta berhadapan langsung dengan praktik adat yang masih dijaga masyarakat, sementara program pembelajaran membuka kesempatan untuk mengenal aksara Sasak secara lebih terarah.

Founder Guru Lauq Indonesia Dr. Hanapi, M.Si mengatakan peluncuran program tersebut dirancang dengan menghadirkan tradisi Sasak agar pembelajaran aksara memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat.

“Kita ingin generasi muda mengenal aksara Sasak melalui ruang belajar yang dekat dengan kebudayaan sendiri. Aksara, bahasa, sastra, dan adat merupakan bagian dari warisan yang perlu dipelajari dan diteruskan kepada generasi berikutnya,” ujar Hanapi yang juga Ketua SMSI Cabang Lombok Timur.

Menurut Hanapi, pelestarian aksara membutuhkan kegiatan pembelajaran yang terarah dan berkelanjutan. Generasi muda perlu memperoleh kesempatan untuk mengenali bentuk huruf, mempelajari penggunaannya, serta memahami hubungan aksara dengan pengetahuan dan identitas budaya masyarakat Sasak.

Ia berharap kolaborasi Guru Lauq Indonesia dan Repoq Literasi berkembang menjadi ruang belajar yang terbuka bagi masyarakat. Dukungan tokoh adat, keluarga, komunitas literasi, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk memperkuat kegiatan melalui kelas rutin, pendampingan, dan penyediaan bahan ajar.

“Kita berharap program ini tumbuh menjadi kegiatan belajar yang berkesinambungan. Generasi muda perlu mengenal aksara Sasak, memahami nilai budayanya, dan memiliki kebanggaan untuk ikut menjaga warisan tersebut,” katanya.

Nuansa tradisi berlanjut ketika dimulai dengan tembang pengantosan dengan melantunkan Serat Rengganis. Penampilan tersebut menghadirkan sastra lisan dalam kegiatan literasi sekaligus memperkenalkan kekayaan ekspresi budaya Sasak.

Serat Rengganis menempati bagian penting dalam khazanah sastra tradisional Sasak. Keberlangsungannya berkaitan dengan praktik menembang, penguasaan bahasa, dan keterlibatan masyarakat dalam meneruskan karya sastra dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tradisi menembang dan pembelajaran aksara memiliki jalur pewarisan yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam penguatan literasi budaya. Tembang mempertahankan karya sastra melalui suara dan pertunjukan, sedangkan aksara menyediakan sarana untuk membaca dan menulis

Melalui perpaduan keduanya, generasi muda memperoleh kesempatan mengenal kebudayaan melalui pengalaman mendengar tembang, memahami bahasa, serta berlatih membaca dan menulis aksara. Pengalaman tersebut dapat memperluas pemahaman terhadap hubungan antara bahasa, sastra, adat, dan identitas masyarakat Sasak.

Hanapi menilai pendekatan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan budaya dapat menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap warisan leluhur. Ia berharap peserta didik terdorong untuk terus menggali pengetahuan lokal, termasuk aksara dan sastra tradisional.

Peluncuran yang ditandai ritual beguru, penyembe’an, doa, dan pelantunan Serat Rengganis menjadi langkah awal untuk mempertemukan adat, spiritualitas, sastra, dan pendidikan dalam gerakan literasi budaya.

Anggota DPR RI Fraksi NasDem H. Fauzan Khalid Temui Seniman Khas Sasak “Cilokak”

Hermanamrullah    Oktober 16, 2026   

Anggota DPR RI Fraksi NasDem H. Fauzan Khalid Temui Seniman Khas Sasak “Cilokak”

Okenews.net- Mengisi masa reses persidangan I tahun sidang 2026–2027, Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mengunjungi seniman tradisional khas Sasak, yang tergabung dalam Grup Cilokak Alur Wah, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (13/10/2026).

“Silaturrahmi kepada para seniman lokal ini sebagai wujud apresiasi dan perhatian kami, khususnya Fraksi NasDem DPR RI kepada para seniman. Kami  berkomitmen untuk terus mendukung dan bersama-sama ikut melestarikan Cilokak sebagai kesenian khas Sasak yang sangat berharga ini." kata Fauzan Khalid, Anggota Komisi II DPR RI yang terpilih dari dapil NTB II Pulau Lombok ini.

Cilokak, merupakan kesenian musik tradisional khas Suku Sasak dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), cilokak berasal dari kata "seloka" dalam bahasa Sasak, berarti untaian syair atau puisi.

Kesenian Cilokak pada awalnya dimulai dari daerah Sakra, Lpmbok Timur. Namun kini terus  berkembang hingga ke berbagai wilayah di Lombok, termasuk ke wilayah Lombok Tengah.

Fauzan, Ketua KPU NTB (2008-2013) mengatakan, isi syair dari kesenian cilokak biasanya memuat nilai-nilai nasihat kepada masyarakat, petuah, doa-doa, hingga kebijakan-kebijakan yang berbasis budaya masyarakat Sasak yang berlandaskan Agama Islam. Syair ini sering dibawakan dalam bentuk lelakaq atau kayaq.

“Kesenian khas Suku Sasak ini seringkali dipadukan dengan berbagai instrumen, seperti gambus, seruling, gendang, viul (biola), mandolin, rerincik dan jidur. Fungsinya tentu sebagai hiburan dalam acara adat perkawinan, khitanan, maupun hari-hari besar daerah,” jelasnya.

Kesenian cilokak, lanjut Fauzan, sangat penting untuk terus dikembangkan dan dilestarikan, karena memiliki fungsi sebagai media penyalur nasihat dan sebagai penjaga identitas budaya serta sarana hiburan bagi masyarakat. Karena itu, pembinaan dan pelestarian kesenuan khas ini sangat krusial agar nilai-nilai luhur di dalam seloka Sasak tidak hilang ditelan zaman.

“Sekali lagi, karena ingin turut melestarikan budaya Sasak,, maka saya pun berjanji siap menjadi pembina Grup Cilokak Alur Wah sesuai permintaan para seniman. Saya upayakan agar grup cilokak bisa pentas pada ajang-ajang besar yang digelar di Lombok,” ujarnya.

Ketua Grup Cilokak Alur Wah, Sahdan menyambut baik kesediaan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid sebagai pembina. Dihadapan Fauzan, Sahdan menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaanya sebagai pembina, sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih telah hadir bersilaturrahmi menemui seniman cilokak.

Perdana Digelar, PAI Fair Lombok Timur Libatkan 197 Peserta

admin    Oktober 15, 2026   

Perdana Digelar, PAI Fair Lombok Timur Libatkan 197 Peserta

Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur M Nurul Wathoni saat membuka acara

Okenews.net — Seksi Pendidikan Agama Islam (PAI) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur menggelar PAI Fair 2026 pada 15–20 Oktober 2026. Ajang perdana tingkat kabupaten ini melibatkan 197 peserta dari jenjang TK hingga SMA/SMK.

Mengusung tema “Knowledge and Character Competition: Membangun Generasi Emas yang Berkarakter, Berilmu, Berakhlak, dan Bermanfaat”, kegiatan ini melibatkan jajaran pengawas dan guru PAI se-Kabupaten Lombok Timur. Pembukaan berlangsung di halaman Aula Kantor Kemenag Lombok Timur, Kamis (15/10/2026).

Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur M Nurul Wathoni mengapresiasi inisiatif dan kerja sama para guru PAI, pengawas, serta jajaran Kemenag yang mewujudkan penyelenggaraan PAI Fair untuk pertama kalinya di Lombok Timur. 

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat luar biasa dari para guru PAI serta dukungan penuh dari jajaran Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Berkat kolaborasi dan komitmen bersama ini, PAI Fair tingkat Kabupaten Lombok Timur yang pertama ini dapat terwujud dan dilaksanakan dengan sangat baik,” ujar Nurul Wathoni.

Sementara itu, H. Shulhi menegaskan PAI Fair berperan sebagai ruang silaturahmi sekaligus pembinaan moral dan karakter peserta didik. Ia berharap kegiatan tersebut berlanjut sebagai agenda tahunan yang mempertemukan guru, pengawas, dan peserta didik dalam penguatan pendidikan agama.

“PAI Fair ini bukan saja tempat berkompetisi meraih juara, tetapi merupakan ruang silaturahmi yang sangat berharga antara guru, pengawas, serta siswa dan siswi se-Kabupaten Lombok Timur. Kita sangat berharap agenda ini dapat terus konsisten dilaksanakan sebagai kegiatan tahunan dalam membina moral dan karakter anak-anak kita,” kata Shulhi.

Sebanyak 197 peserta mengikuti lima cabang lomba yang tersebar di lima lokasi di Selong dan sekitarnya. Peserta berasal dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dengan rincian sebagai berikut.

Olimpiade PAI sebanyak 28 peserta dari jenjang SD, SMP, dan SMA, bertempat di SMKN 1 Selong. Musabaqah Hifzhil Qur’an (MHQ) sebanyak 57 peserta dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA, bertempat di Masjid Polres Lombok Timur.

Untuk Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) sebanyak 38 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, bertempat di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong. Lomba pidato sebanyak 38 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, bertempat di Masjid Jami’ Pancor.

"Lomba lagu Islami sebanyak 36 peserta dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, bertempat di Aula Kantor Kemenag Lombok Timur," ujarnya.

Melalui PAI Fair 2026, Kemenag dan Dinas Pendidikan Lombok Timur bersama para pendidik PAI berharap lahir generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan, memiliki pemahaman agama yang kuat, berakhlak mulia, serta berkontribusi bagi masyarakat.

Turut hadir Kepala Kantor Kemenag Lombok Timur, H. Shulhi bersama jajaran pejabat di lingkungan Kemenag dan para guru PAI dari berbagai jenjang pendidikan.

Guru Lauq Indonesia dan Repoq Literasi Luncurkan Program Belajar Aksara Sasak

Hermanamrullah    Oktober 15, 2026   

Guru Lauq Indonesia dan Repoq Literasi Luncurkan Program Belajar Aksara Sasak

Okenews.net- Guru Lauq Indonesia berkolaborasi dengan Repoq Literasi meluncurkan Program Belajar Aksara Sasak Hanacaraka untuk memperkuat literasi budaya dan menjaga keberlanjutan warisan leluhur masyarakat Sasak. Peluncuran program berlangsung pada Kamis (15/10/2026).

Direktur Program Belajar Aksara Sasak, Muhir, mengatakan program tersebut dirancang untuk memperluas pengenalan dan pembelajaran aksara Sasak di kalangan masyarakat. Program ini diharapkan menjadi ruang belajar yang mempertemukan literasi dengan pelestarian budaya lokal.

Menurut Muhir, pembelajaran aksara perlu dikembangkan melalui kegiatan yang terarah dan berkelanjutan agar masyarakat memiliki kesempatan mengenal, memahami, dan mempraktikkan pengetahuan tentang aksara Sasak.

Ia menegaskan, keberhasilan program bergantung pada kesinambungan kegiatan setelah peluncuran. Kelas rutin, pendampingan, dan penyediaan bahan ajar menjadi bagian penting untuk menumbuhkan minat belajar sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam pelestarian aksara Sasak.

Founder Guru Lauq Indonesia Dr. Hanapi, M.Si mengatakan program tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap semakin terbatasnya pengenalan aksara tradisional Sasak. Perubahan zaman dan pola komunikasi turut memengaruhi ruang pewarisan pengetahuan aksara ini.

“program ini berangkat dari kegelisahan kami melihat aksara tradisional Sasak yang mulai jarang dikenal dan dipelajari. Kami ingin menghadirkan ruang belajar agar dapat mengenal aksara ini,” ujar Hanapi.

Ia menjelaskan, pembelajaran aksara Sasak Hanacaraka perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan kesadaran budaya. Bahasa dan aksara menyimpan identitas, pengetahuan lokal, serta ingatan kolektif yang membentuk kehidupan masyarakat Sasak.

Hanapi berharap program ini berkembang menjadi kegiatan pembelajaran yang berkesinambungan, didukung keluarga, komunitas literasi, lembaga pendidikan, budayawan, tokoh adat, dan pemerintah.

“Kita berharap aksara Sasak kembali hadir di ruang belajar dan kehidupan masyarakat. Generasi muda perlu mengenal dan mempelajarinya, karena kita adalah pewaris masa kini sekaligus penjaga warisan bagi generasi mendatang,” katanya.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbu Lombok Timur Abd Hayyi, M.Pd mengapresiasi gagasan Guru Lauq Indonesia dalam mengembangkan pembelajaran aksara Sasak Hanacaraka. Ia berharap program tersebut dapat diperluas melalui integrasi pembelajaran bahasa dan aksara Sasak ke dalam kurikulum pendidikan.

Menurut Hayyi, integrasi tersebut perlu dipersiapkan secara sistematis agar dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Penguatan pembelajaran bahasa dan aksara Sasak juga perlu diperjuangkan melalui Kongres Internasional Bahasa Sasak agar memperoleh perhatian dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini pihaknya telah menyusun capaian pembelajaran (CP), modul, dan perangkat pendukung lainnya tengah dirancang untuk memperkuat pembelajaran bahasa Sasak.

Dukungan kurikulum, bahan ajar, dan tenaga pendidik dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pewarisan bahasa dan aksara Sasak. Melalui dukungan tersebut, pengenalan warisan budaya dapat berlangsung secara terencana di lingkungan pendidikan.

Sementara itu, Pengerakse Majlis Adat Sasak (MAS) Dr. Lalu Sajim Satrawan, menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Sasak melalui penguatan kesadaran terhadap identitas dan kebudayaan sendiri. 

Ia mengingatkan bahwa masyarakat Sasak perlu mengambil peran lebih besar dalam merawat warisan budaya di tengah perubahan sosial. Menurutnya, masyarakat Sasak terbentuk melalui perjumpaan berbagai unsur etnis yang membangun kehidupan bersama di bumi Sasak. 

Ia juga menyoroti semakin banyaknya diksi atau kosakata Sasak yang jarang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena bahasa menyimpan pengetahuan, nilai, dan cara pandang yang diwariskan antargenerasi.

Bagi Mamiq Sajim, inisiatif pembelajaran aksara Sasak Hanacaraka menjadi bagian dari upaya membangun kembali kesadaran masyarakat terhadap bahasa dan budayanya. Pelestarian membutuhkan keterlibatan lintas generasi serta dukungan keluarga, komunitas literasi, lembaga pendidikan, dan tokoh adat.

Ia menegaskan, keberhasilan program perlu dilihat dari tumbuhnya minat belajar, bertambahnya masyarakat yang mengenal aksara Sasak, serta berkembangnya kesadaran untuk meneruskan pengetahuan tersebut kepada orang lain.

Kolaborasi Guru Lauq Indonesia dan Repoq Literasi diharapkan menjadi langkah awal bagi pengembangan gerakan literasi budaya yang lebih luas. Melalui pembelajaran, dokumentasi, dan pewarisan secara berkelanjutan, aksara Sasak diharapkan memperoleh ruang yang lebih kuat dalam kehidupan masyarakat dan lembaga pendidikan.

BAZNAS Lotim Perkuat Strategi Pengelolaan Zakat di Rakornas dan Grand BAZNAS Award 2026

Hermanamrullah    Oktober 15, 2026   

BAZNAS Lotim Perkuat Strategi Pengelolaan Zakat di Rakornas dan Grand BAZNAS Award 2026

 

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur terus berupaya memperkuat tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS dan Grand BAZNAS Award 2026 di Jakarta, 13–15 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, bersama Wakil Ketua II, Dr. H. Hamidi, ST., M.Pd., dan Wakil Ketua III, Dr. Sirajun Nasihin, S.Pd., M.Pd.I.

Keikutsertaan jajaran pimpinan BAZNAS Lotim menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, memperluas wawasan kelembagaan, serta menyelaraskan strategi pengelolaan zakat daerah dengan arah kebijakan nasional.

Rakornas BAZNAS tahun ini mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak.” Tema tersebut menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana, tetapi juga pada pendistribusian dan pendayagunaan yang tepat sasaran serta mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengatakan Rakornas menjadi kesempatan penting untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di daerah.

“Melalui Rakornas ini, kami ingin memperkuat sinergi dengan BAZNAS di seluruh Indonesia sekaligus menyerap berbagai pengalaman dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Harapan kami, pengelolaan zakat di Lombok Timur semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Kamli, pengelolaan zakat harus terus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas, terutama oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas program menjadi bagian penting dalam mendorong optimalisasi potensi zakat di Lombok Timur.

Sementara itu, Wakil Ketua II BAZNAS Lombok Timur, Dr. H. Hamidi, ST., M.Pd., menegaskan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara terencana dan berkelanjutan.

“Zakat tidak hanya berfungsi membantu memenuhi kebutuhan mustahik, tetapi juga harus menjadi instrumen pemberdayaan agar mereka semakin mandiri secara ekonomi. Kami berharap strategi pendayagunaan zakat terus berkembang sehingga semakin banyak mustahik yang mampu meningkatkan taraf hidupnya dan kelak menjadi muzakki,” jelasnya.

Ia menambahkan, program pendayagunaan zakat perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat agar bantuan yang diberikan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Wakil Ketua III BAZNAS Lombok Timur, Dr. Sirajun Nasihin, S.Pd., M.Pd.I., menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan kualitas pelayanan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

“Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting dalam pengelolaan zakat. Karena itu, setiap dana zakat, infak, dan sedekah harus dikelola secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Hasil Rakornas ini diharapkan menjadi bekal bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Selain Rakornas, agenda tersebut dirangkaikan dengan Grand BAZNAS Award 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi dan kinerja dalam pengelolaan zakat. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kinerja serta memperkuat komitmen lembaga zakat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bagi BAZNAS Lombok Timur, forum nasional tersebut diharapkan menjadi sumber pembelajaran untuk mengevaluasi sekaligus mengembangkan program kerja sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Berbagai praktik baik dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat menjadi referensi untuk meningkatkan efektivitas program di daerah.

BAZNAS Lombok Timur pun berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, meningkatkan profesionalisme kelembagaan, serta mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Melalui pengelolaan yang amanah dan berorientasi pada kemaslahatan umat, zakat diharapkan tidak hanya menjadi instrumen bantuan sosial, tetapi juga kekuatan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.

LK2T Dukung Langkah Tegas Bupati Lotim, Desak Pembenahan Total Layanan Kesehatan

Hermanamrullah    Oktober 15, 2026   

LK2T Dukung Langkah Tegas Bupati Lotim, Desak Pembenahan Total Layanan Kesehatan

Okenews.net — Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur mengapresiasi langkah tegas Bupati Lombok Timur yang mengganti direktur rumah sakit di tengah sorotan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk membenahi tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

Direktur LK2T Lombok Timur, Karomi, menegaskan bahwa pergantian pimpinan rumah sakit harus diikuti langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan. Menurutnya, pembenahan tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat, tetapi harus menyentuh akar permasalahan dalam sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

“Kami mengapresiasi langkah tegas Bupati Lombok Timur. Namun, pergantian direktur rumah sakit harus menjadi pintu masuk bagi pembenahan yang lebih mendasar. Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rumah sakit, Dinas Kesehatan, puskesmas, hingga fasilitas pelayanan kesehatan lainnya,” tegas Karomi.

Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari tata kelola manajemen, ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan, kelengkapan sarana prasarana, mekanisme rujukan, administrasi pelayanan, hingga koordinasi antarinstansi.

LK2T berpandangan bahwa langkah evaluasi harus dilakukan secara objektif, terukur, dan berbasis data. Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak sekadar merespons polemik yang berkembang, tetapi mampu menghadirkan solusi jangka panjang bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Di sisi lain, LK2T juga mendorong adanya klarifikasi terbuka mengenai kebijakan dan mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan yang berkaitan dengan persoalan di lapangan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat perubahan regulasi, persyaratan administrasi, mekanisme rujukan, atau ketentuan penjaminan yang berdampak terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Karomi menilai, seluruh pihak perlu melihat persoalan secara proporsional dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa permasalahan sepenuhnya bersumber dari satu institusi.

“Kita harus objektif melihat persoalan ini. Jangan sampai seluruh kesalahan langsung diarahkan kepada Dinas Kesehatan atau manajemen rumah sakit, sementara kemungkinan adanya persoalan regulasi maupun mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan belum diklarifikasi secara terbuka. Semua pihak perlu duduk bersama, membuka data, dan menjelaskan persoalan sesuai kewenangannya masing-masing,” ujarnya.

Ia menegaskan, dorongan klarifikasi tersebut bukan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah daerah maupun membenarkan kekurangan dalam pelayanan rumah sakit. Sebaliknya, penelusuran secara menyeluruh diperlukan agar setiap persoalan dapat diselesaikan berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan yang berlaku.

Menurut LK2T, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai persoalan pelayanan kesehatan, termasuk kejelasan prosedur dan pihak yang bertanggung jawab. Transparansi juga diperlukan agar tidak berkembang saling menyalahkan antarinstansi yang justru berpotensi memperkeruh keadaan.

Untuk itu, LK2T mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit daerah, Dinas Kesehatan, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Kedua, memfasilitasi koordinasi antara Dinas Kesehatan, manajemen rumah sakit, dan BPJS Kesehatan untuk mengklarifikasi berbagai ketentuan serta mekanisme pelayanan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk memastikan ada atau tidaknya perubahan regulasi yang memengaruhi pelayanan pasien.

Ketiga, membuka ruang pengaduan masyarakat yang mudah diakses serta menyampaikan hasil evaluasi secara transparan, dengan tetap melindungi kerahasiaan data pribadi pasien.

Keempat, menetapkan target perbaikan bagi manajemen rumah sakit, mulai dari kecepatan pelayanan, kepastian prosedur, ketersediaan fasilitas dan obat-obatan, hingga efektivitas penanganan keluhan pasien.

Kelima, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan kebijakan berjalan selaras dan tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat.

LK2T menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar sekaligus hak masyarakat yang harus dipenuhi secara layak. Karena itu, persoalan birokrasi, lemahnya koordinasi, maupun ketidakjelasan pelaksanaan regulasi tidak boleh menjadi penghambat masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Karomi berharap Bupati Lombok Timur tidak hanya menunjukkan ketegasan melalui pergantian pejabat, tetapi juga memastikan adanya reformasi pelayanan kesehatan yang menyentuh persoalan mendasar. Keberhasilan kebijakan, menurutnya, harus diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan siapa yang diganti atau siapa yang disalahkan, melainkan sejauh mana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, mudah diakses, transparan, dan manusiawi. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan justru menjadi korban persoalan birokrasi dan ketidakjelasan koordinasi kebijakan,” tutup Karomi.

LK2T berharap momentum pergantian direktur rumah sakit tersebut menjadi awal pembenahan menyeluruh sektor kesehatan di Lombok Timur. Dengan evaluasi yang objektif, keterbukaan informasi, dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, adil, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Lanjutan Bersama BRAN untuk Perjelas Pembagian Tugas

Hermanamrullah    Oktober 14, 2026   

Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Lanjutan Bersama BRAN untuk Perjelas Pembagian Tugas

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Tindak Lanjut Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) pada Rabu (14/10/2026), di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Rapat dibuka oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dengan menggarisbawahi bahasan utama, yaitu penataan hubungan kerja serta pembagian kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN.

“Kita tidak sedang mempertahankan struktur atau nomenklatur dari lembaga kita masing-masing, baik ATR/BPN atau BRAN. Rapat ini justru sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan Reforma Agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif,” ujar Wamen Ossy.

Terbentuk sejak Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan pada September lalu, BRAN diamanahkan tugas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian Reforma Agraria. Namun, dalam lingkup tugas BRAN tersebut masih ada tugas yang beririsan dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

“Ini yang harus kita selaraskan supaya ke depan tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan oleh kedua lembaga. Saya mohon pertemuan hari ini dimanfaatkan betul untuk memperjelas pembagian kewenangan antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN,” tutur Wamen Ossy.

Penyelarasan kewenangan dan penataan kelembagaan ini dinilai Wamen Ossy sebagai langkah penting untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria. Upaya ini dilakukan agar kebijakan dan program Reforma Agraria berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia, yakni berhasil guna dan berdaya guna.

Dalam rapat ini, Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, memaparkan analisis komprehensif mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Paparan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BRAN secara optimal.

“Semangat kita adalah semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah landasan filosofi kenapa BRAN ini dibentuk,” pungkas Dedi Prasetyo.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pertukaran pandangan yang melibatkan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan BRAN. Pembahasan ini masih akan dilanjutkan untuk memastikan pembagian tugas dan kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN tersusun secara jelas, selaras, dan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. 

RSUD Soedjono Selong Siap Hadirkan Layanan Cathlab

Hermanamrullah    Oktober 14, 2026   

RSUD Soedjono Selong Siap Hadirkan Layanan Cathlab

Okenews.net- RSUD dr. R. Soedjono Selong menegaskan kesiapannya dalam menghadirkan layanan Catheterization Laboratory (Cathlab) sebagai upaya memperkuat pelayanan kesehatan jantung bagi masyarakat Kabupaten Lombok Timur dan sekitarnya. Kesiapan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam visitasi jajaran BPJS Kesehatan Wilayah Bali Nusra ke RSUD dr. R. Soedjono Selong.

Penanggung jawab layanan Cathlab RSUD dr. R. Soedjono Selong, dr. Hesti Wulandari, Sp.JP., menyampaikan bahwa rumah sakit telah siap untuk mendukung penyelenggaraan layanan Cathlab. Kesiapan ini menjadi bagian dari komitmen rumah sakit dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan jantung yang lebih komprehensif.

“Pada prinsipnya, rumah sakit sudah siap untuk menghadirkan layanan Cathlab. Kami berharap melalui visitasi ini, kesiapan yang telah dibangun dapat ditindaklanjuti sehingga layanan ini dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pasien yang membutuhkan penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah,” ujar dr. Hesti Wulandari, Sp.JP, Rabu (14/10/2026).

Visitasi tersebut dilakukan oleh jajaran BPJS Kesehatan Wilayah Bali Nusra untuk meninjau kesiapan layanan Cathlab di RSUD dr. R. Soedjono Selong sebagai bagian dari upaya penguatan pelayanan kesehatan rujukan, termasuk aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan dan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan.

Rombongan visitasi dihadiri oleh Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) dr. Ario Trisaksono, M.H, Analis JPK dr. Ni Made Adhe Sugi Windariani, serta staf JPK apt. Andika Purnama Devi, S.Farm., M.Sc dan I Gede Yudhi Martahadi, S.KM., M.M.

Turut hadir Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong Adrika Wendi, S.Si., Apt., M.M serta Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi dr. Bayu Setia, M.Biomed., Sp.JP., FIHA.

Layanan Cathlab merupakan fasilitas medis penting dalam penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah. 

"Dengan dukungan teknologi dan tenaga medis yang kompeten, layanan ini dapat digunakan untuk pemeriksaan diagnostik maupun tindakan intervensi jantung sesuai indikasi medis pasien," jelasnya.

Pengembangan layanan Cathlab di RSUD dr. R. Soedjono Selong diharapkan mampu memperkuat kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien dengan kebutuhan pelayanan jantung lanjutan. 

Kehadiran layanan ini juga menjadi langkah strategis untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan spesialistik kepada masyarakat Lombok Timur sehingga pasien memiliki alternatif layanan rujukan yang lebih dekat.

Visitasi BPJS Kesehatan Wilayah Bali Nusra menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kesiapan rumah sakit dengan persyaratan penyelenggaraan pelayanan dan ketentuan pembiayaan JKN yang berlaku.

Dengan kesiapan yang telah dibangun, RSUD dr. R. Soedjono Selong berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan layanan Cathlab agar dapat beroperasi sesuai ketentuan, mengutamakan keselamatan pasien, serta memberikan pelayanan jantung yang profesional dan bermutu bagi masyarakat.

Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong dr. H. Anjasmoro, Sp.Rad menyampaikan kunjungan Deputi BPJS dan BPJS Cabang selong bertujuan untuk memastikan kesiapan layanan Intervensi Jantung dengan pemanfaatan tehnologi Cathlab, pelayanan Cathlab akan dimulai minggu depan tanggal 23 dan 24 Oktober 2026 dengan pasien yang ditangani sebanyak 6 Orang.

"Pelaksanaan layanan intervensi jantung kita akan mulai tanggal 23 Oktober 2026 dengan didampingi oleh Rumah Sakit Pengampu RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat," ujar spesialis radiologi itu.

Setelah itu layanan Cathlab akan terus berjalan di RSUD dr. R. Soedjono Selong, pelayanan ini sudah tercover BPJS sehingga untuk pembiayaan tidak menjdi kendala bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan Cathlab. 

"Tidak saja layanan Chatlab yang akan kita buka saat ini tapi ada juga pelayanan deteksi dini kangker payudara dengan alat canggih (mamografi) yang sedang proses ijin dari BPJS. Setelah ijin keluar maka layanan mamografi segera kita runingkan," ujar Anjasmoro.

Pelayanan lain yang sedang berproses adalah pelayanan kemoterapi untuk penderitaan kangker yang akan running akhir tahun ini. Penguatan layanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya RSUD dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin profesional, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sidak SDN 1 Jerowaru, Kadis Dikbud Lotim Soroti Siswa Belum Lancar Membaca

Hermanamrullah    Oktober 14, 2026   

Sidak SDN 1 Jerowaru, Kadis Dikbud Lotim Soroti Siswa Belum Lancar Membaca

Okenews.net- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, menemukan siswa yang belum bisa membaca saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SDN 1 Jerowaru, Rabu (14/10/2026). Temuan tersebut menjadi perhatian serius dan mendorong perlunya evaluasi terhadap proses pembelajaran di sekolah tersebut.

Persoalan ini menjadi sorotan karena SDN 1 Jerowaru dinilai telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sekolah tersebut bahkan menerima bantuan revitalisasi dari APBN dengan nilai lebih dari Rp1 miliar untuk mendukung peningkatan kualitas fasilitas pendidikan.

Selain dukungan infrastruktur, jumlah tenaga pendidik dinilai cukup memadai, sementara jumlah siswa yang masuk setiap tahun relatif stabil. Kondisi itu, menurut M. Nurul Wathoni, perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa.

“Gedung sudah bagus dan mentereng setelah mendapat bantuan revitalisasi APBN lebih dari Rp1 miliar. Guru juga memadai dan jumlah siswa relatif stabil. Sekarang, kepala sekolah memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan prestasi dan kualitas pembelajaran,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari bagusnya bangunan sekolah maupun kelengkapan fasilitas. Kemampuan dasar siswa, terutama membaca dan menulis, harus menjadi perhatian utama dalam proses pembelajaran.

Karena itu, kepala sekolah bersama seluruh dewan guru diminta segera melakukan evaluasi dan menyusun langkah konkret untuk membantu siswa yang belum menguasai kemampuan membaca. Program pendampingan khusus, penguatan literasi, serta pemantauan perkembangan belajar siswa dinilai perlu menjadi bagian dari upaya perbaikan.

Dalam kunjungan tersebut, kepala sekolah SDN 1 Jerowaru kebetulan tidak berada di tempat saat Kadis Dikbud melakukan sidak.

M. Nurul Wathoni berharap temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah untuk memaksimalkan pembinaan akademik maupun nonakademik. Dengan demikian, dukungan anggaran dan pembangunan fasilitas yang diberikan pemerintah dapat berjalan seiring dengan peningkatan mutu pendidikan serta capaian belajar siswa.

Menurutnya, fasilitas yang memadai harus dibarengi dengan inovasi dan keseriusan tenaga pendidik agar setiap siswa memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, termasuk dalam menguasai kemampuan dasar membaca dan menulis.

BAZNAS Lotim Salurkan 40 Alat Bantu, Hadirkan Harapan Baru bagi Penyandang Disabilitas

Hermanamrullah    Oktober 14, 2026   

BAZNAS Lotim Salurkan 40 Alat Bantu, Hadirkan Harapan Baru bagi Penyandang Disabilitas

Okenews.net– Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang membutuhkan melalui penyaluran bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas dan warga dengan keterbatasan fisik. 

Pada Rabu (14/10/2026), BAZNAS Lombok Timur menyalurkan sebanyak 38 unit kursi roda dan dua buah tongkat kepada para mustahik.

Penyaluran berlangsung di Kantor BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan dihadiri Wakil Ketua I BAZNAS Lotim H. Murjoko, Wakil Ketua IV Dr. Asbullah Muslim, Kepala Bagian Pendistribusian Muh. Munir Fauzi, M.Pd., beserta jajaran staf dan para penerima manfaat.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para penerima menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah, sekaligus meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup mereka.

Wakil Ketua I BAZNAS Lombok Timur, H. Murjoko, menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan amanah dari para muzaki yang harus dikelola dan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Bantuan ini merupakan amanah dari para muzaki dan dermawan yang telah mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZNAS. Kami hanya menjadi perantara untuk menyampaikan amanah umat kepada mereka yang berhak menerimanya,” ujar Murjoko.

Menurutnya, penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari komitmen BAZNAS Lotim dalam menjalankan program kemanusiaan dan kesehatan, sekaligus mendorong para mustahik agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih mandiri.

“Kami berharap kursi roda dan tongkat ini dapat memberikan kemudahan bagi penerima manfaat untuk kembali beraktivitas, bersilaturahmi dengan keluarga dan masyarakat, serta menjalankan kegiatan sehari-hari. Semoga bantuan ini membawa kebahagiaan dan menumbuhkan kembali semangat mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS Lotim, Muh. Munir Fauzi, M.Pd., menjelaskan bahwa para penerima bantuan berasal dari sejumlah kecamatan di Lombok Timur. Sebelum bantuan disalurkan, tim BAZNAS terlebih dahulu melakukan verifikasi dan asesmen guna memastikan bantuan diberikan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.

Ia berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan motivasi kepada para mustahik untuk terus menjalani kehidupan dengan penuh semangat.

Penyaluran bantuan ini turut menghadirkan suasana haru dan kebahagiaan. Bagi sebagian penerima, kursi roda menjadi sarana penting untuk mempermudah mobilitas, terutama bagi mereka yang selama ini mengalami kesulitan bergerak dan membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Melalui program ini, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur terus berupaya mengoptimalkan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lebih dari sekadar bantuan berupa alat mobilitas, program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemandirian, menjaga martabat penyandang disabilitas, serta mendorong terwujudnya Lombok Timur yang lebih peduli dan inklusif.

Akhir Tahun Ini, Jalan Rumbuk–Padamara Diperbaiki dengan Anggaran Rp5,6 Miliar

Hermanamrullah    Oktober 13, 2026   

Akhir Tahun Ini, Jalan Rumbuk–Padamara Diperbaiki dengan Anggaran Rp5,6 Miliar

Okenews.net- Perbaikan Jalan Rumbuk–Padamara di Kabupaten Lombok Timur dipastikan masuk dalam program pembangunan melalui APBD Perubahan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran sebesar Rp5,6 miliar. Pengerjaan jalan tersebut direncanakan mulai November hingga akhir Desember 2026.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Amrullah, mengatakan saat ini proses persiapan dokumen lelang tengah berlangsung. Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.

“Saat ini sedang proses persiapan dokumen lelang dan insyaallah akan dikerjakan pada bulan November sampai dengan akhir Desember,” kata Ahmad Amrullah, Selasa 13 Oktober 2026 kepada media. 

Politisi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur itu menjelaskan, alokasi anggaran untuk perbaikan Jalan Rumbuk–Padamara merupakan tindak lanjut atas kondisi infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Menurutnya, aspirasi mengenai kondisi jalan tersebut telah disampaikan masyarakat sejak lama. Karena itu, pihaknya berupaya memperjuangkan agar kebutuhan tersebut mendapat perhatian dalam kebijakan penganggaran daerah.

“Ini berangkat dari situasi di lapangan dan keluhan masyarakat yang sudah cukup lama. Aspirasi itu harus kita perjuangkan agar bisa ditindaklanjuti melalui kebijakan anggaran. Alhamdulillah, melalui APBD Perubahan tahun ini, perbaikan Jalan Rumbuk–Padamara mendapatkan alokasi anggaran Rp5,6 miliar,” ujarnya.

Ahmad menegaskan, perjuangan terhadap kebutuhan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Ia juga menyebut langkah tersebut sejalan dengan perintah dan amanat partai untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur politik dan kebijakan pembangunan.

“Bagi kami, memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Ini juga merupakan perintah dan amanat partai, agar keberadaan kami di lembaga legislatif benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ahmad menilai Jalan Rumbuk–Padamara memiliki peran penting bagi aktivitas masyarakat. Jalan bukan sekadar sarana penghubung antarkawasan, melainkan juga infrastruktur vital yang menopang mobilitas warga dan menggerakkan roda perekonomian setempat.

Kondisi jalan yang baik akan memudahkan 

masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari, memperlancar distribusi hasil pertanian dan barang dagangan, serta mendukung akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.

Sebaliknya, kerusakan jalan berpotensi meningkatkan biaya transportasi, memperlambat perjalanan, dan menambah beban masyarakat yang setiap hari bergantung pada jalur tersebut. Karena itu, perbaikan jalan dinilai sebagai kebutuhan mendasar yang dampaknya berkaitan langsung dengan produktivitas dan kesejahteraan warga.

“Jalan ini memiliki fungsi penting bagi masyarakat. Ketika akses jalan baik, aktivitas ekonomi menjadi lebih lancar, distribusi hasil usaha masyarakat lebih mudah, dan mobilitas warga juga semakin nyaman. Jadi, perbaikan ini bukan semata-mata membangun fisik jalan, tetapi juga mendukung pergerakan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Selain mendorong kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, perbaikan Jalan Rumbuk–Padamara juga diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan bagi pengendara bermotor. Kondisi jalan yang baik akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang melintasi jalur tersebut setiap hari.

Ahmad Amrullah menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi mobilitas, keselamatan berkendara, maupun peningkatan aktivitas ekonomi warga. Karena itu, ia berharap pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Ia berharap proses persiapan dokumen lelang dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga pekerjaan fisik bisa dimulai sesuai jadwal yang direncanakan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menunggu lebih lama untuk mendapatkan perbaikan infrastruktur yang selama ini diharapkan.

Ahmad juga menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Menurutnya, pembangunan jalan harus memberikan manfaat jangka panjang, bukan hanya menyelesaikan persoalan kerusakan dalam waktu singkat.

“Kita berharap prosesnya berjalan lancar, pekerjaan bisa dimulai November dan dituntaskan sesuai target pada akhir Desember. Yang tidak kalah penting, kualitas pekerjaan harus dijaga agar jalan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Masuki Tahap Ketiga Pilot Project PERINTIS 10 Hari Kini Tersedia di 131 Kantah

Hermanamrullah    Oktober 13, 2026   

Masuki Tahap Ketiga Pilot Project PERINTIS 10 Hari Kini Tersedia di 131 Kantah

Okenews.net- Implementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki tahap ketiga pelaksanaan _pilot project_. Setelah diterapkan di 17 Kantor Pertanahan (Kantah) pada tahap awal dan diperluas ke 78 Kantah pada 24 September 2026, implementasi layanan ini makin diperluas dengan tambahan 36 Kantah.

“Di tahap tiga pelaksanaan _pilot project_ PERINTIS 10 Hari ini, kami memperluas implementasinya di 36 Kantah. Dengan begitu, total Kantah yang melaksanakan PERINTIS 10 Hari sudah ada 131 Kantah,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Seiring dengan perluasan tersebut, Heri Mulianto meminta jajaran Kantah yang baru menjalankan PERINTIS 10 Hari untuk menyosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat. Menurutnya, jajaran perlu memanfaatkan berbagai platform agar informasi mengenai layanan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pemohon layanan pertanahan.

Perluasan implementasi PERINTIS juga perlu diikuti kesiapan setiap Kantah dalam menjalankan mekanisme layanan. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang perlu diperhatikan, terutama dalam penetapan petugas yang bertanggung jawab melakukan verifikasi berkas.

"Jajaran di Kantah perlu memastikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memahami kewajiban melakukan _geotagging_ pada saat pengecekan. Lalu, petugas verifikator yang telah ditunjuk harus memahami penerapan sistem _first in first out_ (FIFO) serta mekanisme fiktif positif dalam pemeriksaan akta setelah Sistem Pelaporan Akta berjalan. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut merupakan bagian dari kesiapan pelaksanaan PERINTIS 10 Hari," jelas Heri Mulianto.

Adapun 36 Kantah yang mulai mengimplementasikan PERINTIS 10 Hari pada tahap ketiga _pilot project_, antara lain Kantah Kota Banda Aceh, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Yogyakarta, Kota Palangkaraya, Kota Manado, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Ambon, Kota Jayapura, Kota Ternate, Kota Serang, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Gorontalo.

Selain itu, terdapat Kantah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Batang, Kota Bontang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Malaka, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bangka Tengah.

"Dengan bertambahnya jumlah Kantah pelaksana, perluasan PERINTIS 10 Hari diharapkan semakin mendekatkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi kepada masyarakat," pungkas Sesditjen PHPT.