www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Senin, 02 November 2026

     

BAZNAS Lotim Perkuat Sinergi dengan PN dan PA Selong, Dorong Optimalisasi Pengumpulan ZIs

 

Okenews.net– Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur terus memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mengoptimalkan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Kali ini, BAZNAS Lotim menjajaki penguatan kemitraan bersama Pengadilan Negeri (PN) Selong dan Pengadilan Agama (PA) Selong, Senin (2/11/2026).

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi aparatur peradilan dalam menunaikan ZIS melalui lembaga resmi sekaligus memperkuat kontribusi zakat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungan ke Pengadilan Negeri Selong, jajaran BAZNAS Lotim memaparkan sejumlah program unggulan yang telah berjalan, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, dakwah dan advokasi, hingga sosial kemanusiaan.

Melalui pemaparan tersebut, BAZNAS ingin memberikan gambaran mengenai manfaat dana ZIS yang dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat, khususnya para mustahik di Kabupaten Lombok Timur.

Pertemuan juga membahas peluang kerja sama kelembagaan, termasuk rencana pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Pengadilan Negeri Selong. Pembentukan UPZ diharapkan dapat mempermudah dan mengorganisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah secara lebih terarah.

Selain itu, BAZNAS mendorong penyusunan kesepakatan kerja sama secara tertulis serta penerapan mekanisme pelaporan berkala guna memastikan pengelolaan ZIS berjalan transparan dan akuntabel.

Agenda koordinasi kemudian dilanjutkan bersama Pengadilan Agama Selong. Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua II BAZNAS Lotim turut menjelaskan berbagai program yang dijalankan lembaga tersebut, sekaligus mengajak aparatur Pengadilan Agama Selong memperkuat dukungan terhadap pengumpulan ZIS.

Ketua Pengadilan Agama Selong menyatakan kesepakatannya untuk menjalin kerja sama dengan BAZNAS Lotim. Sebagai tindak lanjut, Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong akan menginisiasi pembentukan UPZ di lingkungan lembaga tersebut.

Diketahui, Pengadilan Agama Selong sebelumnya telah menyalurkan ZIS melalui BAZNAS Lotim. Meski demikian, potensi pengumpulan zakat di lingkungan tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan melalui koordinasi dan penguatan kelembagaan.

Untuk mendukung kerja sama tersebut, BAZNAS Lotim berkomitmen menyampaikan laporan pengumpulan dan pengelolaan ZIS setiap tiga bulan sekali kepada Pengadilan Agama Selong.

Draf kerja sama juga akan disiapkan sebagai landasan pelaksanaan kolaborasi. Kepala Pelaksana BAZNAS Lotim bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong akan mengawal proses tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Melalui penguatan kemitraan dengan kedua lembaga peradilan tersebut, BAZNAS Lotim berharap pengumpulan ZIS semakin optimal dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen BAZNAS Lotim dalam membangun pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan amanah, sehingga dana yang dihimpun dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

BAZNAS Lotim pun mengajak masyarakat dan berbagai instansi untuk terus mendukung program zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya bersama membantu para mustahik di Lombok Timur.

     

Sumpah Pemuda ke-98, BPN Lombok Utara Teguhkan Semangat Persatuan dan Integritas Pelayanan

Okenews.net– Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menggelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada Rabu (28/10/2026). Kegiatan berlangsung khidmat sebagai momentum memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, serta komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menurutnya, nilai-nilai Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

“Semangat Sumpah Pemuda harus terus kita hidupkan dalam setiap langkah pengabdian. Persatuan, kebersamaan, dan semangat bekerja untuk kepentingan bangsa merupakan nilai penting yang harus kita jaga,” ujarnya.

Muhammad Shaleh Basyarah juga menekankan bahwa momentum Hari Sumpah Pemuda hendaknya menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

“Sebagai aparatur yang melayani masyarakat, kita harus menjadikan semangat persatuan sebagai kekuatan untuk bekerja lebih baik, memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan terpercaya,” tegasnya.

Ia turut mengajak seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan publik.

“Semangat pemuda adalah semangat perubahan, kreativitas, dan kemajuan. Mari kita terus berkarya, berkolaborasi, dan bersinergi untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan perjuangan generasi muda harus terus diwariskan melalui tindakan nyata.

Melalui momentum tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan, sejalan dengan cita-cita mewujudkan bangsa yang maju serta pelayanan pertanahan yang semakin baik bagi masyarakat.

     

Kampung Reforma Agraria Bayan Dicanangkan, Bupati lombok Utra Dorong Tanah Jadi Sumber Kesejahteraan

Okenews.net– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut ditandai dengan Pencanangan Kampung Reforma Agraria yang dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., pada Kamis (29/10/2026), bertempat di Aula Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Pencanangan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong penataan aset dan penataan akses pertanahan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, Reforma Agraria harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menghadirkan keadilan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Reforma Agraria bukan hanya tentang kepastian hukum atas tanah, tetapi bagaimana tanah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tanah harus menjadi sumber kesejahteraan, produktivitas, dan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Najmul

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak agar program Reforma Agraria tidak berhenti pada pencanangan, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah nyata dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa Kampung Reforma Agraria merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria secara menyeluruh.

Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan keterpaduan antara penataan aset melalui kepastian dan legalitas hak atas tanah dengan penataan akses berupa pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

“Reforma Agraria harus memberikan dampak nyata. Tidak cukup hanya menghadirkan kepastian hak atas tanah, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses, peluang, dan kemampuan untuk mengelola tanahnya secara produktif,” tegas Muhammad Shaleh

Ia berharap pencanangan Kampung Reforma Agraria di Desa Bayan dapat menjadi momentum untuk mengoptimalkan potensi wilayah, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui program ini, pemanfaatan tanah diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi fondasi bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pencanangan Kampung Reforma Agraria di Lombok Utara menjadi wujud pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, Reforma Agraria diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak kesejahteraan sekaligus memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.

     

BPN Lombok Utara Buka 13 Lowongan Magang, Ada Posisi Survei dan Pemetaan

Okenews.net– Kabar baik bagi generasi muda yang ingin menambah pengalaman kerja sekaligus mengembangkan kompetensi di bidang pertanahan. Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Utara membuka kesempatan magang bagi masyarakat yang ingin belajar langsung mengenai dunia kerja dan pelayanan pertanahan.

Melalui program magang ini, peserta berkesempatan mendapatkan pengalaman praktis, memperluas wawasan, serta mengasah keterampilan sesuai bidang yang diminati.

Terdapat dua posisi yang dibuka, yakni Tenaga Teknik Survei dan Pemetaan sebanyak 12 orang serta Tenaga Administrasi dan Yuridis Pertanahan sebanyak 1 orang. Dengan demikian, total tersedia 13 kesempatan magang bagi calon peserta yang ingin bergabung.

Peluang ini menjadi kesempatan bagi para pencari pengalaman kerja, khususnya yang memiliki minat di bidang survei, pemetaan, administrasi, dan urusan yuridis pertanahan.

Bagi masyarakat yang tertarik, pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi Kementerian Ketenagakerjaan di:

https://maganghub.kemnaker.go.id/

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara mengajak generasi muda untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai langkah awal membangun kompetensi, memperluas pengalaman, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja.

Mari belajar, berkembang, dan berkarya bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.

Minggu, 01 November 2026

     

SK Kepengurusan Berakhir, Pelantikan IKA Unram Kabupaten/Kota Dipertanyakan

Okenews.net- Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA Unram) mulai dipertanyakan. Pasalnya, masa kepengurusan Pengurus Pusat IKA Unram periode 2021–2025 telah berakhir, namun hingga kini belum ada penyelenggaraan Munas untuk menentukan kepemimpinan organisasi alumni tersebut ke depan.

Alumni Universitas Mataram, M. Fihirudin, menilai kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari pengurus pusat. Menurutnya, berakhirnya masa kepengurusan semestinya menjadi momentum bagi organisasi untuk menjalankan mekanisme pergantian kepemimpinan melalui forum tertinggi organisasi.

“Kalau kita merujuk pada periode kepengurusan, Pengurus Pusat IKA Unram itu dilantik pada 3 Juli 2021 untuk masa bakti 2021–2025," kata Fihir sapaan akrabnya, Minggu 1 November 2026. 

Fihir menambahkan,  artinya masa kepengurusan tersebut sudah berakhir. Pertanyaannya, mengapa sampai sekarang Munas belum juga diselenggarakan?. Ada apa dengan organisasi ini 

Ia melanjutkan , Munas IKA Unram  bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari mekanisme organisasi untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pengurus sekaligus menentukan arah kepemimpinan berikutnya.

“Organisasi sebesar IKA Unram seharusnya memberikan contoh dalam hal tertib organisasi. Kalau masa kepengurusan sudah berakhir, mestinya ada kejelasan mengenai proses pergantian kepemimpinan," imbuhnya 


Seraya menambahkan, jangan sampai kemudian muncul kesan bahwa masa jabatan pengurus bisa berjalan tanpa batas waktu yang jelas

Selain mempertanyakan belum adanya Munas, Fihirudin juga menyoroti pelantikan sejumlah pengurus IKA Unram tingkat kabupaten/kota. Ia mempertanyakan dasar pelantikan tersebut ketika masa berlaku SK kepengurusan yang melantik disebut telah berakhir.

“Ini juga menjadi persoalan yang perlu dijelaskan. Bagaimana mungkin pengurus kabupaten/kota dilantik sementara SK kepengurusan di tingkat pusat yang menjadi dasar kewenangannya sudah berakhir? Apa landasan organisasi yang digunakan untuk melakukan pelantikan tersebut?” katanya. 


Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut siapa yang sedang memimpin IKA Unram, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan konstitusi organisasi.


“Jangan sampai kita berbicara tentang membangun solidaritas alumni dan membesarkan nama Universitas Mataram, tetapi di dalam organisasi sendiri mekanisme dan aturan dasar justru tidak dijalankan dengan baik," katanya.


"Pengurus harus memberikan penjelasan kepada alumni. Jangan biarkan persoalan ini menggantung tanpa kepastian,” sambung Fihir.


Diketahui, Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Mataram periode 2021–2025 dengan Ketua Umum Hj. Baiq Isvie Rupaeda resmi dilantik pada Sabtu, 3 Juli 2021.

Sabtu, 31 Oktober 2026

     

Pilkades Serentak 2027: Momentum Meneguhkan Identitas Sasak dan Karakter Kebangsaan


Oleh: Hanapi | Founder Guru Lauq Indonesia

Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijadwalkan berlangsung 27 Januari 2027 menjadi momentum penting bagi demokrasi lokal. Kontestasi tersebut menentukan kepemimpinan desa sekaligus memperlihatkan masyarakat mengelola kekuasaan, kepentingan, dan hubungan sosial. Pilkades juga menghadirkan ruang untuk melihat hubungan antara praktik demokrasi, identitas, dan nilai-nilai lokal yang diwariskan antargenerasi.

Persaingan elektoral di tingkat desa memiliki dinamika yang kompleks. Politik uang, patronase, keterlibatan botoh, penggunaan pengetahuan lokal seperti perekengan, warige, dan diwase, hingga terawangan spiritual memperlihatkan bahwa perebutan kekuasaan berlangsung melalui berbagai mekanisme sosial dan kebudayaan. Dinamika tersebut memperluas cara masyarakat memahami kompetisi politik. Pilihan pemilih dapat dipengaruhi pertimbangan rasional, kepentingan ekonomi, hubungan kekerabatan, pengetahuan tradisional, dan keyakinan spiritual.

Fenomena tersebut perlu dibaca dalam kerangka demokrasi yang berakar pada kebudayaan masyarakat. Demokrasi desa berhadapan dengan tantangan ketika suara warga masuk ke dalam transaksi kepentingan, hubungan persaudaraan berubah menjadi instrumen mobilisasi, dan pengetahuan lokal digunakan untuk memperoleh legitimasi elektoral. Pada saat yang sama, kehidupan masyarakat Sasak memiliki nilai-nilai yang dapat menjadi landasan etis untuk menjaga persatuan, kejujuran, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif.

Karena itu, Pilkades serentak perlu ditempatkan dalam pembicaraan yang lebih luas mengenai penguatan identitas dan karakter kebangsaan. Kearifan lokal Sasak menyediakan sumber nilai untuk memahami bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan, bagaimana perbedaan pilihan dikelola, dan bagaimana kekuasaan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Dinamika Demokrasi Desa: Patronase, Botoh, dan Perebutan Pengaruh

Politik uang dalam Pilkades berkaitan erat dengan struktur sosial dan ekonomi masyarakat desa. Kedekatan antarpemilih, hubungan kekerabatan (kuren, sorohan, ruang rencang, kadang jari, dait sumbah-warang) membentuk jaringan yang dapat dimanfaatkan kandidat untuk memperoleh dukungan.

Sumber daya ekonomi berfungsi sebagai instrumen untuk membangun loyalitas, menggerakkan pemilih, dan memperkuat pengaruh politik. Aspinall dan Rohman (2017: 31–52) melalui penelitian mengenai pemilihan kepala desa di Jawa menunjukkan bahwa pembelian suara berkaitan dengan dominasi elite lokal dan terbentuknya jaringan perantara politik.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kompetisi elektoral di tingkat desa tidak selalu berlangsung dalam kondisi setara. Kandidat yang memiliki dukungan finansial besar cenderung mempunyai kapasitas lebih luas untuk membangun jaringan, menggerakkan pendukung, dan mempertahankan pengaruh.

Biaya politik yang tinggi juga dapat mendorong kepala desa terpilih untuk memenuhi kepentingan kelompok pendukung atau mengembalikan modal politik melalui penguasaan sumber daya desa. Dalam keadaan demikian, jabatan publik berisiko bergeser dari amanah pelayanan menjadi sarana pemulihan investasi politik.

Aspinall dan Berenschot (2019) menjelaskan politik elektoral Indonesia memiliki hubungan erat dengan patronase, klientelisme, dan jaringan informal. Pertukaran dukungan politik dengan sumber daya material berlangsung melalui hubungan personal, kekerabatan, dan perantara yang menghubungkan kandidat dengan pemilih. Kerangka tersebut menjelaskan mengapa kompetisi politik di tingkat desa tidak cukup dipahami sebagai persaingan program dan gagasan. Relasi sosial dan distribusi sumber daya turut membentuk perilaku elektoral.

Dampak persaingan tersebut dapat meluas ke kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan pilihan politik berpotensi membelah hubungan keluarga, tetangga, dan kelompok sosial. Persaingan antarkandidat dapat berkembang menjadi kecurigaan, kerenggangan hubungan, bahkan konflik setelah pemungutan suara selesai.

Demokrasi yang semestinya menyediakan ruang kompetisi sekaligus menjaga kesepakatan kolektif justru berisiko meninggalkan fragmentasi sosial. Persoalan ini penting dalam masyarakat desa yang kehidupan sosialnya bertumpu pada kedekatan, persaudaraan, dan hubungan timbal balik.

Dinamika tersebut semakin menarik ketika dikaitkan dengan keberadaan botoh. Dalam praktik politik elektoral, botoh merujuk pada aktor yang terlibat dalam taruhan politik dan pada situasi tertentu menjalankan fungsi sebagai perantara kepentingan elektoral. Penelitian Abiyyu mengenai Pilkada Tulungagung (2018) memperlihatkan botoh dapat menjalankan peran ganda sebagai penjudi dan broker politik. Mereka membangun komunikasi dengan kandidat, memengaruhi pemilih, serta memanfaatkan pengetahuan mengenai karakter dan jaringan sosial masyarakat.

Kehadiran botoh memperlihatkan arena elektoral dapat memuat kepentingan yang melampaui persaingan antarkandidat. Taruhan menciptakan kepentingan finansial terhadap hasil pemilihan, sedangkan jaringan sosial memberikan akses untuk memengaruhi persepsi dan perilaku pemilih. Pada konfigurasi tertentu, kepentingan tersebut beririsan dengan strategi kampanye dan mobilisasi dukungan. Aktor informal pun dapat menempati posisi strategis dalam sirkulasi pengaruh politik di tingkat desa.

Penelitian Aspinall dan Rohman (2017: 31–52) mengenai Pilkades di Jawa juga memperlihatkan peran perantara dalam menghubungkan kandidat dengan pemilih. Temuan tersebut memberikan gambaran jaringan informal memiliki posisi penting dalam proses elektoral. Dalam konteks Lombok Timur, isu keberadaan dan peran botoh perlu dicermati sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi desa.

Pengetahuan Tradisional dan Praktik Spiritual dalam Kalkulasi Elektoral

Dinamika Pilkades juga memperlihatkan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan yang hidup dalam masyarakat. Dalam berbagai kontestasi politik di Indonesia, kandidat dapat mencari dukungan melalui jaringan keluarga, kemampuan finansial, dan strategi kampanye.

Sebagian juga mendatangi praktisi spiritual untuk memperoleh restu, meminta petunjuk, menjalankan ritual tertentu, atau mencari gambaran mengenai peluang kemenangan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa kompetisi elektoral dapat berlangsung melalui ruang sosial yang mempertemukan strategi politik dengan keyakinan spiritual.

Penelitian Tjahjoko mengenai Pilkades Sriharjo, Bantul tahun 2018 mencatat penggunaan jasa dukun dalam strategi politik kandidat. Praktik tersebut mencakup ritual yang ditujukan untuk memengaruhi pilihan masyarakat melalui keyakinan spiritual. Penelitian Irawan dan Rochmiatun mengenai Pilkades Desa Sawah, Empat Lawang tahun 2017 juga menggambarkan hubungan kandidat dengan dukun atau guru spiritual. Para kandidat mendatangi praktisi spiritual untuk meminta restu, memperoleh petunjuk mengenai tindakan yang perlu dilakukan, dan mengetahui perkiraan peluang kemenangan.

Temuan dari daerah lain tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan spiritual dapat menempati ruang dalam kalkulasi politik kandidat. Terawangan spiritual dapat dipahami sebagai praktik pencarian petunjuk mengenai masa depan kontestasi melalui perantara yang dipercaya memiliki kemampuan khusus. Praktik ini dapat mengambil bentuk pembacaan tanda, penafsiran mimpi, penerimaan petunjuk spiritual, dan pelaksanaan ritual tertentu. Bagi kandidat yang mempercayainya, hasil terawangan menjadi salah satu pertimbangan untuk menghadapi ketidakpastian kompetisi.

Konteks masyarakat Sasak, dinamika tersebut perlu dibedakan dari sistem pengetahuan lokal yang berkembang melalui tradisi kebudayaan. Pengetahuan tentang perekengan, warige, dan diwase berhubungan dengan cara masyarakat memahami hari, waktu, perhitungan, serta pertimbangan tertentu dalam menentukan kegiatan penting. Tradisi tersebut mencerminkan hubungan antara kebudayaan, sistem kepercayaan, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat.

Kajian Suprapto (2012) mengenai manuskrip Kitab Rahasia Hari dan Bintang menjelaskan penggunaan diwase dalam kehidupan masyarakat Sasak. Perhitungan hari dalam manuskrip tersebut digunakan untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan penting, antara lain perkawinan, pembangunan rumah, pelayaran, perdagangan, dan kegiatan pertanian. Kajian tersebut memberikan dasar untuk memahami diwase sebagai bagian dari sistem pengetahuan masyarakat Sasak yang memiliki akar dalam tradisi keilmuan dan kebudayaan.

Ketika pengetahuan lokal hadir dalam lingkungan kontestasi politik, terbuka ruang pertautan antara pertimbangan kultural dan kepentingan elektoral. Perhitungan hari, penafsiran keberuntungan, serta pencarian petunjuk dapat menjadi bagian dari cara kandidat atau pihak yang terlibat dalam taruhan membaca peluang kemenangan. Namun, pengetahuan kultural dan terawangan spiritual mempunyai karakter yang berbeda. Perekengan, warige, dan diwase berkaitan dengan sistem pengetahuan tradisional, sedangkan terawangan spiritual berhubungan dengan pencarian petunjuk melalui kemampuan atau perantara yang dipercaya memiliki dimensi supranatural.

Pembedaan tersebut penting agar pengetahuan lokal Sasak tidak disamakan dengan praktik manipulasi spiritual. Pengetahuan tradisional memiliki konteks sejarah, fungsi sosial, dan makna kebudayaan yang perlu dihormati. Persoalan muncul ketika pengetahuan atau keyakinan tersebut digunakan untuk menekan pilihan warga, mengklaim kepastian kemenangan, atau mengarahkan dukungan politik melalui ketakutan dan manipulasi kepercayaan.

Pertautan berbagai mekanisme tersebut dapat dibaca melalui konsep rezim kalkulasi elektoral hibrida (hybrid electoral calculation regime). Konsep ini merupakan kerangka analitis untuk memahami perjumpaan antara mekanisme politik formal dan berbagai pertimbangan informal dalam kontestasi desa. Istilah hibrida merujuk pada pertautan beberapa cara aktor politik memperhitungkan dukungan, sumber daya, peluang, dan legitimasi untuk mencapai kemenangan.

Konfigurasi tersebut mencakup empat mekanisme. Pertama, kalkulasi elektoral yang bertumpu pada jumlah dukungan, jaringan kekerabatan, popularitas, dan kemampuan mobilisasi pemilih. Kedua, kalkulasi finansial yang berkaitan dengan modal politik, taruhan, kepentingan ekonomi, dan perkiraan keuntungan. Ketiga, kalkulasi kultural-kosmologis yang bersumber dari interpretasi terhadap pengetahuan lokal, termasuk perekengan, warige, dan diwase. Keempat, kalkulasi spiritual-divinatif yang berkaitan dengan pencarian petunjuk supranatural melalui terawangan, konsultasi dengan guru spiritual, pembacaan tanda, dan pelaksanaan ritual tertentu.

Keempat mekanisme tersebut memperlihatkan kompetisi elektoral dapat berlangsung melalui perjumpaan rasionalitas politik, kepentingan ekonomi, pengetahuan kebudayaan, dan keyakinan spiritual. Mekanisme tersebut tidak harus hadir secara bersamaan pada setiap kandidat atau dalam setiap pemilihan. Bentuk dan intensitas pertautannya bergantung pada konteks sosial, ekonomi, kebudayaan, serta keyakinan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Karena itu, konsep rezim kalkulasi elektoral hibrida digunakan untuk membaca variasi cara aktor membangun pengaruh, bukan untuk menggeneralisasi perilaku seluruh kandidat.

Konsep tersebut juga memperlihatkan bahwa demokrasi lokal merupakan ruang perebutan otoritas dan legitimasi. Aktor yang menguasai sumber daya ekonomi dapat membangun pengaruh melalui patronase dan jaringan perantara. Aktor yang memiliki kedekatan sosial dapat memobilisasi dukungan melalui hubungan kekerabatan. Sementara itu, pihak yang memiliki otoritas atas pengetahuan kultural atau spiritual dapat memperoleh posisi sebagai penafsir, pemberi nasihat, dan rujukan dalam pengambilan keputusan politik.

Perebutan otoritas menjadi persoalan ketika pengetahuan lokal dan keyakinan spiritual mengalami instrumentalisasi untuk kepentingan elektoral. Pengetahuan yang semula berfungsi dalam kehidupan sosial dan kebudayaan dapat diposisikan sebagai alat untuk memperoleh legitimasi kandidat tertentu. Persoalan utamanya bukan keberadaan tradisi atau keyakinan itu sendiri, melainkan pergeseran fungsi ketika keduanya digunakan untuk mengarahkan pilihan politik warga dan membatasi kebebasan pemilih.

Kearifan Lokal Sasak, Identitas Budaya, dan Karakter Kebangsaan

Kearifan lokal Sasak menyediakan landasan etis untuk menjaga kualitas demokrasi desa. Nilai besemeton mengajarkan persaudaraan dan tanggung jawab dalam memelihara hubungan sosial. Nilai lomboq menekankan kejujuran dalam perkataan dan tindakan. Tradisi gundem mengandung semangat musyawarah dalam merumuskan keputusan bersama sebagai bagian dari praktik demokrasi, sedangkan rema mencerminkan solidaritas dan kepedulian kolektif. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi sumber orientasi moral dalam kehidupan politik masyarakat.

Konteks penyelenggaraan Pilkades, besemeton mengingatkan masyarakat agar perbedaan pilihan tidak merusak persaudaraan. Lomboq menempatkan kejujuran dan integritas sebagai ukuran moral bagi kandidat maupun pemilih. Gundem menghidupkan tradisi pertimbangan bersama dalam menentukan arah kehidupan desa melalui pemilihan. Sementara rema memperkuat tanggung jawab kolektif untuk menjaga kepentingan masyarakat. Keempat nilai tersebut memiliki relevansi dalam membangun kehidupan demokrasi yang menghormati perbedaan dan mengutamakan kepentingan bersama.

Nilai-nilai tersebut juga memiliki hubungan dengan pembentukan karakter kebangsaan. Persaudaraan menguatkan kesadaran hidup bersama dalam keberagaman. Kejujuran membentuk tanggung jawab moral dalam kehidupan publik. Musyawarah mendorong penghormatan terhadap pendapat dan keputusan bersama, sedangkan solidaritas menumbuhkan kepedulian terhadap kepentingan kolektif. Dalam kerangka kebangsaan Indonesia, nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat persatuan, kemanusiaan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan sosial.

Penguatan identitas Sasak melalui demokrasi desa perlu ditempatkan dalam hubungan yang terbuka dengan identitas kebangsaan. Identitas budaya memberikan akar sosial dan historis bagi masyarakat, sedangkan karakter kebangsaan mengarahkan warga untuk membangun kehidupan bersama dalam kerangka Indonesia. Keduanya dapat saling menguatkan ketika nilai budaya diterjemahkan ke dalam sikap yang menghormati martabat manusia, kebebasan, persatuan, dan tanggung jawab sosial.

Kehidupan spiritual juga perlu ditempatkan secara proporsional. Doa, ikhtiar, dan permohonan petunjuk merupakan bagian dari pengalaman keyakinan personal. Demokrasi memberikan ruang bagi warga untuk menjalankan keyakinan tersebut. Namun, otoritas spiritual tidak semestinya digunakan untuk menekan pilihan politik, membangun ketakutan, atau mengklaim kepastian kemenangan. Keputusan elektoral tetap menjadi hak setiap pemilih yang harus dihormati.

Demokrasi membutuhkan keterbukaan, kesetaraan, dan kebebasan menentukan pilihan. Nasihat spiritual dapat hadir dalam kehidupan sosial, tetapi tidak boleh menggantikan otonomi politik warga. Demikian pula, pengetahuan lokal perlu dihormati sebagai warisan kebudayaan, bukan dimanipulasi untuk mengendalikan keputusan masyarakat. Sikap kritis terhadap praktik manipulatif justru menjadi bagian dari upaya menjaga martabat tradisi dan kebebasan warga.

Jabatan kepala desa merupakan amanah publik yang menuntut integritas, kapasitas, dan tanggung jawab sosial. Kandidat perlu menempatkan gagasan pembangunan dan pelayanan masyarakat di atas transaksi dukungan maupun klaim legitimasi yang bersumber dari kekuatan finansial dan spiritual. Warga juga perlu menempatkan suara politik sebagai ekspresi kedaulatan yang menentukan masa depan desa.

Pilkades serentak di Lombok Timur pada 2027 menjadi ruang penting untuk melihat hubungan antara demokrasi, identitas budaya, dan karakter kebangsaan. Persoalannya tidak berhenti pada siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi menyangkut cara kekuasaan diperebutkan, nilai yang dijadikan pijakan, dan kualitas hubungan sosial setelah kontestasi berakhir. Demokrasi desa memperoleh makna substantif ketika proses politik menghormati kebebasan pemilih, menjaga persaudaraan, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas ambisi kekuasaan.

Meneguhkan identitas Sasak berarti merawat pengetahuan, tradisi, dan nilai yang membentuk jati diri masyarakat. Memperkuat karakter kebangsaan berarti menerjemahkan nilai tersebut ke dalam perilaku politik yang jujur, demokratis, solidaritas, dan bertanggung jawab. Melalui besemeton, lomboq, gundem, rema, dan nilai lainya dalam masyarakat Sasak memiliki pijakan etis untuk merawat demokrasi desa sekaligus memperkuat kehidupan kebangsaan. Pilkades pada akhirnya menjadi ruang untuk menguji sejauh mana demokrasi mampu menjaga martabat suara rakyat, melestarikan identitas budaya, dan melahirkan kepemimpinan yang berpihak kepada kepentingan bersama.

Jumat, 30 Oktober 2026

     

BAZNAS Lotim Bersama TNI-Polri Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Sukadamai

Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui penyaluran bantuan sembako berupa telur kepada warga Dusun Embung Dalam, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Jumat (30/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, BAZNAS Lotim bersinergi dengan Dandim 1615/Lombok Timur, Polres Lombok Timur, serta jajaran Brimob. Kolaborasi lintas institusi ini menjadi wujud nyata kepedulian bersama dalam membantu masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, dan warga.

Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosial tidak semata-mata diukur dari jumlah atau besarnya bantuan yang disalurkan. Lebih dari itu, nilai utama yang ingin dibangun adalah kepedulian, kebersamaan, dan terjalinnya silaturahmi.

Ia mengajak masyarakat untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT serta menjadikan setiap kesempatan berkumpul sebagai sarana memperkuat persaudaraan dan hubungan baik antarsesama.

“Jangan melihat dari seberapa banyak atau seberapa besar bantuan yang kami bawa, tetapi lihatlah nilai silaturahmi dan kebersamaan yang terbangun. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus menjaga hubungan baik, memperkuat persaudaraan, dan saling mendoakan dalam kebaikan,” pesannya.

Kamli berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara BAZNAS, TNI, Polri, dan berbagai elemen masyarakat merupakan kekuatan penting dalam memperluas jangkauan kepedulian sosial dan kegiatan kemanusiaan di Lombok Timur.

Sementara itu, Dandim 1615/Lombok Timur dalam kesempatan tersebut memperkenalkan diri secara langsung kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberadaan TNI bukan hanya berkaitan dengan tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari pengabdian kepada rakyat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Ia berharap hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat terus terjaga sehingga semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial semakin tumbuh di tengah kehidupan masyarakat.

Hal senada disampaikan Kapolres Lombok Timur. Selain memperkenalkan diri, Kapolres mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Ia mengingatkan warga agar tetap menjaga persatuan, menghormati perbedaan pilihan, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun informasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Menurutnya, perbedaan pilihan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, kerukunan dan persaudaraan harus tetap dijaga agar seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan dengan aman, damai, dan kondusif.

Kehadiran jajaran Brimob dalam kegiatan tersebut semakin memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi antarlembaga dalam memberikan perhatian kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, BAZNAS Lombok Timur kembali menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun solidaritas sosial dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

BAZNAS Lotim berharap kolaborasi bersama TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus berlanjut. Dengan sinergi yang kuat, kepedulian sosial diharapkan semakin meluas sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang lebih peduli, rukun, dan sejahtera.

Kamis, 29 Oktober 2026

     

Pilkades 2027: Ramai Calon, Sempit Fiskal, dan Masa Depan Desa


Oleh: Dr. Muhamad Ali, M.Si 
(Akademisi/Wakil Rektor III Univeritas Hamzanwadi)

Ketika kontestasi politik semakin ramai, tantangan sesungguhnya bukan lagi sekadar memenangkan Pilkades, melainkan membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masa depan.

Tadi malam, Rabu (28/10/2026), sambil ngopi di salah satu kafe di Kota Mataram, saya berkesempatan berbincang dengan Kanit Politik Intelkam Polres Lombok Timur. Obrolan santai tersebut justru membawa kami pada persoalan yang menarik tentang dinamika demokrasi di tingkat desa. Bayangkan, sebanyak 157 desa di Lombok Timur sedang bersiap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada 27 Januari 2027. Namun, di tengah meningkatnya aktivitas politik menjelang pemilihan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sejauh ini relatif kondusif.

Situasi tersebut memberikan harapan bahwa kesadaran berdemokrasi masyarakat semakin tumbuh. Kompetisi politik mulai menjadi bagian yang semakin biasa dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Tentu, kondusifnya situasi saat ini belum berarti potensi konflik telah hilang. Namun, setidaknya ada modal sosial yang penting untuk menjaga agar perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi perpecahan masyarakat.

Hal lain yang menarik adalah tingginya animo masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Setelah tahapan pendaftaran ditutup, banyak desa memiliki lebih dari tiga bakal calon, bahkan sejumlah desa mencatat lebih dari lima pendaftar. Karena ketentuan jumlah calon maksimal lima orang, desa-desa tersebut harus melalui mekanisme seleksi tambahan.

Fenomena ini memperlihatkan besarnya daya tarik jabatan kepala desa. Banyak warga dengan berbagai latar belakang dan pengalaman ingin mengambil bagian dalam kepemimpinan lokal. Namun, di balik antusiasme tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang menarik: mengapa jabatan kepala desa semakin diminati justru ketika ruang fiskal pemerintahan desa sedang mengalami penyempitan?

Ketika Jabatan Semakin Bergengsi, Anggaran Justru Menyusut

Daya tarik jabatan kepala desa mengalami perubahan yang cukup mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan pengakuan dan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

Terlebih sejak Dana Desa mulai disalurkan pada 2015, posisi kepala desa semakin strategis. Pemerintah desa tidak lagi sekadar menjalankan urusan administratif, tetapi juga memiliki kewenangan merencanakan pembangunan, menetapkan prioritas anggaran, serta mengelola sumber daya pembangunan melalui APBDes.

Perubahan tersebut turut mengangkat gengsi sosial dan politik jabatan kepala desa. Kepala desa tidak hanya dipandang sebagai pemimpin komunitas, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kewenangan dan akses terhadap sumber daya pembangunan. Tidak mengherankan jika jabatan ini kemudian semakin menarik bagi berbagai kalangan masyarakat, meskipun hubungan langsung antara peningkatan kewenangan dan jumlah peminat tentu memerlukan pembuktian lebih lanjut. Namun, dalam dua tahun terakhir, arah kebijakan fiskal mulai berubah.

Pada 2025, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi dan penyesuaian penyaluran Dana Desa, meskipun pagu awal secara nasional masih ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Memasuki 2026, pagu Dana Desa turun menjadi Rp60,57 triliun. Menariknya, dari alokasi tersebut, sebesar Rp34,57 triliun diarahkan untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026.

Artinya, persoalan yang dihadapi desa bukan semata berkurangnya besaran anggaran, melainkan juga menyempitnya ruang diskresi pemerintah desa dalam menentukan prioritas belanja pembangunan sesuai kebutuhan lokal.

Di sinilah paradoks itu muncul. Ketika kewenangan fiskal yang dapat digunakan secara leluasa semakin terbatas, minat masyarakat untuk menjadi kepala desa justru tetap tinggi.

Tentu saja, tingginya animo pencalonan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai orientasi terhadap kekuasaan dan sumber daya anggaran. Bisa jadi, hal tersebut juga mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.

Namun, satu hal menjadi semakin jelas: kepala desa ke depan tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengelola dan membelanjakan anggaran. Ia harus mampu menggerakkan sumber daya ekonomi, membangun kemitraan, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan kata lain, keterbatasan fiskal menuntut perubahan orientasi kepemimpinan, dari sekadar pengelola anggaran menjadi penggerak pembangunan ekonomi desa.

Kopdes, MBG, dan Pertanyaan tentang Kemandirian Desa

Tantangan berikutnya datang dari kehadiran berbagai kebijakan nasional yang menjadikan desa sebagai ruang implementasi, terutama Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kedua program tersebut membawa agenda besar. Kopdes diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, sementara MBG memiliki tujuan meningkatkan pemenuhan gizi sekaligus membuka peluang terbentuknya rantai pasok pangan lokal.

Namun, implementasi kedua program tersebut juga memunculkan perdebatan publik yang cukup serius. Dalam gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil di Jakarta pada 12 Juni 2026 serta Yogyakarta pada 13 dan 15 Juni 2026, penghentian program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih bahkan menjadi bagian dari tuntutan massa.

Dalam aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut di Jakarta, misalnya, salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penghentian MBG dan pembangunan Kopdes. Tuntutan serupa juga disuarakan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam demonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Sementara itu, Aliansi Rakyat Memanggil dalam aksi di Gejayan menyoroti persoalan pengawasan MBG dan kekhawatiran terhadap arah pengembangan koperasi desa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dua program besar tersebut tidak hanya menghadapi tantangan teknis implementasi, tetapi juga pertanyaan mengenai prioritas fiskal, tata kelola, transparansi, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Tentu, kritik tersebut tidak otomatis mewakili seluruh pandangan publik, tetapi menjadi masukan yang penting untuk diperhatikan.

Bagi pemerintahan desa, persoalannya bukan semata-mata apakah sebuah desa memiliki koperasi atau terhubung dengan dapur MBG. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kehadiran program-program tersebut benar-benar mampu memperkuat struktur ekonomi lokal.

Bagaimana posisi BUMDes ketika Kopdes hadir? Apakah keduanya akan saling melengkapi atau justru menimbulkan tumpang tindih kelembagaan? Sejauh mana petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dapat menjadi pemasok kebutuhan MBG?

Jika tidak disertai perencanaan ekonomi yang matang, berbagai program berisiko berjalan sebagai proyek administratif yang terpisah dari kebutuhan dan potensi masyarakat.

Sebaliknya, apabila dikelola dengan tata kelola yang jelas, keterhubungan pasar, dan pembagian peran kelembagaan yang tepat, desa memiliki kesempatan untuk membangun rantai nilai ekonomi yang lebih kuat.

Karena itu, salah satu tantangan penting kepala desa mendatang adalah kemampuan mengintegrasikan program nasional dengan strategi pembangunan ekonomi lokal tanpa kehilangan ruang partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Generasi Muda dan Perubahan Wajah Demokrasi Desa

Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni perubahan komposisi generasi pemilih. Data KPU menunjukkan bahwa generasi milenial dan Generasi Z mencakup lebih dari separuh pemilih nasional pada Pemilu 2024. Walaupun komposisi setiap desa tentu harus dibuktikan melalui data pemilih setempat, perubahan demografis ini menjadi pengingat bahwa demokrasi Indonesia sedang memasuki babak antargenerasi yang berbeda.

Hal menarik muncul dari penelitian Burhanuddin Muhtadi bersama Eve Warburton dan Liam Gammon berjudul Complacent Democrats: The Political Preferences of Gen Z Indonesians yang diterbitkan dalam Journal of East Asian Studies pada 2025.

Penelitian tersebut menemukan bahwa Generasi Z di Indonesia cenderung memiliki tingkat kepuasan terhadap demokrasi yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, meskipun kualitas demokrasi Indonesia dalam periode yang diteliti mengalami kemunduran. Temuan ini menantang asumsi bahwa generasi yang lebih muda dengan sendirinya akan lebih kritis terhadap keadaan politik.

Tentu, temuan pada tingkat nasional tidak dapat langsung digeneralisasi menjadi perilaku pemilih dalam Pilkades. Namun, ada pelajaran penting: perubahan demografi pemilih tidak otomatis menghasilkan perubahan kualitas demokrasi. Banyaknya pemilih muda belum tentu berbanding lurus dengan menguatnya politik gagasan.

Di desa, generasi muda menghadapi persoalan yang sangat konkret: keterbatasan lapangan kerja, migrasi tenaga kerja, akses keterampilan, peluang usaha, serta kebutuhan mengembangkan ekonomi digital. Pertanyaannya, apakah kontestasi Pilkades telah menyediakan ruang yang cukup untuk mendiskusikan persoalan-persoalan tersebut? Atau justru masih didominasi oleh kalkulasi hubungan kekerabatan, ketokohan, dan kekuatan jaringan sosial? Demokrasi desa akan mendapatkan manfaat lebih besar apabila perubahan generasi pemilih juga diikuti meningkatnya kualitas dialog tentang kebijakan pembangunan.

Belajar dari Tiongkok: Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Sudah saatnya kita melihat desa dengan perspektif yang lebih luas. Desa bukan sekadar unit pemerintahan terkecil, apalagi hanya menjadi lokasi distribusi bantuan dan pelaksanaan proyek pemerintah. Desa memiliki potensi menjadi ruang inovasi, pusat produksi, dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pengalaman Tiongkok memberikan pelajaran menarik. Melalui pendekatan rural revitalization, penguatan industri lokal, pembangunan infrastruktur, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi digital, sejumlah wilayah perdesaan berhasil mengembangkan aktivitas ekonomi yang terhubung dengan pasar lebih luas.

Salah satu contoh adalah berkembangnya Taobao Villages, yakni desa-desa yang membangun ekosistem perdagangan digital berbasis produk dan pelaku usaha lokal. Pengalaman tersebut memperlihatkan bagaimana kewirausahaan masyarakat, konektivitas pasar, penguatan keterampilan, dan dukungan kelembagaan dapat menciptakan peluang ekonomi baru di perdesaan.

Tentu, pengalaman Tiongkok tidak dapat disalin begitu saja. Struktur pemerintahan, kondisi sosial, pasar, dan kapasitas kelembagaan Indonesia berbeda. Namun, pelajaran utamanya tetap relevan: kemajuan desa membutuhkan ekosistem, bukan sekadar alokasi anggaran.

Dalam konteks Lombok Timur, potensi tersebut sangat terbuka. Pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, kerajinan, hingga industri kreatif dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang saling terhubung. Di sinilah gagasan menjadikan desa sebagai living laboratory atau laboratorium hidup pembangunan menjadi relevan.

Desa dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan lembaga pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan, menguji inovasi, mengembangkan model bisnis, serta mengukur dampak program secara berkelanjutan.

Perguruan tinggi, misalnya, tidak seharusnya hanya hadir melalui kegiatan KKN yang berakhir setelah mahasiswa menyelesaikan masa pengabdian. Desa justru dapat menjadi mitra riset dan pengembangan jangka panjang dengan peta masalah, program pendampingan, serta indikator perubahan yang jelas.

Demikian pula BUMDes, Kopdes, kelompok tani, dan UMKM dapat didorong menjadi bagian dari satu ekosistem produktif, bukan institusi yang berjalan sendiri-sendiri. Pendekatan semacam ini membutuhkan kepemimpinan desa yang memiliki visi, kemampuan kolaborasi, dan keberanian melakukan inovasi kelembagaan.

Dari Kontestasi Kekuasaan menuju Kompetisi Gagasan

Pilkades serentak di 157 desa Lombok Timur seharusnya tidak hanya menjadi peristiwa elektoral yang selesai ketika suara dihitung dan kepala desa terpilih ditetapkan. Momentum ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendiskusikan arah pembangunan desa selama delapan tahun masa jabatan kepala desa.

Setiap desa tentu memiliki karakter dan masalah yang berbeda. Karena itu, rencana pembangunan tidak cukup hanya mengulang janji umum tentang kesejahteraan, infrastruktur, atau pemberdayaan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca persoalan secara berbasis data, mengenali potensi ekonomi, menetapkan prioritas, serta menghubungkan berbagai sumber daya untuk menghasilkan perubahan yang terukur.

Kondusifnya situasi keamanan merupakan modal penting bagi demokrasi. Tingginya animo pencalonan memperlihatkan tersedianya minat untuk berkompetisi dalam kepemimpinan desa. Namun, kualitas demokrasi tidak berhenti pada dua indikator tersebut. Tantangan berikutnya adalah bagaimana proses politik tersebut membuka ruang bagi kompetisi gagasan, pengujian kapasitas kepemimpinan, dan pengawasan publik yang berkelanjutan.

Apalagi, dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, keberhasilan pemerintah desa pada masa mendatang tidak cukup dinilai dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari kemampuan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.

Pada akhirnya, Pilkades bukan sekadar menghasilkan 157 kepala desa terpilih, melainkan juga membuka kesempatan bagi lahirnya arah baru pembangunan desa di Lombok Timur. Sebab masa depan desa tidak ditentukan oleh seberapa ramai orang berebut menjadi kepala desa, tetapi oleh sejauh mana kepemimpinan yang lahir dari proses demokrasi mampu mengubah potensi lokal menjadi kesejahteraan masyarakat. Dan mungkin, dari desa-desa itulah masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mulai dibangun.

Rabu, 28 Oktober 2026

     

Fauzan Khalid: Partisipasi Masyarakat Penting untuk Awasi Pemilu

Okenews.net – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menyatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak hanya berperan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu, tetapi juga melakukan pencegahan pelanggaran pemulu melalui sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat.

Hal itu disampaikan Fauzan pada acara sosialisasi penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu di Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Selasa (27/10/2026).

Menurut Fauzan, Bawaslu juga berperan mengimbau dan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi pelanggaran pemilu. Upaya pencegahan dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran pemilu ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada pengawas pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok, mengatakan, politik memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan politik, sehingga masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai proses politik dan penyelenggaraan pemilu. 

Dalam konteks tersebut, kata Fauzan, pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Tujuannya, mencegah terjadinya pelanggaran, dan meningkatkan kualitas demokrasi, serta mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) menyatakan, keterlibatan masyarakat mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu hingga penetapan hasil pemilu sangatlah penting. 

“Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi juga melalui keberanian melaporkan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, menolak politik uang, hingga menyebarkan informasi yang benar mengenai pemilu” ujarnya. 

Dengan demikian, lanjut Fauzan, yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU NTB (2008-2013), pengawasan partisipatif menjadi salah satu upaya strategis memperkuat demokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan pemilu berintegritas. Hal ini tentunya dapat terealisasi dengan baik atas dukungan seluruh elemen masyarakat.

Menurut Fauzan, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh para penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan. “Pemilu yang berkualitas membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya,” jelas Fauzan. 

Selasa, 27 Oktober 2026

     

Kantah Lombok Utara Perkuat Pendampingan Usaha, Dorong Ekonomi Masyarakat

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara terus mendorong pemanfaatan aset masyarakat agar memiliki nilai ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Salah satu langkah yang dilakukan melalui fasilitasi pendampingan usaha dalam program Access Reform.


Upaya tersebut dibahas dalam rapat fasilitasi pendampingan usaha yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak untuk menyelaraskan langkah dalam membuka peluang usaha yang produktif dan berkelanjutan.


Rapat tersebut dihadiri Kepala Seksi dan seluruh staf Seksi Penataan dan Pemberdayaan, pejabat fungsional Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, konsultan perorangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara, PT BPR NTB Perseroda, serta PT Bank NTB Syariah.


Melalui program Access Reform, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh manfaat dari kepemilikan aset tanah, tetapi juga mampu mengoptimalkannya sebagai modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.


Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Amrulloh Armin, S.H., menegaskan bahwa pendampingan usaha menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat memanfaatkan aset secara lebih produktif.


“Kami ingin aset yang dimiliki masyarakat tidak hanya menjadi bukti kepemilikan, tetapi juga mampu menjadi sumber penghidupan. Melalui pendampingan usaha dan kolaborasi lintas sektor, kami berharap masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.


Menurutnya, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak pendamping diperlukan agar masyarakat mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.


Dengan kolaborasi tersebut, fasilitasi pendampingan usaha diharapkan mampu membuka akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara.

Senin, 26 Oktober 2026

     

Anggota DPR RI Fraksi NasDem H. Fauzan Khalid: Partisipasi Masyarakat Tentukan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Okenews.net- Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menyatakan, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pemilu sangat penting dan menentukan kualitas penyelenggaran pemilu tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Fauzan Khalid dalam sosialisasi penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu di Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Minggu (25/10/2026).

Karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, kata Fauzan, maka partisipasi masyarakat penting diperkuat melalui pendidikan politik, sosialisasi maupun pengawasan partisipatif. “Tidak hanya Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkuat, tapi partisipasi masyarakat lebih penting lagi untuk diperkuat.” jelas Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok ini.

Menurut Fauzan, partisipasi masyarakat tidak sebatas ikut melapor pelanggaraan pemilu. Namun, berkomitmen tidak terlibat dalam pelanggaran pemilu, khususnya politik uang (money politics) merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif  dan mendukung penyelenggaraan pemilu berintegritas.

“Partisipasi masyarakat juga tidak hanya dengan datang mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi melalui pengawasan yang dapat menentukan integritas serta kualitas hasil pemilu,” ujar Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini.

Fauzan menambahkan, penguatan partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan memberikan pemahaman sejak dini kepada masyarakat, termasuk kepada pemilih pemula mengenai pentingnya hak suara dan dampaknya terhadap arah kebijakan negara. Selain itu, menyebarluaskan informasi pemilu secara merata baik lewat tatap muka langsung maupun pemanfaatan media sosial. 

“Penguatan ini harus menyasar semua elemen, termasuk kaum marjinal, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” ucapnya.

Berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pemilu, menurut Fauzan, kualitas penyelenggaraan pemilu pasca reformasi dari periode ke periode berikutnya cenderung mengalami penurunan. Fauzan menilai, pasca reformasi, pelaksanaan pemilu pada tahun 1999 merupakan pemilu yang paling berkualitas dan paling demokratis.

Rendahnya kualitas pemilu, lanjut Fauzan, tidak saja disebabkan oleh penyelenggara pemilu, namun disebabkan oleh semua pihak, termasuk masyarakat. ”Rendahnya kualitas pemilu tidak bisa dibebankan hanya kepada lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saja, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif.” cetus Ketua KPU NTB (2008-2013) ini. 

Sabtu, 24 Oktober 2026

     

Fauzan Khalid: Jadilah Manusia Yang Pandai Bersyukur, Bermanfaat dan Selalu Berbuat Kebaikan

Okenews.net– “Marilah kita menjadi manusia yang pandai bersyukur, menjadi pribadi yang selalu berbuat baik dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Hal ini adalah salah satu tujuan hidup yang paling mulia, bagi kita semua.”

Pernyataan ini disampaikan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, saat menjadi khatib salat Jumat di Masjid Nurul Jihad, Desa Sesaot, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (23/10/2026).

Dalam khotbahnya, Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok, mengatakan, hakikat bersyukur tidak sekadar mengucapkan "Alhamdulillah" dengan lisan, melainkan wujud kesadaran total atas nikmat Allah SWT. Bersyukur adalah pengakuan, dan sikap menghargai atas segala nikmat, karunia, atau kebaikan yang telah diperoleh, baik dari Tuhan Yang Maha Esa maupun melalui perantara sesama manusia.

Bersyukur juga berarti meyakini dan mencintai Allah sebagai sumber segala nikmat. “Rasa syukur ini akan membuka pintu-pintu nikmat yang lebih besar,” jelas Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini.

Fauzan menambahkan, di dalam ajaran Islam, peningkatan ketakwaan tidak hanya sebatas hubungan manusia dengan Penciptanya melalui rasa syukur, tetapi juga hubungan baik antar sesama manusia melalui amal saleh. Karena itu, Fauzan mengajak jemaah peduli terhadap lingkungan, membantu yang lemah, serta meringankan beban orang yang sedang kesulitan.

Jemaah juga diajak untuk selalu menjaga akhlak yang mulia. Fauzan menekankan pentingnya untuk selalu bertutur kata yang sopan, jujur dalam berniaga, serta menjauhi sifat iri, dengki, dan adu domba.

“Tebar kebaikan. Mari kita menjadi agen penyejuk di masyarakat, bukan pembawa perpecahan,” tandasnya.

Menurut Fauzan, berbuat baik kepada sesama adalah cerminan dari iman yang hidup. Kebaikan tidak harus berupa hal yang besar. Mulailah dari senyuman, menyingkirkan duri di jalan, meringankan beban saudara, hingga menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. 

Berbuat baik kepada orang lain, kata Fauzan, akan mendatangkan ketenangan batin dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan materi. Di akhir khotbah, Fauzan mengajak masyarakat untuk selalu bermanfaat bagi sesama.

“Semangat untuk selalu bermanfaat bagi sesama sejalan dengan prinsip mulia dalam Islam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." ucapnya.

Fauzan menyatakan, cara sederhana memberi manfaat, bisa dilakukan dengan membantu tetangga, meringankan beban rekan kerja, atau terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan terdekat. Selain itu, dapat dilakukan dengan berbagi ilmu dan pengalaman. 

Jumat, 23 Oktober 2026

     

Kapolres Lotim Ajak Warga Waspada Hoaks Lewat Jumat Keliling

Okenews.net – Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha, S.I.K., M.H., mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh berita bohong atau hoaks. Imbauan tersebut disampaikan saat kegiatan Jumat Keliling di Masjid Nurul Sa’adah, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 12.00 Wita itu merupakan bagian dari Program Quick Wins Polisi Jumat Keliling, sekaligus mendukung program prioritas Kapolri, yakni Polisi Bersama Masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama sejumlah pejabat utama (PJU) Polres Lombok Timur melaksanakan salat Jumat berjemaah bersama warga. Usai ibadah, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolres menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk mengantisipasi penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya.

Menurutnya, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok dapat menjadi sarana komunikasi yang bermanfaat. Namun, masyarakat perlu berhati-hati agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Warga pun diimbau menerapkan prinsip saring sebelum sharing, yakni memeriksa sumber dan memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Penyebaran hoaks yang tidak terkendali berpotensi memicu kesalahpahaman, keresahan, hingga mengganggu stabilitas kamtibmas.

Selain persoalan hoaks, Kapolres mengajak masyarakat untuk berperan aktif mencegah tindak kriminalitas di lingkungan masing-masing. Ia meminta warga segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya pelanggaran hukum atau potensi gangguan keamanan.

Laporan dapat disampaikan melalui Bhabinkamtibmas di desa setempat, kantor polisi terdekat, atau layanan Call Center Polri 110.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Lalu Rusmaladi, menjelaskan bahwa kegiatan Jumat Keliling menjadi salah satu upaya kepolisian untuk mempererat silaturahmi, membangun komunikasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Melalui tatap muka secara langsung, masyarakat dapat menerima pesan-pesan kamtibmas sekaligus menyampaikan informasi mengenai kondisi keamanan di lingkungannya,” jelas Rusmaladi.

Ia menambahkan, komunikasi yang terjalin antara polisi dan masyarakat juga penting untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diantisipasi sedini mungkin.

Rusmaladi turut mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap tindakan kriminal maupun potensi gangguan kamtibmas kepada pihak kepolisian.

“Jika mengetahui atau menemukan tindak kriminal maupun potensi gangguan keamanan, segera laporkan melalui Bhabinkamtibmas, kantor polisi terdekat, atau Call Center Polri 110 agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasiwas Polres Lombok Timur, perwakilan Satreskrim, Kasat Binmas, Kasat Samapta, perwakilan Satintelkam, Kasi Propam, serta jemaah Masjid Nurul Sa’adah Desa Seruni Mumbul.

Melalui program Polisi Jumat Keliling, Polres Lombok Timur berharap kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial semakin meningkat, sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan warga demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

     

Proctorship Cathlab Berhasil, RSUD Soedjono Selong Perkuat Layanan Intervensi Jantung

Okenews.net— RSUD dr. R. Soedjono Selong berhasil melaksanakan tindakan Catheterization Laboratory (Cathlab) terhadap pasien dalam rangkaian kegiatan proctorship, Jumat (23/10/2026). Keberhasilan ini menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan intervensi jantung di Kabupaten Lombok Timur.

Pelaksanaan tindakan tersebut menandai kemajuan kesiapan teknis rumah sakit dalam menyediakan layanan diagnostik dan intervensi jantung. Pengembangan layanan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah, terutama bagi pasien yang membutuhkan tindakan intervensi sesuai indikasi medis.

Kegiatan tersebut disaksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Lombok Timur, perwakilan rumah sakit pengampu dari RSUP, serta sejumlah direktur rumah sakit di Lombok Timur.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan dukungan lintas institusi terhadap pengembangan layanan kesehatan rujukan. Pelayanan intervensi jantung memerlukan kesiapan fasilitas, tenaga profesional, prosedur klinis, serta koordinasi antarlayanan untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien.

Proctorship Perkuat Kesiapan Layanan

Proctorship merupakan proses pendampingan oleh tenaga ahli untuk memastikan kesiapan pelaksanaan tindakan medis sesuai standar yang berlaku. Dalam pengembangan layanan Cathlab, proses ini menjadi bagian penting untuk menilai kesiapan teknis dan pelaksanaan prosedur intervensi jantung.

Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, dr. H. Lalu Ofan Hendardi, M.Kes., menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas rumah sakit, khususnya dalam pelayanan kardiovaskular.

Pengembangan layanan Cathlab mencakup kesiapan fasilitas medis, kompetensi tenaga kesehatan, prosedur pelayanan, koordinasi lintas unit, serta penerapan prinsip keselamatan pasien. Seluruh aspek tersebut diperlukan untuk mendukung pelayanan yang bermutu dan bertanggung jawab.

Dari sisi pembiayaan, rumah sakit telah memperoleh persetujuan BPJS Kesehatan untuk mendukung pengembangan layanan tersebut. Adapun cakupan pembiayaan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk jenis tindakan dan kondisi klinis pasien.

Prioritaskan Rujukan Pasien Serangan Jantung Akut

Cathlab merupakan fasilitas medis untuk melakukan pemeriksaan diagnostik dan tindakan intervensi pada jantung serta pembuluh darah. Salah satu pemanfaatannya adalah penanganan penyakit jantung koroner melalui tindakan sesuai indikasi medis.

RSUD dr. R. Soedjono Selong menyatakan bahwa layanan intervensi jantung dapat dimanfaatkan sebagai tujuan rujukan bagi pasien dengan serangan jantung akut. Rumah sakit juga mengimbau fasilitas kesehatan yang tergabung dalam jejaring rujukannya untuk memanfaatkan layanan tersebut sesuai kebutuhan klinis pasien.

Sementara itu, pembiayaan BPJS Kesehatan untuk tindakan intervensi jantung dalam skema yang disebutkan rumah sakit mencakup pasien dengan serangan jantung akut. Adapun tindakan elektif atau tindakan yang direncanakan pada pasien nonakut disebut belum termasuk dalam cakupan pembiayaan tersebut.


Pengembangan layanan Cathlab di RSUD dr. R. Soedjono Selong diharapkan dapat memperluas akses masyarakat Lombok Timur terhadap pelayanan jantung intervensi dan mengurangi kebutuhan rujukan ke luar daerah, sepanjang kebutuhan klinis pasien dan kapasitas layanan memungkinkan.

Keberhasilan pelaksanaan proctorship dan dukungan pembiayaan BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dalam penguatan pelayanan kardiovaskular di Lombok Timur. Koordinasi antara pemerintah daerah, rumah sakit pengampu, BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan jejaring diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat.


     

BAZNAS, TNI, Polri, dan PDAM Salurkan Air Bersih untuk 250 KK di Mekarsari

Okenews.net – Kepedulian terhadap warga terdampak kekeringan ditunjukkan melalui kolaborasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur bersama Kodim 1615/Lombok Timur, Polres Lombok Timur, dan PDAM Lombok Timur. Keempat instansi tersebut menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat Desa Mekarsari, Kecamatan Suela, Kamis (22/10/2026).

Bantuan tersebut menyasar 250 kepala keluarga (KK) yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau. Pendistribusian dimulai sekitar pukul 14.00 WITA hingga malam hari untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kegiatan ini dihadiri Dandim 1615/Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansah beserta jajaran, Wakapolres Lombok Timur Kompol Kadek Metria bersama Kapolsek Suela dan jajaran, serta Ketua BAZNAS Lombok Timur Drs. H. Muhammad Kamli yang didampingi sejumlah pengurus BAZNAS.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengatakan bantuan air bersih tersebut merupakan bagian dari komitmen BAZNAS dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama ketika menghadapi situasi sulit akibat kekeringan.

Menurutnya, pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, seperti sembako, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Air merupakan sumber kehidupan. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, kita harus hadir dan berupaya memberikan solusi. Karena itu, BAZNAS Lombok Timur bersinergi dengan TNI, Polri, dan PDAM agar bantuan ini dapat dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan,” ungkap Kamli.

Sementara itu, Dandim 1615/Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansah menegaskan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat merupakan bagian dari komitmen untuk membantu warga yang menghadapi kesulitan.

Ia menilai, kekeringan bukan sekadar persoalan keterbatasan air, melainkan juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Karena itu, kerja sama lintas instansi diperlukan agar penanganan persoalan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama.

Kodim 1615/Lombok Timur, lanjutnya, siap terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan di wilayah Lombok Timur.

Hal senada disampaikan Wakapolres Lombok Timur Kompol Kadek Metria. Ia menyebutkan, pengabdian Polri kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga lewat kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Polres Lombok Timur bersama Polsek Suela turut mendukung kelancaran penyaluran bantuan agar air bersih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran air bersih kepada 250 KK di Desa Mekarsari ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong dalam menghadapi dampak kekeringan. Kolaborasi BAZNAS, TNI, Polri, dan PDAM diharapkan dapat terus diperkuat untuk merespons kebutuhan masyarakat di wilayah lain yang mengalami kondisi serupa.

Melalui kegiatan tersebut, BAZNAS Lombok Timur juga menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi