www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Sabtu, 07 Maret 2026

     

Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 6 SK Perhutanan Sosial di Lombok Timur, Buka Akses Kelola 560 Hektar Hutan

Foto Istimewa: Sekertaris Daerah Lotim Bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Okenews.net- Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (7/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial kepada masyarakat dengan total luas lahan mencapai 560,57 hektare.

Penyerahan SK berlangsung di kawasan Hutan Lindung lokasi Wisata Edukasi Terpadu dan Camping Area Otak Aik–Loang Gali, Dusun Montor Sugia Lauk, Desa Toya, Kecamatan Aikmel.

Dari enam SK yang diserahkan, lima di antaranya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, sementara satu SK diberikan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan di sekitar kawasan hutan.

Dalam arahannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kemudahan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan merupakan amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia meminta masyarakat memanfaatkan lahan tersebut secara maksimal agar lebih produktif.

“Ini adalah amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Jika dulu bapak dan ibu masuk kawasan hutan harus berhadapan dengan polisi hutan, sekarang negara memberikan akses legal untuk mengelolanya,” ujarnya.

Berdasarkan data hingga tahun 2025, program Perhutanan Sosial telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Secara nasional, akses perhutanan sosial telah mencapai sekitar tiga juta hektare yang melibatkan 1,34 juta kepala keluarga.

Sementara di NTB, pemerintah masih mengidentifikasi potensi sekitar 90 ribu hektare lahan yang dapat didistribusikan kepada masyarakat. Presiden pun telah memerintahkan agar potensi tersebut segera diproses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Selain penyerahan SK, pemerintah juga terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wilayah terintegrasi yang difokuskan di tiga daerah, yakni Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Skema ini diharapkan mampu mengintegrasikan kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari produksi hingga penanganan pascapanen.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik program perhutanan sosial tersebut. Menurutnya, sekitar 13,6 persen penduduk miskin di Lombok Timur sebagian besar tinggal di kawasan pinggiran hutan.

“Dengan kebijakan ini, daerah memiliki peluang besar untuk terus menekan angka kemiskinan. Alhamdulillah, Bapak Menteri sangat berpihak kepada masyarakat sekitar hutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika sebelumnya masyarakat harus melalui proses panjang hingga ke Jakarta untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan, kini proses tersebut jauh lebih mudah dan berpihak pada masyarakat kecil.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan aset alam. Salah satu langkah yang sedang ditempuh adalah pengajuan izin pengelolaan kawasan Hutan Joben kepada pemerintah pusat.

Sekda optimistis, dengan tata kelola yang baik, potensi Hutan Joben dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang signifikan sekaligus mendorong pembangunan daerah di Lombok Timur.

Jumat, 06 Maret 2026

     

Brimob Lombok Timur Berbagi Takjil, Pererat Kedekatan dengan Masyarakat

Sumber Foto: Humas Dangki Brimob Kompi 3 Yon B

Okenews.net- Personel Brigade Mobile (Brimob) Kompi 3 Yon B Lombok Timur menunjukkan sisi humanisnya dengan membagikan takjil kepada para pengguna jalan yang melintas di Jalan Pejanggik, tepatnya di depan BTN Pesona Madani, Jumat (6/3/2026).


Kegiatan yang digelar pada bulan suci Ramadan 1447 H ini menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam sepekan. Aksi berbagi tersebut ditujukan bagi pengendara dan masyarakat yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.


Sejak pukul 16.30 WITA, puluhan personel Brimob bersama ibu-ibu Bhayangkari terlihat bersiaga di tepi jalan. Namun, bukan untuk pengamanan, melainkan membagikan paket takjil kepada pengendara sepeda motor, mobil, hingga pejalan kaki yang melintas.


Dengan ramah, para anggota Brimob menyapa masyarakat sembari menyerahkan paket berbuka puasa.


“Silakan Pak, ini untuk berbuka puasa. Hati-hati di jalan,” ujar salah seorang anggota kepada pengendara yang melintas.


Komandan Kompi (Danki) Brimob Kompi 3 Yon B Lombok Timur, AKP I Wayan Putu Susena, S.H., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.


“Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk mempererat silaturahmi. Kami ingin hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dan berbagi,” ujarnya.


Menurutnya, pembagian takjil ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang belum sempat sampai di rumah saat waktu berbuka tiba.


AKP Wayan Putu Susena juga menambahkan bahwa keterlibatan Bhayangkari memberikan nuansa kekeluargaan dalam kegiatan tersebut.


“Kehadiran ibu-ibu Bhayangkari menambah suasana kebersamaan dan kehangatan, sehingga masyarakat merasa lebih dekat dengan kami,” katanya.


Kegiatan ini pun mendapat sambutan positif dari para pengguna jalan. Salah seorang pengendara motor mengaku terbantu dengan adanya pembagian takjil tersebut, terutama bagi mereka yang masih berada di perjalanan menjelang azan magrib.


“Awalnya saya kira ada kegiatan pengamanan, ternyata Brimob bagi-bagi takjil. Alhamdulillah, sangat membantu bagi kami yang belum sempat sampai rumah untuk berbuka,” ujarnya.


Melalui kegiatan bertajuk “Brimob Berbagi”, Kompi 3 Yon B Lombok Timur berharap dapat menumbuhkan rasa kebersamaan serta memperkuat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat selama bulan Ramadan.

     

ATR/BPN Beri Penghargaan WBBM dan WTAB kepada 32 Satker

Sumber: Humas Atr/BPN Lombok Utara

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja (Satker) yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penghargaan tersebut berupa predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) Tahun 2026 yang diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Satker yang berhasil meraih predikat tersebut. Menurutnya, capaian itu menjadi bukti komitmen nyata dalam memperbaiki sistem pelayanan di lingkungan ATR/BPN.

“Satker yang meraih predikat WBBM dan WTAB hari ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam melakukan perbaikan layanan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir dari proses reformasi birokrasi. Setiap Satker, kata dia, tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga konsistensi kinerja, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau mendapatkan penghargaan tentu kita senang. Namun setelah itu, Bapak/Ibu tetap harus melanjutkan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Inspektorat Jenderal ATR/BPN, Sutaryono, melaporkan bahwa penghargaan WBBM diberikan kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Sementara itu, predikat WTAB diberikan kepada 31 Satker yang terdiri dari Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Bali serta 29 Kantor Pertanahan di berbagai daerah.

Predikat WBBM merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada unit kerja pemerintah yang dinilai berhasil menerapkan reformasi birokrasi, mencegah praktik korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang prima.

Adapun WTAB merupakan penghargaan internal yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Satker yang berhasil menerapkan tata kelola administrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Predikat ini juga menjadi langkah awal bagi Satker untuk menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) hingga WBBM.

Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian PAN-RB, Kamaruddin, turut mengapresiasi capaian yang diraih jajaran ATR/BPN. Ia berharap Satker penerima penghargaan mampu mempertahankan integritas serta menjadi contoh bagi unit kerja lainnya.

“Kami berharap Satker penerima predikat ini dapat terus menjaga konsistensi kinerja, memperkuat orientasi pada hasil dan dampak, serta menjadi role model dan agen perubahan bagi instansi lainnya,” ujarnya.

Kegiatan pemberian penghargaan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

     

DPMPTSP Lombok Utara Gelar Bimtek OSS RBA untuk Operator Desa dan OPD

Humas DPMPTSP Lombok Utara

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 serta sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS RBA) Tahun 2026.


Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh operator desa serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas aparatur pemerintah daerah dan operator desa dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS RBA yang terintegrasi secara nasional.


Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan langsung dari narasumber Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Materi yang disampaikan meliputi implementasi kebijakan terbaru, mekanisme pelayanan perizinan berusaha, hingga tata cara penggunaan sistem OSS bagi pemerintah daerah dan operator desa.


Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Lombok Utara menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah desa.


“Kegiatan ini bertujuan agar seluruh operator dan perangkat daerah memahami secara teknis proses perizinan berusaha berbasis risiko sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.


Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan sistem OSS RBA secara optimal dalam pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi di Kabupaten Lombok Utara.


Dengan meningkatnya kapasitas operator desa dan perangkat daerah, pelayanan perizinan usaha di Lombok Utara diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

     

Harga Cabai Melonjak, Pemda Lombok Timur Datangkan Pasokan dari Enrekang

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik

Okenews.net-Meroketnya harga cabai di pasaran dalam beberapa waktu terakhir mendorong pemerintah melakukan langkah intervensi. Kenaikan harga tersebut dipicu curah hujan yang tinggi yang memengaruhi produksi, sementara kebutuhan masyarakat meningkat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri.

Sebagai upaya menstabilkan pasokan dan harga, cabai rawit merah didatangkan dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Pasokan cabai tersebut tiba di Lombok pada Jumat (6/3/2026).

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, usai serah terima cabai di Terminal Kargo Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), menjelaskan bahwa pengadaan cabai ini merupakan kerja sama bisnis atau business to business (B to B) antara champion cabai di Enrekang dan Lombok Timur.

“Kerja sama ini antara champion cabai yang ada di Enrekang dan yang ada di Lombok Timur. Pemerintah membantu mendekatkan pasokan agar harga bisa lebih murah dari harga yang sekarang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, cabai yang didatangkan tersebut akan langsung didistribusikan kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan stok bagi rumah tangga sekaligus menstabilkan harga di pasaran.

Pemerintah daerah juga akan menggelar operasi pasar untuk memastikan harga tetap terkendali.

“Besok kita akan melakukan operasi pasar, khususnya cabai, di Pasar Pancor, Taman Rinjani, dan beberapa titik lainnya,” jelasnya.

Dalam operasi pasar tersebut, cabai rawit merah akan dijual dengan harga Rp75 ribu per kilogram, jauh lebih rendah dibanding harga pasar yang saat ini berada di kisaran Rp120 ribu hingga Rp160 ribu per kilogram.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rinna Syawal, mengatakan lonjakan harga cabai tidak hanya terjadi di Lombok, tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya curah hujan yang berdampak pada produksi.

Menurutnya, Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memfasilitasi distribusi cabai dari luar daerah. Biaya transportasi pengiriman tersebut ditanggung oleh Bapanas agar harga jual cabai tetap terjangkau.

“Kami dari Satgas Saber memfasilitasi distribusi cabai rawit merah dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Biaya transportasi difasilitasi oleh Bapanas sehingga harga yang diterima masyarakat bisa sama dengan harga di daerah asal,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa intervensi ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

“Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menstabilkan harga agar masyarakat tetap bisa membeli dengan harga yang terjangkau,” tambahnya.

Untuk jangka panjang, pemerintah daerah berharap petani dan masyarakat dapat kembali meningkatkan produksi cabai lokal. Hal ini mengingat Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Timur, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil cabai di Indonesia.

     

Dikbud Lotim Usulkan 4.876 Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes

Foto Istimewa: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim

Okenews.net- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur mengusulkan perubahan status sebanyak 4.876 tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan ditembuskan kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, mengatakan pihaknya telah mengirim surat resmi agar seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu dapat dinaikkan statusnya menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes atau tahapan seleksi lainnya.

“Saya sudah bersurat agar seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu dapat dinaikkan statusnya menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes atau tahapan seleksi lainnya,” ujar Nurul Wathoni, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan, usulan tersebut diajukan untuk memberikan kejelasan status bagi 4.876 tenaga PPPK paruh waktu yang saat ini bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Menurutnya, terdapat beberapa alasan utama yang melatarbelakangi usulan tersebut.

Pertama, keberadaan tenaga PPPK paruh waktu sangat dibutuhkan di berbagai satuan pendidikan, baik sebagai guru, tenaga tata usaha, operator sekolah, maupun yang bertugas di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.

“Hal ini terjadi karena masih adanya kekurangan sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan,” jelasnya.

Alasan kedua, para tenaga PPPK paruh waktu tersebut telah memiliki masa pengabdian yang panjang di dunia pendidikan di Lombok Timur. Bahkan, banyak di antaranya telah mengabdi lebih dari 10 tahun dan memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Selain itu, sekitar 90 persen tenaga PPPK paruh waktu di lingkup Dikbud Lombok Timur telah memiliki sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merupakan tenaga pendidik profesional yang dinilai layak untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Nurul Wathoni berharap perubahan status tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus membuka peluang pengembangan karier bagi para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Lombok Timur.

“Saya melihat tenaga PPPK paruh waktu ini membutuhkan peningkatan kesejahteraan dan kepastian karier, sehingga perlu perubahan status menjadi PPPK penuh waktu,” pungkasnya.

     

AMARAH NTB Laporkan Dugaan “Dana Siluman” ke Anggota DPRD, Minta Kepala BPKAD dan Tim Transisi Jadi Tersangka

Sumber Foto: Humas Masyarakat Anti Rasuah

Okenews.net- Aliansi Masyarakat Anti Rasuah (AMARAH) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan dugaan tindak pidana gratifikasi dan suap terkait aliran dana yang disebut sebagai “dana siluman” kepada sejumlah anggota DPRD NTB. Dalam laporan tersebut, AMARAH juga meminta aparat penegak hukum menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Tim Transisi Gubernur sebagai tersangka guna mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut.

Laporan itu disampaikan pada Kamis (5/3/2026) sekitar pukul 12.30 WITA dengan nomor agenda/registrasi 1744 melalui surat bernomor 10025/DPP/KEP/AMN/NTB/III/2026. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya masyarakat sipil dalam mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Provinsi NTB.

Perwakilan AMARAH NTB, M. Syamsul Qomar (MSQ), mengatakan laporan tersebut disusun setelah melalui proses pengumpulan data serta kajian yang mendalam.

“Laporan ini tidak dibuat secara sembarangan. Kami telah melakukan verifikasi terhadap data yang ada dan hasil analisis menunjukkan perkara ini memiliki dasar yang cukup kuat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar MSQ kepada awak media.

Menurutnya, aparat penegak hukum diharapkan segera menetapkan pihak-pihak yang terindikasi terlibat sebagai tersangka apabila alat bukti yang diperoleh telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

AMARAH menilai pengungkapan kasus tersebut tidak hanya berhenti pada pihak penerima dana, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam alur distribusi dana tersebut.

“Kita tidak hanya fokus pada penerima dana, tetapi juga perlu mengungkap siapa saja yang terlibat dalam alur distribusi dan apa tujuan sebenarnya dari aliran dana ini. Karena itu kami meminta Kepala BPKAD dan Tim Transisi Gubernur juga ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelaporan tersebut merupakan bentuk komitmen AMARAH NTB dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama untuk memastikan setiap praktik yang berpotensi merugikan negara diusut secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Laporan tersebut ditandatangani oleh lima perwakilan AMARAH NTB, yakni M. Syamsul Qomar, Abdul Hakim, M. Ramadhan, A. Sandi, dan Rindawan Efendi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak aparat penegak hukum maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut laporan tersebut.

     

UPTD Dikbud Sakra Barat Klarifikasi Soal Pungutan Guru Paruh Waktu

Sumber Foto: Humas UPTD Dikbud Sakra Barat

Okenews.net- Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Sakra Barat, Muhamad Taufik Ismail, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai dugaan pungutan kepada sejumlah guru paruh waktu (PW) saat proses penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Taufik menjelaskan, uang yang dikeluarkan oleh para guru tersebut bukanlah pungutan resmi dari pihak UPTD maupun dinas, melainkan hasil kesepakatan para guru paruh waktu sendiri.

“Bahkan yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu teman-teman dari guru paruh waktu sendiri,” ujarnya kepada media ini, Kamis (5/3/2026).

Ia menerangkan, dalam proses penandatanganan SPK terdapat sejumlah dokumen yang harus dilengkapi dengan materai. Total dokumen yang harus ditandatangani mencapai 14 lembar, sehingga para guru berinisiatif membeli materai secara mandiri.

“Karena jumlah dokumen cukup banyak, guru-guru di Sakra Barat sepakat mengeluarkan uang sebesar Rp30 ribu per orang. Jumlah ini juga berbeda di setiap kecamatan, tergantung kesepakatan masing-masing,” jelasnya.

Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk kebutuhan administrasi, seperti pembelian materai, kertas, tinta printer, serta alat tulis lainnya. Hal itu dilakukan karena tidak ada anggaran operasional yang tersedia di UPTD untuk keperluan tersebut.

“Saya tegaskan, tidak ada perintah dari dinas terkait hal ini. Ini murni kesepakatan teman-teman guru di bawah yang melihat kondisi keuangan yang tidak ada,” tegas Taufik.

Terkait kesejahteraan guru paruh waktu, Taufik menyebutkan bahwa saat ini kondisi mereka dinilai lebih baik dibanding sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa guru PW kini menerima honor sebesar Rp550 ribu per bulan, ditambah dengan tunjangan sertifikasi bagi yang memenuhi syarat.

“Kalau berbicara kesejahteraan, sekarang jauh lebih baik. Ada gaji yang bersumber dari Dana BOS dan ada juga dari APBD,” pungkasnya.

Kamis, 05 Maret 2026

     

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid Bukber dengan Warga dan Pengurus NasDem

Fauzan Khalid

Okenews.net-Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menggelar kegiatan buka puasa bersama (bukber) dengan warga dan para pengurus NasDem di Rumah Aspirasi di Desa Sandik, Lombok Barat, NTB, Rabu (04/03/2026). Acara ini dirangkaikan dengan pemberian bingkisan secara simbolis sebagai bentuk kepedulian sosial kepada warga.

Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok, mengatakan, buka puasa bersama, bukan hanya sekadar menikmati hdangan, setelah seharian berpuasa, namun yang lebih penting adalah menjadi ajang silaturrahmi, berbagai rezeki, dan untuk mempererat tali silaturrahmi antara masyarakat atau konstituen, termasuk dengan para pengurus NasDem.

Menurut Fauzan, bukber  juga bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi momen penuh makna. Selain itu, mengajarkan nilai kebersamaan, rasa syukur, dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam hadis, kata Fauzan, berbuka puasa merupakan momen yang dianjurkan untuk dilakukan bersama-sama. Hadis ini menunjukkan, betapa besarnya pahala berbagi makanan di bulan Ramadan.

Karena itu, lanjutnya, buka puasa bersama keluarga, maupun rekan-rekan, sahabat, bahkan dengan masyarakat, menjadi salah satu cara untuk memperoleh keberkahan Ramadan. Fauzan menambahkan, bulan Ramadan juga menjadi waktu terbaik untuk berbagi dengan sesama.

“sekali lagi saya mengingatkan bahwa buka puasa bersama bukan hanya soal makanan, melainkan momen spiritual dan sosial,” kata Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini.

Fauzan menyatakan, acara bukber digelar di rumah aspirasi, agar terjalin hubungan lebih erat, dan kebersamaan dengan kita semua. “Saya juga menunjukkan rumah aspirasi ini, tempat menyalurkan aspirasi, jika ada yang disampaikan, dan akan ditindaklanjuti sesuai aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Acara bukber ini ditutup dengan tausiyah singkat tentang manfaat dan makna berbuka puasa bersama, serta keutamaan bulan Ramadan. Fauzan juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada semua masyarakat dan para pengurus NasDem yang hadir untuk berbuka puasa bersama.

“Terima kasih sudah hadir untuk berbuka puasa bersama. Semoga kita, tetap diberikan kesehatan dan dapat menjalankan ibadah puasa, dengan lancar dan semua amal ibadah kita diterima Allah SWT,” ujar Fauzan.

Usai acara buka puasa bersama, acara dilanjutkan dengan shalat tarawih bersama. Acara berlangsung lancar, dan penuh keakraban.

Rabu, 04 Maret 2026

     

Sekolah Rakyat Dibangun di Gumantar, BPN dan Bupati KLU Tegaskan Komitmen Pendidikan

Foto: Humas ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net – Pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, resmi dimulai dengan peletakan batu pertama yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait, Rabu (3/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan guna memperluas akses serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung kelancaran pembangunan, khususnya dari sisi administrasi dan aspek pertanahan.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya tentang mendirikan bangunan, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan generasi Lombok Utara. Kami siap memastikan seluruh aspek pertanahan berjalan tertib dan sesuai ketentuan agar proses pembangunan tidak terkendala,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Najmul Akhyar menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.

“Sekolah Rakyat ini adalah wujud komitmen kami dalam menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Kami ingin tidak ada lagi anak-anak Lombok Utara yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses,” tegasnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dimulainya pembangunan tersebut, Sekolah Rakyat di Desa Gumantar diharapkan segera rampung dan menjadi pusat pendidikan baru yang mampu melahirkan generasi muda Lombok Utara yang unggul serta berdaya saing.

     

Kembangkan Aplikasi Dashboard SDM, Sekjen ATR/BPN: Proses Mutasi dan Promosi Jadi Lebih Efektif dan Efisien

foto: Humas ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mengembangkan aplikasi Dashboard Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung proses mutasi dan promosi pegawai agar lebih efektif dan efisien. Aplikasi yang dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin) bersama Biro SDM ini disiapkan sebagai instrumen pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis sistem merit.

“Saya berharap aplikasi Dashboard SDM ini bisa segera jadi, untuk memenuhi kebutuhan pengisian jabatan. Jadi kegiatan mutasi, promosi dan sebagainya bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Sosialisasi Dashboard SDM yang dilaksanakan secara daring dan luring di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (03/03/2026).

Pemetaan melalui Dashboard SDM dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengelompokkan pegawai berdasarkan sejumlah aspek, seperti kompetensi, pendidikan, pengalaman, dan posisi jabatan. Menurut Dalu Agung Darmawan, langkah ini menjadi fondasi utama dalam penguatan penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian ATR/BPN sehingga kebutuhan pengisian jabatan dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan tepat.

“Kalau sekarang, jika ingin mencari kandidat Eselon 3 dan 4 harus ada ujian terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke KRS (Kelompok Rencana Suksesi, manajemen talenta). Ke depan, dengan Dashboard SDM ini, sudah jelas kandidatnya, masuk ke dalam manajemen talenta,” jelas Sekjen ATR/BPN.

Kepala Pusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya, menyampaikan bahwa pengembangan Dashboard SDM merupakan inisiasi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menginginkan sistem merit dan jenjang karier di Kementerian ATR/BPN berbasis pada data kepegawaian yang akurat.

“Dashboard SDM ini untuk mencari talenta-talenta terbaik berdasarkan beragam kriteria yang telah ditetapkan dalam _career path_, yang nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri. Jadi, dari Dashboard SDM ini kita bisa mendapatkan gambaran yang sempurna tentang _talent pool_ digabungkan dengan kinerja masing-masing ASN,” terang Kepala Pusdatin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro SDM, Budi Santosa, mengimbau seluruh jajaran agar rutin memperbarui data diri pada sistem kepegawaian Kementerian ATR/BPN. Hal ini menurutnya demi menjaga validitas data yang akan ditampilkan dalam Dashboard SDM.

“Kami butuh Bapak/Ibu sekalian untuk melakukan _update_ kembali terkait identitas pegawai, tolong harus lengkap, mulai dari pendidikan, kompetensi di bidang apa, diklat yang diikuti, penghargaan yang diraih, dan sebagainya. Karena, karier Bapak/Ibu semua tergantung dari data di Kepegawaian,” ungkap Budi Santosa.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Kementerian ATR/BPN. Sosialisasi Dashboard SDM ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

     

BPN Lotim Gelar Penyuluhan PTSL 2026 di Kelayu Jorong

Humas, BPN Lombok Timut

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur mengintensifkan persiapan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 dengan menggelar penyuluhan di Kantor Lurah Kelayu Jorong, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Kantor Pertanahan Lombok Timur bersama Kejaksaan dan Bapenda Lombok Timur. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat terkait tahapan dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam program PTSL.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur, Darmawan Wibowo, menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi kunci utama kelancaran proses sertifikasi tanah.

“Program PTSL ini akan berjalan cepat dan lancar jika masyarakat sudah menyiapkan seluruh persyaratan sejak awal. Mulai dari fotokopi KTP, KK, SPPT PBB, hingga alas hak atau bukti penguasaan tanah,” tegas Darmawan.

Selain kelengkapan administrasi, pihaknya juga menekankan pentingnya kejelasan batas bidang tanah. Warga diminta aktif memasang patok batas yang telah disepakati bersama pemilik lahan yang berbatasan langsung guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

“Penentuan dan pemasangan patok batas tanah adalah tanggung jawab bersama. Jika batas sudah jelas dan disepakati, proses pengukuran hingga penerbitan sertifikat akan jauh lebih mudah,” ujarnya.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan partisipasi masyarakat semakin meningkat sehingga target PTSL Tahun 2026 di Kabupaten Lombok Timur dapat tercapai optimal. Program ini sekaligus menjadi langkah strategis mendorong Lombok Timur menuju status Kabupaten Lengkap yang tertib administrasi pertanahan.

Selasa, 03 Maret 2026

     

Bupati Lotim Soroti Kredit Macet PT Selaparang Finansial, Minta Laba Ditingkatkan

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Haerul Warisin menyoroti kinerja PT Selaparang Finansial dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar Selasa (3/3/2026) di Labuhan Haji. Dalam arahannya, Bupati menegaskan perlunya perbaikan strategi manajemen untuk menekan angka kredit macet dan meningkatkan keuntungan perusahaan daerah tersebut.

Didampingi Wakil Bupati Moh. Edwin Hadiwijaya, Bupati menyebut rasio keuntungan dan kredit macet PT Selaparang Finansial belum ideal. Ia mengungkapkan, laba perusahaan masih di bawah 5 persen, sementara kredit macet berada di atas 10 persen.

“Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5 persen tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan lembaga keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan strategi dan kemampuan manajemen dalam menyelesaikan persoalan. Karena itu, ia meminta jajaran direksi dan karyawan lebih fokus pada penagihan piutang, dengan terlebih dahulu dibekali pelatihan yang memadai.

Bupati juga mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan agar seluruh kebijakan perusahaan diambil secara kolektif dan berbasis kajian, bukan keputusan sepihak.

“BUMD ini bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan efektivitas bisnis dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta manajemen melakukan pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dana yang tersedia, menurutnya, harus lebih produktif dan tidak sekadar mengendap di perbankan.

“Saya ingin melihat perubahan nyata pada RUPS tahun depan. Kredit macet harus turun dan keuntungan harus naik,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, Muhammad Isra'I, mengakui kinerja perusahaan sepanjang 2025 belum maksimal meski terdapat pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi ekonomi nasional dan keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi performa perusahaan.

Ia menegaskan, masa ini merupakan fase transisi kepemimpinan yang krusial sehingga harus dikelola secara akuntabel untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, PT Selaparang Finansial melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya restrukturisasi piutang, penataan penyertaan modal, penguatan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, efisiensi biaya operasional, serta perbaikan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.

Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, dalam laporannya menyebut perusahaan ini merupakan satu-satunya perusahaan modal daerah yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan tetap bertahan di tengah penurunan jumlah perusahaan modal ventura secara nasional.

Dengan dukungan 25 karyawan, perusahaan ini menempatkan SDM sebagai aset utama, termasuk dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain itu, PT Selaparang Finansial juga aktif mendukung program sosial daerah, seperti safari Ramadan, santunan anak yatim, rehabilitasi masjid, hingga pembagian paket sembako bagi masyarakat kurang mampu dan petugas kebersihan.

     

LPKA Loteng Usulkan Pengurangan Masa Pidana Anak Binaan di Hari Raya Nyepi 2026

LPKA Lombok Tengah

Okenews.net- Dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi Tahun 2026, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah (LPKA Loteng) mengusulkan satu orang anak binaan untuk memperoleh Pengurangan Masa Pidana (PMP).

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada Selasa (3/3/2026).

Kepala LPKA Lombok Tengah, Hidayat, melalui Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi Ahmad Saepandi menjelaskan bahwa pengurangan masa pidana merupakan hak anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif maupun substantif.

“Pemberian Pengurangan Masa Pidana ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan pelaksanaannya mengacu pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi serta hak integrasi lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, sebelum diusulkan, anak binaan tersebut telah melalui proses verifikasi dan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek yang menjadi pertimbangan meliputi perilaku selama menjalani pembinaan, keaktifan mengikuti program, serta kelengkapan administrasi.

Pihak LPKA berharap usulan PMP ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan hak warga binaan, tetapi juga menjadi motivasi bagi anak binaan lainnya untuk terus menunjukkan sikap positif dan aktif dalam setiap kegiatan pembinaan. Dengan demikian, proses reintegrasi sosial diharapkan dapat berjalan optimal saat mereka kembali ke masyarakat.

Senin, 02 Maret 2026

     

143 Kepsek Dilantik, Dikbud Lotim Evaluasi Ratusan Pejabat Lebih Dua Periode

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim

Okenews.net – Sebanyak 143 Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat SD dan SMP resmi dilantik di Pendopo Bupati, Senin (2/3/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan manajemen pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Namun di balik pelantikan itu, masih ada ratusan kepala sekolah lainnya yang kini dalam tahap evaluasi. Pasalnya, ditemukan sejumlah pejabat sekolah telah menjabat lebih dari dua periode, yang berdasarkan regulasi terbaru tidak lagi diperkenankan.

Kepala Dikbud Lombok Timur, Nurul Wathoni, mengakui pihaknya menghadapi tantangan antara aturan normatif dan kondisi teknis di lapangan. Ia menjelaskan, sesuai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, masa jabatan kepala sekolah dibatasi maksimal dua periode.

“Secara regulasi sudah jelas, dua periode tidak boleh lebih. Tetapi di sistem Dapodik status mereka masih aktif atau ‘hijau’. Ini yang sedang kami evaluasi,” ujarnya usai pelantikan.

Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut masa jabatan, tetapi juga berdampak pada hak tunjangan profesi. Jika masa jabatan melewati ketentuan dan sistem tidak lagi mengakomodir, maka sertifikasi berpotensi tidak terbayarkan.

“Kalau sertifikasinya tidak terbayar oleh sistem, otomatis yang bersangkutan harus mundur,” tegasnya.

Selain penataan masa jabatan, Dikbud juga memperketat mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas. Kini, calon tidak bisa lagi ditunjuk langsung, melainkan wajib lulus sebagai Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) melalui uji kompetensi yang diselenggarakan pusat. Hal serupa berlaku bagi calon pengawas sekolah yang harus lulus sebagai Bakal Calon Pengawas Sekolah (BCPS).

Dari ratusan guru yang mengikuti uji kompetensi baru-baru ini, tingkat kelulusan disebut hanya berkisar 50 persen. Kondisi ini menunjukkan seleksi yang semakin ketat dalam menjaring pemimpin satuan pendidikan.

Evaluasi menyeluruh terhadap ratusan kepala sekolah yang melebihi dua periode dijadwalkan digelar usai Hari Raya Idulfitri. Penilaian tidak semata-mata berpatokan pada masa jabatan, melainkan juga capaian kinerja dan peningkatan prestasi sekolah.

“Yang paling utama adalah kinerja. Kalau tidak ada perkembangan dan tidak mampu meningkatkan prestasi sekolah, meskipun di Dapodik masih hijau, tetap akan kita evaluasi,” pungkas Nurul Wathoni.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi