Layanan Pertanahan Makin Mudah, Pantau Berkas Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

Hermanamrullah    Mei 11, 2026   

Layanan Pertanahan Makin Mudah, Pantau Berkas Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

Digitalisasi Sistem Pertanahan

Okenews.net- Proses pengecekan berkas pertanahan kini dapat dilakukan masyarakat melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa memantau status permohonan tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pertanahan hanya untuk memastikan tahapan berkas yang sedang diproses.

Endria (37), warga asal Kabupaten Semarang mengaku terbantu dengan fitur pemantauan berkas yang tersedia di aplikasi Sentuh Tanahku. Proses pengecekan jadi lebih praktis dan transparan karena informasi perkembangan layanan dapat diakses langsung melalui telepon genggamnya.

“Pemantauan perkembangan berkas atau sertipikat sekarang lebih mudah karena bisa dicek langsung lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi, saya bisa tahu posisi berkas sudah sampai mana,” ujar Endria usai mengambil Sertipikat Elektronik di Kantah Kabupaten Semarang.

Waktu pengurusan sertipikat jadi terasa lebih efisien dengan fitur yang tersedia dalam Sentuh Tanahku. Masyarakat tidak perlu berulang kali datang ke Kantah untuk menanyakan perkembangan permohonan. Bagi Endria, hal itu bukan hanya sangat bermanfaat, namun juga menghemat biaya dan tenaganya.

“Kemarin begitu saya cek di aplikasi, statusnya sudah di loket penyerahan. Baru setelah lihat info itu, hari ini saya langsung datang ke kantor untuk mengambil hasilnya,” ungkap Endria.

Setelah merasakan sendiri kegunaan Sentuh Tanahku, Endria pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan pertanahan digital yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN. “Sekarang semuanya lebih _simple_ dan mudah dipantau. Jadi masyarakat tidak perlu ragu menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku maupun layanan pertanahan elektronik lainnya,” pungkasnya.

Mi6 Dorong Politik Lombok Tengah Keluar dari Sekat Lauk Kawat-Dayen Kawat

Hermanamrullah    Mei 11, 2026   

Mi6 Dorong Politik Lombok Tengah Keluar dari Sekat Lauk Kawat-Dayen Kawat

Okenews.net- Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mendorong figur-figur potensial dari wilayah selatan Kabupaten Lombok Tengah untuk berani tampil memperebutkan posisi kepala daerah. Konstruksi sosial politik “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” kini mestinya ditempatkan sebagai bagian dari sejarah. Bukan lagi menjadi batas tak tertulis menentukan kepemimpinan daerah.

“Masa depan Lombok Tengah harus dibangun dengan kesetaraan. Sudah saatnya figur-figur dari wilayah selatan Lombok Tengah memiliki keberanian tampil sebagai calon pemimpin utama. Bukan lagi sekadar pelengkap komposisi politik,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Senin, 11 Mei 2026

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, sudah saatnya ruang politik yang lebih setara dan inklusif hadir di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Ruang politik itu harus berbasis kapasitas kepemimpinan, bukan semata warisan pembagian geografis lama.

Didu tak menampik, dinamika politik Lombok Tengah selama ini memang tidak bisa dilepaskan dari istilah “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat”. Lauk Kawat merujuk pada kawasan selatan Lombok Tengah yang identik dengan daerah pesisir, kawasan kering, namun memiliki bentang wisata pantai indah luar biasa. Sementara Dayen Kawat merujuk pada kawasan utara yang subur, hijau, dan selama ini dikenal sebagai kawasan pertanian dan lumbung pangan.

Dalam praktik politik Lombok Tengah, pembacaan “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” sering dijadikan semacam formula tidak tertulis dalam menentukan pasangan kepala daerah. Namun faktanya, posisi bupati selalu berasal dari kawasan “Dayen Kawat”, sedangkan “Lauk Kawat” berada di posisi wakil.

Didu menilai, pola semacam itu merupakan realitas politik historis yang memang lahir dari proses sosial masyarakat Lombok Tengah di masa lalu. Namun demikian, Didu menegaskan bahwa perkembangan zaman telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat memandang kepemimpinan.

Menurutnya, masyarakat kini semakin rasional dan terbuka dalam menentukan pilihan politik. Faktor asal wilayah tidak lagi menjadi pertimbangan utama sebagaimana beberapa dekade sebelumnya. Yang lebih penting bagi publik saat ini kata dia, adalah kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan seorang pemimpin dalam menghadirkan solusi atas persoalan daerah.

“Atas nama demokrasi, tidak boleh ada lagi wilayah yang merasa hanya ditakdirkan menjadi pelengkap kekuasaan,” tandas Didu.

Mantan Esekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini menegaskan, langkah Mi6 yang mendorong figur potensial di kawasan selatan Lombok Tengah untuk tampil merebut posisi kepala daerah, sama sekali bukan dimaksudkan untuk membangun sekat baru antara masyarakat selatan dan utara Lombok Tengah. Mi6 justru memandang bahwa dikotomi “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” seharusnya mulai ditempatkan sebagai bagian dari sejarah sosial-politik daerah yang tidak perlu lagi dipertajam dalam praktik demokrasi modern.

“Ini bukan soal membelah masyarakat. Bukan juga soal mempertentangkan utara dan selatan. Justru yang ingin didorong adalah kesetaraan kesempatan politik. Semua putra-putri terbaik Lombok Tengah memiliki hak yang sama untuk tampil memimpin,” tegasnya.

Didu menilai, munculnya figur dari selatan sebagai calon bupati akan menjadi indikator semakin matangnya demokrasi di Lombok Tengah. Sebab, demokrasi yang sehat, menurutnya, memberikan ruang yang sama kepada siapa pun tanpa dibatasi oleh latar geografis.

Ia mengatakan, kawasan selatan Lombok Tengah saat ini juga telah mengalami transformasi yang sangat besar. Kehadiran kawasan ekonomi khusus pariwisata, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan investasi, hingga meningkatnya konektivitas wilayah membuat selatan Lombok Tengah tidak lagi bisa dipandang sebagai daerah pinggiran.

“Selatan hari ini bukan lagi wilayah yang berada di belakang. Pertumbuhan ekonomi baru justru banyak bergerak di kawasan selatan. Pariwisata internasional berkembang di sana. Infrastruktur berkembang di sana. Ini tentu melahirkan sumber daya manusia dan kelas sosial baru yang lebih percaya diri,” kata Didu.

Dia juga melihat bahwa secara demografis, kawasan selatan Lombok Tengah memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan bahkan disebut lebih tinggi dibanding sebagian kawasan utara, meski selisihnya tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal sosial dan politik yang cukup kuat bagi lahirnya figur kepemimpinan baru dari kawasan selatan.

Namun demikian, Didu mengingatkan bahwa modal geografis dan demografis saja tidak cukup. Figur yang ingin tampil di Pilkada 2029 tetap harus mampu membangun kapasitas, jaringan sosial, komunikasi politik, dan gagasan pembangunan yang kuat untuk Lombok Tengah secara keseluruhan. Dan menurut dia, kawasan selatan tak kekurangan figur

“Yang dibutuhkan masyarakat Lombok Tengah sekarang itu bukan sekadar figur selatan atau utara. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu menyatukan Lombok Tengah dan membawa daerah ini melompat lebih maju,” ujarnya.

Generasi Muda Bisa Patahkan Pola Lama

Di sisi lain, Didu mengungkapkan, generasi muda Lombok Tengah memiliki peluang besar untuk mematahkan pola-pola lama politik daerah yang terlalu bertumpu pada pembacaan geografis. Anak-anak muda saat ini, kata dia, tumbuh dalam situasi sosial yang jauh lebih terbuka, lebih cair, dan lebih egaliter dibanding generasi sebelumnya.

Karena itu, Didu menilai Pilkada 2029 bisa menjadi momentum penting lahirnya politik baru yang lebih modern di Lombok Tengah. Politik yang tidak lagi dibangun di atas sekat-sekat wilayah, tetapi di atas pertarungan ide, kapasitas, dan visi pembangunan.

“Generasi muda hari ini lebih melihat kompetensi daripada sekadar asal kawasan. Mereka ingin pemimpin yang punya gagasan, punya energi, dan mampu bekerja. Ini momentum yang sangat baik untuk menghadirkan kepemimpinan yang lebih progresif,” katanya.

Didu juga menyoroti bahwa pembangunan Lombok Tengah ke depan membutuhkan pemimpin yang memahami perubahan sosial-ekonomi yang sedang berlangsung sangat cepat di daerah tersebut. Apalagi Lombok Tengah kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan strategis di NTB, terutama dengan perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, tantangan Lombok Tengah ke depan tidak ringan. Selain harus menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah, daerah ini juga menghadapi tantangan urbanisasi, tekanan investasi, transformasi sosial masyarakat, hingga kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, Didu menilai kepemimpinan Lombok Tengah ke depan tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pola politik tradisional.

“Daerah ini membutuhkan pemimpin dengan perspektif baru. Pemimpin yang mampu membaca perubahan global, mampu mengelola investasi tanpa meninggalkan masyarakat lokal, dan mampu menjaga harmoni sosial di tengah percepatan pembangunan,” katanya.

Didu berpandangan, jika figur-figur dari wilayah selatan mulai berani tampil sebagai calon pemimpin utama, maka hal tersebut justru akan memperkaya kualitas demokrasi di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Masyarakat akan memiliki lebih banyak alternatif pilihan, sementara kompetisi politik akan menjadi lebih sehat dan terbuka.

“Demokrasi yang baik itu ketika semua orang merasa punya kesempatan yang sama. Ketika tidak ada lagi perasaan bahwa wilayah tertentu hanya pantas menjadi pelengkap,” ujar Didu.

Kendati begitu, ia menegaskan, pada akhirnya masyarakatlah yang akan menentukan siapa pemimpin terbaik bagi Lombok Tengah. Namun tugas semua elemen masyarakat, termasuk kelompok intelektual dan civil society, adalah memastikan ruang demokrasi tetap terbuka dan memberi kesempatan yang adil bagi semua figur potensial.

“Lombok Tengah harus bergerak menuju politik yang lebih dewasa. Politik yang tidak lagi terjebak pada sekat lama, tetapi fokus pada kualitas kepemimpinan dan masa depan daerah,” tutupnya.

Wamen Ossy Sebut 50% Bidang Tanah di Sulteng Sudah Bersertipikat.

Hermanamrullah    Mei 10, 2026   

Wamen Ossy Sebut 50% Bidang Tanah di Sulteng Sudah Bersertipikat.

Wamen Ossy 

Okenews.net-  Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan sejumlah sertipikat di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Minggu (10/05/2026). Penyerahan sertipikat ini menjadi bagian dari capaian pendaftaran tanah di Sulteng yang tercatat sudah hampir 50% bidang tanah terdaftar dan bersertipikat.

“Patut kita apresiasi di mana sudah hampir 50% tanah sudah terdaftar dan juga hampir 50% bersertipikat. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulteng ini adalah provinsi yang terus tumbuh,” ujar Wamen Ossy saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng.

Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN menyerahkan total 13 sertipikat yang terdiri dari Sertipikat Hak Pakai, Sertipikat Hak Guna Bangunan, sertipikat untuk tanah wakaf, serta sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sertipikat tersebut diserahkan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Menurut Wamen Ossy, pertumbuhan jumlah bidang tanah yang terdaftar dan bersertipikat di Sulteng juga menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelayanan pertanahan seiring perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dengan tetap menjaga ketelitian dan kualitas data.

“Jangan sampai mengejar angka keberhasilan, tetapi meninggalkan masalah untuk masa depan. Pak Menteri Nusron selalu mengingatkan, cepat tetapi tetap teliti,” tegas Wamen ATR/Waka BPN.

Di momen ini, Wamen Ossy mengapresiasi langsung semangat jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng yang tetap memberikan pelayanan di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah.

“Saya melihat kegigihan dan juga keinginan kuat dari para unsur pimpinan di unit-unit kerja baik di Kantor Pertanahan (Kantah) maupun di Kanwil berupaya untuk melaksanakan pengabdian terbaik ini. Bukan untuk saya ataupun untuk Pak Menteri, tapi apa yang kita lakukan adalah untuk masyarakat yang sama-sama kita cintai,” pungkas Wamen Ossy.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Muhammad Naim beserta jajarannya, dan para Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulteng. 

Bicara Soal Amanah Pimpinan dalam Pengajian di Pandeglang, Menteri Nusron: Permudah Rakyat

Hermanamrullah    Mei 09, 2026   

Bicara Soal Amanah Pimpinan dalam Pengajian di Pandeglang, Menteri Nusron: Permudah Rakyat

Nusron Wahid

Okenews.net- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri acara Pengajian Umum Yayasan Anwarul Hidayah di Pandeglang, Banten pada Sabtu (09/05/2026). Dalam pidatonya, Menteri Nusron mengingatkan bahwa titel seorang pemimpin adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik. 

“Kalau ada pemimpin yang sedang memimpin dan ketika memimpin itu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya, mempermudah rakyatnya, maka doa Rasulullah, angkatlah derajatnya orang tersebut, permudahlah hidupnya,” ujar Menteri Nusron. 

Menteri Nusron menjelaskan, Rasulullah SAW berdoa agar pemimpin yang menyulitkan urusan masyarakat juga dipersulit hidupnya oleh Allah SWT. Sebaliknya, Rasulullah SAW juga mendoakan pemimpin yang mempermudah urusan rakyat dan mengangkat harkat masyarakat agar dimudahkan hidupnya serta ditinggikan derajatnya.

“Bentuk mempersulit itu antara lain memperlambat pelayanan administrasi, mempersulit pengurusan surat, sertipikat, maupun bantuan kepada masyarakat,” tutur Menteri Nusron. 

Di hadapan seluruh peserta pengajian, Menteri Nusron meminta dukungan doa agar dirinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. “Saya mohon doa moga-moga saya sebagai (alumni) santri ketika memimpin ini betul-betul bisa mempermudah dan mengangkat rakyatnya sehingga Allah mempermudah hidup kita,” ungkapnya. 

Selain pengajian, dalam acara ini juga berlangsung penyerahan sejumlah sertipikat tanah wakaf, di antaranya untuk Masjid Al-Ittihad dan Musala Anwarul Hidayah di Pandeglang, Banten. Sertipikat diserahkan langsung oleh Menteri Nusron dengan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi. 

Dalam kegiatan ini, turut hadir Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said; serta Ketua Umum Yayasan Anwarul Hidayah Nahdlatul Ulama, Endin AJ. Soefihara. 

LPKA Lombok Tengah Deklarasi Perang terhadap HP Ilegal dan Narkoba

Hermanamrullah    Mei 08, 2026   

LPKA Lombok Tengah Deklarasi Perang terhadap HP Ilegal dan Narkoba

LPKA Lombok Tengah

Okenews.net- Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah menunjukkan komitmen kuat menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan aman dengan menggelar Apel Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan bersama Aparat Penegak Hukum (APH), Jumat (8/5).

Kegiatan yang berlangsung di Aula LPKA Lombok Tengah itu dipimpin langsung Kepala LPKA Lombok Tengah, Hidayat, dan diikuti seluruh jajaran pegawai serta unsur stakeholder terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Hidayat membacakan sekaligus menandatangani ikrar sebagai bentuk komitmen bersama memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan di lingkungan LPKA.

Ia menegaskan, pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai integritas pemasyarakatan.

“Saya tidak akan memberi ruang bagi peredaran handphone ilegal, narkoba, maupun praktik penipuan di LPKA Lombok Tengah. Kami berkomitmen menjaga integritas dan memperkuat pengawasan demi terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari pelanggaran,” tegas Hidayat.

Usai apel dan pembacaan ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan razia kamar hunian serta tes urine terhadap seluruh petugas dan anak binaan. Kegiatan tersebut melibatkan Koramil 1620-07/Batukliang dan Polsek Batukliang.

Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB turut memberikan sosialisasi kepada anak binaan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampaknya terhadap masa depan generasi muda.

Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, khususnya poin keenam terkait pemberantasan peredaran narkoba dan praktik penipuan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara.

Lapas Selong Deklarasi Bersih Narkoba

Hermanamrullah    Mei 08, 2026   

Lapas Selong Deklarasi Bersih Narkoba

Foto: Lapas Kelas IIB Selong

Okenews.net- Lapas Kelas IIB Selong menggelar ikrar bersama untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan, Jumat (8/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam memperkuat pengawasan dan menjaga integritas di lingkungan lapas.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Lapas Selong itu dipimpin langsung Kepala Lapas Selong, Sudirman, dan diikuti seluruh pegawai. Dalam arahannya, Sudirman menegaskan bahwa ikrar tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah konkret mendukung program nasional “Pemasyarakatan Bersih”.

“Ini bukan hanya sebatas ikrar, tetapi komitmen bersama untuk memastikan Lapas Selong benar-benar bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan,” tegas Sudirman.

Usai pelaksanaan apel ikrar, petugas langsung menggelar razia gabungan di blok hunian warga binaan guna memastikan tidak adanya barang-barang terlarang di dalam lapas. Selain itu, dilakukan pula tes urine kepada petugas dan warga binaan sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan turut dirangkaikan dengan penyuluhan bahaya narkoba bagi warga binaan. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran terkait dampak buruk narkotika terhadap diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan juga melibatkan unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah sebagai bentuk sinergi serta pengawasan bersama demi menciptakan lapas yang aman dan tertib.

Sudirman menambahkan, penguatan pengawasan dan integritas menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan kondusif.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat sinergi seluruh jajaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Selong,” tambahnya.

Sebagai penutup, pihak lapas menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil pelaksanaan ikrar, razia gabungan, tes urine, hingga penyuluhan narkoba sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Kementerian ATR/BPN Gelar Rakor Bersama KPK dan Pemerintah Daerah se-Sultra

Hermanamrullah    Mei 07, 2026   

Kementerian ATR/BPN Gelar Rakor Bersama KPK dan Pemerintah Daerah se-Sultra

Kementrian ATR/BPN Gelar Ralor Bersama KPK dan Pemerintah Daerah

Okenews.net-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah melalui rapat koordinasi yang digelar sebagai tindak lanjut kerja sama lintas lembaga di bidang pertanahan dan tata ruang. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program strategis kementerian.

“Kegiatan yang kita kerja samakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan inisiasi dari Pak Menteri, beliau juga berkomitmen menetapkan transformasi layanan pertanahan menjadi salah satu program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset BMD Wilayah Sultra yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis, (07/05/2026).

Ia menuturkan, Sultra dipilih sebagai salah satu _pilot project_ kerja sama bersama KPK sehingga diharapkan dapat menjadi contoh implementasi program yang berhasil di daerah. Menurutnya, kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan KPK yang diluncurkan sejak Oktober 2025 bertujuan memberikan manfaat nyata bagi daerah, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan kualitas layanan publik di bidang pertanahan.

Disaksikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto dan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, para pihak menyepakati komitmen bersama, di antaranya meningkatkan sinergi dan kolaborasi di bidang pertanahan dan tata ruang, mendorong implementasi sembilan paket program kerja sama, memperkuat koordinasi antarinstansi secara transparan, menindaklanjuti deklarasi dalam bentuk aksi nyata, serta menjalankan tugas sesuai peran dan fungsi masing-masing. 

“Dari komitmen ini saya harapkan Bapak Ibu setelah kita bagikan ini bisa menjaga komitmen bersama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah,” tegas Andi Tenri Abeng.

Sebagai informasi, sembilan program kerja sama untuk mendukung komitmen tersebut, di antaranya, integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), serta sensus pertanahan berbasis geospasial.

Fokus berikutnya ditekankan terkait integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk  pembangunan daerah.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menilai sektor pertanahan dan pengelolaan barang milik daerah merupakan bidang yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, menurutnya, kedua sektor tersebut masih menghadapi berbagai persoalan kompleks. 

Karena itu, Gubernur Sultra mengapresiasi pelaksanaan rakor yang dinilai dapat mendorong peningkatan kualitas layanan pertanahan sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat. “Semoga kita semua dapat terus memperkuat komitmen bersama, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Serta dapat menghadirkan pelayanan publik yang terbaik pada seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.

Adapun Rakor kali ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra, Budi Hartanto; Bupati dan Wali Kota se-Sultra; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Sultra. 

Kementerian ATR/BPN, Komitment Bersama KPK dan Pemda untuk Peningkatan Kualitas Layanan

Hermanamrullah    Mei 07, 2026   

Kementerian ATR/BPN, Komitment Bersama KPK dan Pemda untuk Peningkatan Kualitas Layanan

Kementrian ATR/BPN

Okenews.net– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra). Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan komitmen tersebut guna meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan tata ruang melalui sembilan program kerja sama. 

“Komitmen ini tentu merupakan inisiasi dari Bapak Menteri, dan ini juga untuk peningkatan kualitas layanan pertanahan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset BMD Wilayah Sultra yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis, (07/05/2026).

Menurut Andi Tenri Abeng, seluruh pihak kini berupaya mewujudkan transformasi tersebut melalui sembilan program kerja sama yang telah disepakati bersama KPK dan pemerintah daerah. "Ada tiga fokus dari KPK, itu semua kita coba urai dan selesaikan dengan 9 program," lanjut Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN.

Adapun sembilan program kerja sama tersebut meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan tersebut mencakup tiga hal, yakni pelayanan publik bidang pertanahan, penyelesaian aset pemerintah daerah yang bermasalah, dan peningkatan pendapatan daerah.

Ia menyebut, persoalan aset pemerintah daerah yang belum terselesaikan di Sulawesi Tenggara masih cukup banyak dan perlu diurai secara bertahap melalui kolaborasi lintas lembaga. Selain itu, optimalisasi pengelolaan pertanahan juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Bagaimana supaya pemerintah daerah mendapatkan pendapatan asli daerah yang lebih baik daripada yang selama ini sudah diterima atau sudah didapatkan,” kata Edi Suryanto.

Melalui komitmen yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Daerah se-Sultra dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan, memperbaiki tata kelola aset daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sultra. 

Program Lumbung Pangan Baznas Lotim Sukses Ubah Petani Jadi Muzakki

Hermanamrullah    Mei 07, 2026   

Program Lumbung Pangan Baznas Lotim Sukses Ubah Petani Jadi Muzakki

Foto: Baznas Lombok Timur

Okenews.net- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur mencatat capaian positif melalui program Lumbung Pangan hasil kolaborasi bersama Baznas RI dan Baznas Provinsi NTB. Program tersebut dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan petani binaan hingga mampu bertransformasi dari penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki).

Wakil Ketua Baznas Lombok Timur, Hamidi, mengatakan keberhasilan program tersebut menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan zakat secara produktif mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya petani di Lombok Timur.

“Melalui pendampingan intensif dari Baznas RI dan Baznas Lombok Timur, para petani kini memiliki penghasilan yang melampaui nisab. Hari ini menjadi momen bersejarah karena mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi sudah menjadi muzakki,” ujar Hamidi, Kamis (7/5).

Ia menjelaskan, program Lumbung Pangan didukung pendanaan dari tiga tingkatan Baznas, yakni Baznas RI sebesar 70 persen, Baznas Provinsi NTB 20 persen, dan Baznas Kabupaten Lombok Timur sebesar 10 persen.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kekuatan utama dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan pemberdayaan petani secara berkelanjutan.

Hamidi menambahkan, capaian tersebut merupakan pengalaman pertama bagi sebagian besar petani binaan yang mampu memperoleh hasil panen melimpah hingga dapat menunaikan zakat mal dari hasil pertaniannya sendiri.

“Ini pertama kali dalam hidup mereka bisa panen dalam jumlah besar dan menunaikan zakat dari hasil usaha pertaniannya. Ada rasa haru dan bangga karena petani kini bisa ikut berkontribusi membantu umat melalui zakat,” katanya.

Baznas Lombok Timur berharap keberhasilan program itu dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi agar manfaatnya dapat dikelola lebih produktif dan tepat sasaran.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, ASN, pengusaha, petani, dan semua pihak untuk memperkuat syiar zakat. Dengan berzakat melalui Baznas, kita tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi umat,” tutupnya.

Polisi Selidiki Dugaan Pertalite Campur Air di Montong Gading, Korban Rugi Rp1,1 Juta

Hermanamrullah    Mei 07, 2026   

Polisi Selidiki Dugaan Pertalite Campur Air di Montong Gading, Korban Rugi Rp1,1 Juta

Foto: Bahan Bakar Minyak yang Telah Tercampur Air

Okenews.net- Polres Lombok Timur bergerak cepat menindaklanjuti laporan dugaan penipuan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang diduga dicampur air di Dusun Perian Utara, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

Kasat Reskrim Polres Lombok Timur IPTU Arie Kusnandar mengatakan, pihaknya langsung melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) setelah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan BBM oplosan tersebut.

“Begitu menerima informasi, anggota langsung turun melakukan pengecekan dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mendalami kasus ini,” ujar IPTU Arie, Rabu (6/5/2026).

Pengecekan dilakukan sekitar pukul 15.23 Wita oleh Ps Kanit III Satreskrim bersama anggota. Polisi juga telah meminta keterangan dari korban berinisial S (45), warga Dusun Perian Utara, yang mengalami kerugian sekitar Rp1.100.000.

Selain korban, dua warga lainnya masing-masing berinisial H (55) dan KI (37) turut dimintai keterangan sebagai saksi.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, terduga pelaku diketahui seorang pria bertubuh kurus kecil dengan perkiraan usia sekitar 40 tahun. Pelaku disebut menggunakan sepeda motor Honda BeAT warna putih dan mengaku berasal dari Desa Peseng Godak, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.

Peristiwa tersebut bermula pada Minggu (3/5/2026) sekitar pukul 15.00 Wita ketika pelaku datang ke kios milik korban untuk menawarkan Pertalite. Korban yang tertarik kemudian menyatakan bersedia membeli BBM tersebut.

Sehari berselang, Senin (4/5/2026) sekitar pukul 17.00 Wita, pelaku kembali mendatangi kios korban untuk memastikan pesanan. Pada malam harinya sekitar pukul 23.30 Wita, pelaku datang membawa tiga jeriken warna biru berkapasitas sekitar 35 liter per jeriken yang diduga berisi Pertalite campur air.

Polisi menduga pelaku menjalankan aksinya dengan menyasar kios-kios kecil pada malam hari saat situasi sepi, yakni sekitar pukul 23.30 hingga dini hari.

Saat ini, Satreskrim Polres Lombok Timur masih melakukan pendalaman guna mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penawaran BBM dengan harga atau cara penjualan yang mencurigakan.

“Jika menemukan hal-hal mencurigakan terkait penjualan BBM, masyarakat diharapkan segera melapor kepada pihak kepolisian,” tutup IPTU Arie.

RSUD R. Soedjono Selong Kampanyekan Gaya Hidup Sehat pada Hari Kesehatan Sedunia

Hermanamrullah    Mei 07, 2026   

RSUD R. Soedjono Selong Kampanyekan Gaya Hidup Sehat pada Hari Kesehatan Sedunia

Okenews.net- Momen Hari Kesehatan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 7 April, RSUD R. Soedjono Selong mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari.

Peringatan Hari Kesehatan Sedunia tahun ini mengusung tema “Together for health. Stand with science” yang menekankan pentingnya kebersamaan, kesadaran masyarakat, serta dukungan terhadap ilmu pengetahuan.

Kepala Bagian Humas RSUD R. Soedjono Selong Muksan Efendi, M.Kes menyampaikan kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran sangat penting dalam menunjang produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, menjaga kesehatan tidak selalu harus dilakukan melalui langkah besar atau biaya mahal, tetapi dapat dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin dan konsisten.

“Momentum Hari Kesehatan Sedunia ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan," ujar Muksan, Rabu (07/04/2026) di Selong. 

Menurutnya, membiasakan pola hidup sehat sejak dini, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus mencegah berbagai penyakit yang saat ini semakin banyak dipengaruhi oleh gaya hidup

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah langkah sederhana yang dapat diterapkan oleh masyarakat dalam menjaga kesehatan tubuh. Di antaranya, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang.

Selain itu, memperbanyak aktivitas fisik atau olahraga ringan setiap hari, mencukupi kebutuhan air putih, mengurangi konsumsi gula berlebih dan makanan instan, serta menjaga pola istirahat yang cukup.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk mulai lebih peduli terhadap kesehatan mental dengan mengelola stres secara baik dan menjaga keseimbangan antara aktivitas kerja, keluarga, dan waktu istirahat.

“Banyak penyakit dapat dicegah apabila masyarakat memiliki kesadaran menjaga pola hidup sehat. Kebiasaan kecil seperti berjalan kaki, mengurangi makanan cepat saji, dan tidur yang cukup memiliki dampak besar terhadap kesehatan tubuh dalam jangka panjang,” tambahnya.

RSUD R. Soedjono Selong, lanjut Muksan Efendi, terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat sekaligus memperkuat edukasi kesehatan melalui berbagai kegiatan promotif dan preventif.

Sebagai rumah sakit rujukan di Kabupaten Lombok Timur, RSUD R. Soedjono Selong tidak hanya fokus pada pelayanan pengobatan, tetapi aktif mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

“Melalui peringatan Hari Kesehatan Sedunia ini, kami berharap masyarakat semakin sadar menjaga kesehatan. RSUD siap hadir mendampingi masyarakat dalam menjaga kesehatan, hari ini dan seterusnya,” ungkapnya.

Peringatan Hari Kesehatan Sedunia diperingati secara global setiap tanggal 7 April sebagai bentuk upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dunia terhadap isu-isu kesehatan serta pentingnya akses layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui momentum ini, RSUD R. Soedjono Selong berharap semangat hidup sehat dapat terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga tercipta generasi yang lebih sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa mendatang.

Wamen ATR Warning Pemegang HGU soal Karhutla

Hermanamrullah    Mei 07, 2026   

Wamen ATR Warning Pemegang HGU soal Karhutla

Atr/bpn

Okenews.net- Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap menimbulkan kabut asap serta mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Palembang, Rabu (6/5/2026).

Dalam arahannya, Wamen ATR/BPN meminta seluruh pemegang Hak Guna Usaha (HGU) aktif melakukan langkah pencegahan kebakaran lahan sesuai aturan yang berlaku.

“Pemegang HGU wajib melakukan tindakan pencegahan kebakaran lahan sesuai ketentuan yang telah diatur pemerintah,” tegas Ossy.

Ia menjelaskan, kewajiban pemegang HGU meliputi menjaga kondisi lahan, mencegah kerusakan lingkungan, menyediakan sarana pengendalian kebakaran, hingga memastikan ketersediaan sumber air di area perkebunan.

Selain itu, jajaran ATR/BPN di daerah juga diminta rutin melakukan pengawasan terhadap wilayah HGU yang rawan terbakar dengan memantau titik panas atau hotspot.

Ossy menegaskan, pemerintah tidak akan mentoleransi pembukaan lahan dengan cara dibakar. Pemegang HGU yang terbukti melanggar bakal dikenakan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran.

“Sanksi bisa berupa peringatan hingga evaluasi pemanfaatan tanah,” ujarnya.

Apel kesiapsiagaan karhutla tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. Kegiatan juga diisi simulasi pemadaman kebakaran oleh Satgas Karhutla menggunakan berbagai peralatan lapangan.

Porang Jadi Andalan, Lotim Perkuat Desa Berdaya dan Ketahanan Pangan

Hermanamrullah    Mei 06, 2026   

Porang Jadi Andalan, Lotim Perkuat Desa Berdaya dan Ketahanan Pangan

Foto: Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Hal itu terungkap dalam audiensi antara Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama jajaran Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Perum Bulog di ruang rapat Bupati, yang membahas program strategis mulai dari desa berdaya, hilirisasi, hingga ketahanan pangan Rabu,(6/5)

Bupati Haerul Warisin menegaskan, sejumlah program yang dipaparkan sejalan dengan fokus pembangunan daerah saat ini. Salah satu komoditas unggulan yang menjadi perhatian adalah porang, yang dinilai memiliki prospek cerah.

Menurutnya, harga porang di Lombok Timur saat ini mencapai Rp10.200 per kilogram, bahkan melampaui harga acuan Bulog. Selain itu, komoditas ini relatif mudah dibudidayakan karena tidak membutuhkan perawatan khusus serta memiliki waktu panen yang fleksibel.

“Produksi porang kita bisa mencapai 50 hingga 60 ton per hari, mulai dari umbi hingga menjadi tepung. Ini terus kami awasi agar kualitas tetap terjaga,” ujarnya.

Selain porang, Pemkab Lombok Timur juga mendorong penguatan program desa berdaya. Tujuh desa yang menjadi prioritas yakni Tetebatu, Sakra, Pijot, Pringgabaya Utara, Sembalun Bumbung, Pesanggrahan, dan Lendang Nangka Utara. Bupati meminta pemerintah provinsi melakukan identifikasi kebutuhan spesifik di masing-masing desa agar intervensi program lebih tepat sasaran.

Di sektor perkebunan, Lombok Timur dinilai memiliki potensi besar pada komoditas kelapa. Pemerintah daerah membuka peluang kerja sama dengan investor, termasuk ketertarikan investor asal Malaysia untuk pengembangan komoditas tersebut.

Sementara di sektor pertanian, pengendalian inflasi menjadi perhatian utama, khususnya pada komoditas cabai dan sayuran. Pemkab mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan pangan, sebagai langkah menjaga stabilitas harga. Sebelumnya, pemerintah daerah juga sempat mendatangkan pasokan cabai dari luar daerah guna menekan lonjakan harga.

Untuk mendukung produktivitas pertanian, Pemkab Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk pembangunan greenhouse.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Lalu Wiranata, menyebutkan saat ini terdapat sekitar 40 desa di NTB yang masuk program desa berdaya, dengan tujuh desa berada di Lombok Timur. Program tersebut difokuskan pada desa dengan kategori miskin ekstrem melalui penguatan ekonomi lokal dan bantuan stimulan.

Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Rizal, menyatakan kesiapan Bulog dalam mendukung program ketahanan pangan di Lombok Timur, termasuk penyediaan beras serta pelaksanaan operasi pangan murah di desa-desa berdaya.

Di hari yang sama, Bupati juga menerima audiensi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram terkait rencana pelaksanaan Kuliah Kerja Partisipatif (KKP). Sebanyak 754 mahasiswa akan diterjunkan ke lima kecamatan, yakni Jerowaru, Keruak, Sakra, Sakra Barat, dan Sakra Timur, mencakup 58 desa.

Bupati menyambut baik program tersebut dan berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam meningkatkan literasi digital masyarakat desa. Selain itu, mahasiswa diharapkan membantu masyarakat dalam mengakses layanan digital seperti BPJS dan pembayaran pajak.

“Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus meminimalisasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah,” tegasnya.

Audiensi ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, lembaga, dan akademisi dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Lombok Timur.

Pertumbuhan 13,64 Persen NTB: Prestasi Makro dan Ujian Kualitas Pembangunan

admin    Mei 06, 2026   

Pertumbuhan 13,64 Persen NTB: Prestasi Makro dan Ujian Kualitas Pembangunan

Membaca capaian ekonomi daerah melalui data, teori pertumbuhan inklusif, transformasi struktural, dan ketahanan ekonomi wilayah.

Dr. Muhamad Ali, SE., M.Si _ Universitas Hamzanwadi

Inti gagasan: Pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 13,64 persen patut diapresiasi sebagai capaian makro dan tanda bergeraknya kembali mesin ekonomi daerah. Namun, dalam perspektif akademik pembangunan, angka pertumbuhan perlu dibaca bersama kualitas struktur ekonomi, pemerataan manfaat, daya serap tenaga kerja, stabilitas harga, dan ketahanan sektor lokal. Dengan demikian, opini ini tidak dimaksudkan sebagai kritik kontra-pemerintah, tetapi sebagai pembacaan konstruktif agar capaian makro dapat diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1. Membaca Angka Tanpa Terjebak Polarisasi

Pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,64 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026 merupakan capaian penting yang layak diapresiasi. Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan setinggi ini menunjukkan bahwa terdapat mesin ekonomi yang kembali bergerak setelah periode sebelumnya mengalami tekanan. Karena itu, membaca capaian tersebut semata-mata sebagai keberhasilan statistik ataupun semata-mata sebagai kerapuhan struktural sama-sama berisiko menyederhanakan realitas.

Opini ini mengambil posisi akademik-konstruktif: pertumbuhan tinggi adalah kabar baik, tetapi kualitas pertumbuhan tetap perlu diuji. Pertanyaan utamanya bukan apakah angka 13,64 persen benar atau salah, melainkan bagaimana angka itu terbentuk, sektor mana yang paling menentukan, seberapa luas manfaatnya bagi masyarakat, dan apa agenda kebijakan yang perlu diperkuat agar pertumbuhan tidak berhenti sebagai capaian makro.

Dengan sudut pandang ini, tulisan tidak diarahkan untuk membantah pemerintah atau memproduksi narasi kontra pemerintah. Sebaliknya, tulisan ini mencoba membantu publik membaca data secara lebih dewasa. Pemerintah perlu diapresiasi ketika indikator makro membaik, tetapi ruang akademik tetap perlu menjaga fungsi reflektif: memastikan bahwa capaian ekonomi bergerak menuju transformasi struktural, penguatan sektor riil, dan perluasan kesejahteraan masyarakat.

2. Dinamika Pertumbuhan, Kemiskinan, Pengangguran, dan Inflasi

Beberapa indikator berikut menjadi basis pembacaan. Data sengaja dipilih agar pembahasan tidak hanya bertumpu pada satu angka pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan indikator sosial-ekonomi yang lebih dekat dengan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 tidak bergerak secara linear. Dua triwulan awal berada pada fase kontraksi, kemudian mulai pulih pada Triwulan III, dan melonjak tajam pada Triwulan IV. Pola ini penting karena angka pertumbuhan tinggi pada akhir 2025 dan awal 2026 perlu dibaca sebagai bagian dari proses pemulihan setelah basis pertumbuhan sebelumnya melemah.

Dalam ilmu ekonomi regional, pola seperti ini sering terjadi pada daerah yang memiliki sektor basis kuat tetapi juga sangat sensitif terhadap dinamika komoditas, ekspor, dan investasi besar. Ketika sektor basis bergerak, angka PDRB dapat melonjak cepat. Sebaliknya, ketika sektor tersebut tertahan, kontraksi juga dapat terasa tajam. Karena itu, diskusi akademik tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah pertumbuhan tinggi itu baik atau buruk. Yang lebih penting adalah bagaimana struktur pertumbuhan tersebut dibangun dan bagaimana efeknya menyebar ke sektor lokal.

3. Dari Pertumbuhan Menuju Kualitas Pembangunan

a. Teori pertumbuhan ekonomi regional dan sektor basis

Dalam teori pertumbuhan ekonomi regional, daerah dapat tumbuh cepat apabila memiliki sektor basis yang mampu menarik permintaan dari luar wilayah. Sektor seperti pertambangan, industri pengolahan, dan ekspor berperan sebagai mesin yang membawa pendapatan masuk ke daerah. Dalam konteks NTB, sektor tambang, smelter, dan industri pengolahan dapat dibaca sebagai sektor basis yang berkontribusi besar terhadap lonjakan pertumbuhan. Namun, teori ini juga menegaskan bahwa kekuatan sektor basis baru menjadi pembangunan yang sehat apabila menciptakan efek pengganda bagi ekonomi lokal.

b. Transformasi struktural

Teori transformasi struktural menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya ditandai oleh kenaikan output, tetapi juga oleh perubahan struktur ekonomi menuju sektor yang lebih produktif dan bernilai tambah. Hilirisasi mineral dan tumbuhnya industri pengolahan dapat dilihat sebagai gejala awal transformasi struktural. Akan tetapi, transformasi tidak boleh berhenti pada perubahan komposisi PDRB. Transformasi yang lebih substantif harus tampak pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan industri pendukung, perluasan usaha lokal, serta integrasi sektor besar dengan ekonomi rakyat.

c. Linkage effect menurut Hirschman

Albert O. Hirschman menekankan pentingnya keterkaitan ke belakang dan ke depan dalam pembangunan. Keterkaitan ke belakang muncul ketika sektor unggulan menarik pasokan lokal, tenaga kerja lokal, jasa lokal, koperasi, UMKM, dan pendidikan vokasi. Keterkaitan ke depan terjadi ketika output sektor unggulan menjadi bahan bagi aktivitas ekonomi lanjutan. Dengan kerangka ini, pertanyaan untuk NTB bukan hanya seberapa besar smelter atau industri pengolahan menyumbang pertumbuhan, tetapi seberapa jauh sektor tersebut menggerakkan rantai nilai lokal.

d. Pertumbuhan inklusif dan pendekatan kapabilitas

Pertumbuhan inklusif memandang keberhasilan pembangunan dari kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam memperluas kesempatan kerja, menurunkan kemiskinan, memperbaiki kualitas pekerjaan, dan menjaga daya beli. Sejalan dengan itu, pendekatan kapabilitas Amartya Sen menempatkan pembangunan sebagai proses memperluas kemampuan riil manusia untuk hidup layak, produktif, dan bermartabat. Karena itu, angka pertumbuhan ekonomi perlu dibaca bersama indikator kemiskinan, pengangguran, inflasi, pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi masyarakat.

4. Ada Perbaikan, Tetapi Kualitasnya Perlu Dijaga

Indikator sosial menunjukkan adanya perbaikan. Persentase penduduk miskin turun dari 11,91 persen pada September 2024 menjadi 11,38 persen pada September 2025. Penurunan ini perlu diapresiasi karena menunjukkan bahwa sebagian indikator kesejahteraan bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, karena angka kemiskinan masih berada pada level dua digit, agenda pengurangan kemiskinan tetap harus menjadi prioritas kebijakan pembangunan. 

Demikian pula dengan pengangguran terbuka. TPT NTB turun dari 3,30 persen pada Februari 2024 menjadi 3,22 persen pada Februari 2025. Secara statistik, ini menunjukkan perbaikan. Namun dalam perspektif pertumbuhan inklusif, TPT belum cukup untuk membaca kualitas pasar kerja. Perlu dilihat pula berapa banyak pekerja yang masuk sektor informal, bekerja paruh waktu, setengah menganggur, atau bekerja dengan produktivitas rendah. Dengan kata lain, pasar kerja tidak cukup dinilai dari jumlah orang yang bekerja, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang tersedia.

Inflasi juga perlu ditempatkan sebagai indikator penting. Ketika ekonomi tumbuh tinggi tetapi inflasi meningkat, daya beli masyarakat dapat tertekan. Inflasi y-on-y NTB sebesar 4,09 persen pada Maret 2026 menandakan bahwa stabilitas harga tetap menjadi agenda penting. Dalam perspektif kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna jika kenaikan pendapatan masyarakat tidak terkikis oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.

5.  Prestasi Makro, Ujian Struktur, dan Agenda Pemerataan

Secara akademik, capaian pertumbuhan 13,64 persen dapat dibaca sebagai sinyal pemulihan dan akselerasi ekonomi daerah. Pertumbuhan tinggi menunjukkan bahwa kebijakan, investasi, aktivitas industri, dan perdagangan eksternal mulai memberikan dorongan yang kuat terhadap PDRB. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk menyebut adanya kemajuan ekonomi makro.

Akan tetapi, ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada pertumbuhan PDRB. Jika pertumbuhan terutama digerakkan oleh sektor padat modal dan berbasis ekspor, maka dampaknya terhadap rumah tangga dapat berbeda dengan pertumbuhan yang digerakkan oleh pertanian rakyat, UMKM, pariwisata berbasis masyarakat, atau industri kecil-menengah. Karena itu, istilah rapuh tidak perlu dimaknai sebagai penolakan terhadap capaian pemerintah, tetapi sebagai peringatan akademik agar struktur pertumbuhan tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu.

Kerentanan struktural dapat muncul karena tiga hal. Pertama, ketergantungan pada sektor komoditas dan ekspor membuat pertumbuhan sangat sensitif terhadap harga internasional, izin ekspor, produksi tambang, dan kinerja smelter. Kedua, sektor padat modal belum tentu menyerap tenaga kerja sebanyak sektor padat karya. Ketiga, jika keterkaitan antara industri besar dan ekonomi lokal masih lemah, maka pertumbuhan dapat besar secara statistik tetapi tidak cukup luas dirasakan oleh masyarakat.

Namun demikian, pembacaan ini tidak boleh berubah menjadi narasi pesimistis. Data kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya perbaikan, walaupun masih membutuhkan penguatan. Karena itu, posisi yang lebih proporsional adalah menyebut NTB sedang memiliki momentum pertumbuhan yang kuat, tetapi momentum itu perlu diarahkan agar menjadi pertumbuhan berkualitas. Fokusnya bukan menggugat capaian, melainkan mengawal transformasi.

Catatan pembelajaran statistik: Pertumbuhan y-on-y membandingkan kondisi suatu triwulan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan q-to-q membandingkan suatu triwulan dengan triwulan sebelumnya. Sementara c-to-c membaca pertumbuhan kumulatif tahun berjalan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Perbedaan indikator ini penting agar publik tidak membaca angka ekonomi secara tunggal dan tergesa-gesa. 

6. Mengubah Pertumbuhan Tinggi Menjadi Kesejahteraan Luas

Pertama, memperkuat keterkaitan industri besar dengan ekonomi lokal. Smelter, pertambangan, dan industri pengolahan perlu didorong agar memiliki rantai pasok lokal. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi peta kebutuhan industri dan menghubungkannya dengan UMKM, koperasi, jasa logistik lokal, lembaga pelatihan, serta perguruan tinggi.

Kedua, menyiapkan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan transformasi industri. Pertumbuhan berbasis hilirisasi membutuhkan tenaga kerja terampil. Karena itu, pendidikan vokasi, kurikulum kampus, pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan dunia usaha perlu diarahkan secara lebih terukur.

Ketiga, menjaga agar pertumbuhan nontambang tetap bergerak. Pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, UMKM, dan ekonomi desa tidak boleh menjadi sektor pinggiran. Justru sektor-sektor ini penting untuk memperluas distribusi manfaat pertumbuhan dan menjaga ekonomi daerah ketika sektor tambang mengalami siklus penurunan.

Keempat, mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli. Pertumbuhan tinggi akan kehilangan makna sosial apabila harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat dibanding pendapatan masyarakat. Stabilisasi pangan, distribusi logistik, dan penguatan produksi lokal perlu menjadi bagian dari strategi pertumbuhan inklusif.

Kelima, membangun dashboard kualitas pertumbuhan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan indikator yang tidak hanya memantau PDRB, tetapi juga kualitas pekerjaan, kemiskinan ekstrem, inflasi pangan, rasio pekerja formal-informal, kontribusi UMKM, dan pemerataan antarwilayah. Dengan data seperti ini, perdebatan publik dapat bergerak dari opini politik menuju diskusi kebijakan berbasis bukti.

7.  Apresiasi Capaian, Kawal Transformasi

Pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 13,64 persen adalah kabar baik. Angka tersebut menunjukkan adanya akselerasi ekonomi dan memberi ruang optimisme bagi pembangunan daerah. Namun, angka tinggi juga membawa tanggung jawab kebijakan yang besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya tampak dalam statistik, tetapi juga semakin terasa dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, narasi yang paling sehat bukanlah memuji secara berlebihan atau mengkritik secara apriori. Narasi yang lebih mendidik adalah membaca pertumbuhan sebagai momentum transformasi. Pemerintah diapresiasi atas capaian makro, sementara akademisi, media, dan masyarakat sipil membantu mengawal agar capaian tersebut menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap guncangan.

Dengan demikian, pertumbuhan 13,64 persen bukan titik akhir perdebatan, melainkan titik awal pembelajaran publik: bagaimana NTB membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi juga tumbuh kuat, merata, dan bermakna bagi masyarakat luas.

Daftar Sumber Data dan Rujukan

BPS Provinsi NTB. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I-2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1051/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-nusa-tenggara-barat-triwulan-i-2025.html

BPS Provinsi NTB. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II-2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/08/05/1070/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-nusa-tenggara-barat-triwulan-ii-2025.html

BPS Provinsi NTB. Perekonomian Nusa Tenggara Barat Triwulan III-2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/1089/perekonomian-nusa-tenggara-barat-berdasarkan-besaran-produk-domestik-regional-bruto--pdrb--atas-dasar-harga-berlaku-triwulan-iii-2025-mencapai-rp-49-49-triliun-dan-atas-dasar-harga-konstan-2010-mencapai-rp-28-92-triliun-.html

BPS Provinsi NTB. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV-2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1118/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-nusa-tenggara-barat-triwulan-iv-2025.html

BPS Provinsi NTB. Profil Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat September 2024. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/1028/profil-kemiskinan-di-provinsi-nusa-tenggara-barat-september-2024.html

BPS Provinsi NTB. Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat September 2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1109/poverty-profile-in-nusa-tenggara-barat-september-2025.html

BPS Provinsi NTB. NTB, Februari 2024: Keadaan Ketenagakerjaan. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/1010/ntb--februari-2024--keadaan-ketenagakerjaan.html

BPS Provinsi NTB. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Februari 2025. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1052/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-nusa-tenggara-barat-februari-2025-.html

BPS Provinsi NTB. Inflasi y-on-y Provinsi Nusa Tenggara Barat Maret 2026. https://ntb.bps.go.id/id/pressrelease/2026/04/01/1126/development-of-nusa-tenggara-barat-province-consumer-price-index-march-2026.html

Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat Februari 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Nusa-Tenggara-Barat-Februari-2026.aspx

Artikel pemantik diskusi: Ahsanul Khalik, Tribun Lombok, Tumbuh 13,64 Persen Tapi Dibilang Rapuh: Salah Baca atau Salah Narasi? https://lombok.tribunnews.com/wiki/105033/tumbuh-1364-persen-tapi-dibilang-rapuh-salah-baca-atau-salah-narasi

 

Peralihan Arsip Pertanahan Elektronik sebagai Sebuah Keniscayaan, Sekjen ATR/BPN: Harus Dikelola dengan Baik

Hermanamrullah    Mei 06, 2026   

Peralihan Arsip Pertanahan Elektronik sebagai Sebuah Keniscayaan, Sekjen ATR/BPN: Harus Dikelola dengan Baik

Sekertariat Jendral ATR/BPN

Okenews.net – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa peralihan arsip pertanahan ke bentuk elektronik merupakan sebuah keniscayaan. Dalam Webinar Kearsipan ATR/BPN Tahun 2026 bertema “Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Arsip Elektronik yang Akuntabel”, Sekjen ATR/BPN mengatakan hal tersebut menjadi krusial di tengah tuntutan transformasi digital. 

“Keterbatasan ruang penyimpanan arsip fisik, risiko kerusakan, serta kebutuhan akses yang cepat dan efisien menjadikan peralihan menuju arsip elektronik sebagai sebuah keniscayaan yang memang harus kita kelola dengan baik,” ujar Dalu Agung Darmawan pada kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Rabu, (06/05/2026).

Ia menjelaskan bahwa arsip memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Karena arsip ini bukan sekadar dokumen lama, tetapi di negara ini arsip akan menjadi alat bukti untuk mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah dan termasuk juga untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan,” jelasnya.

Menurutnya, dalam praktik tata kelola pemerintahan, arsip kerap menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan. “Jadi kalau kita lihat, saat ini baik dalam pengambilan keputusan, pengambilan pembuatan kebijakan pasti melihat arsip-arsip yang lama seperti apa, peraturan-peraturan yang lama seperti apa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dalu Agung Darmawan menekankan bahwa transformasi digital di bidang kearsipan juga menghadirkan tantangan, khususnya terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian arsip elektronik dalam proses hukum. “Oleh karena itu, pengelolaan arsip elektronik harus dilakukan secara cermat, memenuhi prinsip autentik, utuh, terpercaya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito, yang hadir sebagai narasumber menegaskan pentingnya penguatan kompetensi dalam pengelolaan arsip digital. “Kalau kita betul-betul mengelola arsip dengan baik, maka akan ada kepastian hukum yang jelas sebagai bukti, ada transparasi, dan bukti kita sudah melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Kementerian ATR/BPN memberikan penghargaan kepada satuan kerja terbaik, baik dari pusat maupun daerah, sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi. Selain itu, diserahkan pula arsip statis kepada ANRI sebagai bagian dari upaya pelestarian memori kolektif bangsa. 

Arsip tersebut dinilai memiliki nilai guna tinggi sebagai referensi sejarah dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data. “Ini menjadi bukti komitmen kementerian dalam menjaga warisan informasi bangsa. ANRI akan terus melestarikan dan menyimpan arsip tersebut sebagai memori kolektif,” kata Mego Pinandito.

Kegiatan webinar ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan ANRI, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta diikuti seluruh jajaran pengelola kearsipan di seluruh Indonesia, baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan, secara luring dan daring.