www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Jumat, 06 Maret 2026

     

AMARAH NTB Laporkan Dugaan “Dana Siluman” ke Anggota DPRD, Minta Kepala BPKAD dan Tim Transisi Jadi Tersangka

Sumber Foto: Humas Masyarakat Anti Rasuah

Okenews.net- Aliansi Masyarakat Anti Rasuah (AMARAH) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan dugaan tindak pidana gratifikasi dan suap terkait aliran dana yang disebut sebagai “dana siluman” kepada sejumlah anggota DPRD NTB. Dalam laporan tersebut, AMARAH juga meminta aparat penegak hukum menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Tim Transisi Gubernur sebagai tersangka guna mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut.

Laporan itu disampaikan pada Kamis (5/3/2026) sekitar pukul 12.30 WITA dengan nomor agenda/registrasi 1744 melalui surat bernomor 10025/DPP/KEP/AMN/NTB/III/2026. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya masyarakat sipil dalam mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Provinsi NTB.

Perwakilan AMARAH NTB, M. Syamsul Qomar (MSQ), mengatakan laporan tersebut disusun setelah melalui proses pengumpulan data serta kajian yang mendalam.

“Laporan ini tidak dibuat secara sembarangan. Kami telah melakukan verifikasi terhadap data yang ada dan hasil analisis menunjukkan perkara ini memiliki dasar yang cukup kuat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar MSQ kepada awak media.

Menurutnya, aparat penegak hukum diharapkan segera menetapkan pihak-pihak yang terindikasi terlibat sebagai tersangka apabila alat bukti yang diperoleh telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

AMARAH menilai pengungkapan kasus tersebut tidak hanya berhenti pada pihak penerima dana, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam alur distribusi dana tersebut.

“Kita tidak hanya fokus pada penerima dana, tetapi juga perlu mengungkap siapa saja yang terlibat dalam alur distribusi dan apa tujuan sebenarnya dari aliran dana ini. Karena itu kami meminta Kepala BPKAD dan Tim Transisi Gubernur juga ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelaporan tersebut merupakan bentuk komitmen AMARAH NTB dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama untuk memastikan setiap praktik yang berpotensi merugikan negara diusut secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Laporan tersebut ditandatangani oleh lima perwakilan AMARAH NTB, yakni M. Syamsul Qomar, Abdul Hakim, M. Ramadhan, A. Sandi, dan Rindawan Efendi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak aparat penegak hukum maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut laporan tersebut.

     

UPTD Dikbud Sakra Barat Klarifikasi Soal Pungutan Guru Paruh Waktu

Sumber Foto: Humas UPTD Dikbud Sakra Barat

Okenews.net- Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Sakra Barat, Muhamad Taufik Ismail, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai dugaan pungutan kepada sejumlah guru paruh waktu (PW) saat proses penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Taufik menjelaskan, uang yang dikeluarkan oleh para guru tersebut bukanlah pungutan resmi dari pihak UPTD maupun dinas, melainkan hasil kesepakatan para guru paruh waktu sendiri.

“Bahkan yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu teman-teman dari guru paruh waktu sendiri,” ujarnya kepada media ini, Kamis (5/3/2026).

Ia menerangkan, dalam proses penandatanganan SPK terdapat sejumlah dokumen yang harus dilengkapi dengan materai. Total dokumen yang harus ditandatangani mencapai 14 lembar, sehingga para guru berinisiatif membeli materai secara mandiri.

“Karena jumlah dokumen cukup banyak, guru-guru di Sakra Barat sepakat mengeluarkan uang sebesar Rp30 ribu per orang. Jumlah ini juga berbeda di setiap kecamatan, tergantung kesepakatan masing-masing,” jelasnya.

Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk kebutuhan administrasi, seperti pembelian materai, kertas, tinta printer, serta alat tulis lainnya. Hal itu dilakukan karena tidak ada anggaran operasional yang tersedia di UPTD untuk keperluan tersebut.

“Saya tegaskan, tidak ada perintah dari dinas terkait hal ini. Ini murni kesepakatan teman-teman guru di bawah yang melihat kondisi keuangan yang tidak ada,” tegas Taufik.

Terkait kesejahteraan guru paruh waktu, Taufik menyebutkan bahwa saat ini kondisi mereka dinilai lebih baik dibanding sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa guru PW kini menerima honor sebesar Rp550 ribu per bulan, ditambah dengan tunjangan sertifikasi bagi yang memenuhi syarat.

“Kalau berbicara kesejahteraan, sekarang jauh lebih baik. Ada gaji yang bersumber dari Dana BOS dan ada juga dari APBD,” pungkasnya.

Kamis, 05 Maret 2026

     

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid Bukber dengan Warga dan Pengurus NasDem

Fauzan Khalid

Okenews.net-Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menggelar kegiatan buka puasa bersama (bukber) dengan warga dan para pengurus NasDem di Rumah Aspirasi di Desa Sandik, Lombok Barat, NTB, Rabu (04/03/2026). Acara ini dirangkaikan dengan pemberian bingkisan secara simbolis sebagai bentuk kepedulian sosial kepada warga.

Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok, mengatakan, buka puasa bersama, bukan hanya sekadar menikmati hdangan, setelah seharian berpuasa, namun yang lebih penting adalah menjadi ajang silaturrahmi, berbagai rezeki, dan untuk mempererat tali silaturrahmi antara masyarakat atau konstituen, termasuk dengan para pengurus NasDem.

Menurut Fauzan, bukber  juga bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi momen penuh makna. Selain itu, mengajarkan nilai kebersamaan, rasa syukur, dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam hadis, kata Fauzan, berbuka puasa merupakan momen yang dianjurkan untuk dilakukan bersama-sama. Hadis ini menunjukkan, betapa besarnya pahala berbagi makanan di bulan Ramadan.

Karena itu, lanjutnya, buka puasa bersama keluarga, maupun rekan-rekan, sahabat, bahkan dengan masyarakat, menjadi salah satu cara untuk memperoleh keberkahan Ramadan. Fauzan menambahkan, bulan Ramadan juga menjadi waktu terbaik untuk berbagi dengan sesama.

“sekali lagi saya mengingatkan bahwa buka puasa bersama bukan hanya soal makanan, melainkan momen spiritual dan sosial,” kata Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) ini.

Fauzan menyatakan, acara bukber digelar di rumah aspirasi, agar terjalin hubungan lebih erat, dan kebersamaan dengan kita semua. “Saya juga menunjukkan rumah aspirasi ini, tempat menyalurkan aspirasi, jika ada yang disampaikan, dan akan ditindaklanjuti sesuai aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Acara bukber ini ditutup dengan tausiyah singkat tentang manfaat dan makna berbuka puasa bersama, serta keutamaan bulan Ramadan. Fauzan juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada semua masyarakat dan para pengurus NasDem yang hadir untuk berbuka puasa bersama.

“Terima kasih sudah hadir untuk berbuka puasa bersama. Semoga kita, tetap diberikan kesehatan dan dapat menjalankan ibadah puasa, dengan lancar dan semua amal ibadah kita diterima Allah SWT,” ujar Fauzan.

Usai acara buka puasa bersama, acara dilanjutkan dengan shalat tarawih bersama. Acara berlangsung lancar, dan penuh keakraban.

Rabu, 04 Maret 2026

     

Sekolah Rakyat Dibangun di Gumantar, BPN dan Bupati KLU Tegaskan Komitmen Pendidikan

Foto: Humas ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net – Pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, resmi dimulai dengan peletakan batu pertama yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait, Rabu (3/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan guna memperluas akses serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung kelancaran pembangunan, khususnya dari sisi administrasi dan aspek pertanahan.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya tentang mendirikan bangunan, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan generasi Lombok Utara. Kami siap memastikan seluruh aspek pertanahan berjalan tertib dan sesuai ketentuan agar proses pembangunan tidak terkendala,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Najmul Akhyar menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.

“Sekolah Rakyat ini adalah wujud komitmen kami dalam menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Kami ingin tidak ada lagi anak-anak Lombok Utara yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses,” tegasnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dimulainya pembangunan tersebut, Sekolah Rakyat di Desa Gumantar diharapkan segera rampung dan menjadi pusat pendidikan baru yang mampu melahirkan generasi muda Lombok Utara yang unggul serta berdaya saing.

     

Kembangkan Aplikasi Dashboard SDM, Sekjen ATR/BPN: Proses Mutasi dan Promosi Jadi Lebih Efektif dan Efisien

foto: Humas ATR/BPN Lombok Utara

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mengembangkan aplikasi Dashboard Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung proses mutasi dan promosi pegawai agar lebih efektif dan efisien. Aplikasi yang dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin) bersama Biro SDM ini disiapkan sebagai instrumen pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis sistem merit.

“Saya berharap aplikasi Dashboard SDM ini bisa segera jadi, untuk memenuhi kebutuhan pengisian jabatan. Jadi kegiatan mutasi, promosi dan sebagainya bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Sosialisasi Dashboard SDM yang dilaksanakan secara daring dan luring di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (03/03/2026).

Pemetaan melalui Dashboard SDM dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengelompokkan pegawai berdasarkan sejumlah aspek, seperti kompetensi, pendidikan, pengalaman, dan posisi jabatan. Menurut Dalu Agung Darmawan, langkah ini menjadi fondasi utama dalam penguatan penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian ATR/BPN sehingga kebutuhan pengisian jabatan dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan tepat.

“Kalau sekarang, jika ingin mencari kandidat Eselon 3 dan 4 harus ada ujian terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke KRS (Kelompok Rencana Suksesi, manajemen talenta). Ke depan, dengan Dashboard SDM ini, sudah jelas kandidatnya, masuk ke dalam manajemen talenta,” jelas Sekjen ATR/BPN.

Kepala Pusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya, menyampaikan bahwa pengembangan Dashboard SDM merupakan inisiasi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menginginkan sistem merit dan jenjang karier di Kementerian ATR/BPN berbasis pada data kepegawaian yang akurat.

“Dashboard SDM ini untuk mencari talenta-talenta terbaik berdasarkan beragam kriteria yang telah ditetapkan dalam _career path_, yang nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri. Jadi, dari Dashboard SDM ini kita bisa mendapatkan gambaran yang sempurna tentang _talent pool_ digabungkan dengan kinerja masing-masing ASN,” terang Kepala Pusdatin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro SDM, Budi Santosa, mengimbau seluruh jajaran agar rutin memperbarui data diri pada sistem kepegawaian Kementerian ATR/BPN. Hal ini menurutnya demi menjaga validitas data yang akan ditampilkan dalam Dashboard SDM.

“Kami butuh Bapak/Ibu sekalian untuk melakukan _update_ kembali terkait identitas pegawai, tolong harus lengkap, mulai dari pendidikan, kompetensi di bidang apa, diklat yang diikuti, penghargaan yang diraih, dan sebagainya. Karena, karier Bapak/Ibu semua tergantung dari data di Kepegawaian,” ungkap Budi Santosa.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Kementerian ATR/BPN. Sosialisasi Dashboard SDM ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

     

BPN Lotim Gelar Penyuluhan PTSL 2026 di Kelayu Jorong

Humas, BPN Lombok Timut

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur mengintensifkan persiapan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 dengan menggelar penyuluhan di Kantor Lurah Kelayu Jorong, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Kantor Pertanahan Lombok Timur bersama Kejaksaan dan Bapenda Lombok Timur. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat terkait tahapan dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam program PTSL.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur, Darmawan Wibowo, menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi kunci utama kelancaran proses sertifikasi tanah.

“Program PTSL ini akan berjalan cepat dan lancar jika masyarakat sudah menyiapkan seluruh persyaratan sejak awal. Mulai dari fotokopi KTP, KK, SPPT PBB, hingga alas hak atau bukti penguasaan tanah,” tegas Darmawan.

Selain kelengkapan administrasi, pihaknya juga menekankan pentingnya kejelasan batas bidang tanah. Warga diminta aktif memasang patok batas yang telah disepakati bersama pemilik lahan yang berbatasan langsung guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

“Penentuan dan pemasangan patok batas tanah adalah tanggung jawab bersama. Jika batas sudah jelas dan disepakati, proses pengukuran hingga penerbitan sertifikat akan jauh lebih mudah,” ujarnya.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan partisipasi masyarakat semakin meningkat sehingga target PTSL Tahun 2026 di Kabupaten Lombok Timur dapat tercapai optimal. Program ini sekaligus menjadi langkah strategis mendorong Lombok Timur menuju status Kabupaten Lengkap yang tertib administrasi pertanahan.

Selasa, 03 Maret 2026

     

Bupati Lotim Soroti Kredit Macet PT Selaparang Finansial, Minta Laba Ditingkatkan

Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin

Okenews.net- Haerul Warisin menyoroti kinerja PT Selaparang Finansial dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar Selasa (3/3/2026) di Labuhan Haji. Dalam arahannya, Bupati menegaskan perlunya perbaikan strategi manajemen untuk menekan angka kredit macet dan meningkatkan keuntungan perusahaan daerah tersebut.

Didampingi Wakil Bupati Moh. Edwin Hadiwijaya, Bupati menyebut rasio keuntungan dan kredit macet PT Selaparang Finansial belum ideal. Ia mengungkapkan, laba perusahaan masih di bawah 5 persen, sementara kredit macet berada di atas 10 persen.

“Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5 persen tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan lembaga keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan strategi dan kemampuan manajemen dalam menyelesaikan persoalan. Karena itu, ia meminta jajaran direksi dan karyawan lebih fokus pada penagihan piutang, dengan terlebih dahulu dibekali pelatihan yang memadai.

Bupati juga mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan agar seluruh kebijakan perusahaan diambil secara kolektif dan berbasis kajian, bukan keputusan sepihak.

“BUMD ini bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan efektivitas bisnis dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta manajemen melakukan pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dana yang tersedia, menurutnya, harus lebih produktif dan tidak sekadar mengendap di perbankan.

“Saya ingin melihat perubahan nyata pada RUPS tahun depan. Kredit macet harus turun dan keuntungan harus naik,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, Muhammad Isra'I, mengakui kinerja perusahaan sepanjang 2025 belum maksimal meski terdapat pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi ekonomi nasional dan keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi performa perusahaan.

Ia menegaskan, masa ini merupakan fase transisi kepemimpinan yang krusial sehingga harus dikelola secara akuntabel untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, PT Selaparang Finansial melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya restrukturisasi piutang, penataan penyertaan modal, penguatan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, efisiensi biaya operasional, serta perbaikan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.

Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, dalam laporannya menyebut perusahaan ini merupakan satu-satunya perusahaan modal daerah yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan tetap bertahan di tengah penurunan jumlah perusahaan modal ventura secara nasional.

Dengan dukungan 25 karyawan, perusahaan ini menempatkan SDM sebagai aset utama, termasuk dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selain itu, PT Selaparang Finansial juga aktif mendukung program sosial daerah, seperti safari Ramadan, santunan anak yatim, rehabilitasi masjid, hingga pembagian paket sembako bagi masyarakat kurang mampu dan petugas kebersihan.

     

LPKA Loteng Usulkan Pengurangan Masa Pidana Anak Binaan di Hari Raya Nyepi 2026

LPKA Lombok Tengah

Okenews.net- Dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi Tahun 2026, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah (LPKA Loteng) mengusulkan satu orang anak binaan untuk memperoleh Pengurangan Masa Pidana (PMP).

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada Selasa (3/3/2026).

Kepala LPKA Lombok Tengah, Hidayat, melalui Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi Ahmad Saepandi menjelaskan bahwa pengurangan masa pidana merupakan hak anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif maupun substantif.

“Pemberian Pengurangan Masa Pidana ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan pelaksanaannya mengacu pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi serta hak integrasi lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, sebelum diusulkan, anak binaan tersebut telah melalui proses verifikasi dan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek yang menjadi pertimbangan meliputi perilaku selama menjalani pembinaan, keaktifan mengikuti program, serta kelengkapan administrasi.

Pihak LPKA berharap usulan PMP ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan hak warga binaan, tetapi juga menjadi motivasi bagi anak binaan lainnya untuk terus menunjukkan sikap positif dan aktif dalam setiap kegiatan pembinaan. Dengan demikian, proses reintegrasi sosial diharapkan dapat berjalan optimal saat mereka kembali ke masyarakat.

Senin, 02 Maret 2026

     

143 Kepsek Dilantik, Dikbud Lotim Evaluasi Ratusan Pejabat Lebih Dua Periode

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim

Okenews.net – Sebanyak 143 Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat SD dan SMP resmi dilantik di Pendopo Bupati, Senin (2/3/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan manajemen pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Namun di balik pelantikan itu, masih ada ratusan kepala sekolah lainnya yang kini dalam tahap evaluasi. Pasalnya, ditemukan sejumlah pejabat sekolah telah menjabat lebih dari dua periode, yang berdasarkan regulasi terbaru tidak lagi diperkenankan.

Kepala Dikbud Lombok Timur, Nurul Wathoni, mengakui pihaknya menghadapi tantangan antara aturan normatif dan kondisi teknis di lapangan. Ia menjelaskan, sesuai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, masa jabatan kepala sekolah dibatasi maksimal dua periode.

“Secara regulasi sudah jelas, dua periode tidak boleh lebih. Tetapi di sistem Dapodik status mereka masih aktif atau ‘hijau’. Ini yang sedang kami evaluasi,” ujarnya usai pelantikan.

Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut masa jabatan, tetapi juga berdampak pada hak tunjangan profesi. Jika masa jabatan melewati ketentuan dan sistem tidak lagi mengakomodir, maka sertifikasi berpotensi tidak terbayarkan.

“Kalau sertifikasinya tidak terbayar oleh sistem, otomatis yang bersangkutan harus mundur,” tegasnya.

Selain penataan masa jabatan, Dikbud juga memperketat mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas. Kini, calon tidak bisa lagi ditunjuk langsung, melainkan wajib lulus sebagai Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) melalui uji kompetensi yang diselenggarakan pusat. Hal serupa berlaku bagi calon pengawas sekolah yang harus lulus sebagai Bakal Calon Pengawas Sekolah (BCPS).

Dari ratusan guru yang mengikuti uji kompetensi baru-baru ini, tingkat kelulusan disebut hanya berkisar 50 persen. Kondisi ini menunjukkan seleksi yang semakin ketat dalam menjaring pemimpin satuan pendidikan.

Evaluasi menyeluruh terhadap ratusan kepala sekolah yang melebihi dua periode dijadwalkan digelar usai Hari Raya Idulfitri. Penilaian tidak semata-mata berpatokan pada masa jabatan, melainkan juga capaian kinerja dan peningkatan prestasi sekolah.

“Yang paling utama adalah kinerja. Kalau tidak ada perkembangan dan tidak mampu meningkatkan prestasi sekolah, meskipun di Dapodik masih hijau, tetap akan kita evaluasi,” pungkas Nurul Wathoni.

     

Lotim Target Pertahankan Juara TP2DD 2026, Bupati Dorong 100 Persen Transaksi Non Tunai

Bupati Lombok Timur

Okenews.net- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya mempertahankan prestasi pada ajang Championship TP2DD 2026. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja 2026 Championship TP2DD, Senin (2/3/2026), di Rupatama 1 Kantor Bupati.

Dalam arahannya, Bupati mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibanding meraihnya. Karena itu, capaian yang diraih pada 2025 harus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah.

“Meraih juara itu lebih gampang daripada mempertahankan. Apa yang sudah kita capai harus kita jaga dan tingkatkan,” tegasnya.

Didampingi Wakil Bupati Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekda Muhammad Juaini Taofik, Bupati menyoroti pentingnya mengantisipasi lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), seperti yang terjadi akibat kenaikan harga cabai beberapa waktu lalu.

Menurutnya, setelah 2025 menjadi tahun konsolidasi dan penguatan sistem, maka 2026 harus menjadi momentum peningkatan transaksi non tunai, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.

“Peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah harus tetap ada dan diperkuat,” ujarnya.

Selain itu, optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat dan pelaku UMKM juga menjadi prioritas. Bupati mengakui masih terdapat tantangan, terutama perluasan kanal digital hingga ke desa yang mayoritas penduduknya berada di wilayah tersebut.

Ia pun meminta agar dilakukan koordinasi intensif dengan para kepala desa untuk mempercepat implementasi digitalisasi. Konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai, serta monitoring dan evaluasi berkala, juga menjadi perhatian serius.

Pada 2026, penguatan regulasi dan komitmen seluruh pimpinan OPD dinilai krusial. Bupati bahkan mendorong agar seluruh layanan pembayaran daerah bisa terdigitalisasi hingga 100 persen. Ia menilai transaksi tunai berpotensi menimbulkan kebocoran.

Lebih dari sekadar prestasi administratif, Bupati berharap transformasi digital ini benar-benar berdampak pada transparansi keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekda Lombok Timur berharap Bank NTB Syariah dapat segera merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan kedua tahun ini, minimal untuk tiga OPD sebagai percontohan. Ia juga meminta penguatan sekretariat TP2DD serta perluasan sosialisasi di tiga titik, yakni Car Free Day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.

Pertemuan tersebut diikuti para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lotim, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain membahas mekanisme dan kriteria penilaian 2026, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi antar-OPD serta menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.

     

Bupati Lotim Ingatkan 143 Kepsek Baru. Kelola Anggaran dengan Bersih dan Amanah

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Sekolah

Okenews.net-Haerul Warisin menegaskan peran strategis kepala sekolah sebagai manajer di tingkat satuan pendidikan. Penegasan itu disampaikannya saat melantik 143 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Senin (2/3/2026), di Pendopo Bupati.

Dalam arahannya, Bupati mengingatkan para kepala sekolah agar berhati-hati dalam mengelola keuangan sekolah dan tidak tergiur melakukan penyalahgunaan anggaran. Ia menekankan pentingnya belajar dan berkonsultasi dengan pihak yang berpengalaman jika belum memahami tata kelola keuangan secara menyeluruh.

“Pesan saya hati-hati, kalau belum mampu mengelola dan me-manage keuangan dengan baik, bertanyalah kepada yang sudah berpengalaman,” tegasnya.

Menurutnya, kepala sekolah yang “clear” bukan sekadar bersih dari persoalan hukum, tetapi juga mampu mengelola seluruh aspek sekolah secara profesional dan transparan. Ia menyadari bahwa menjadi pemimpin di satuan pendidikan bukanlah tugas mudah, namun dengan keikhlasan dan rasa amanah, tanggung jawab tersebut dapat dijalankan dengan baik.

“Pemimpin itu tidak gampang. Tapi kalau ada rasa keikhlasan dan kita bekerja untuk pendidikan, untuk mengayomi guru-guru, insyaallah kita akan menjadi kepala sekolah yang baik,” ujarnya.

Bupati bahkan membuka peluang karier yang lebih luas bagi kepala sekolah yang berprestasi. Ia menyebut jabatan Kepala Dinas bukan hal mustahil diraih, selama mampu membuktikan kepiawaian dalam manajemen, pembinaan guru, serta mencetak siswa berprestasi.

Tak hanya soal kurikulum, orang nomor satu di Lombok Timur itu juga mendorong inovasi berbasis potensi sumber daya alam. Ia mencontohkan gerakan menanam cabai di polybag secara kolektif oleh ribuan guru sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya mendukung program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) demi peningkatan kualitas gizi peserta didik.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan kepala sekolah untuk menjaga aset sekolah, termasuk rumah dinas dan tanah yang belum termanfaatkan. Ia menegaskan bahwa seluruh aset tersebut menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sehingga harus dikelola dan dilaporkan secara tertib.

Tak kalah penting, ia mengimbau para guru untuk disiplin membayar zakat dan meminta agar tidak ada pihak, termasuk UPTD, yang berani menyalahgunakan dana zakat.

“Jika ada yang menyalahgunakan zakat, tidak perlu pakai hati, langsung gunakan hukum,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengucapkan selamat kepada 143 kepala sekolah yang resmi dilantik. Ia berharap momentum tersebut menjadi langkah awal peningkatan mutu pendidikan di Lombok Timur, sehingga sekolah-sekolah di daerah ini semakin dipercaya dan menjadi pilihan utama masyarakat.

     

RSUD dr. Raden Soedjono Selong Tingkatkan Kualitas Layanan Lewat IHT

RSUD dr. Raden Soedjono Selong

Okenews.net- Dalam upaya memperkuat mutu pelayanan kesehatan, RSUD dr. Raden Soedjono Selong menggelar In House Training (IHT) bagi para petugas pelayanan, Rabu (25/02/2026). Kegiatan ini menjadi langkah konkret manajemen rumah sakit dalam membenahi sistem layanan sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Pelatihan internal tersebut difokuskan pada penguatan standar pelayanan, etika komunikasi, peningkatan disiplin kerja, serta pemahaman prosedur operasional. Melalui IHT, seluruh petugas diharapkan memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap standar mutu pelayanan yang diterapkan rumah sakit.

Kepala Bagian Humas RSUD dr. Raden Soedjono Selong, Muksan Efendi, S.Kep., MM., menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan merupakan kebutuhan mendesak bagi institusi layanan publik, khususnya rumah sakit yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Pelayanan kesehatan bukan hanya soal tindakan medis, tetapi juga menyangkut sikap, komunikasi, empati, dan kecepatan respons petugas. Karena itu, peningkatan kompetensi harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus meningkat, sementara tantangan di lapangan kian kompleks. Kondisi tersebut mengharuskan manajemen untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan internal.

“Kami ingin memastikan setiap pasien merasa dihargai, dilayani dengan baik, serta mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Pembenahan internal menjadi prioritas kami,” tambahnya.

Melalui IHT ini, manajemen berkomitmen menjadikan peningkatan kapasitas SDM sebagai budaya kerja yang berkesinambungan, bukan sekadar agenda seremonial. Dengan semangat profesionalisme dan pelayanan yang humanis, RSUD dr. Raden Soedjono Selong optimistis mampu memberikan layanan kesehatan yang semakin prima bagi seluruh lapisan masyarakat.

Minggu, 01 Maret 2026

     

Solidaritas Tanpa Batas, PDI Perjuangan Lotim Bantu Kader Korban Kebakaran

PDI Perjuangan Lombok Timur

Okenews.net- Keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur menunjukkan kepedulian dan semangat gotong royong kepada salah seorang kader akar rumput, Suryadi, yang tertimpa musibah kebakaran rumah di wilayah Wanasaba Lauk, Bagek Anjar RT 3. 

Peristiwa nahas itu terjadi saat Suryadi baru saja pulang menghadiri kegiatan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) DPC PDI Perjuangan Lombok Timur beberapa waktu lalu.

Setibanya di rumah, Suryadi mendapati kediamannya telah ludes dan hangus dilalap api. Musibah tersebut menggugah empati seluruh kader dan pengurus partai, yang kemudian bergerak bersama untuk meringankan beban yang dialami Suryadi dan keluarganya.

Sebagai wujud solidaritas, DPC PDI Perjuangan Lombok Timur menggalang bantuan dari berbagai unsur partai. Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yang juga Anggota DPR RI dapil NTB II Pulau Lombok, Rachmat Hidayat turut ambil bagian dalam aksi kepedulian ini. 

Dukungan juga datang dari anggota Fraksi PDI Perjuangan di Kota Mataram, Sumbawa Barat, serta khususnya Fraksi DPRD Lombok Timur.

Santunan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Amrullah, kepada Suryadi di kediamannya pada Minggu (1/3/2026).

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, dalam keterangannya menegaskan bahwa kepedulian kepada sesama kader dan masyarakat adalah nafas perjuangan partai.

“Musibah yang menimpa saudara kita Suryadi adalah duka kita bersama. PDI Perjuangan lahir dari rahim rakyat, tumbuh dari semangat kebersamaan, dan berdiri kokoh karena gotong royong. Kita tidak boleh membiarkan kader kita berjalan sendiri dalam kesedihan. Kita hadir, kita saling menguatkan, dan kita pastikan bahwa dari abu yang tersisa, harapan akan tumbuh kembali,” tegas Ahmad Sukro.

"Inilah jati diri kita sebagai partai ideologis bahwa keberpihakan itu tidak berhenti pada kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata," sambungnya.

Ketika satu kader tertimpa musibah, kata Sukro, seluruh keluarga besar partai harus bergerak. Pihaknya ingin memastikan bahwa kehadiran PDI Perjuangan benar-benar dirasakan sebagai rumah bersama, tempat setiap kader mendapatkan perlindungan moral dan dukungan kemanusiaan.

“Kami percaya, kebersamaan seperti ini adalah energi yang menjaga soliditas partai. Dari desa, dusun, hingga tingkat nasional, kita dirajut oleh rasa senasib sepenanggungan. Ini bukan sekadar bantuan materi, melainkan pesan bahwa kita tidak pernah sendiri dalam perjuangan maupun dalam cobaan hidup,” tambah Ahmad Sukro.

Ia juga menambahkan bahwa solidaritas seperti ini adalah cerminan ideologis partai yang selalu berpihak kepada wong cilik dan menghadirkan politik yang berperikemanusiaan.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Amrullah, yang menyerahkan langsung bantuan kepada Suryadi, menyampaikan rasa haru sekaligus terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi.

“Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan dari tingkat DPD, DPC, fraksi di berbagai daerah, hingga para simpatisan yang telah menunjukkan kepedulian nyata kepada saudara kita Suryadi. 

Bantuan ini mungkin tidak mampu menggantikan seluruh yang hilang, tetapi kami berharap dapat menjadi penguat, menjadi tanda bahwa ia tidak sendiri. 

Inilah wajah gotong royong PDI Perjuangan: bergerak bersama, membantu dengan hati, dan merawat kemanusiaan,” ujar Ahmad Amrullah.

“Kami datang bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa semangat dan harapan. Kami ingin memastikan bahwa saudara Suryadi dapat bangkit kembali, menata ulang kehidupannya, dan tetap berdiri tegak sebagai bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan,” imbuhnya.

“Terima kasih kepada seluruh kader, anggota fraksi, serta para sahabat partai yang telah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan, dan menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar kita adalah persatuan dan gotong royong,” tutup Ahmad Amrullah.

Aksi kepedulian ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong tetap menjadi fondasi utama gerakan PDI Perjuangan, tidak hanya dalam perjuangan politik, tetapi juga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sabtu, 28 Februari 2026

     

Kantah Lotim Tetapkan Lokasi PTSL 2026, Ini Daftar Desa dan Kecamatan Penerima Program

Atr/BPN Lombok Timur

Okenews.net– Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur resmi menetapkan sejumlah desa dan kelurahan sebagai lokasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya percepatan legalisasi aset masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, I Komang Suarte, menegaskan bahwa penetapan lokasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan administrasi di tingkat desa.

“PTSL adalah wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat Lombok Timur mendapatkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar I Komang Suarte, Sabtu 28/2/2026

Berdasarkan informasi resmi, lokasi PTSL 2026 tersebar di delapan kecamatan, meliputi:

Kecamatan Sambelia, Desa Dadap, Desa Senanggalih.
Kecamatan Suela, Desa Perigi, Desa Puncak Jeringo.
Kecamatan Pringgabaya, Desa Anggaraksa
Kecamatan Suralaga, Desa Bagik Payung, Desa Bagik Payung Timur, Desa Tebaban
Kecamatan Labuhan Haji, Desa Labuhan Haji.
Kecamatan Selong, Kelurahan Kelayu Jorong
Kecamatan Sakra Timur, Desa Lepak Timur
Kecamatan Sakra, Desa Sakra Selatan

I Komang Suarte menambahkan, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar proses pengumpulan berkas dan pengukuran bidang tanah dapat berjalan lancar.

“Kami mengajak seluruh masyarakat di desa yang telah ditetapkan agar segera melengkapi persyaratan dan berkoordinasi dengan panitia desa. Semakin cepat berkas lengkap, semakin cepat pula sertipikat dapat diterbitkan,” tegasnya.

Program PTSL sendiri merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara menyeluruh. Dengan sertipikat yang sah, masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga memiliki akses lebih luas terhadap permodalan dan peningkatan kesejahteraan.

Kantor Pertanahan Lombok Timur berharap dukungan penuh dari pemerintah desa dan masyarakat agar pelaksanaan PTSL 2026 berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

     

Wabup Lotim Ajak Pesantren Aktif Cegah Perkawinan Anak demi Tekan Stunting

Wakil Bupati Lombok Timur

Okenews.net – Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur terus digencarkan. Salah satu langkah strategis yang didorong pemerintah daerah adalah pencegahan perkawinan anak melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan keagamaan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya saat bersilaturahmi bersama pengurus, guru, staf, dan santri Yayasan Pondok Pesantren Al Badriyah Rarang, Kecamatan Terara, Sabtu (28/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup menekankan bahwa perkawinan anak memiliki dampak serius terhadap kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, pernikahan di usia yang belum matang secara fisik dan psikologis berisiko menimbulkan kehamilan bermasalah, kekurangan gizi pada ibu hamil, hingga melahirkan anak dengan kondisi stunting.

“Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir dan karakter generasi muda. Melalui edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan, kami berharap pesantren dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada santri, wali santri, dan masyarakat tentang pentingnya menunda usia perkawinan hingga mencapai usia yang matang,” ujar Edwin.

Ia mengingatkan, pencegahan stunting bukan semata menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk tokoh agama dan lembaga pendidikan keagamaan, agar pesan-pesan moral dan keagamaan mampu memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah.

Pemda Lombok Timur, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menggencarkan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan kepada masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan pesantren diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak sekaligus mempercepat tercapainya target penurunan stunting.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita ingin melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas demi mewujudkan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan,” tutupnya.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi