www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Rabu, 30 September 2026

     

LPKA Lombok Tengah Terima Tahanan Anak dari PN Sumbawa Besar

Okenews.net– Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) NTB, menerima pelimpahan Tahanan Anak dari Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa Besar, Selasa (29/9/2026).

Proses penerimaan dilaksanakan oleh petugas Seksi Registrasi dan Klasifikasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Seluruh tahapan dilakukan secara teliti dan akuntabel di ruang registrasi LPKA Kelas II Lombok Tengah.

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi penahanan sekaligus mencocokkan identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian identitas dan keabsahan dokumen hukum yang dilimpahkan dari PN Sumbawa Besar.

Tidak hanya pemeriksaan administrasi, petugas juga berkoordinasi dengan tim medis untuk melakukan pemeriksaan fisik dan kesehatan awal terhadap Tahanan Anak. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting untuk memastikan kondisi kesehatan anak sebelum mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling).

Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah menegaskan bahwa proses penerimaan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak, pelayanan ramah anak, serta bebas dari tindakan diskriminatif.

“Setiap anak yang berada dalam proses hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan yang layak, dan perlakuan yang manusiawi. Karena itu, seluruh proses penerimaan kami laksanakan sesuai prosedur dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah.

Setelah seluruh tahapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan selesai, Tahanan Anak tersebut resmi dicatat dalam buku registrasi dan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Selanjutnya, Tahanan Anak akan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan serta program pendampingan dan pembinaan yang telah disiapkan oleh LPKA Kelas II Lombok Tengah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen LPKA Kelas II Lombok Tengah untuk memastikan setiap proses penerimaan berjalan tertib, transparan, serta tetap menjunjung tinggi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

     

TNI Kuat Menjaga Negara, BAZNAS Kuat Menjaga Umat: Ketua BAZNAS Lotim Hadiri Lomba Menembak HUT ke-81 TNI

Okenews.net – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, menghadiri lomba menembak pistol yang digelar Komando Distrik Militer (Kodim) 1615/Lombok Timur dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Rabu (30/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Markas Brimob Lombok Timur tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 WITA. Lomba diikuti jajaran TNI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan sejumlah instansi terkait di Kabupaten Lombok Timur.

Kehadiran Ketua BAZNAS Lotim dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara BAZNAS, TNI, dan jajaran pemerintahan daerah dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.

H. Muhammad Kamli menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat atas peringatan HUT ke-81 TNI. Menurutnya, momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan antarlembaga, tetapi juga membuka ruang kolaborasi untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Atas nama BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, kami mengucapkan Dirgahayu TNI ke-81. TNI adalah garda terdepan penjaga NKRI. Kehadiran kami di sini adalah wujud sinergi dan silaturahmi. TNI kuat menjaga negara, BAZNAS kuat menjaga umat,” ujar H. Muhammad Kamli.

Ia menilai, lomba menembak pistol bukan semata-mata menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum untuk memperkuat komunikasi, kebersamaan, dan koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, sinergi antarlembaga sangat penting untuk menjaga kondusivitas wilayah sekaligus memperkuat kepedulian terhadap masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian dan bantuan.

Dalam momentum HUT ke-81 TNI tersebut, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur juga turut berpartisipasi melalui pemberian santunan kepada kaum jompo. Bantuan tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus wujud nyata kolaborasi antara BAZNAS dan TNI.

“Sebagai bentuk sinergi, kami juga menyalurkan santunan untuk jompo di acara HUT TNI ini. Ini adalah amanah dari para muzakki dan donatur. Semoga kolaborasi kebaikan antara BAZNAS dan TNI terus berlanjut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Kamli.

Ia berharap sinergi yang telah terbangun antara BAZNAS dan TNI dapat terus diperkuat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Lombok Timur.

     

Bukan Sekadar Adu Ketepatan, Lomba Menembak HUT TNI ke-81 Jadi Ajang Pererat Sinergi

Okenews.net- Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya diwujudkan melalui serangkaian kegiatan seremonial. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan dan sinergi antarlembaga di Kabupaten Lombok Timur.

Hal itu terlihat dalam kegiatan Lomba Menembak Pistol yang digelar Kodim 1615/Lombok Timur dalam rangka memeriahkan HUT TNI ke-81, Rabu (30/9). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut berlangsung di Markas Brimob Lombok Timur.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong, Sudirman, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran TNI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan sejumlah instansi terkait.

Kehadiran Kalapas Selong bukan sekadar untuk mengikuti rangkaian peringatan HUT TNI. Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi yang semakin kuat antara jajaran pemasyarakatan, TNI, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.

Lomba menembak juga menjadi sarana memperkuat koordinasi lintas sektor. Di tengah suasana kebersamaan dan kompetisi yang sportif, hubungan antarpimpinan dan jajaran instansi dapat semakin dekat sehingga komunikasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan lebih efektif.

“Momentum seperti ini bukan hanya tentang lomba, tetapi juga tentang bagaimana kita memperkuat silaturahmi, komunikasi, dan sinergi antarlembaga,” demikian semangat yang tercermin dari kehadiran Kalapas Selong dalam kegiatan tersebut.

Sinergi antara jajaran TNI, pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan instansi terkait dinilai penting dalam mendukung terciptanya keamanan serta kondusivitas wilayah. Hubungan kelembagaan yang terbangun dengan baik menjadi salah satu fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di lapangan.

Kegiatan lomba menembak berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan, tertib, aman, dan lancar hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.Melalui momentum HUT TNI ke-81 ini, sinergitas lintas instansi di Lombok Timur diharapkan tidak berhenti di lapangan tembak, tetapi terus terjaga dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

     

Kasta NTB Tuntut PDIP Sikapi Musyafirin: Masih Aktif di Partai, Nyaman Jadi Komisaris Bank NTB

Okenews.net- Kasta NTB melalui presidennya, Lalu Munawir Haris yang akrab disapa  Wink Haris, meminta DPD PDI Perjuangan NTB memberikan kejelasan mengenai status H.W. Musyafirin di partai, menyusul posisinya sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah. Jangan sampai persoalan satu orang, malah jadi beban bagi partai.

“Kalau statusnya segera diperjelas, DPI Perjuangan akan tetap terhormat. Tetapi kalau dibiarkan menggantung, PDIP juga yang bisa ikut kena getahnya,” tegas Wink Haris di Mataram, Selasa (29/9/2026).

Bank NTB Syariah mencantumkan H.W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen dalam struktur Dewan Komisaris. Dia menduduki jabatan Komisaris Independen berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Bank NTB Syariah pada 4 Desember 2025. Padahal, PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD mengatur calon anggota Dewan Pengawas atau Komisaris tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Wink Haris menilai, ketegasan PDIP dalam menyikapi persoalan ini sepenuhnya adalah bagian dari tindakan menjaga marwah organisasi agar aturan tidak kehilangan daya ikatnya.

“Kami tidak meminta partai dipaksa memilih. Kami hanya meminta PDI Perjuangan NTB menunjukkan sikap. Karena pembiaran juga merupakan sikap, dan presedennya bisa panjang,” ujarya.

Wink Haris mengatakan, desakan tersebut bukan untuk menyudutkan PDI Perjuangan, melainkan mendorong adanya kejelasan dan konsistensi aturan. Terlebih, menurutnya, Musyafirin masih tercatat sebagai anggota partai dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Kami tidak mempersoalkan partainya. Kami hanya meminta statusnya diperjelas,” kata Wink Haris.

Menurut Wink Haris, independensi bank milik daerah semestinya menjadi rujukan bersama. Persoalannya bukan pada pilihan politik seseorang, tetapi bagaimana status politik tersebut ditempatkan ketika yang bersangkutan dipercaya menduduki jabatan yang menuntut independensi.

“Kalau jabatan menuntut independensi, mestinya status politik juga tahu batas,” tegasnya.

Ia menilai, tidak semestinya publik dibuat bertanya-tanya mengenai posisi Musyafirin. Apalagi jabatan komisaris berada pada bank milik daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

“Jangan jabatan disebut independen, tetapi status politik dibiarkan tetap melekat,” ujarnya.

Di sisi lain, Wing Haris menilai Musyafirin juga perlu menunjukkan sikap yang jelas terhadap posisi yang kini diembannya. Menurutnya, seseorang yang dipercaya menduduki jabatan yang menuntut independensi semestinya paham bahwa jabatan tersebut membawa konsekuensi, termasuk dalam menentukan sikap politiknya.

“Jangan hanya tahu menerima jabatan, tetapi lupa pada konsekuensi jabatannya,” sindir Wink Haris.

Ia menilai, tidak elok jika persoalan status tersebut terus dibiarkan menggantung sementara publik menunggu kejelasan.

“Kalau memang sudah memilih posisi independen, mestinya berani juga menata posisi politiknya. Jangan nyaman di dua ruang,” tegasnya.

Bagi Wink Haris, sikap tersebut bukan persoalan keberanian meninggalkan partai atau mempertahankan keanggotaan. Yang lebih penting adalah menunjukkan konsistensi dan menghormati posisi yang telah dipercayakan.

“Jabatan itu ada batas, ada tanggung jawab, dan ada konsekuensi. Jangan sampai yang dijaga kursinya, tetapi batasnya dilupakan,” tandasnya.

Sudah Jadi Sorotan Mi6

Sebelumnya, penunjukan H.W. Musyafirin sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah juga telah menuai sorotan dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6. Lembaga tersebut mempertanyakan aspek independensi Musyafirin yang disebut masih aktif sebagai anggota dan pengurus partai politik.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menilai penempatan figur yang masih aktif dalam politik praktis pada posisi yang menuntut independensi berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

“Jabatan yang mensyaratkan independensi semestinya diisi figur yang benar-benar independen. Jangan batas politik dan kepentingan lembaga menjadi kabur,” tegas analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini.

Menurut Didu, persoalan tersebut semakin penting karena Bank NTB Syariah merupakan lembaga keuangan milik daerah yang memiliki kepentingan publik. Ia juga menyoroti rekam jejak Musyafirin sebagai figur politik, termasuk keterlibatannya dalam kontestasi Pilgub NTB sebelumnya.

“Komisaris independen yang tidak independen adalah kontradiksi. Kalau fungsi kontrol sudah terbebani kepentingan politik, bagaimana publik bisa yakin pengawasannya berjalan objektif?” ujarnya.

Mi6 juga mempertanyakan proses penyaringan dan pengambilan keputusan hingga Musyafirin ditetapkan sebagai komisaris. Menurut Didu, semestinya potensi konflik kepentingan telah dapat diidentifikasi sejak tahap awal.

“Kalau mekanisme penyaringannya ketat, persoalan seperti ini mestinya sudah selesai sebelum keputusan dibuat,” ujarnya.

Ia menilai, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa proses check and balance tidak berjalan optimal.

Karena itu, Mi6 meminta seluruh pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB terkait proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Musyafirin.

“OJK perlu menjelaskan dasar kelulusannya, terutama bagaimana aspek independensi dinilai. Publik berhak mendapatkan kejelasan,” tegas Didu.

Menurutnya, transparansi diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap Bank NTB Syariah maupun pemerintah daerah.

“Yang dibutuhkan sekarang bukan saling menyalahkan, tetapi klarifikasi yang terang. Jangan ada ruang abu-abu dalam jabatan yang menyangkut kepentingan publik,” pungkasnya.

Selasa, 29 September 2026

     

Juara FTBI Lombok Timur 2026 Diumumkan, Berikut Daftar Lengkapnya

Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur M. Nurul Wathoni, M.Pd
Okenews.net – Para juara Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) tingkat Kabupaten Lombok Timur 2026 resmi diumumkan 28 September 2026. Capaian tersebut menjadi hasil dari proses latihan dan penampilan peserta dalam tujuh cabang lomba bahasa, sastra, seni, dan budaya Sasak.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur (Lotim) M. Nurul Wathoni mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti FTBI. Menurutnya, keberanian anak-anak tampil dan mengembangkan kemampuan merupakan bagian penting dari proses pendidikan.

Sebelumnya, Wathoni menegaskan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi peserta didik untuk menunjukkan bakat di bidang seni dan budaya. Festival ini merupakan ruang bagi anak-anak untuk terus menunjukkan bakat-bakatnya.

“Pengembangan bakat anak-anak kita dalam seni dan budaya yang menjadi warisan nenek moyang harus didorong agar tetap lestari dan berkelanjutan. Kita memiliki kewajiban melestarikan tradisi dan budaya itu,” ujar Wathoni.

Ia juga mengingatkan agar sekolah tidak melihat prestasi peserta didik hanya dari kemampuan akademik. Anak-anak yang memiliki potensi di bidang seni, bahasa, budaya, olahraga, maupun bidang nonakademik lainnya tetap membutuhkan ruang untuk berkembang.

“Berhentilah kita sebagai guru yang hanya memberikan prioritas kepada anak-anak yang hanya menguasai bidang akademik saja. Doronglah anak-anak kita yang kemampuan akademiknya kurang, tetapi dia punya minat bakat di bidang yang lain,” tegasnya.

Menurut Wathoni, kemampuan tersebut perlu terus diasah karena peserta didik akan menghadapi lingkungan yang semakin terbuka. Keberanian tampil, berkomunikasi, berkreasi, dan menunjukkan kemampuan menjadi bekal penting bagi perkembangan mereka.

Dalam konteks FTBI, ia berharap prestasi yang diraih para juara tidak berhenti pada pengumuman dan penerimaan hadiah. Para pemenang perlu mendapatkan pembinaan lanjutan agar kemampuan mereka semakin berkembang dan siap mewakili Lombok Timur pada jenjang berikutnya.

“Anak kita harus dilatih untuk siap bersaing sejak dini, bisa tampil di ruang-ruang publik secara mandiri, dan itu harus kita dorong,” harapnya.

Wathoni juga menyampaikan apresiasi kepada guru pembina dan sekolah yang telah memberikan pendampingan kepada peserta. Menurutnya, prestasi anak tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui proses latihan, bimbingan, dan dukungan dari lingkungan pendidikan.

Bagi para pemenang, penghargaan yang diterima menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras selama mengikuti rangkaian FTBI. Meskipun hadiah yang diberikan kurang, namun pengalaman, keberanian tampil, serta kesempatan mengembangkan kemampuan menjadi bagian penting mereka bawa ke depan.

Karena itu, para juara diharapkan tidak cepat berpuas diri. Prestasi FTBI tingkat kabupaten harus menjadi motivasi untuk terus berlatih, memperbaiki kemampuan, dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi pada tingkat Provinsi NTB.

Pembinaan berkelanjutan juga penting agar bahasa dan budaya Sasak tidak berhenti menjadi materi perlombaan. Kemampuan begolohan, bewaran, mace puisi, pidarte, nembang, nulis cerita konteq (cekon), dan nyurat perlu terus hidup melalui praktik dan penggunaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Pengumuman juara pada 28 September tersebut sekaligus menjadi penanda lahirnya talenta-talenta muda yang diharapkan dapat membawa nama Lombok Timur pada tingkat yang lebih tinggi. Mereka merupakan bagian dari generasi yang akan melanjutkan keberadaan bahasa dan budaya Sasak di masa mendatang. Daftar lengkap pemenang FTBI Lombok Timur 2026, silakan klik DOWNLOAD

Minggu, 27 September 2026

     

Jelang MotoGP Mandalika, PDAM Loteng Siapkan Pasokan Air hingga Tim Reaksi Cepat



LOMBOK TENGAH - Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah memastikan pasokan air bersih untuk kawasan Mandalika tetap aman selama pelaksanaan MotoGP Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober mendatang.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani, Bambang Supratomo, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan bersama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), termasuk memastikan ketersediaan air baku, infrastruktur jaringan hingga kualitas air.

“Kami memastikan dari PDAM yang hari ini dipercayakan, itu hampir 100 persen sudah siap,” kata Bambang, belum lama ini. 

Menurutnya, ketersediaan air baku untuk SPAM Mandalika menjadi salah satu perhatian utama. Hasil pengecekan di Bendungan Pengga menunjukkan ketersediaan air baku masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kawasan Mandalika, meski saat ini memasuki musim kemarau.

Secara sistem, kemampuan produksi air PDAM untuk SPAM Mandalika mencapai sekitar 100 liter per detik dan bahkan secara teknis dapat mencapai 150 liter per detik. Sementara kebutuhan di kawasan Mandalika saat event diperkirakan sekitar 30–40 liter per detik.

“Kalau untuk kebutuhan di dalam kawasan ITDC hanya sampai 20–30 persen, sementara kemampuan kita masih bisa sampai lebih dari itu. Artinya tidak ada kendala,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, kondisi musim kemarau saat ini lebih berdampak terhadap sistem pelayanan publik secara umum yang sumber air bakunya berasal dari wilayah Batukliang Utara. Debit pada sistem tersebut mengalami penurunan cukup signifikan, dari kondisi normal sekitar 100 liter per detik menjadi sekitar 50–60 liter per detik.

Sementara untuk SPAM Mandalika, PDAM memastikan kebutuhan air baku masih mampu menopang produksi hingga 70–100 liter per detik.

Selain ketersediaan air, PDAM juga mengantisipasi potensi kebocoran jaringan di sejumlah titik, khususnya di kawasan depan Sirkuit Mandalika. Identifikasi dan langkah antisipasi telah dilakukan, termasuk pemasangan Pressure Reducing Valve (PRV) yang membantu mengontrol tekanan jaringan dan mempermudah pemantauan potensi kebocoran.

Untuk memastikan kualitas air, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Lombok Tengah melakukan pengujian secara berkala. Pemeriksaan meliputi tingkat kekeruhan, kadar klorin dan parameter kualitas lainnya.

“Dari hasil uji kualitas airnya sudah sangat memenuhi standar yang diberikan untuk kebutuhan suplai di sirkuit ini,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan distribusi selama event, pihaknya juga menyiapkan armada mobil tangki. Dari total empat armada yang dimiliki, dua hingga tiga unit akan disiagakan di kawasan Mandalika.

Namun, PDAM tetap menyisakan armada untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah lain yang berpotensi mengalami kekurangan air selama musim kemarau.

“Kepentingan untuk event ini jalan, kepentingan untuk masyarakat umum juga bisa jalan,” tegas Bambang.

Pihaknya juga membentuk tim reaksi cepat yang akan bersiaga selama pelaksanaan MotoGP. Tim tersebut akan bekerja secara bergantian, termasuk pada malam hari, untuk memantau pelayanan air di kawasan Mandalika dan berkoordinasi langsung dengan ITDC apabila terjadi gangguan.

Bambang menegaskan kesiapan tersebut akan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan ITDC dan pihak terkait hingga pelaksanaan MotoGP berlangsung. (*)

     

Pelantikan 25 Advokat Baru IKADIN NTB Dihadiri Sekjen, Integritas dan Independensi Jadi Pesan Utama

Okenews.net- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik dan mengukuhkan 25 advokat sebagai bagian pengangkatan advokat tahun 2026. Pelantikan ini tidak hanya menambah anggota baru IKADIN, tetapi juga menjadi penegasan pentingnya integritas, profesionalisme, independensi, serta pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Advokat tidak cukup hanya memahami hukum. Integritas dan tanggung jawab moral adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi ini,” pesan Ketua IKADIN NTB Dr. Irpan Suriadiata, dalam prosesi pelantikan dan pengukuhan tersebut.

Menurut Irpan, advokat tidak hanya dituntut menguasai aspek hukum, tetapi juga harus mampu menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi kode etik, integritas, profesionalisme, dan independensi.

“Tanggung jawab ini, tidak dapat dilepaskan dari peran advokat dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum,” tandas advokat muda NTB ini.

Prosesi pelantikan dan pengukuhan ini berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Sabtu, 26 September 2026. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKADIN, Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H, hadir langsung dan memimpin prosesi pelantikan dan pengukuhan. Seluruh prosesi pelantikan dan pengangkatan berlangsung khidmat.

Sekjen IKADIN mengemukakan, pelantikan dan pengukuhan ini juga menjadi momentum penting bagi para advokat yang dikukuhkan untuk mengemban tanggung jawab profesi dan menjunjung tinggi kehormatan serta kode etik advokat.

Selain itu, pengangkatan 25 advokat ini juga sekaligus menjadi bagian dari penguatan organisasi profesi IKADIN NTB untuk meningkatkan kontribusinya dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan bantuan hukum kepada masyarakat.

“Pengangkatan ini tidak hanya menandai bertambahnya jumlah advokat di lingkungan IKADIN NTB, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen organisasi terhadap penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan,” tandas Sekjen IKADIN.

Di hadapan seluruh hadirin, Sekjen IKADIN menegaskan pentingnya tanggung jawab advokat setelah pengangkatan. Antara lain tentang kepatuhan terhadap kode etik, serta pentingnya menjadi pelopor dalam peran IKADIN untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum.

Terlebih, saat ini advokat tidak hanya bersaing dengan sesama advokat tapi juga bersaing dengan kecerdasan buatan atau AI, yang mana semua orang bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan hukum dengan cepat, sehingga dalam kondisi ini hanya advokat yang memiliki integritas, kejujuran dan empati yang akan mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Kehadiran Lintas Lembaga Perkuat Sinergi

Pelantikan dan pengangkatan advokat IKADIN NTB turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga negara dari unsur peradilan, kepolisian, kejaksaan, TNI, Ombudsman, serta perguruan tinggi.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam momentum penguatan profesi advokat. Sebagai salah satu organisasi profesi advokat, IKADIN memiliki peran dalam pembinaan anggotanya agar menjalankan profesi secara profesional, independen, dan berpegang pada kode etik.

Dalam sistem penegakan hukum, advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Peran tersebut menempatkan advokat sebagai bagian penting dalam memberikan pendampingan hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta memperjuangkan akses terhadap keadilan.

Karena itu, hubungan yang profesional antara advokat dan berbagai institusi penegak hukum menjadi penting dalam mendukung penyelenggaraan sistem hukum yang berkeadilan.

Dari unsur peradilan, kegiatan tersebut dihadiri Ketua Pengadilan Agama Praya H. Jamaludin, Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTB Ali Imran, serta Ketua PTUN NTB I Wayan Budiarsa.

Dari unsur kepolisian, hadir Kapolresta Mataram yang diwakili P. Ginting dan Polres Lombok Tengah yang diwakili Lalu Abdurrahman.

Sementara dari unsur kejaksaan, hadir perwakilan Kejaksaan Negeri Mataram Reino Nurmuhammad serta perwakilan Kejaksaan Negeri Lombok Timur Wira Yudha Rangga, S.H.

Dari unsur TNI, hadir perwakilan Danrem 162/WB Kapten Chk Irfan Jayadihya serta perwakilan Dandim 1620 Lombok Tengah Anang Wahyudi.

Turut hadir perwakilan Ombudsman NTB Deni Silastioni, Kabinda NTB F. Harfian, serta perwakilan perguruan tinggi, termasuk Dr. Kharin dari Universitas Al-Azhar.

25 Advokat Dilantik dan Dikukuhkan

Berdasarkan daftar hadir peserta pengangkatan IKADIN 2026, sebanyak 25 advokat tercatat mengikuti kegiatan pelantikan dan pengukuhan tersebut.

Mereka adalah Riadul Anshori, S.H. (NIA 5036.18.03.26), Aidin, S.H., M.H. (NIA 5037.18.09.26), Baiq Yanti, S.H. (NIA 5038.18.05.26), Budi Wira Mojasa, S.Pd., S.H., M.H. (NIA 5039.18.05.26), Amiruddin, S.H. (NIA 5040.18.10.26), Elisabeth Arini Delhaes, S.H. (NIA 5041.18.06.26), Rifki Suhardiyanto, S.H. (NIA 5042.18.01.26), Fathurrahman, S.H. (NIA 5043.18.09.26), Rangga Fazrin, S.H. (NIA 5044.18.01.26), dan Fadil Putra Ramadhan, S.H. (NIA 5045.18.02.26).

Selanjutnya Dani Setiawan, S.H. (NIA 5046.18.02.26), Sahidin, S.H. (NIA 5047.18.08.26), Wiramaya Arnadi, S.H. (NIA 5048.18.06.26), Rajib Aspihani, S.H. (NIA 5049.18.05.26), Dema Nugraha, S.H. (NIA 5050.18.06.26), Khaidir, S.H. (NIA 5051.18.04.26), H. Abd. Syukur, S.H. (NIA 5052.18.04.26), Yuyun Puspitasari, S.H. (NIA 5053.18.05.26), Iskandar Asliadi, S.H. (NIA 5056.18.10.26), dan Eddy Kaliasal Maraden Batubara, S.H., M.Kn. (NIA 5057.18.10.26).

Lima nama lainnya adalah NM. Nova Taufik Saputra, S.H., Muhammad Firdaus, S.H. (NIA 4620.18.01.25), Romeo Ransone Naganta, S.H. (NIA 4618.18.10.25), Ardin, S.H. (NIA 4622.18.10.25), dan Trenadi Kahlil Gibran, S.H. (NIA 4626.18.10.25).

Dr. Irpan Suriadiata menegaskan, melalui pengangkatan 25 advokat baru ini, IKADIN NTB diharapkan semakin memperkuat kontribusinya dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat serta turut membangun sistem hukum yang profesional dan berkeadilan di NTB.

“Pada akhirnya, kehormatan advokat bukan sekadar diukur dari seberapa kuat ia membela, tetapi dari seberapa teguh ia berdiri di atas hukum, etika, dan keadilan,” tutup Dr. Irpan.

Sabtu, 26 September 2026

     

LPPM UGR Evaluasi Capaian Hibah DPPM 2026, Dorong Riset dan Pengabdian Berdampak

Okenews.net- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunung Rinjani (UGR) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat penerima Hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Tahun Anggaran 2026, Sabtu (26/9/2026).


Kegiatan yang berlangsung di Lesehan Purnama, Lombok Timur, tersebut diikuti para peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat penerima hibah DPPM 2026, bersama mitra masing-masing.

Monev internal menjadi bagian dari proses pengendalian dan peningkatan mutu program untuk memastikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian berjalan sesuai proposal, target luaran, jadwal, serta ketentuan yang telah ditetapkan.


Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor I UGR yang mewakili Rektor Universitas Gunung Rinjani. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada LPPM, para peneliti, pelaksana pengabdian, dan mitra yang telah berkomitmen menjalankan program hibah secara bertanggung jawab.


Ia menegaskan bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Karena itu, program yang memperoleh dukungan pendanaan hibah diharapkan tidak berhenti pada keterlaksanaan kegiatan, tetapi juga mampu menghasilkan luaran yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.


“Monev ini bukan sekadar untuk melihat sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan, tetapi juga menjadi ruang untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai target, menghasilkan luaran yang berkualitas, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pengembangan institusi,” ungkapnya.


Ketua LPPM UGR, Dr. Karomi, S.Pd., M.Pd., mengatakan Monev Internal merupakan instrumen penting untuk memastikan mutu pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UGR.


Menurutnya, evaluasi tidak hanya diarahkan pada aspek administratif dan keterlaksanaan kegiatan, tetapi juga mencakup kualitas proses, capaian luaran, serta kebermanfaatan program bagi masyarakat dan mitra.


“Monev internal ini kami laksanakan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan hibah DPPM Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kami ingin memastikan bukan hanya aspek administrasi dan keterlaksanaan kegiatan, tetapi juga kualitas proses, capaian luaran, serta kebermanfaatan program,” jelasnya.


Dr. Karomi menambahkan, LPPM UGR terus mendorong penguatan budaya penelitian dan pengabdian yang berkualitas, akuntabel, kolaboratif, serta berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata di masyarakat.


Ia juga mendorong para peneliti dan pelaksana pengabdian untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan mitra sehingga hasil program tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.


“Para peneliti dan pelaksana pengabdian tidak hanya dituntut menyelesaikan kegiatan, tetapi juga harus mampu menghasilkan luaran yang terukur dan memberikan dampak. Karena itu, kami mendorong agar setiap program terus membangun kolaborasi dengan mitra dan memastikan hasil penelitian maupun pengabdian dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tambahnya.


Dalam pelaksanaannya, Monev Internal dilakukan melalui pemaparan perkembangan masing-masing program oleh peneliti dan pelaksana pengabdian. Pemaparan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi, diskusi, serta penyampaian masukan dari tim evaluator.


Para mitra juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan kerja sama sekaligus memberikan gambaran mengenai manfaat yang telah dirasakan dari pelaksanaan program.


Melalui proses tersebut, LPPM UGR mengidentifikasi berbagai capaian, kendala, serta kebutuhan tindak lanjut dari masing-masing program. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bahan perbaikan dan penguatan pelaksanaan kegiatan agar target dan luaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.


Pelaksanaan Monev Internal Hibah DPPM 2026 sekaligus menjadi bagian dari upaya LPPM UGR memperkuat tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas serta dampak.


Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, UGR berharap program penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan para dosen tidak hanya memenuhi target hibah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, institusi, dan masyarakat.

Jumat, 25 September 2026

     

Ringankan Beban Warga, BAZNAS Lotim Salurkan Santunan Kesehatan di Suntalangu

Okenews.net– Komitmen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur untuk hadir di tengah masyarakat kembali diwujudkan melalui penyaluran santunan Program Kesehatan bagi warga Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Jumat, 25 September 2026.

Penyaluran bantuan yang berlangsung di Kantor Desa Suntalangu tersebut dihadiri Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, Muh. Munir Fauzi, Pjs. Kepala Desa Suntalangu Jayadi, KUPZ Kecamatan Suela Sapri, Kasubag Pengembangan IT Jusman Hairul Hadi, Kasubag Umum M. Al Wathani, serta masyarakat penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Muh. Munir Fauzi menyampaikan bahwa bantuan kesehatan tersebut merupakan bagian dari program unggulan BAZNAS Lombok Timur yang bersumber dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) masyarakat Lombok Timur.

Menurutnya, BAZNAS Lombok Timur memiliki lima pilar program utama yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Kelima pilar tersebut meliputi Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Ekonomi/Pemberdayaan, Program Dakwah dan Advokasi, serta Program Kemanusiaan/Sosial.

“Bantuan ini merupakan bagian dari ikhtiar BAZNAS untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menghadapi persoalan biaya kesehatan,” ujar Muh. Munir Fauzi.

Sementara itu, Pjs. Kepala Desa Suntalangu, Jayadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan perhatian kepada warganya.

“Terima kasih kepada BAZNAS yang telah membantu warga kami. Semoga bantuan ini bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua,” ungkap Jayadi.

Melalui Program Kesehatan tersebut, BAZNAS Lombok Timur berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi sakit dan membutuhkan biaya pengobatan.

Penyaluran ini sekaligus menjadi bagian dari upaya BAZNAS dalam memastikan dana ZIS yang dihimpun dari masyarakat dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan, serta menjadi ikhtiar untuk menghadirkan solusi dan harapan bagi umat.

     

Tumbangkan Darwil-Ramli, Ariakta-Hirsan Juarai Kapolres Cup III

Okenews.net- Pasangan Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha dan M. Hirsan menasbihkan diri sebagai juara Turnamen Badminton Kapolres Cup III yang digelar di Lapangan Bulutangkis Bale Wartawan, Jumat (25/9).


Kemenangan pasangan tersebut diraih secara dramatis setelah mengandaskan perlawanan pasangan Lalu Darwil-Lalu Ramli pada partai final yang berlangsung dalam tiga set atau rubber set.


Pada set pertama, pasangan Lalu Darwil-Lalu Ramli tampil dominan dan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 21-14. Memasuki set kedua, Ariakta-Hirsan bangkit dan membalas dengan kemenangan cukup meyakinkan, 21-10.


Set ketiga menjadi penentu. Kedua pasangan tampil sengit dan saling kejar angka. Poin demi poin diperebutkan hingga pertandingan sempat diwarnai aksi protes.


Dengan pengawalan empat hakim garis, Subarman selaku wasit memberikan kemenangan kepada pasangan Ariakta-Hirsan setelah pasangan Lalu Darwil-Lalu Ramli dinyatakan melakukan kesalahan.


Pasangan Ariakta-Hirsan akhirnya menutup rubber set dengan skor 21-16. Hasil tersebut memastikan keduanya keluar sebagai juara Turnamen Badminton Kapolres Cup III. Posisi runner-up diraih Lalu Darwil-Lalu Ramli, sedangkan juara III ditempati pasangan Samsul Hadi-Subarman.


Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha mengatakan, turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi, khususnya dengan insan media.


"Ini sebagai ajang silaturahmi, terutama dengan rekan-rekan media, sekaligus menyambut HUT Lalu Lintas ke-71,"ujar AKBP Ariakta Gagah Nugraha.


Pada kesempatan tersebut, Kasat Lantas Polres Lombok Timur AKP Dany Agung Pratama turut menyerahkan hadiah pembinaan kepada para pemenang.


 

     

Kimwasmat PN Praya Pantau Pembinaan Anak di LPKA Lombok Tengah

Okenews.net– Proses pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah mendapat perhatian dari Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) Pengadilan Negeri (PN) Praya.

Hal itu terlihat saat Kimwasmat PN Praya melakukan kunjungan ke LPKA Lombok Tengah, Jumat (25/9). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus memastikan proses pembinaan berjalan sesuai ketentuan.

Rombongan Kimwasmat diterima Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Lombok Tengah, Ahmad Saepandi, bersama jajaran. Dalam kunjungan itu, rombongan kemudian meninjau sejumlah fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pembinaan.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian di antaranya pondok hunian, ruang kelas, serta area kegiatan pembinaan Anak Binaan.

Selain melihat kondisi hunian, Kimwasmat juga mengamati pelaksanaan pendidikan dan berbagai kegiatan pembinaan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk perubahan perilaku, mengembangkan potensi, sekaligus mempersiapkan Anak Binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.

Kepala LPKA Kelas II Lombok Tengah, Hidayat, mengatakan pengawasan dari Kimwasmat menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh proses pembinaan berjalan sebagaimana mestinya.

“Pengawasan dan pengamatan ini menjadi bagian penting untuk memastikan pembinaan berjalan dengan baik. Kami terus berupaya memberikan pembinaan yang terarah, memenuhi hak Anak Binaan, serta mempersiapkan mereka agar mampu kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan yang positif,” kata Hidayat.

Menurutnya, pembinaan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dan masa depan Anak Binaan.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara PN Praya dan LPKA Lombok Tengah. Sinergi kedua institusi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemasyarakatan yang mengedepankan pembinaan serta kesiapan Anak Binaan untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

     

Lampaui Target, LP2B Capai 87,63% di Momen Peringatan 66 Tahun UUPA

Okenews.net- Di momen peringatan 66 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menegaskan pentingnya menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Di hari yang juga bertepatan dengan Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan bahwa berdasarkan usulan pemerintah daerah, data LP2B secara nasional kini sudah mencapai 87,63%.

“LP2B secara nasional telah mencapai 87,63%, ini melampaui target 87% sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029,” ujar Menteri Nusron dalam Upacara Peringatan HANTARU yang diadakan di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (24/09/2026).

Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penetapan LP2B minimal 87% pada 2029, dengan target bertahap 78% pada 2026, 81% pada 2027, dan 84% pada 2028.

Meski sudah melampaui target, Menteri Nusron menegaskan bahwa upaya perlindungan LP2B belum selesai. Seluruh data LP2B yang telah diusulkan pemerintah daerah perlu segera diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang (RTR), baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Untuk itu, saya kembali meminta dukungan penuh para gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses integrasi tersebut,” kata Menteri Nusron.

Menurutnya, integrasi tersebut juga bagian dari upaya menjadikan tata ruang sebagai dasar dalam rencana pembangunan. “Setiap pembangunan harus mengacu kepada RTR agar pemanfaatan ruang berlangsung secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

     

BPN Lombok Utara Peringati HANTARU 2026, Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Pertanahan

Okenews.net- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2026 yang bertepatan dengan 66 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Kamis, 24/9/2026.


Peringatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara untuk kembali merefleksikan amanah pertanahan dalam menghadirkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan tanah bagi masyarakat.


Memasuki 66 tahun perjalanan UUPA, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Pelayanan pertanahan ke depan diarahkan agar semakin mudah, transparan, profesional, dan terpercaya, sejalan dengan semangat transformasi pelayanan yang menjadi bagian penting dalam peringatan HANTARU 2026.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Muhammad Shaleh Basyarah menekankan bahwa peringatan HANTARU tidak semata-mata menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


“HANTARU bukan hanya momentum untuk mengenang perjalanan agraria dan pertanahan, tetapi menjadi pengingat bagi kami untuk terus berbenah, melayani dengan hati, bekerja dengan integritas, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin mudah, transparan, profesional, dan terpercaya.” ujarnya


Dengan mengusung semangat “Transformasi Melayani Lebih Pasti”, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara berharap pelayanan pertanahan dapat semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Semangat tersebut sekaligus memperkuat komitmen untuk mewujudkan cita-cita “Tanah untuk Rakyat, Menuju Indonesia Maju.”


Peringatan HANTARU 2026 menjadi bagian dari upaya menjaga semangat pelayanan publik di bidang pertanahan agar terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

     

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Desak Kementerian ATR/ BPN Percepat Penetapan RDTR

Okenews.net-Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) untuk mempercepat program penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh Indonesia.

“Penetapan RDTR sangat urgen karena berfungsi sebagai instrumen operasional yang merinci Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/ kota secara spasial dan mendalam. Selain itu, sebagai acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang,” kata Fauzan, dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Tangerang, Rabu (23/09/2026).

Menurut Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), penetapan RDTR menjadi penting karena menjadi dasar hukum bagi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan demikian, dapat memberi kepastian hukum bagi para investor dan pelaku usaha.

Fauzan, lebih lanjut menjelaskan, RDTR juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendali pemanfaatan ruang agar pembangunan fisik selaras dengan daya dukung lingkungan. Bahkan, menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun berbagai program pembangunan agar tepat sasaran.

Percepatan penetapan RDTR ini, kata Fauzan, yang pernah menjabat Ketua KPU NTB (2008-2013), juga didukung oleh Komisi II melalui penetapan anggaran pada tahun 2027 mendatang. Bahkan, Pemerintahan Presiden Prabowo mentargetkan agar RDTR seluruh Indonesia tuntas pada tahun 2029.

Dalam kunjungan kerja ini, Fauzan juga menyoroti banyaknya permasahan dalam penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) oleh Kementeran ATR/ BPN. Fauzan mengatakan, dalam setiap kunjungan kerja ke berbagai daerah, seringkali ditemukan tidak ada sinkronisasi data dan aspirasi terkait dengan LSD.

Oleh karena itu, Fauzan minta Kementerain ATR/ BPN mendengar aspirasi para kepala daerah sebelum LSD ditetapkan. “Dengar apa yang disampaikan para kepala daerah. Jangan lagi ada LSD yang tidak sinkron, karena masalah ini banyak menjadi keluhan para kepala daerah.” jelasnya,

Fauzan mengakui, ketahanan pangan dan penetapan LSD sangat berkaitan erat dan sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga ketersediaan, dan produksi pangan di tengah ancaman alih fungsi lahan pertanian. Namun investasi juga penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sinkronisasi data LSD antara Kementerian ATR/ BPN dan pemerintah daerah krusial untuk menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi lokal. “Sinkronisasi ini perlu dilakukan agar investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak terhambat oleh kebijakan ketahanan pangan.” ujar Fauzan.

Kamis, 24 September 2026

     

Momentum HANTARU 2026, Kementerian ATR/BPN Dekatkan Layanan Pertanahan kepada Masyarakat

Okenews.net- Momentum Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2026 dimanfaatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat. Upaya itu diwujudkan melalui Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA+) serta transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan kewilayahan.

“Semangat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan melalui Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah atau LARASITA+, yang mulai hari ini kembali hadir di 44 lokasi di Pulau Jawa dan Bali,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat memimpin Upacara Peringatan HANTARU 2026, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis (24/09/2026).

Melalui LARASITA+, masyarakat dapat memperoleh sejumlah layanan pertanahan tanpa harus datang langsung ke Kantah. Layanan yang disediakan untuk masyarakat meliputi konsultasi pertanahan, pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, perubahan data sertipikat, serta layanan Hak Tanggungan dan Roya.

Selain menghadirkan layanan yang lebih dekat kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN juga melakukan transformasi OTK Kantah, dari pendekatan tematik jadi pendekatan kewilayahan. Setelah perubahan tahap pertama diterapkan pada 10 Kantah, tahap kedua diluncurkan pada momentum HANTARU 2026 ini ke 50 Kantah. “Selanjutnya kita menargetkan seluruh Kantah dapat menerapkan pendekatan kewilayahan pada tahun 2027,” terang Menteri Nusron.

Menurutnya, transformasi layanan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan perubahan sistem dan pemanfaatan teknologi. Peningkatan kualitas layanan juga harus dilakukan beriringan dengan penguatan integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Perlu saya tegaskan, transformasi layanan tidak cukup hanya dengan perubahan sistem dan teknologi,” pungkas Menteri Nusron. 

Transformasi layanan pertanahan ini menjadi salah fokus yang diharapkan Menteri Nusron ikut didukung dan dipercepat seluruh jajaran. HANTARU tahun 2026 juga menggunakan tema besar, “Transformasi, Melayani Lebih Pasti” untuk makin memperkuat semangat dalam mewujudkan perubahan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. 

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi