www.okenews.net

Berita Utama

Politik

Sosial



 


Video

Jumat, 04 September 2026

     

Dari Kampus untuk Bangsa: Dr. Lalu Usman Ali Ikuti Pelatihan Pemantapan Nilai Kebangsaan Lemhannas RI

J

Dr. Lalu Usman Ali, M.Pd bersama Trainer Lemhanas
Jakarta - Komitmen memperkuat nilai-nilai kebangsaan kembali ditunjukkan oleh Dr. Lalu Usman Ali, M.Pd., akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, setelah terpilih sebagai salah satu peserta Pelatihan Untuk Pelatih/Training of Trainers (ToT) Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-40 Lemhannas RI Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di wilayah DKI Jakarta pada 26 Agustus hingga 3 September 2026 tersebut menjadi momentum strategis bagi para pendidik untuk memperkuat wawasan, pemahaman, sekaligus kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Keikutsertaan Dr. Lalu Usman Ali menjadi semakin istimewa karena program tersebut diikuti oleh 100 peserta yang terpilih melalui proses seleksi ketat dari lebih dari 800 calon peserta. Seleksi tersebut menunjukkan tingginya animo sekaligus standar yang diterapkan dalam memilih peserta yang dinilai memiliki kapasitas dan komitmen terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Belajar Nilai Kebangsaan dari Para Narasumber Strategis

PPNK Angkatan ke-40 dirancang bukan sekadar sebagai kegiatan pembelajaran di ruang kelas, tetapi sebagai proses pembentukan perspektif kebangsaan yang komprehensif. Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi strategis yang berkaitan dengan perjalanan bangsa, empat konsensus dasar bangsa, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, kepemimpinan nasional, hingga pendidikan karakter kebangsaan.

Pada hari pertama, peserta memperoleh materi mengenai Sejarah Perjalanan Bangsa dan Pengantar Nilai-Nilai Kebangsaan, serta Perkembangan Lingkungan Strategis. Selanjutnya, peserta mendalami Implementasi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, dan Kepemimpinan Nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembelajaran kemudian diarahkan pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai sumber nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945, Pancasila, NKRI, serta Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Materi tersebut menjadi fondasi penting bagi peserta dalam memahami sekaligus mengaktualisasikan konsensus dasar bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Dari Pemahaman Menuju Praktik

Menariknya, proses pelatihan tidak berhenti pada penyampaian materi. Peserta juga dilibatkan dalam diskusi kelompok dan diskusi antarkelompok dengan tema “Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Model pembelajaran tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk bertukar gagasan, mengidentifikasi persoalan kebangsaan, serta merumuskan gagasan implementatif yang relevan dengan bidang dan lingkungan kerja masing-masing.

Sebagai peserta yang berlatar belakang akademisi, Dr. Lalu Usman Ali memperoleh pengalaman yang relevan dengan perannya sebagai pendidik. Program juga membekali peserta dengan materi Strategi dan Metodologi Pendidikan Karakter Bangsa, Tantangan Disrupsi Teknologi dalam Membangun Karakter Kebangsaan, serta Pembelajaran Pendidikan Karakter Kebangsaan Berbasis Digital.

Tidak hanya berdiskusi, peserta juga menjalani praktik mengajar sebagai bagian dari proses Training of Trainers (ToT). Kegiatan praktik tersebut dilaksanakan secara langsung dengan pendampingan para instruktur dan narasumber Lemhannas RI.

Menguatkan Peran Akademisi sebagai Agen Kebangsaan

Rangkaian PPNK kemudian ditutup dengan kegiatan Mancakrida berupa outbound dan team building di lingkungan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Peserta mengikuti berbagai kegiatan mulai dari team building, final project, kontemplasi, hingga kegiatan Pusaka Bangsa sebelum mengikuti upacara penutupan.

Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membangun kerja sama, kepemimpinan, kedisiplinan, integritas, dan komitmen bersama sebagai bagian dari warga negara.

Pelatihan dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan menjadi bagian dari program Lemhannas RI dalam memperkuat pemahaman serta implementasi nilai-nilai kebangsaan di berbagai sektor, khususnya lingkungan pendidikan.

Sementara itu, rangkaian kegiatan ditutup pada 3 September 2026 melalui upacara penutupan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Berdasarkan jadwal resmi, upacara penutupan dilaksanakan pada pukul 21.00 WIB dan dihadiri unsur pimpinan Lemhannas RI.

Bagi Dr. Lalu Usman Ali, keikutsertaan dalam PPNK Angkatan ke-40 bukan sekadar pencapaian personal, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi akademisi dalam menghidupkan nilai-nilai kebangsaan melalui dunia pendidikan.

Sebagai dosen UIN Mataram, pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk memperkuat pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan kesadaran bernegara di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat.

Terlebih, tantangan kebangsaan di tengah perkembangan teknologi, perubahan lingkungan strategis, dan dinamika sosial membutuhkan peran aktif kalangan akademisi. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, nasionalisme, dan komitmen terhadap persatuan bangsa.

Dengan berakhirnya PPNK Angkatan ke-40, 100 peserta terpilih diharapkan tidak berhenti sebagai penerima materi dan pengalaman pelatihan. Mereka diharapkan mampu menjadi agen penguatan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing.

Bagi Dr. Lalu Usman Ali, pengalaman sembilan hari tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen bahwa pendidikan memiliki posisi strategis dalam menjaga konsensus kebangsaan dan mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.***

Kamis, 03 September 2026

     

Bayar SPS Sabtu, Selasa Sudah Diukur, Masyarakat Rasakan Kemudahan Layanan Pengukuran Terjadwal

Okenews.net - Meta Agustina (38), warga Cipinang, Jakarta Timur, merasakan kemudahan dari layanan Pengukuran Terjadwal saat mengurus proses pertanahannya secara mandiri. Setelah melakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS), ia langsung mendapat informasi dari Kantor Pertanahan (Kantah) mengenai waktu pengukuran yang kemudian dilaksanakan sesuai jadwal.

“Saya bayar SPS Sabtu sore. Nggak lama kemudian ada WhatsApp bilang nanti tanggal 1 September ada pengukuran jam 9 atau jam 10, bisa? Saya bilang oke, jam 10 saya bisa. Dan benar datang hari ini,” ujar Meta Agustina saat ditemui di tengah proses pengukuran bidang tanahnya di Jakarta Timur, Selasa (01/09/2026).

Meta Agustina merupakan pemohon di Kantah Kota Administrasi Jakarta Timur yang memanfaatkan transformasi layanan yang baru diluncurkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 17 Agustus 2026 lalu. Saat melihat berita peluncuran tersebut, ia pun tergerak untuk segera mengurus tanah yang merupakan warisan kakeknya.

Menurut Meta Agustina, adanya kepastian jadwal pengukuran membuat proses yang dijalani menjadi lebih jelas. Ia tidak perlu bolak-balik ke Kantah untuk mengetahui kapan pengukuran akan dilakukan karena informasi jadwal disampaikan setelah tahapan pembayaran diselesaikan.

Baginya, kepastian tersebut cukup membantu, terutama karena ia bisa mengkondisikan waktu untuk tetap di rumah saat pengukuran dilakukan. "Bayarnya kemarin juga mudah, bisa pakai _e-wallet_ jadi walaupun baru ingat sore, tapi tinggal langsung bayar," ungkap Meta Agustina.

Syifa Utami, petugas yang melakukan pengukuran di rumah Meta Agustina menyampaikan bahwa dengan sistem pengukuran terjadwal ini semua proses yang akan dialami pemohon akan jadi lebih terukur. "Jadi setelah pemohon terima jadwal, terbit surat tugas untuk kita petugas ukur, lalu kita langsung ukur. Nanti maksimal, hasil ukur Ibu Meta hari Kamis udah jadi PBT (Peta Bidang Tanah)-nya," jelasnya.

Pengalaman Meta Agustina menjadi salah satu gambaran manfaat layanan Pengukuran Terjadwal yang diterapkan Kementerian ATR/BPN. Pengukuran Terjadwal saat ini telah diterapkan di 455 Kantah se-Indonesia. Layanan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan agar proses yang dilalui masyarakat semakin mudah, cepat, dan pasti.

Rabu, 02 September 2026

     

Ketua LKKS Lotim Kunjungi LKS Nurul Huda, Bawa Bantuan dan Perkuat Kepedulian Sosial

Okenews.net- Suasana penuh keakraban mewarnai kunjungan silaturahmi Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ro’yal Ain Warisin, ke Sekretariat LKS Nurul Huda Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Rabu (2/9/2026).

Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi momentum mempererat tali silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga dalam meningkatkan kepedulian dan pelayanan sosial di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Hj. Ro’yal Ain Warisin menyerahkan bantuan berupa wireless kepada LKS Nurul Huda Gegurun. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan yang dilaksanakan masyarakat, khususnya di wilayah Gegurun.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Kepala Desa Tumbuh Mulia, Kepala Wilayah Gegurun Lauk, Ketua PKK Desa Tumbuh Mulia, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader, serta masyarakat setempat.

Ketua LKS Nurul Huda Gegurun, Muh. Munir Fauzi, M.Pd., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap keberadaan lembaga sosial di tingkat desa.

Menurutnya, kehadiran Ketua LKKS Lombok Timur menjadi motivasi bagi pengurus dan masyarakat untuk terus bergerak dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

“Bantuan wireless ini tentu sangat berarti bagi masyarakat. Insyaallah akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kami berharap silaturahmi dan sinergi seperti ini dapat terus terjalin,” ujar Muh. Munir Fauzi.

Sementara itu, Hj. Ro’yal Ain Warisin menegaskan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah, kata dia, tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan lembaga sosial, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda.

“Silaturahmi seperti ini penting untuk membangun komunikasi dan kebersamaan. Bantuan yang diberikan mungkin sederhana, tetapi manfaatnya diharapkan bisa dirasakan dan mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Yang paling penting, semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus kita jaga,” ungkap Hj. Ro’yal Ain Warisin.

Ia berharap keberadaan LKS di tengah masyarakat dapat terus menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah menangani berbagai persoalan sosial sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian antarsesama.

Menurutnya, kekuatan pembangunan sosial tidak hanya terletak pada program pemerintah, tetapi juga pada kepedulian masyarakat untuk saling membantu dan hadir bagi mereka yang membutuhkan.

Usai penyerahan bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan ramah tamah. Dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut, masyarakat dan pengurus LKS menyampaikan berbagai aspirasi serta kebutuhan sosial yang dihadapi di lingkungan setempat.

LKS Nurul Huda Gegurun pun berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta berbagai elemen masyarakat diharapkan semakin kuat guna mewujudkan masyarakat yang lebih peduli, mandiri, dan sejahtera.

     

Lindungi Hak Masyarakat Adat, BPN Lombok Utara Tingkatkan Pemahaman Pendaftaran Tanah Ulayat

Okenews.net— Perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Hal ini turut menjadi fokus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara melalui keikutsertaannya dalam Zoom Meeting Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Rabu (2/9/2026).


Kegiatan tersebut diikuti sebagai upaya meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan administrasi dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.


Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, tertib administrasi merupakan bagian penting dalam menghadirkan kepastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah. Terlebih, hak ulayat memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan serta kehidupan masyarakat hukum adat.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., mengatakan bahwa proses pendaftaran tanah hak ulayat harus dilakukan dengan mengedepankan ketelitian, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat adat.


“Hak ulayat memiliki nilai yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kehidupan dan keberadaan masyarakat hukum adat. Karena itu, setiap prosesnya harus dilakukan secara tertib, cermat, dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya.


Ia menambahkan, penguatan koordinasi dan pemahaman seluruh pihak menjadi kunci agar pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat dapat berjalan optimal serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.


Melalui forum tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara juga terus mendorong terwujudnya administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat.


“Ketika administrasi pertanahan tertib, kepastian hukum semakin kuat. Dan ketika kepastian hukum terjamin, masyarakat akan memiliki rasa aman atas tanah yang menjadi haknya,” pungkas Muhammad Shaleh.


     

Kantah Lombok Utara: Kejaksaan Harus Terus Jadi Garda Terdepan Keadilan

Okenews.net — Peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, integritas dan penegakan hukum yang berkeadilan.


Mengusung tema “Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju”, peringatan tahun ini mendapat perhatian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (Kantah KLU). Jajaran Kantah KLU menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada seluruh insan Adhyaksa di Indonesia.


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., berharap Kejaksaan terus mampu menjawab tantangan zaman dengan mengedepankan profesionalisme, integritas dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas.


“Selamat Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga semangat transformasi semakin memperkuat Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang profesional, berintegritas, humanis dan terpercaya,” ungkapnya, Rabu 02/9


Muhammad Shaleh menilai, kehadiran institusi penegak hukum yang kuat dan dipercaya masyarakat sangat penting untuk menciptakan rasa aman sekaligus memberikan kepastian dalam berbagai aspek kehidupan.


Terlebih dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sinergitas antarinstansi diperlukan agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.


“Ketika integritas menjadi landasan dan sinergi menjadi kekuatan, maka hukum akan semakin mampu menghadirkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat. Ini yang harus terus kita jaga bersama,” katanya.


Kantah Lombok Utara berharap Kejaksaan Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat serta terus memberikan kontribusi dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan.


Peringatan HUT ke-81 Kejaksaan RI pun diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. 

     

Ngaji Budaya: Guru Muhir Membaca Jejak Nabi melalui Tembang dan Manuskrip Sasak

Founder Depok Literasi Institut Guru Muhir
Okenews.net — Syair dan tembang macapat mengalun dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Yayasan Swadaya Membangun (YSM), Senin, 31 Agustus 2026.

Melalui tembang yang disarikan dari naskah kuno Kartanah, budayawan Sasak Guru Muhir mengajak menelusuri jejak Nabi Muhammad dalam khazanah intelektual masyarakat Sasak yang telah lama hadir.

Kajian bertajuk “Ngaji Budaya” itu menghadirkan cara berbeda dalam memperingati Maulid Nabi. Guru Muhir memadukan referensi keagamaan, filsafat ilmu, syair, tembang macapat, dan manuskrip Sasak dalam penyampaian materinya.

Bagi masyarakat Sasak, Maulid menjadi tradisi keagamaan, ungkapan kecintaan kepada Rasulullah, dan wujud rasa syukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Melalui “Ngaji Budaya”, peringatan tersebut berkembang menjadi ruang untuk membaca kembali warisan intelektual Sasak.

Salah satu sumber yang dibahas Guru Muhir ialah naskah Kartanah. Manuskrip itu memuat kisah dan pemaknaan mengenai Nabi Muhammad sebelum kelahirannya hingga narasi kosmologis sebelum penciptaan alam semesta.

“Dalam naskah Kartanah itu memuat kisah dan pemaknaan mengenai apa, siapa, dan bagaimana Nabi Muhammad sebelum kelahiran beliau, bahkan sebelum terciptanya alam semesta,” jelas Guru Muhir.

Kandungan Kartanah kemudian diperkenalkan kepada peserta melalui tembang. Pilihan tersebut membuat materi yang cukup berat terasa lebih dekat karena disampaikan menggunakan bahasa, irama, dan tradisi tutur yang akrab dalam kebudayaan Sasak.

Tembang juga menjadi jembatan antara teks lama dan pendengar masa kini. Pengetahuan yang tersimpan dalam manuskrip memperoleh ruang untuk kembali dibaca, dituturkan, dan dipelajari oleh generasi sekarang.

Guru Muhir selanjutnya mengajak peserta memahami Nabi Muhammad melalui tiga landasan filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Istilah-istilah tersebut diterjemahkan ke dalam tiga pertanyaan pokok, siapa Nabi Muhammad, bagaimana pengetahuan mengenai beliau diperoleh, dan apa arti ajarannya bagi kehidupan manusia.

Perspektif ontologi digunakan untuk membahas hakikat Nabi Muhammad SAW. Perspektif epistemologi menelusuri sumber serta proses pewarisan pengetahuan mengenai Rasulullah, semntara perspektif aksiologi mengarahkan kajian pada nilai, manfaat, dan relevansi keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan.

Untuk memperkuat pemaparannya, Guru Muhir memperlihatkan manuskrip lama bertuliskan aksara Jejawan dan Pègon. Peserta dapat melihat sumber tertulis yang merekam perjumpaan antara ajaran Islam, bahasa, sastra, dan kebudayaan Sasak.

“Jejawan dan Pègon menyimpan peran penting dalam perjalanan literasi masyarakat Sasak. Melalui aksara tersebut, berbagai pengetahuan dicatat dan diwariskan,” ujar Founder Repok Literasi Institut itu.

Rujukan terhadap manuskrip juga membawa memasuki kajian lintas bidang. Agama memberi dasar pemaknaan, filsafat membantu menyusun pertanyaan, bahasa dan sastra menjadi medium penyampaian, sedangkan manuskrip menyediakan jejak pengetahuan dari masa lalu.

Mantan Bupati  Lombok Timur Ali Bin Dachlan turut hadir. Ia menilai pemaparan Guru Muhir memberikan sudut pandang berbeda dalam memahami Maulid Nabi. Baginya, kajian budaya yang membahasan khazanah manuskrip Sasak perlu dilakukan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan diskusi terbuka. Peserta mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan hubungan antara Nabi Muhammad, tradisi keilmuan Islam, dan kebudayaan Sasak.

Selain Guru Muhir, kegiatan tersebut menghadirkan penceramah asal Lombok Timur, TGH Latif. Mahasiswa, akademisi, jajaran YSM, Ali Dahlan Center, karyawan BSK, serta sejumlah aktivis dan tokoh lembaga swadaya masyarakat di Lombok Timur turut hadir.

Selasa, 01 September 2026

     

2027 Medatang, Kementrian ATR/BPN Fokuskan Anggaran untuk Ketahanan Pangan hingga Sertipikasi Tanah MBR

Okenews.net- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempersiapkan program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyesuaian RKA-K/L TA 2027 bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (31/08/2026).

“Untuk Program Kerja Prioritas Nasional, dukungan ATR/BPN mencakup kedaulatan pangan melalui perlindungan lahan pertanian dan Reforma Agraria, hingga secara khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui percepatan pendaftaran dan sertipikasi tanah, legalisasi aset, serta fasilitasi bersama pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, program dan anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2027 diarahkan bukan hanya untuk mendukung pembangunan nasional, namun juga menjawab kebutuhan masyarakat. Jika dirincikan, rencana tersebut difokuskan untuk program ketahanan pangan, sertipikasi tanah bagi MBR, mewujudkan kemandirian energi dan air, penyediaan lahan bagi fasilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan hilirisasi industri, pengembangan perumahan, serta penataan ruang berbasis ketahanan bencana. Untuk menjalankannya, Kementerian ATR/BPN menggunakan instrumen pertanahan dan tata ruang melalui legalisasi aset, pengadaan tanah, penataan ruang, serta redistribusi tanah.

Lebih lanjut, untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi kemiskinan dan menguatkan ekonomi masyarakat, Kementerian ATR/BPN akan memberi dukungan melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, serta pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan pengembangan tersebut, Kementerian ATR/BPN berkomitmen menyelesaikan konflik-konflik pertanahan agar bisa menciptakan kepastian hukum dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan aset serta kegiatan ekonominya.

“Kementerian ATR/BPN berkomitmen agar kebijakan pertanahan dan penataan ruang pada 2027 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Dalu Agung Darmawan.

Rapat bersama Komisi II DPR RI kali ini turut diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam kesempatan ini, Dalu Agung Darmawan hadir dengan didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

     

Ketahui Kewajiban Bayar BPHTB dan PPh dalam Transaksi Jual Beli Tanah

Okenews.net - Dalam proses jual beli tanah atau bangunan, terdapat beberapa kewajiban yang perlu dipenuhi baik oleh penjual maupun pembeli sebelum proses Peralihan Hak dilakukan. Pembeli perlu membayarkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) perlu dibayarkan oleh penjual. Kedua pajak tersebut tidak dibayarkan kepada Kantor Pertanahan, melainkan ke instansi yang berwenang.

“Dalam jual beli, sebelum pengecekan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) masyarakat harus tahu jika penjual harus membayar PPh dengan nominal sekian rupiah, sedangkan pembeli harus tahu membayar BPHTB,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi dalam keterangannya pada Jumat (28/08/2026), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2), perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk yang diperoleh melalui jual beli, merupakan objek BPHTB. 

Selanjutnya, Pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mengatur bahwa wajib BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah atau kanal pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Besaran serta tata cara pembayaran BPHTB juga telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut.

Sementara itu, PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan kewajiban pihak yang memperoleh penghasilan dari pengalihan tersebut, yakni penjual. PPh ini dibayarkan ke kas negara melalui kanal pembayaran resmi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Ketentuan mengenai PPh tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. 

Dengan memahami mengenai kedua jenis pajak, masyarakat bukan hanya bisa mempersiapkan biaya pembelian tanah, namun juga biaya transaksi yang pasti dikeluarkan untuk Peralihan Hak. Diharapkan, setelah berkas dan biaya telah dipersiapkan oleh para pihak secara lengkap, proses Peralihan Hak bisa rampung sesuai target atau bahkan bisa lebih cepat. 

     

Pengukuran Terjadwal dengan Waktu yang Pasti Buat Warga Lebih Mudah Menyiapkan Diri

Okenews.net- Kepastian jadwal pengukuran membantu masyarakat mengatur waktu dan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan saat petugas ukur datang ke lokasi bidang. Manfaat tersebut dirasakan Sari (50), warga Petojo, Jakarta Pusat, yang saat ini tanahnya sedang dilakukan proses pengukuran dalam rangka sertipikasi tanahnya. 

“Pas pendaftaran minggu lalu habis dapat Surat Perintah Setor (SPS) dan dapat tanda terimanya, langsung diinfo jadwal (pengukuran) hari ini ternyata sesuai. Bagus ya jadi cepat. Kalau sudah terjadwal kan enak, kita jadi sudah tau persiapannya. Dari segi waktu kita bisa menyiapkan,” ujar Sari sembari mendampingi proses pengukuran oleh petugas ukur di lokasi tanahnya pada Senin (31/08/2026) pagi.

Pengalaman tersebut berbeda dengan proses pengukuran yang pernah dijalani Sari sebelumnya. Sebelum ada layanan Pengukuran Terjadwal di Kantah, ia merasa harus menunggu lebih lama untuk dapat jadwal pengukuran. Dengan perubahan positif yang ia rasakan, Sari terkejut karena jadwal pengukuran sudah diterima sejak awal dan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

“Sekarang ini cepat banget. Saya sempat bingung kok bisa cepat. Ternyata memang ada program baru ATR/BPN untuk mempercepat,” ungkap Sari.

Bagi Sari, perkembangan ini membuat proses pelayanan menjadi lebih jelas. Masyarakat bisa lebih yakin dan coba mengajukan permohonan layanan secara mandiri ke Kantah. “Sekarang kan sudah lebih transparan. Jadi kita juga sudah tidak perlu takut untuk daftar. Selama surat-surat yang kita miliki lengkap, pasti akan sesuai jadwal dan prosedurnya,” ujarnya.

Kepastian jadwal tidak hanya membantu masyarakat, namun juga membuat pelaksanaan pengukuran oleh petugas jadi lebih terarah. Hal itu dinyatakan oleh petugas ukur Kantah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dudung (55), yang bertugas mengukur tanah milik Sari. Dengan jadwal yang telah ditetapkan, potensi kendala pengukuran bisa diminimalisir sebelum ia datang ke lokasi bidang dan membuat pekerjaannya bisa berjalan efektif. 

“Dengan Pengukuran Terjadwal, sudah semakin terakselerasi dari perjalanan berkas. Kalau saya maksimum sehari mengerjakan dua berkas. Karena sudah terjadwal ini, cukup mengefektifitaskan waktu dalam penyelesaian berkasnya,” jelas Dudung.

Dudung berharap, kepastian yang diberikan lewat Pengukuran Terjadwal dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kantah. “Masyarakat diharapkan supaya lebih percaya, kita petugas ukur berusaha terus bekerja lebih baik lagi,” tuturnya.

Pengukuran Terjadwal merupakan bagian dari transformasi layanan pertanahan yang telah diterapkan di 455 Kantah di seluruh Indonesia. Melalui layanan ini, masyarakat memperoleh jadwal pengukuran dengan masa tunggu maksimal tujuh hari. Setelah pengukuran selesai, hasilnya diproses hingga menjadi Peta Bidang Tanah (PBT) dalam waktu maksimal lima hari. Dengan begitu, keseluruhan proses sejak permohonan masuk, terbitnya PBT, dan terbitnya sertipikat tanah ditargetkan selesai paling lama 12 hari. 

     

Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari Akomodir Transformasi 70% Layanan Kementerian ATR/BPN

Okenews.net- Layanan Peralihan Hak menjadi salah satu tumpuan transformasi pelayanan pertanahan karena mencakup sekitar 70% dari keseluruhan layanan pada Kantor Pertanahan (Kantah). Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, mengatakan penerapan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) dengan target penyelesaian maksimal 10 hari menjadi tahap awal untuk membangun layanan pertanahan yang lebih cepat dan terintegrasi.

“Yang masuk ke dalam PERINTIS 10 Hari ini semua Peralihan Hak. Peralihan Hak itu jual beli, hibah, tukar-menukar, pokoknya semua yang menggunakan Akta PPAT. Peralihan Hak itu sudah 70% pelayanan di BPN,” ujar Asnaedi saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Jumat (28/08/2026) lalu.

Transformasi layanan akan dilakukan secara bertahap. Setelah layanan Peralihan Hak berjalan optimal, transformasi akan dilanjutkan ke pendaftaran tanah pertama kali sehingga secara keseluruhan persentase transformasi jadi mencakup 80% layanan ATR/BPN. Tahap berikutnya, mencakup layanan pemecahan, penggabungan, dan pemisahan bidang tanah sehingga seluruh layanan pertanahan dapat terakomodasi. “Kalau itu sudah oke berarti sudah 100% karena hak tanggungan kan sudah,” jelasnya.

Saat ini, PERINTIS 10 Hari masih berada dalam tahap uji coba di 17 Kantah. Ke-17 Kantah tersebut, yakni Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Kota Surabaya I, Kabupaten Malang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Tangerang Selatan, Kota Batam, Kota Pontianak, Kota Samarinda, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kota Makassar, Kota Kupang, dan Kota Depok.

Pelaksanaan _pilot project_ tersebut jadi cara untuk menemukan formula layanan yang tepat sebelum nantinya diterapkan secara lebih luas. Uji coba di 17 Kantah sudah dimulai pada 17 Agustus 2026, kemudian pada 24 September 2026 akan ditambah 24 Kantah. Selanjutnya, pada Oktober 2026, pelaksanaan PERINTIS 10 Hari ditargetkan diperluas hingga 100 Kantah. 

Asnaedi mengatakan, Kementerian ATR/BPN menargetkan Peraturan Menteri terkait layanan tersebut dapat diterbitkan paling lambat pada akhir Desember 2026. Dengan tahapan tersebut, PERINTIS 10 Hari ditargetkan dapat berlaku secara nasional mulai 1 Januari 2027 apabila formula yang diperoleh dari pelaksanaan _pilot project_ telah dinilai tepat. 

“Harapan kita tahun ini harus keluar Peraturan Menteri, minimal di akhir Desember. Kalau Peraturan Menterinya sudah keluar, ini berlaku secara nasional,” pungkas Dirjen PHPT. 

Senin, 31 Agustus 2026

     

Malika Tours & Travel Hadir di Mataram, Jamin Kenyamanan Jamaah ke Tanah Suci

Okenews.net- Malika Tours & Travel Haji dan Umrah resmi hadir dan mulai beroperasi setelah diresmikan dalam sebuah acara yang berlangsung di Kantor Cabang Malika Tours & Travel, Jalan Adisucipto No. 8A, Mataram , Senin 31 Agustus 2026. 

Peresmian tersebut dihadiri oleh unsur Asisten I Setda Provinsi NTB, Ketua MUI NTB, Direktur Utama Malika Tours & Travel K.H. Ahmad Multazam, tokoh agama, tokoh masyarakat, mitra usaha, serta sejumlah tamu undangan.

Acara peresmian ditandai dengan prosesi pengguntingan pita sebagai simbol resmi dibukanya kantor cabang Malika Tours & Travel untuk masyarakat NTB.

Dalam sambutannya, K.H. Ahmad Multazam menyampaikan bahwa kehadiran Malika Tours & Travel bukan sekadar menjadi sebuah usaha perjalanan, tetapi juga membawa amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah Haji dan Umrah.

“Kami ingin Malika Tours & Travel hadir dengan mengedepankan pelayanan, kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan jamaah. Bagi kami, perjalanan menuju Tanah Suci adalah perjalanan ibadah yang harus dilayani dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan,” kata KH. Ahmad Multazam. 

Malika Tours & Travel masuk dalam 10 travel Haji Umrah terbaik. Malika Travel juga bekerja sama dengan maskapai terbaik, yaitu Garuda Indonesia, jadi jamaah tidak perlu khawatir soal pesawat dan hotel sudah bintang 4, lokasi dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ujar K.H. Ahmad Multazam.

Ia menambahkan, Malika Tours & Travel berkomitmen memberikan pendampingan kepada jamaah sejak proses persiapan keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.

Kehadiran Malika Tours & Travel diharapkan dapat memberikan alternatif layanan perjalanan Haji dan Umrah yang profesional sekaligus membantu masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan yang dibutuhkan dalam mempersiapkan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Sementara itu, Asisten I Setda Provinsi NTB Fathul Gani dalam sambutannya mengapresiasi hadirnya Malika Tours & Travel dan berharap perusahaan dapat menjalankan usahanya secara profesional serta senantiasa mengutamakan kepentingan dan kenyamanan jamaah.

“Semoga Malika Tours & Travel dapat tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat NTB. Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan jamaah dan memberikan pelayanan yang baik,” ungkapnya.

Prosesi peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Asisten I Setda Provinsi NTB, Ketua MUI NTB, bersama Direktur Utama Malika Tours & Travel dan jajaran.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur sekaligus harapan agar Malika Tours & Travel senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan, serta kepercayaan masyarakat.

Dengan mengusung semangat pelayanan dan amanah, Malika Tours & Travel Haji dan Umrah optimistis dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam mempersiapkan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Sebagai informasi, Malika Tours & Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan Haji dan Umrah dengan komitmen memberikan pelayanan yang profesional, aman, nyaman, dan terpercaya bagi para jamaah.

     

Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid Dorong Ombudsman Jadi Lembaga Yang Kuat

Okenews.net-Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid mendorong komisioner Ombudsman RI (ORI) untuk menjadikan Ombudsman sebagai lembaga yang memiliki pengaruh kuat, karena tugasnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Tidak sulit menjadikan Ombudsman sebagai lembaga yang memiliki wibawa kuat, karena para komisionernya, sebagian besar berlatar belakang aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka memiliki kapasitas untuk itu,” kata Fauzan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/08/2026).

Fauzan, Anggota Komisi II DPR RI dari dapil NTB II Pulau Lombok ini minta agar para komisioner baik di daerah maupun di tingkat pusat, memaksimalkan kemampuannya agar Ombudsman memiliki daya tarik dan wibawa yang kuat. Sejauh ini, nama Ombudsman dari tahun ke tahun semakin redup.

Padahal, lanjut Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024), di awal reformasi, nama lembaga Ombudsman sangat baik dan disegani. “Perbaiki, agar nama Ombudsman kembali harum dan disegani lembaga lain,” jelasnya.

Menurut Fauzan, Ketua KPU NTB (2008-2013) ini, untuk menjadikan Ombudsman sebagai lembaga independen negara yang kuat, sebenarnya tidak sulit, karena tidak ada lembaga yang tidak bisa diawasi Ombudsman. Namun, tugas dan fungsi ini, sangat berlawanan jauh dengan apa yang dimiliki, baik sisi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) maupun anggaran.

“Kami dari Komisi II DPR RI, akan membantu Ombudsman agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Nanti kami lihat sejauhmana keterbatasan anggaran maupun SDM yang dimiliki Ombudsman,” ujarnya.

Dalam RDP ini, Fauzan juga mendorong agar Ombudsman lebih memaksimalkan pola saling kontrol secara internal, guna mencegah terjadinya penyimpangan. Para komisioner, diminta mematuhi mekanisme kontrol check and balances untuk mengawasi kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) agar penyimpangan bisa dideteksi lebih dini.

Fauzan mengatakan, untuk mencegah peyimpangan internal, penyalahgunaan wewenang, dan risiko operasi tangkap tangan (OTT) di tubuh Ombudsman, diperlukan mekaniseme saling kontrol (cross controlling) dan penguatan sistem pengawasan berlapis.  Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman harus memiliki standar integritas lebih tinggi dari lembaga lain yang diawasi.

Integritas tinggi dan mekanisme saling kontrol (check and balances) di internal Ombudsman adalah kunci utama menjaga marwah lembaga pengawas pelayanan public ini tetap bersih dan terhindar dari tindak pidana korupsi, termasuk OTT. “Sebagai lembaga “supervisor” yang mengawasi instansi pemerintah, Ombudsman harus steril dari segala bentuk penyimpangan agar memiliki legitimasi moral yang kuat.” tegas Fauzan

Jumat, 28 Agustus 2026

     

Semarak HUT ke-43, RSUD Soedjono Selong Perkuat Pengabdian Lewat Aksi Sosial dan Lomba

Okenews.net- Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-43, RSUD dr. R. Soedjono Selong tidak hanya merayakannya dengan kemeriahan perlombaan internal, tetapi juga mengisinya dengan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.


Rangkaian kegiatan yang digelar pada Agustus 2026 tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar RSUD dr. R. Soedjono Selong untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.


Kabag Humas RSUD dr. R. Soedjono Selong, Mukasan Efendi, mengatakan peringatan HUT ke-43 menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan rumah sakit sekaligus meningkatkan semangat seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik.


“HUT ke-43 ini bukan sekadar perayaan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat,” ujar Mukasan Efendi, Sabtu (15/8/2026).


Salah satu kegiatan sosial yang menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT tahun ini adalah bakti sosial operasi bibir sumbing yang dilaksanakan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga.


Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian RSUD dr. R. Soedjono Selong terhadap masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan itu, rumah sakit tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan kesehatan, tetapi juga hadir memberikan manfaat sosial secara langsung.


Kepedulian terhadap masyarakat juga diwujudkan melalui penyaluran air bersih ke Desa Sekaroh dan Desa Seriwe. Bantuan air bersih tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebagai bentuk perhatian rumah sakit terhadap masyarakat yang membutuhkan akses air bersih.


“Pelayanan kepada masyarakat tidak hanya dilakukan di dalam rumah sakit. Kami juga ingin hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung,” kata Mukasan.


Selain kegiatan sosial, suasana HUT ke-43 RSUD dr. R. Soedjono Selong juga berlangsung semarak dengan berbagai perlombaan yang melibatkan pegawai dan unit kerja di lingkungan rumah sakit.


Sejumlah lomba yang digelar di antaranya Mini Soccer Dangdut, Karaoke, Dance Cuci Tangan, Masukkan Paku dalam Botol, Bakiak, Lari Karung, Tarik Tambang, hingga Lomba Kebersihan Ruangan.


Kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan energi positif dalam lingkungan kerja sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien.


Mukasan menegaskan, semangat kebersamaan menjadi bagian penting dalam perjalanan RSUD dr. R. Soedjono Selong ke depan.


“Ketika kebersamaan dan kekompakan terjaga, tentu akan semakin mudah bagi kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.


43 Tahun Mengabdi, Terus Berbenah

Memasuki usia ke-43 tahun, RSUD dr. R. Soedjono Selong berkomitmen untuk terus tumbuh dan melakukan pembenahan, baik dari sisi pelayanan, sumber daya manusia maupun inovasi.


Peringatan HUT tahun ini pun diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh keluarga besar rumah sakit bahwa tugas utama yang diemban bukan sekadar memberikan pelayanan medis, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang aman, bermutu, profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.


Mengusung semangat “43 Tahun Mengabdi, Bersama Memberikan Pelayanan Terbaik”, RSUD dr. R. Soedjono Selong menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur dan sekitarnya.


Semangat tersebut diperkuat dengan tagline “KAMI MELAYANI DENGAN SMART”, sebagai bagian dari komitmen rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, inovatif, bermutu dan aman.


“Harapan kami, di usia yang ke-43 ini RSUD dr. R. Soedjono Selong semakin maju, terus berbenah dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi seluruh masyarakat,” pungkas Mukasan.

     

Kadis Dikbud Lotim Tegaskan Larangan Siswa Bawa Kendaraan, Sekolah Diminta Sosialisasi

M. Nurul Wathoni, M.Pd

Okenews.net — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur menerbitkan surat edaran yang melarang peserta didik jenjang SD dan SMP yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) membawa atau mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.4/1427/DIKBUD/2026 tentang Larangan Membawa Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 bagi Peserta Didik Jenjang SD dan SMP.

Surat edaran yang ditetapkan di Selong, Rabu (26/8/2026), itu ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan jenjang SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur M. Nurul Wathoni, M.Pd mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan keselamatan peserta didik di jalan raya serta membangun kedisiplinan dalam berlalu lintas.

“Keselamatan peserta didik menjadi perhatian utama. Karena itu, aturan ini perlu dipahami dan dilaksanakan bersama oleh sekolah, peserta didik, dan orang tua,” kata Wathoni, Junat (26/8/2026).

Menurutnya, usia peserta didik SD dan SMP menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Penggunaan kendaraan bermotor harus memperhatikan ketentuan hukum, kelayakan pengemudi, serta keselamatan selama perjalanan.

Wathoni meminta satuan pendidikan menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada seluruh peserta didik dan orang tua atau wali. Sekolah juga diminta melakukan pengawasan di lingkungan sekolah untuk memastikan aturan berjalan secara konsisten.

Dalam surat edaran itu ditegaskan, peserta didik jenjang SD dan SMP yang belum memiliki SIM dilarang membawa dan/atau mengendarai kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat ke sekolah.

Pihak sekolah juga diminta melarang peserta didik membawa kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan pembinaan apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan tata tertib satuan pendidikan.

Peran orang tua turut mendapat perhatian. Orang tua atau wali diharapkan tidak memberikan izin kepada anak untuk mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah dan memastikan anak menggunakan moda transportasi yang aman serta sesuai dengan usianya.

“Orang tua memiliki peran penting dalam memastikan anak berangkat dan pulang sekolah dengan aman. Kami berharap ketentuan ini mendapat dukungan penuh dari keluarga,” ujarnya.

Kebijakan tersebut merujuk pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 mengenai penerbitan dan penandaan SIM.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur berharap penerapan surat edaran tersebut menjadi bagian dari pembiasaan tertib berlalu lintas di kalangan peserta didik. Sekolah dan keluarga diharapkan berjalan bersama menjaga keselamatan anak selama perjalanan menuju dan dari sekolah.

Kamis, 27 Agustus 2026

     

Perkuat Sinergitas, Lapas Selong Hadiri Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Lombok Timur

Okenews.net — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong terus memperkuat sinergitas dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Lombok Timur. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran dalam kegiatan eksekusi pemusnahan barang bukti yang digelar Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WITA tersebut dipusatkan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Dalam kegiatan itu, Lapas Kelas IIB Selong diwakili Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Dedy Aryadi.

Kehadiran jajaran Lapas Selong menjadi wujud nyata dukungan terhadap pelaksanaan proses penegakan hukum sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan jajaran APH lainnya di wilayah Lombok Timur.

Sinergitas antarinstansi dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang berjalan efektif, profesional, transparan, dan berintegritas. Koordinasi yang baik juga menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan langkah dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui partisipasi dalam kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIB Selong menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi positif bersama Kejaksaan serta institusi penegak hukum lainnya.

Langkah ini diharapkan semakin memperkuat hubungan kerja antarlembaga sekaligus mendukung terciptanya penegakan hukum yang semakin solid di Kabupaten Lombok Timur.

Lapas Selong terus berkomitmen menjaga sinergitas dengan seluruh mitra kerja dan APH guna mendukung penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Selamat Hari Korpri

Pendidikan

Hukum

Ekonomi