Kejutan di Musancab PDI Perjuangan Lotim, Rachmat Beri Kode Periode Terakhir Pimpin Partai

Hermanamrullah    Februari 14, 2026   

Kejutan di Musancab PDI Perjuangan Lotim, Rachmat Beri Kode Periode Terakhir Pimpin Partai

PDI Perjuangan

Okenews.net- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Lombok Timur menggelar Musyawarah Anak Cabang di Gedung Wanita Selong, Sabtu (14/2/2026). Tak sekadar forum organisasi, musyawarah ini menjadi ruang refleksi sejarah sekaligus meneguhkan komitmen para kader untuk terus menempel erat pada rakyat.

Musyawarah Anak Cabang PDI Perjuangan se Kabupaten Lombok Timur tersebut dibuka Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat, dengan rangkaian sakral dan menggugah. Kirab panji partai, hening cipta yang dipimpin Ahmad Amrullah Sekretaris DPC PDIP Lombok Timur yang juga Anggota DPRD Lotim, suasana gegap gempita kader, hingga pembacaan Dedication of Life Bung Karno. Nuansa ideologis terasa kuat, seolah mengajak seluruh kader senantiasa menengok kembali akar perjuangan partai.

Sebanyak 777 peserta hadir memenuhi arena Musancab, terdiri dari pengurus PAC dan ranting se-Lombok Timur, termasuk ketua PAC lama dan baru yang akan dilantik. Kehadiran penuh kader ini menandakan kesiapan struktur partai besutan Prof. Hj. Megawati Soekarno Putri ini hingga ke akar rumput. 

Tak lupa hadir pula pengurus inti DPD PDIP NTB, diantaranya H Ruslan Turmuzi, Made Slamet, Raden Nuna Abriadi, drg Melly, Endang Yuliati, Lalu Yudistira,  Mahsan, 

DPC PDIP Lombok Timur, dan Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten Lombok Timur dari PDI Perjuangan yakni Ahmad Amrullah, Marianah dan Luk Santi. 

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Ahmad Sukro dalam laporannya mengungkapkan, Musancab ini merupakan momentum kebangkitan dan introspeksi bersama.

“Kita harus jujur melihat diri sendiri. Ini saatnya bangkit, memperbaiki struktur partai dari atas sampai ranting. Kita tidak ingin PDI Perjuangan dianggap tidak ada,” tegasnya.

Ia mengingatkan, Lombok Timur memiliki posisi historis dalam perjalanan PDI Perjuangan di NTB. “Di sinilah sejarah itu dibangun. Jangan sampai kita membuat malu perjuangan para pendahulu. Lombok Timur harus jadi sesuatu yang berbeda dibanding DPC lainnya,” ujarnya, disambut pekikan siap dari para kader.

Semangat para kader semakin membara saat Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat menyampaikan arahan. Anggota DPR RI empat periode ini memberi kejutan kepada para kader dengan secara khusus mengundang para pejuang partai era 1980-an, sebuah masa ketika PDI Perjuangan berjuang keras di bawah tekanan rezim otoriter Orde Baru dan berhasil meraih enam kursi DPRD di Lombok Timur.

Hanya saja, partai ini kemudian didzolimi, karena haknya untuk mendapat kursi pimpinan DPRD ditelikung penguasa. Kursi Pimpinan DPRD Lombok Timur justru dialihkan penguasa ke Partai Persatuan Pembangunan yang hanya memiliki lima kursi. Sejak saat itu, perlawanan kader-kader Banteng di Lombok Timur pada pemerintahan Orde Baru kian trengginas. Fraksi PDI Perjuangan selalu menyatakan Minderheit Nota pada kebijakan pemerintah yang jelas-jelas menelikung rakyat.

Rachmat menegaskan, kehadiran para pejuang partai tersebut bukanlah seremonial belaka, melainkan pengingat nilai dasar perjuangan. Para pejuang partai itu kata dia, bukan cerita masa lalu, mereka adalah fondasi partai. Di masa sulit, mereka tidak menyerah.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini menegaskan bahwa partai besar tidak boleh tercerabut dari sejarahnya. Nilai keberanian, militansi, dan keberpihakan pada rakyat yang diwariskan para pejuang lama harus menjadi pedoman kader hari ini.

“Dari daerah inilah perlawanan itu dibangun. Kita pernah enam kursi, di masa yang tidak mudah. Sekarang tinggal tiga, tapi jangan pernah merasa kecil. Dari tiga kita bisa kembali ke enam,” ujar Rachmat dengan suara bergetar penuh semangat.

Ia mengingatkan kejayaan masa lalu bukan untuk diratapi, melainkan dijadikan bahan bakar perjuangan. Menurutnya, kunci kebangkitan ada pada konsistensi kader untuk turun langsung ke masyarakat.

“Jangan hanya pandai bicara di forum. Temui rakyat, dengarkan keluhan mereka, dekati tokoh masyarakat. Partai ini hidup kalau kadernya hidup di tengah rakyat,” tegasnya.

Rachmat juga menekankan pentingnya pemberdayaan PAC dan ranting sebagai mesin utama gerakan partai. Ia bahkan meminta pengurus berdiri dan diabsen satu per satu, sebagai simbol kesiapan struktur menghadapi tantangan politik ke depan.

Tak kalah penting, ia menyoroti generasi muda sebagai harapan baru. Pemilu 2029 disebutnya sebagai momentum kebangkitan anak muda di PDI Perjuangan.

“Zamannya anak muda. Mereka independen, cerdas, dan kritis. Kalau kita tidak mendekati mereka dari sekarang, kita akan tertinggal,” katanya, disambut tepuk tangan panjang peserta Musancab.

Musancab PDI Perjuangan Lombok Timur ini merupakan agenda lima tahunan sesuai amanat kongres partai. Lebih dari itu, Musancab menjadi titik awal konsolidasi, menyatukan kembali ingatan sejarah, dan menyalakan api perjuangan kader untuk mengembalikan kejayaan partai dengan satu pesan utama, kembali ke rakyat, bersama rakyat.

Kode Periode Terakhir

Dalam arahannya, Rachmat Hidayat juga menyampaikan pernyataan penting yang menjadi kode bahwa dirinya mungkin akan menjalani periode terakhir sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan NTB. Ia menegaskan akan memanfaatkan sisa masa kepemimpinannya untuk turun langsung ke lapangan. Menyambangi masyarakat di setiap kecamatan di Lombok Timur dan juga di Pulau Lombok.

“Ini periode terakhir saya. Saya akan keliling kecamatan di seluruh Lombok Timur dan juga Pulau Lombok. Saya ingin memastikan PAC dan ranting hidup, bergerak, dan benar-benar bersama rakyat,” tegasnya.

Rachmat belum lama dikukuhkan kembali memangku amanah sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan NTB. Politisi lintas zaman ini akan mengakhiri periode lima tahun kepemimpinan pada 2030. Ia tercatat tanpa jeda berkhidmat memimpin PDI Perjuangan NTB semenjak tahun 2000 silam.

Karena itu, Rachmat mengaku sangat bangga melihat komposisi peserta Musancab yang didominasi kader muda, khususnya dari Lombok Timur. Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa regenerasi di tubuh partai berjalan dan harus terus diperkuat.

Rachmat menekankan bahwa kader muda tidak cukup hanya hadir secara jumlah, tetapi harus ditempa melalui kerja nyata di PAC dan ranting, dengan satu prinsip utama yakni menempel di rakyat, mendengar, dan bekerja bersama masyarakat.

Itu sebabnya, mendapati semangat membara para kader-kader muda di hadapannya, Rachmat tak ragu bahwa sudah saatnya dirinya menegaskan kepemimpinan transisional yang sadar regenerasi, memastikan estafet partai tidak putus dan kader muda siap mengambil peran.

Langkah Rachmat yang menghadiran pejuang senior juga menjadi upaya mengikat memori kolektif partai, agar kader muda tidak tercerabut dari nilai ideologis dan sejarah perjuangan. Sebab, tanpa fondasi ini, regenerasi berisiko menjadi sekadar pergantian usia, bukan kesinambungan nilai.

Ekas Jadi Titik Awal Lombok Timur Menuju Pusat Riset Rumput Laut Dunia

Hermanamrullah    Februari 13, 2026   

Ekas Jadi Titik Awal Lombok Timur Menuju Pusat Riset Rumput Laut Dunia

Bupati Lombok Timur Bersama Wakil Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi

Okenews.net- Pemerintah terus memantapkan langkah menjadikan Indonesia sebagai pusat rumput laut dunia. Upaya tersebut kini dimulai dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, melalui pembangunan pusat riset rumput laut tropis bertaraf internasional di Desa Ekas.

Program ini diinisiasi sejak Mei 2025 melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Universitas Mataram (Unram), dengan dukungan penuh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Fasilitas yang dibangun meliputi International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC) dan Laboratorium Spesialis Kedokteran Kepulauan.

Peletakan batu pertama dilakukan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, Kamis (12/2/2026). Meski diguyur gerimis pada malam hari, prosesi tetap berlangsung penuh semangat.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyebut kehadiran pusat riset tersebut menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas bibit rumput laut dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

“Lombok Timur memiliki potensi rumput laut yang besar, namun belum tergarap optimal. Dengan riset yang terarah, kami yakin akan tercipta bibit unggul yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Unram, Bambang Hari Kusumo, menegaskan ITSRC akan menjadi pusat penelitian rumput laut tropis dunia yang terhubung dengan jaringan peneliti internasional. Selain riset, kawasan tersebut juga akan dilengkapi klinik pendidikan dokter spesialis kepulauan, yang disebut sebagai satu-satunya di Indonesia.

“Enam bulan ke depan pembangunan fisik dimulai. Lahan ini merupakan hibah Pemda Lombok Timur. Harapan kami, kawasan ini tidak hanya menjadi sentra riset, tetapi juga pusat pelayanan kesehatan dan produksi rumput laut,” katanya.

Dalam sambutannya, Wamen Stella menekankan bahwa pembangunan ini bukan sekadar seremoni. Pemerintah telah menggandeng dua institusi riset kelas dunia, yakni University of California, Berkeley dan Beijing Genomics Institute, guna memperkuat ekosistem riset dan hilirisasi industri rumput laut nasional.

“Tujuan riset adalah meningkatkan pengetahuan yang berdampak pada pendapatan dan perekonomian. Indonesia sudah menguasai sekitar 75 persen pasar rumput laut tropis dunia. Nilai pasarnya mencapai USD 12 miliar dan terus berkembang, mulai dari pupuk, bioplastik hingga bioavtur,” tegasnya.

Ia menambahkan, tanpa dukungan sains dan teknologi, Indonesia tidak akan mampu memaksimalkan potensi ekonomi besar yang berputar di sektor tersebut.

Selain menggandeng akademisi dan lembaga riset internasional, pemerintah juga melibatkan dunia usaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk memperkuat aspek industri dan ketenagakerjaan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lombok Timur juga menandatangani kerja sama dengan enam perguruan tinggi di wilayah tersebut, sebagai bentuk sinergi penguatan sumber daya manusia dan pengembangan kawasan.

Dengan hadirnya pusat riset ini, Desa Ekas diharapkan berkembang menjadi sentra produksi sekaligus inovasi rumput laut tropis, yang memberi dampak nyata bagi ekonomi masyarakat pesisir Lombok Timur dan Indonesia secara luas.

Institut Elkatarie Tegaskan Komitmen Riset Rumput Laut Internasional di Lombok Timur

Hermanamrullah    Februari 13, 2026   

Institut Elkatarie Tegaskan Komitmen Riset Rumput Laut Internasional di Lombok Timur

Institut Elkatarie

Okenews.net -Institut Elkatarie menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam kebangkitan riset rumput laut dunia yang mulai dikembangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Universitas Mataram.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama Riset Rumput Laut Internasional dan Laboratorium Spesialis Kedokteran Kepulauan yang melibatkan seluruh perguruan tinggi se-Lombok Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Ekas Buana Kamis, 12/2/2026

Dalam sambutannya, Stella Christie menegaskan pentingnya riset dan inovasi sebagai kunci daya saing Indonesia di pasar global.

“Riset dan inovasi adalah fondasi utama agar Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing di tingkat global, termasuk dalam pengembangan bioteknologi rumput laut,” tegas Stella Christie.

Ia berharap Lombok Timur dapat mengambil peran strategis dalam kebangkitan industri berbasis bioteknologi yang berorientasi ekspor dan bernilai tambah tinggi.

Sementara itu, Bupati Haerul Warisin mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga kawasan Ekas Buana sebagai lokasi strategis pengembangan riset.

“Semua aset daerah dan aset nasional yang ada di Ekas ini harus kita jaga bersama, baik keamanan maupun kebersihannya,” tegas Bupati.

Menurutnya, keberhasilan program riset internasional tidak hanya bergantung pada akademisi dan pemerintah, tetapi juga dukungan serta partisipasi masyarakat setempat.

Rektor Institut Elkatarie, Dr. Asbullah Muslim, menegaskan kesiapan institusinya untuk terlibat aktif dalam pengembangan riset hingga hilirisasi industri rumput laut.

“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dalam pengembangan industri lokal berbasis riset menuju pasar global. Riset rumput laut ini harus menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi masyarakat pesisir Lombok Timur,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas perguruan tinggi yang didukung pemerintah pusat dan daerah menjadi peluang strategis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, inovasi bioteknologi, serta daya saing industri rumput laut daerah.

Melalui kerja sama riset internasional ini, Lombok Timur diharapkan mampu tampil sebagai episentrum kebangkitan riset rumput laut dunia, yang tidak hanya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kalapas Selong Gandeng Media, Perkuat Sinergi dan Ubah Warga Binaan Jadi “Santri”

Hermanamrullah    Februari 12, 2026   

Kalapas Selong Gandeng Media, Perkuat Sinergi dan Ubah Warga Binaan Jadi “Santri”

Lapas Kelas IIB Selong

Okenews.net- Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong, Sudirman, memperkuat sinergi dengan insan pers melalui kegiatan silaturahmi bersama mitra media, Rabu (11/2/2026) sore di Lapas Selong.

Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan tersebut menjadi momentum mempererat komunikasi serta membangun kolaborasi positif antara Lapas dan awak media sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi kepada publik.

Dalam pertemuan itu, Sudirman menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung keterbukaan informasi, khususnya terkait program pembinaan warga binaan dan capaian kinerja Lapas Selong.

“Media memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi yang objektif, edukatif, dan berimbang kepada masyarakat. Kami ingin membangun komunikasi yang terbuka agar publik mengetahui berbagai program pembinaan dan perubahan positif yang terus kami lakukan,” ujar Sudirman.

Ia juga menegaskan komitmennya dalam melakukan perubahan paradigma pembinaan di Lapas Selong. Salah satunya dengan mengubah cara pandang terhadap warga binaan pemasyarakatan menjadi “santri”, sebagai simbol pembinaan berbasis nilai-nilai keagamaan dan pendidikan karakter.

Menurutnya, pendekatan tersebut diwujudkan melalui penguatan pembinaan kepribadian berbasis keagamaan, pendidikan karakter, serta pembiasaan kegiatan positif yang mampu membangun mental dan spiritual warga binaan.

“Kami ingin Lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga menjadi ruang pembinaan yang membentuk pribadi lebih baik, berakhlak, dan siap kembali ke masyarakat,” tegasnya.

Diskusi berlangsung interaktif, membahas berbagai isu aktual serta menyelaraskan persepsi dalam pemberitaan. Pertemuan ini juga menjadi wadah memperkuat koordinasi agar pengelolaan informasi terkait Lapas Selong berjalan transparan dan konstruktif.

Melalui silaturahmi tersebut, hubungan antara Lapas Selong dan jurnalis media lokal diharapkan semakin harmonis. Komitmen bersama pun ditegaskan untuk saling mendukung publikasi yang akurat dan membangun, demi kemajuan sistem pemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat.

Perkuat Transparansi Pengelolaan Zakat, BAZNAS Lombok Timur Gandeng Forum Wartawan

Hermanamrullah    Februari 11, 2026   

Perkuat Transparansi Pengelolaan Zakat, BAZNAS Lombok Timur Gandeng Forum Wartawan

Ketua Baznas Lombok Timur

 Okenews.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur mengundang seluruh forum wartawan di Lombok Timur dalam sebuah pertemuan resmi guna membahas pola kerja sama pemberitaan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi terbuka antara pengurus BAZNAS dan insan pers. Fokus pembahasan diarahkan pada pentingnya publikasi yang akurat, berimbang, serta edukatif terkait pengelolaan dan penyaluran dana umat.

Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

“Kami ingin membangun pola kerja sama yang sehat dan profesional dengan seluruh wartawan di Lombok Timur. Transparansi adalah komitmen kami, dan media adalah mitra penting untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana zakat, infak, dan sedekah dikelola serta disalurkan secara amanah,” ujarnya, Rabu, 11/2/2026

Ia menambahkan, keterbukaan informasi bukan hanya bentuk pertanggungjawaban lembaga, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

“Semakin terbuka kami kepada publik, semakin besar pula kepercayaan masyarakat. Dana yang dihimpun adalah amanah umat, sehingga wajib kami kelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mekanisme penyampaian informasi kegiatan, laporan distribusi bantuan, hingga program pemberdayaan mustahik agar publik dapat mengetahui secara jelas dampak nyata dari dana yang dihimpun.

Sejumlah wartawan yang hadir menyambut positif inisiatif tersebut. Mereka menilai langkah BAZNAS membuka ruang komunikasi langsung merupakan bentuk komitmen serius terhadap akuntabilitas publik.

Dengan terbangunnya sinergi antara BAZNAS dan insan pers, diharapkan ke depan pemberitaan terkait pengelolaan zakat di Lombok Timur semakin informatif, transparan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

717 Sertipikat Transmigran Dibatalkan, Nusron Janji Hidupkan Kembali dan Bekukan IUP Perusahaan

Hermanamrullah    Februari 11, 2026   

717 Sertipikat Transmigran Dibatalkan, Nusron Janji Hidupkan Kembali dan Bekukan IUP Perusahaan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Okenews.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan akan mengembalikan hak masyarakat transmigran terkait pembatalan ratusan sertipikat tanah di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 717 sertipikat tanah seluas 485 hektare sebelumnya dibatalkan oleh Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan. Kini, pemerintah pusat turun tangan untuk menuntaskan polemik yang menyeret masyarakat transmigran dan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut.

“Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertipikat tersebut, artinya mencabut dan membatalkan SK Pembatalan Sertipikat Hak Milik. Kedua, membatalkan Sertipikat Hak Pakai yang sudah terbit karena masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan turun langsung ke Kalimantan Selatan,” tegas Nusron Wahid usai pertemuan di Kantor Ditjen Mineral dan Batubara, Selasa (10/2/2026).

Kasus ini berakar dari sertipikat tanah milik transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah yang diterbitkan sekitar tahun 1990. Pada 2010, terbit IUP di kawasan tersebut yang sebagian besar berupa lahan rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan transmigran. Di sisi lain, terjadi sejumlah peralihan hak secara bawah tangan kepada pihak tertentu.

Pada 2019, atas permohonan kepala desa setempat, diajukan pembatalan sertipikat. Mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016, Kanwil BPN Kalsel kemudian membatalkan 717 sertipikat tersebut.

Namun, menurut Nusron, dasar hukum yang digunakan dinilai kurang tepat setelah dilakukan penelaahan ulang.

“Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek. Proses ini sudah melalui mediasi panjang sejak Januari 2025, namun belum ada titik temu. Kami akan lakukan mediasi ulang,” ujarnya.

Dalam upaya penyelesaian, Menteri Nusron meminta agar pemegang IUP memberikan ganti rugi kepada masyarakat pemegang sertipikat yang haknya akan dipulihkan. Ia menegaskan tim yang diturunkan ke lapangan tidak boleh kembali sebelum persoalan tuntas.

“Perintah kami kepada tim, tidak boleh pulang sebelum masalah selesai. Intinya harus tuntas. Kami atas nama Kementerian ATR/BPN memohon maaf kepada masyarakat atas kejadian ini,” ucapnya.

Langkah tegas juga datang dari Kementerian ESDM. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, menyatakan pihaknya akan meninjau ulang Sertipikat Hak Pakai yang telah terbit untuk PT SSC dan membekukan IUP perusahaan tersebut sampai masalah benar-benar selesai.

“Kami akan kaji ulang sertipikat yang dimiliki perusahaan. IUP dibekukan sampai semuanya clear dan kegiatan bisa dilakukan kembali setelah persoalan tuntas,” kata Tri Winarno.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah mengapresiasi respons cepat ATR/BPN dan memastikan pihaknya ikut mengawal penyelesaian konflik agraria yang menimpa para transmigran tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri ESDM atas respons cepatnya. Kami akan kirim tim untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap konflik agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun itu dapat diselesaikan secara adil, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat transmigran dan pelaku usaha.

Satu Dekade Dokter Mawardi Menghilang, Mi6 Ingatkan Pemprov NTB Tak Boleh Lupa

Hermanamrullah    Februari 11, 2026   

Satu Dekade Dokter Mawardi Menghilang, Mi6 Ingatkan Pemprov NTB Tak Boleh Lupa

Okenews.net-Sudah satu dekade dr. H. Mawardi Hamri menghilang. Dokter sekaligus aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB itu lenyap tanpa jejak, sementara kepastian tentang keberadaannya ikut menguap bersama waktu. Di tengah ketidakpastian tersebut, satu hal justru tampak semakin jelas, sikap Pemprov NTB yang kian senyap.

“Setelah satu dekade, publik tentu tidak ingin menempatkan Pemprov NTB sebagai entitas yang hanya cakap saat mengangkat pejabat, tetapi mendadak lupa ketika pejabat itu hilang,” kata Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Rabu (11/2/2026).

Analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini menegaskan, pengabdian seorang dokter sekaligus abdi negara semestinya tidak berakhir dalam kesunyian administrasi.

Dr. Mawardi dilaporkan menghilang pada 23 Maret 2016, setelah Direktur Rumah Sakit Provinsi NTB itu dijemput sebuah kendaraan dari kediamannya di Kota Mataram. Ia pergi dengan berpakaian rapi dan membawa tas, sebuah detail yang hingga kini masih menjadi satu dari sedikit kepastian dalam kasus ini. Selebihnya, publik hanya disuguhi keheningan panjang.

Upaya pencarian sempat dilakukan aparat penegak hukum bersama keluarga. Bahkan, pernah pula ditawarkan hadiah Rp 200 juta bagi siapa pun yang dapat memberikan informasi berharga. Namun waktu berlalu, perhatian memudar, dan kasus itu perlahan seperti ikut menghilang. Bukan karena terjawab, tetapi karena jarang dibicarakan.

Bukan Figur Biasa

Didu menegaskan, dr. Mawardi bukan figur anonim dalam birokrasi kesehatan NTB. Ia adalah dokter dan PNS yang meniti karier dari pelayanan medis hingga dipercaya menduduki jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, posisi setara pejabat eselon II.

Dalam kapasitas tersebut, dr. Mawardi memegang peran penting dalam pengelolaan rumah sakit rujukan utama di Bumi Gora. Dia mengatur layanan kesehatan, mengelola sumber daya manusia, serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan publik.

“Tidak semua dokter bisa mencapai posisi itu. Itu jabatan strategis, hasil dari pengabdian panjang, kepercayaan pimpinan daerah, dan rekam jejak birokrasi yang tidak singkat,” ujar Didu.

Namun, ironinya justru terletak di situ. Ketika seorang pejabat publik dengan rekam pengabdian demikian menghilang, ingatan institusi seolah ikut terkubur bersama waktu.

“Pemerintah Provinsi hadir dengan penuh seremoni saat mengangkat dr. Mawardi. Tapi saat ia hilang, kehadiran itu berubah menjadi senyap,” ucap Didu.

Peristiwa Institusional

Didu menilai, hilangnya dr. Mawardi tidak semestinya diperlakukan sebagai urusan personal semata. Peristiwa ini, katanya, adalah peristiwa institusional yang menyangkut tanggung jawab negara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTB, terhadap aparaturnya sendiri.

“Dr. Mawardi adalah PNS aktif, pejabat struktural, dan abdi negara. Ketika ia hilang, yang hilang bukan hanya seorang individu, tetapi juga satu bagian dari sistem pemerintahan,” tegasnya.

Ia menyoroti belum adanya langkah simbolik atau kebijakan khusus dari Pemprov NTB yang menunjukkan penghormatan terhadap pengabdian dr. Mawardi. Padahal, dalam berbagai kesempatan lain, pemerintah daerah kerap hadir memberikan penghargaan bagi aparaturnya yang wafat atau memasuki masa purna tugas.

“Dalam kasus ini, justru terlihat kekosongan sikap. Tidak ada penanda bahwa pemerintah masih mengingat,” ujarnya.

Didu pun mendorong Pemprov NTB untuk mengambil langkah nyata, salah satunya dengan memberikan penghargaan simbolik dan institusional kepada dr. Mawardi, tanpa harus menunggu kepastian akhir mengenai nasibnya.

“Jika memang benar hilangnya dr. Mawardi bukan aib institusi, maka justru di sinilah pemerintah diuji: apakah tetap menghormati pengabdian aparaturnya atau memilih diam,” tandas Didu.

Menurutnya, pilihan penghargaan terbuka lebar. Misalnya, berupa Piagam Penghargaan Gubernur NTB, atau pencantuman nama dr. Mawardi sebagai Tokoh Pengabdian Kesehatan NTB, hingga bentuk-bentuk penghargaan yang lebih sederhana namun bermakna.

“Penghargaan ini diberikan atas jasa masa lalu, bukan kondisi saat ini. Jadi tidak membutuhkan status hukum akhir,” katanya

Jika itu masih dianggap berat dan terlalu sulit, penghargaan dapat berupa penamaan ruang atau fasilitas publik di RSUD Provinsi NTB, seperti ruang rapat atau auditorium. Hal tersebut, kata Didu, selama ini lazim dilakukan bagi tokoh yang berjasa, bahkan tanpa seremoni besar dan hadirnya Surat Keputusan tertulis.

Bahkan, sekadar penghargaan dalam wujud Prasasti atau Plakat Pengabdian pun dinilai cukup bermakna. Didu membayangkan sebuah plakat bertuliskan:

‘Di tempat ini, dr. H. Mawardi Hamri mengabdikan diri sebagai Direktur RSUD Provinsi NTB dalam melayani kesehatan masyarakat’ dipajang di Rumah Sakit Provinsi NTB.

“Jika ini dilakukan, pemerintah mengakui jasa Dokter Mawardi, publik mengingatnya, dan kasus ini tidak tenggelam begitu saja,” ujarnya.

“Penghargaan ini tidak ada kaitannya dengan status hidup atau wafat ya... Ini soal pengakuan. Pemerintah Provinsi NTB tidak boleh ikut menghilang,” lanjut Didu.

APH Diminta Tidak Ikut Senyap

Selain kepada pemerintah daerah, Mi6 juga mendorong aparat penegak hukum untuk lebih terbuka mengenai status pencarian dr. Mawardi. Menurut Didu, satu dekade adalah waktu yang terlalu panjang untuk sebuah kasus orang hilang tanpa pembaruan informasi.

“Minimal ada laporan terbuka. Apakah kasus ini masih aktif, apa kendalanya, dan apa yang sudah dilakukan. Keheningan terlalu lama justru melahirkan spekulasi,” katanya.

Didu menegaskan, dorongan ini bukan tudingan, melainkan tuntutan akuntabilitas publik. Kasus dr. Mawardi, menurutnya, telah menjadi cermin tentang bagaimana negara memperlakukan ingatan atas pengabdian aparaturnya.

“Jika Pemprov NTB diam terlalu lama, maka yang hilang bukan hanya dr. Mawardi, tetapi juga nilai penghormatan terhadap pengabdian ASN itu sendiri,” pungkas Didu.

Viral Potongan Zakat Gaji PPPK Paruh Waktu, BAZNAS Lombok Timur Tegaskan Bukan Kewenangannya

Hermanamrullah    Februari 10, 2026   

Viral Potongan Zakat Gaji PPPK Paruh Waktu, BAZNAS Lombok Timur Tegaskan Bukan Kewenangannya

Ketua Baznas Lombok Timur

Okenews.net- Media sosial diramaikan oleh beredarnya slip gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Timur yang menunjukkan adanya potongan zakat penghasilan sebesar 2,5 persen.

Dalam slip gaji tersebut, honor yang diterima tercatat sebesar Rp650.000 per bulan dengan potongan zakat senilai Rp16.250. Pemotongan ini memicu polemik dan pertanyaan publik, terutama di kalangan tenaga honorer yang menilai penghasilan tersebut jauh dari ketentuan wajib zakat.

Isu ini mencuat setelah sejumlah tenaga honorer membagikan slip gaji mereka di media sosial dan mengaku mengalami potongan serupa. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan karena pendapatan PPPK Paruh Waktu dinilai masih sangat terbatas.

Merujuk ketentuan zakat penghasilan BAZNAS RI, kewajiban zakat baru berlaku apabila penghasilan telah mencapai nishab setara 85 gram emas murni atau sekitar Rp249,9 juta per tahun. Dengan demikian, penghasilan Rp650.000 per bulan dinilai tidak memenuhi syarat wajib zakat. Bahkan, nilai tersebut juga berada di bawah garis kemiskinan internasional versi Bank Dunia.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, menyampaikan klarifikasi resmi pada Senin (9/2/2026). Ia menegaskan bahwa BAZNAS Lombok Timur tidak pernah menginstruksikan pemotongan zakat terhadap PPPK Paruh Waktu.

“BAZNAS Lombok Timur tidak pernah mengeluarkan instruksi, baik lisan maupun tertulis, terkait pemotongan zakat dari PPPK Paruh Waktu. Jika ada pemotongan yang terjadi, itu bukan kewenangan dan bukan tanggung jawab BAZNAS,” tegas Muhammad Kamli.

Ia juga memastikan bahwa BAZNAS Lombok Timur tidak pernah menerbitkan surat edaran atau dokumen apa pun yang berkaitan dengan pemotongan zakat PPPK Paruh Waktu.

“Tidak ada satu pun kebijakan BAZNAS Lombok Timur yang mengatur pemotongan zakat PPPK Paruh Waktu. Informasi yang menyebutkan sebaliknya adalah tidak benar,” ujarnya.

BAZNAS Lombok Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan meminta publik melakukan konfirmasi melalui kanal resmi guna menghindari kesalahpahaman.

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, BAZNAS Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk mengelola zakat secara amanah, transparan, dan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkuat Pengawasan PPAT, Kantah Lombok Utara Lantik MPPD Secara Daring

Hermanamrullah    Februari 10, 2026   

Perkuat Pengawasan PPAT, Kantah Lombok Utara Lantik MPPD Secara Daring

Atr/Bpn Lombok Utara

Okenews.net – Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara resmi melaksanakan pengangkatan dan pengucapan sumpah Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD), Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting sebagai bagian dari adaptasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Shaleh Basyarah, menegaskan bahwa pembentukan dan penguatan MPPD memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas layanan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah ini memiliki peran penting dalam memastikan setiap PPAT menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi kode etik, serta memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat,” ujar Muhammad Shaleh Basyarah.

Ia menambahkan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten akan berdampak langsung pada tertib administrasi dan kepastian hukum di bidang pertanahan.

“Dengan pengawasan yang baik, kita ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pembuatan akta tanah, sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi dan kepastian hukum benar-benar terwujud,” tegasnya.

Prosesi pengucapan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara dan disaksikan oleh seluruh peserta yang mengikuti kegiatan secara virtual. Menurutnya, meskipun dilaksanakan secara daring, esensi sumpah jabatan tetap memiliki kekuatan moral dan hukum yang sama.

“Pelaksanaan secara daring tidak mengurangi makna sumpah jabatan. Ini adalah komitmen moral dan tanggung jawab hukum yang harus dipegang teguh oleh seluruh anggota majelis,” katanya.

Dengan pengambilan sumpah tersebut, para anggota MPPD secara resmi dinyatakan sah untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, penilaian, serta penegakan kode etik terhadap PPAT di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Muhammad Shaleh Basyarah berharap, keberadaan MPPD dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang transparan dan akuntabel.

“Saya berharap Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah yang telah dilantik dapat bekerja secara profesional, objektif, dan berintegritas, serta mampu berkontribusi aktif dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkeadilan bagi masyarakat Lombok Utara,” pungkasnya.

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid Gelar Sosialisasi Sertifikasi Tanah Wakaf

Hermanamrullah    Februari 10, 2026   

Anggota DPR RI NasDem Fauzan Khalid Gelar Sosialisasi Sertifikasi Tanah Wakaf

Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid menggelar sosialisasi program pertanahan sertifikasi tanah wakaf bersama Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB dan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan NTB, di Mataram, NTB, Senin (09/02/2026). Sosialisasi selama sehari ini diikuti 80-an orang dari unsur kepala kantor Kementerian agama, kantor urusan agama (KUA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam di NTB.

Fauzan yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok dihadapan para peserta sosialisasi mengatakan, sertifikasi tanah wakaf merupakan kewajiban yang harus dilakukan semua warga untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat dan agama. Pesertifikatan tanah wakaf penting dilakukan untuk mengantisipasi agar tanah wakaf tidak hilang atau berpotensi menjadi sengketa di kemudian hari.

Menurut Fauzan, apabila ditemukan tanah wakaf yang tidak memiliki tuan atau nazir, maka KUA harus memfasilitasi pensertifikatannya agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat. Bupati Lobok Barat dua periode ini berharap agar Pulau Lombok dapat menjadi contoh nasional terkait sertifikasi tanah wakaf.

“Di Mataram, misalnya, sertifikasi tanah wakaf sudah mencapai 80 persen. Saya kira ini sangat bagus. Sedangkan daerah lain masih tergolong masih rendah. Mudahan Lombok menjadi proyek percontohan terkait sertifikasi tanah wakaf nantinya,” kata Fauzan.

Untuk menggalakkan sertifikasi tanah wakaf, lanjut Fauzan, tugas ini tidak hanya dibebankan kepada BPN, tetapi perlu kolaborasi lintas sektor, seperti dengan Kementeraian Agama. “Kasus sengketa tanah masjid di Kawasan Wisata Senggigi, menjadi pengingat bagi kita semua, akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf,” jelasnya.

Fauzan menyatakan, sertifikasi tanah wakaf tidak dipungut biaya. BPN bisa dibantu Baznas, khususnya untuk lokasi tanah wakaf yang jauh. Fauzan jug minta para Camat untuk aktif mengkoordinasikan dan memobilisasi kepala desa agar proses sertifikasi tanah wakaf dapat dipercepat.

Kepala Kanwil BPN NTB, Stanley, mengatakan, berdasarkan data Kanwil BPN NTB, terdapat 1.085 bidang tanah wakaf yang telah diidentifikasi, dan jumlah tanah yang telah bersertifikat mencapai 5.462 bidang, atau sekitar 54 persen. Stanley minta agar segera menginventarisasi jumlah tanah wakaf di masing-masing daerah untuk dapat segera ditindaklanjuti. Kepala KUA dan Kementerian Agama diminta segera menindaklanjutinya agar setifikasi tanah wakaf dapat segera tuntas.

Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI) NTB, Zainuddin, mengatakan, tanah wakaf sering menjadi objek sengketa di pengadilan akibat tidak didaftarkan secara resmi. Risiko utamanya adalah gugatan dari ahli waris, terlebih jika saksi telah meninggal, sehingga membuka peluang masuknya pihak ketiga.

“Kesulitan pengelolaan tanah wakaf juga sering terjadi karena tidak adanya sertifikat, sehingga riskan untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, pencatatan administrasi tanah wakaf tidak boleh diabaikan,” tegas Zainuddin. 

Sekretaris SMSI Lombok Timur Apresiasi Keberhasilan Hanapi Raih Gelar Doktor

Hermanamrullah    Februari 09, 2026   

Sekretaris SMSI Lombok Timur Apresiasi Keberhasilan Hanapi Raih Gelar Doktor

Ketua SMSI Lombok Timur

Okenews.net-  Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Cabang Lombok Timur Dr. Karomi menyampaikan selamat dan apresiasi atas keberhasilan Ketua SMSI Lombok Timur Dr. Hanapi, S.Pd., M.Si yang telah menyelesaikan doktor di Undiksha Singaraja, Bali. 

Karomi menegaskan, capaian akademik tersebut merupakan buah dari konsistensi dan dedikasi panjang dalam dunia jurnalistik dan akdemisi, dan organisasi. Menurutnya, promosi doktor hari ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi membawa nama baik organisasi. 

“Kami dari segenap pengurus SMSI ucapkan selamat atas promosi doktor ini. Saya rasa, pencapaian tersebut tidaklah gampang, penuh perjuangan untuk sampai pada titik ini,” papar Dr. Karomi, Senin (9/2/2026) di Selong.

Menurutnya, Hanapi telah menekuni dunia jurnalistik sejak tahun 2004 dan dikenal sebagai jurnalis yang tumbuh dari proses panjang di lapangan. Sepanjang perjalanannya, ia pernah aktif di berbagai media cetak lokal hingga nasional, kemudian mengelola media sendiri. 

“Selain aktif sebagai jurnalis, beliau juga dikenal sebagai akademisi di Universitas Hamzanwadi. Gelar doktor yang diraih hari ini semakin memperkuat posisi beliau sebagai akademisi dan praktisi,” ujar Dosen Universitas Gunung Rinjani tersebut.

Karomi berharap, capaian akademik tersebut dapat menjadi energi baru bagi SMSI Lombok Timur untuk terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem media yang sehat, kredibel, dan beretika, khusunya di Lombok Timur. 

Ia juga berharap prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi jurnalis dan generasi muda agar terus mengembangkan kapasitas diri melalui pendidikan, tanpa meninggalkan integritas dan idealisme pers yang saat ini menghadapi tantangan dunia global.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa jurnalis juga bisa unggul di dunia akademik dan organisasi. Semoga capaian ini membawa manfaat yang lebih luas bagi dunia pers dan pembangunan daerah,” tutup Karomi.

PR Bersama Sertipikat Lama, Wamen Ossy Dorong Percepatan Digitalisasi Data Pertanahan

Hermanamrullah    Februari 08, 2026   

PR Bersama Sertipikat Lama, Wamen Ossy Dorong Percepatan Digitalisasi Data Pertanahan

Wakil Menteri ATR/BPN

Okenews.net- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pemutakhiran data sertipikat lama ke dalam sistem digital merupakan pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan. Penegasan tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (1/2/2026).

Menurut Wamen Ossy, peningkatan kualitas data pertanahan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi berjenjang mulai dari pusat hingga daerah. Ia mendorong agar Provinsi Jawa Timur dapat menjadi salah satu wilayah yang progresif dan terdepan dalam percepatan digitalisasi data pertanahan.

“Pemutakhiran data ini penting untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat serta mendukung pelayanan pertanahan yang modern dan transparan,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy juga menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat. Penyerahan ini menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah warga.

Langkah percepatan digitalisasi data pertanahan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya sistem pertanahan nasional yang maju, modern, dan berdaya saing global.

PDI Perjuangan Kota Mataram Konsolidasi Kader, Tegas Tolak Pilkada Melalui DPRD

Hermanamrullah    Februari 07, 2026   

PDI Perjuangan Kota Mataram Konsolidasi Kader, Tegas Tolak Pilkada Melalui DPRD

PDI Perjuangan

Okenews.net- Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Mataram resmi dibuka pada Sabtu (7/1/2026). Kegiatan konsolidasi organisasi partai tersebut berlangsung di Bangunan Serbaguna Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram.

Musancab dibuka langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat, yang juga merupakan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB II Pulau Lombok, sekaligus politisi senior dan politisi kharismatik Bumi Gora. 

Tampak hadir juga Anggota DPRD NTB asal Dapil Kota Mataram Made Slamet, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram I Gede Wiska, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mataram , Imam Budi Gunawan, semua  anggota DPRD Kota Mataram , Nyayu Ernawati, I Wayan Yogantara, Ni Luh Arini beserta pengurus dan seluruh kader.

Dalam sambutannya, H. Rachmat Hidayat menegaskan bahwa Musancab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum strategis untuk memperkuat ideologi, militansi, dan disiplin organisasi kader PDI Perjuangan hingga ke akar rumput.

“PDI Perjuangan adalah partai ideologis, partai kader, dan partai wong cilik. Karena itu, seluruh kader—dari tingkat DPC, PAC, ranting hingga anak ranting—harus senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur partai dalam setiap napas perjuangan,” tegas Rachmat.

Ia kemudian mengisahkan perjalanan panjang pengabdiannya bersama PDI Perjuangan sejak masa awal berdirinya partai, melewati berbagai fase perjuangan, tekanan politik, hingga konsolidasi demokrasi pascareformasi. 

Menurutnya, kekuatan utama PDI Perjuangan terletak pada kesetiaan kader terhadap ideologi Pancasila 1 Juni, ajaran Bung Karno, serta garis perjuangan partai.

Anak Ranting sebagai Busur Panah Perjuangan

Dalam penekanan ideologisnya, Rachmat Hidayat menyebut anak ranting sebagai “busur panah perjuangan” PDI Perjuangan. Anak ranting, menurutnya, adalah ujung tombak sekaligus garda terdepan partai yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

“Anak ranting itulah yang menjadi busur panah perjuangan. Dari sanalah anak panah ideologi kita melesat, menembus persoalan rakyat, dan menghadirkan keberpihakan nyata,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh struktur partai agar tidak memandang remeh konsolidasi di tingkat paling bawah. Rachmat bahkan secara simbolik mengabsen satu per satu kehadiran pengurus PAC dan ranting sebagai bentuk penegasan bahwa disiplin organisasi adalah nafas perjuangan PDI Perjuangan.

“Tidak ada perjuangan tanpa disiplin. Partai ini besar karena disiplin ideologi dan disiplin organisasi. Itu harus dijaga,” katanya.

Tegas Menolak Pilkada Lewat DPRD

Dalam forum Musancab tersebut, PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Rachmat Hidayat menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan konsekuensi ideologis PDI Perjuangan sebagai partai pelopor demokrasi.

“Pilkada langsung adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD sama saja menarik mundur demokrasi,” tegasnya.

Menurut Rachmat, PDI Perjuangan berpandangan bahwa rakyat harus tetap menjadi pemilik hak tertinggi dalam menentukan pemimpinnya. 

Pemilihan langsung bukan hanya soal prosedur, tetapi soal pendidikan politik, partisipasi rakyat, dan keberanian mempercayakan masa depan kepada kehendak rakyat.

Ia menegaskan, sikap PDI Perjuangan sejalan dengan ajaran Bung Karno tentang demokrasi yang berkepribadian dalam kebudayaan, berakar pada rakyat, dan berorientasi pada keadilan sosial.

“Kalau kedaulatan rakyat kita kebiri, maka yang kita khianati bukan hanya demokrasi, tapi juga sejarah perjuangan bangsa,” ujarnya.

Tantangan Politik Kian Kompleks

Lebih lanjut, Rachmat Hidayat mengingatkan bahwa tantangan politik ke depan akan semakin kompleks di tengah dinamika dan perubahan politik yang sangat cepat. Arus globalisasi, disrupsi teknologi, hingga perubahan perilaku pemilih menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi dengan kesiapan ideologis dan organisatoris.

Ia menekankan pentingnya kader PDI Perjuangan untuk terus membumikan politik yang beretika, politik yang membela kepentingan rakyat kecil, serta politik yang menjadikan kekuasaan sebagai alat perjuangan, bukan tujuan akhir.

“Kita harus siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. PDI Perjuangan harus tetap berdiri tegak di atas kaki ideologi sendiri,” ujarnya.

Konsolidasi Menuju Partai Pelopor

Musancab DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi total struktur partai menuju penguatan organisasi yang solid, ideologis, dan siap menghadapi agenda-agenda politik ke depan.

Dengan semangat gotong royong, soliditas kader, dan kesetiaan pada garis perjuangan partai, PDI Perjuangan Kota Mataram meneguhkan komitmennya untuk terus menjadi partai pelopor dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di tempat yang sama, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram I Gede Wiska dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kepemimpinan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat.

Ia secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada H. Rachmat Hidayat yang telah memperoleh penghargaan tertinggi partai, yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri.

“Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan partai atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian panjang Bapak H. Rachmat Hidayat kepada PDI Perjuangan. Bagi kami di daerah, ini adalah teladan dan sumber inspirasi untuk terus setia pada garis perjuangan partai,” ujar I Gede Wiska.

Menurutnya, kepemimpinan H. Rachmat Hidayat telah menjadi perekat soliditas organisasi sekaligus peneguh arah ideologis PDI Perjuangan di Nusa Tenggara Barat, termasuk di Kota Mataram.

Dalam kesempatan tersebut, I Gede Wiska juga memohon arahan dan bimbingan politik dari Ketua DPD PDI Perjuangan NTB agar jajaran DPC, PAC, ranting, hingga anak ranting PDI Perjuangan Kota Mataram semakin kuat secara ideologi dan disiplin organisasi.

Ia menegaskan komitmen DPC PDI Perjuangan Kota Mataram untuk terus menjalankan politik kerakyatan dengan turun langsung ke tengah-tengah rakyat, menyerap aspirasi, serta memperjuangkan kepentingan wong cilik sebagai napas utama perjuangan partai.

“Kami berkomitmen untuk terus menyatu dengan rakyat, hadir dalam setiap denyut persoalan mereka, serta menjadikan PDI Perjuangan sebagai rumah besar perjuangan rakyat Kota Mataram,” tegasnya.

Lebih lanjut, I Gede Wiska menegaskan bahwa konsolidasi melalui Musancab ini diarahkan tidak hanya untuk penguatan struktur organisasi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perolehan suara dan kursi PDI Perjuangan pada agenda-agenda politik mendatang.

Dengan mengedepankan semangat gotong royong, militansi kader, dan kesetiaan pada ideologi Pancasila 1 Juni serta ajaran Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Kota Mataram optimistis mampu memperkuat posisi partai sebagai kekuatan politik utama yang konsisten memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Musyawarah Anak Cabang DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini menjadi penegasan bahwa partai terus bergerak melakukan konsolidasi menyeluruh dari tingkat pusat hingga akar rumput, guna memastikan PDI Perjuangan tetap menjadi partai pelopor, partai ideologis, dan partai rakyat di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

Janda Baru Terus Bertambah: Mayoritas Gugatan Diajukan Istri

Hermanamrullah    Februari 06, 2026   

Janda Baru Terus Bertambah: Mayoritas Gugatan Diajukan Istri

Pengadilan Agama Selong

Okenews.net- Gelombang perceraian di Kabupaten Lombok Timur belum juga surut. Dengan demikian jumlah janda terus bertambah. Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama (PA) Selong mencatat 1.514 perkara perceraian yang telah diputus, dengan satu fakta mencolok, mayoritas gugatan diajukan oleh para istri.

Data resmi PA Selong menunjukkan, dari total 2.164 perkara yang ditangani sepanjang Januari hingga Desember 2025 gabungan perkara baru dan sisa tahun sebelumnya sebanyak 1.224 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan pihak perempuan.

Sementara itu, cerai talak oleh suami hanya tercatat 290 perkara, menciptakan jurang yang cukup lebar dalam inisiatif perceraian. Panitera PA Selong, H. Nuzuluddin, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa persoalan rumah tangga di Lombok Timur masih berkutat pada masalah klasik yang tak kunjung usai.

“Penyebab paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, lalu disusul masalah ekonomi,” ungkapnya saat ditemui di Selong, Jumat (6/2/2026).

Ia merinci, sepanjang 2025 terdapat 569 perkara perceraian yang dipicu konflik berkepanjangan. Akar masalahnya beragam, mulai dari cemburu, tekanan ekonomi, hingga ketidakcocokan yang berlarut-larut.

Selain itu, PA Selong juga mencatat sejumlah faktor lain yang memicu perpisahan, seperti meninggalkan pasangan sebanyak 68 perkara, poligami 66 perkara, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 3 perkara, serta hukuman penjara yang hanya tercatat 1 perkara.

Tak hanya perceraian, Lombok Timur juga menorehkan angka tinggi dalam perkara gugatan waris. Bahkan, tren ini disebut-sebut sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia.

“Untuk gugatan waris, Lombok Timur termasuk yang paling banyak. Bisa jadi dibandingkan pengadilan agama lain di seluruh Indonesia, kita masuk jajaran teratas,” kata H. Nuzuluddin.

Sepanjang 2025, tercatat 97 perkara waris, dengan 79 perkara berhasil diselesaikan, sementara 18 perkara masih berlanjut ke tahun berikutnya.

Memasuki Januari 2026, beban kerja PA Selong justru kian menumpuk. Dalam satu bulan pertama, sudah masuk 338 perkara baru. Jika digabungkan dengan sisa perkara lama, total perkara yang sedang diproses mencapai 398 perkara.

Polanya pun tak berubah. Dari ratusan perkara tersebut, 213 istri kembali mengajukan gugatan cerai, sedangkan cerai talak dari pihak suami hanya 49 perkara.

Kondisi ini memperkuat sinyal bahwa fenomena “banjir janda baru” di Lombok Timur belum akan mereda. Tanpa penguatan ketahanan keluarga dan intervensi sosial yang serius, tren perceraian dikhawatirkan akan terus menjadi cerita tahunan di daerah ini.

Fauzan Khalid Soroti Penurunan Kualitas Demokrasi Pemilu

Hermanamrullah    Februari 06, 2026   

Fauzan Khalid Soroti Penurunan Kualitas Demokrasi Pemilu

Fauzan Khalid

Okenews.net- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menilai kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

Hal itu disampaikan Fauzan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para ahli dan akademisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Forum tersebut membahas masukan terkait model dan sistem pemilu yang akan diterapkan ke depan.

Fauzan mengungkapkan, meski sistem pemilu secara umum tidak banyak mengalami perubahan dalam beberapa periode terakhir, kualitas demokrasi justru cenderung menurun. Ia bahkan menilai Pemilu 2024 menjadi salah satu yang paling disorot karena kualitasnya dinilai lebih rendah dibanding pemilu sebelumnya.

“Persoalannya bisa bermacam-macam. Bisa jadi bukan hanya soal sistem, tapi juga penyelenggara maupun para stakeholder yang terlibat. Ini yang perlu kita cari bersama akar masalahnya,” ujarnya.

Mantan Ketua KPU NTB periode 2008–2013 itu menegaskan bahwa baik DPR, DPRD, maupun masyarakat tidak menginginkan praktik politik uang terus mencederai demokrasi. Karena itu, ia mendorong dilakukannya kajian dan penelitian mendalam sebelum memutuskan perubahan sistem pemilu.

Menurut Fauzan, perubahan model pemilu tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Ia mengingatkan, alih-alih mengurangi politik uang, perubahan sistem justru berpotensi memperbesar konflik jika tidak dipertimbangkan secara matang.

“Perlu diteliti secara detail. Jangan sampai niat memperbaiki malah menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Fauzan menilai, masukan dari para ahli, akademisi, dan masyarakat melalui forum RDPU sangat penting untuk memperkaya perspektif DPR dalam merumuskan sistem pemilu yang lebih ideal. Semakin banyak pandangan yang dihimpun, semakin besar peluang menghasilkan pemilu yang berkualitas.

Ia menambahkan, kualitas demokrasi pemilu tidak hanya diukur dari sistem yang digunakan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, integritas penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, partisipasi masyarakat, serta minimnya manipulasi dan politik uang.

“Pemilu yang berkualitas akan melahirkan legitimasi pemerintahan yang kuat, memperkuat supremasi hukum, dan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat,” pungkas Fauzan, legislator asal Dapil NTB II Pulau Lombok.