 |
| Soni Ariawan |
Oleh: SONI ARIAWAN
(Staf Pengajar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram)
PADA tahun 2017, Human Development merilis sebuah laporan tentang Education Index dimana Indonesia menempati urutan ke 7 di ASEAN dengan skor 0,622. Posisi ini jauh tertinggal oleh Singapura dengan perolehan skor 0,832 sebagai peringkat pertama di ASEAN dan Malaysia dengan 0,719 di posisi ke dua. Perangkingan ini dihitung berdasarkan rata-rata lama sekolah dan target capaian lama sekolah yang sudah dibuat oleh kementerian pendidikan di negara masing-masing. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh dan begitu sebaliknya. Singapura dan Malaysia sebagai peringkat pertama dan ke dua di ASEAN memiliki rata-rata lama sekolah 11,5 tahun dan 10,2 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Indonesia hanya 8 tahun. Artinya sebagian besar masyarakat Indonesia tidak sampai menamatkan bangku Sekolah Menegah Pertama (SMP) atau hanya sampai kelas 8, dengan asumsi Sekolah Dasar 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama 3 tahun.
Rendahnya rata-rata lama sekolah juga memengaruhi peringkat Indonesia dalam Global Talent Competitiveness Index (GTCI). Indonesia berada pada posisi ke 6 di ASEAN tahun 2019. GTCI ini didasarkan pada hasil pengukuran terhadap berbagai aspek kualitas pendidikan seperti: pendidikan vokasi, pendidikan formal, literasi baca tulis dan hitung, jurnal ilmiah, mahasiswa internasional, relevansi pendidikan dengan dunia bisnis dan beberapa indikator lainnya. Berada pada posisis ke 6 ini tentu bukan capaian prestasi, justru sebaliknya. Fakta ini menunjukkan bahwa daya saing kita masih sangat rendah dibanding negara ASEAN lainnya.
Kabar tidak sedap tentang kualitas pendidikan Indonesia juga kita dengar pada Desember 2019 lalu dimana peringkat Indonesia merosot dalam evaluasi Programme for International Student Assessment (PISA) untuk tahun 2018-2019. Peringkat Indonesia menurun hampir di semua indikator penilaian seperti membaca, matematika dan sains terhitung sejak mengikuti PISA tahun 2000. Kesimpulan dari perangkingan yang dirilis oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ini adalah hanya 30% siswa Indonesia yang memenuhi kompetensi membaca minimal, kurang dari 40% mencapai kompetensi minimal di Matematika dan 40% siswa masih berada di bawah kemampuan minimal yang diharapkan dalam bidang Sains.
Data di atas masih terkait dengan kualitas pendidikan dari aspek kompetensi siswa dan lulusan. Belum lagi kita berbicara tentang kualitas guru yang menjadi salah satu variabel penting dalam menentukan kualitas output. Dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) saja misalnya, sejak 2015 sampai 2017, kurang dari 70% guru yang lulus ujian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas permasalah pendidikan di Indonesia tidak hanya meliputi sarana dan prasarana dan kualitas lulusan, tetapi juga pada sumber daya dimana masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi minimal dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas.
Dari sekelumit problematika di atas, apakah Indonesia masih punya harapan? Apakah masih ada jalan menuju Indonesia Emas 2045? Apakah bonus demografi kita hanya bonus kuantitas tetapi miskin kualitas? Artikel ini akan menguraikan peta jalan menuju Indoensia Emas 2045 dan alternatif solusi berupa kebijakan pendidikan yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari gerakan merdeka belajar.
Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045
Ada empat pilar utama dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu: 1) pembangunan SDM dan penguasaan IPTEK, 2) perkembangan ekonomi berkelanjutan, 3) pemerataan pembangunan, dan 4) ketahanan nasional dan tatakelola pemerintahan. Pilar yang pertama, pembangunan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan.
Dari peta jalan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada enam indikator yang menjadi target utama pengembangan sumber daya manusia dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama adalah rata-rata lama sekolah. Pada bagian pendahuluan, telah disebutkan bahwa rata-rata lama usia sekolah masyarakat Indonesia adalah 8 tahun. Jika mengacu pada tahapan peta jalan di atas, masih tersisa 4 tahun lagi untuk mengejar rata-rata lama sekolah 10 tahun. Gerakan merdeka belajar harus mulai melihat indikator ini dalam merumuskan kebijakan. Salah satunya adalah mengevaluasi kebijakan belajar 9 tahun dan meningkatkannya menjadi 12 tahun. Ternyata di saat kita sedang mengejar target wajib belajar 9 tahun, negara maju di ASEAN sudah di atas rata-rata 10 tahun.
Kedua, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi harus mencapai 60% di tahun 2045. Berdasarkan data dari www.mediaindonesia.com, APK Perguruan Tinggi saat ini sebesar 32,5%. Angka ini di bawah negara Malaysia (38%), Singapura (82%), bahkan Korea Selatan (92%). Dalam waktu 25 tahun mendatang, Indonesia harus mengejar minimal 27,5% peningkatan APK untuk mencapai target 60%. Menurut hemat penulis, persentase kenaikan APK Perguruan Tinggi di Indonesia tidak signifikan karena beberapa faktor, diantaranya: faktor finansial sehingga lulusan SMA/sederajat lebih memilih untuk bekerja daripada kuliah dan minimnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kemampuan Perguruan Tinggi untuk menjamin lulusannya diterima di dunia kerja. Alasan ke dua ini bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengangguran yang bergelar sarjana dijadikan sebagai pembenaran oleh mereka untuk tidak menyekolahkan anaknya. Bagi mereka, kuliah atau tidak, pada akhirnya akan menganggur juga.
Gerakan merdeka belajar sudah mulai menyentuh sumber masalah ini dengan kebijakan kampus merdeka dimana mahasiswa diberikan peluang yang besar untuk mengasah skill dan mengembangkan minatnya melalui magang atau program pemberdayaan masyarakat. Namun, untuk meningkatkan kuantitas APK, maka diperlukan kebijakan afirmasi untuk menambah kuota beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu. Skema beasiswa bidik misi, sebagai salah satu contoh, sangat efektif untuk menjaring mahasiswa yang tidak mampu tetapi memiliki kemampuan akademik yang bagus. Selain itu, kehadiran pemerintah dalam menjembatani perguruan tinggi dengan industri (swasta) sangat dibutuhkan. Skema triple helix bisa menjadi alternatif untuk mengkoneksikan (link-match) kebutuhan industrai (SDM) dan ketersediaan SDM di perguruan tinggi (Bappenas, 2017). Dengan demikian, semua lulusan perguruan tinggi akan terserap oleh dunia kerja.
Berikutnya adalah kualitas guru dan dosen. Uji Kompetensi Guru (UKG) telah membuktikan bahwa masih banyak guru yang tidak memiliki kompetensi minimal dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Kebijakan merdeka belajar dengan memberikan kemerdekaan berkreasi dan berinovasi kepada guru akan mampu menghasilkan guru yang berkualitas. Mereka tidak lagi disibukkan dengan urusan administrasi, tetapi fokus kepada peningkatan kompetensi. Dengan demikian, guru penggerak akan hadir di sekolah-sekolah sebagai lokomotif transformasi pendidikan Indonesia. Selama ini bukan berarti guru dengan karakter guru penggerak tidak ada di sekolah. Tentu banyak sekali para guru yang kreatif dan inovatif, namun karena masih terjerat oleh sistem, mereka cenderung untuk diam dan tidak memaksimalkan potensinya.
Adapun kualitas dosen bisa diukur dari jenjang pendidikan dan karya publikasi atau inovasi. Ada dua kebijakan yang saat ini sangat mendukung peningkatan kualitas dosen. Pertama, beasiswa LPDP yang telah diberikan kepada 24.926 orang sangat berpotensi untuk melahirkan dosen dan sumber daya manusia yang berkualitas. Bisa dibayangkan bahwa ini baru satu sumber beasiswa, belum lagi dari kementrian dan instansi yang lain baik di dalam maupun luar negeri. Kedua, apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan oleh dosen dan peneliti mampu menjadi motivasi untuk berkarya. Terlebih lagi sudah ada kementrian khusus yang menangani riset di Indonesia. Kebijakan dalam mendorong hasil penelitian menjadi sebuah inovasi dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk pembangunan bangsa harus digalakkan.
Dengan demikian, gerakan merdeka belajar bukan merupakan sebuah gerakan teoritis dan naratif saja, namun gerakan yang memiliki orientasi yang jelas dengan disertai kebijakan afirmasi yang saling mendukung satu sama lain. Ada satu hal lagi yang penting untuk dikuatkan dalam proses transformasi menuju Indonesia Emas 2045, yaitu kebudayaan. Kita tidak ingin kehilangan karakter bangsa seiring dengan kemajuan yang dialami. Oleh karena itu, ciri khas pendidikan Indonesia yang selalu mengangkat nilai-nilai budaya dan menekankan pada pendidikan karakter harus menjadi ruh dalam proses transformasi pendidikan ini. Dengan demikian, gerakan merdeka belajar mampu mengakselerasi sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Referensi
Bappenas. (2017). Visi Indonesia 2045. Orasi Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - Universitas Indonesia, 1(September), 48. https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/BahanPaparanMPPN-VisiIndonesia2045-25September2017.pdf
Kemendikbud. (2017). Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1–30.
https://paska.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2018/08/170822-V.2-Generasi-Emas-2045-.pdf
https://tirto.id/di-mana-sebagian-besar-alumni-lpdp-bekerja-ehJZ
https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR
https://data.oecd.org/indonesia.htm#profile-education
https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/in/home
https://mediaindonesia.com/read/detail/222110-apk-pendidikan-tinggi-ditargetkan-mencapai-50-pada-2024
