OkeNewa.net - Ketua Sarikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berharap penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus betul-betul serius, terutama yang membidangi advokasi.
"Tim advokasi harus betul-betul lebih cermat lagi, tidak kemudian ketika mendengar ada kasus kematian PMI saja memulai bekerja. Saya melihat banyak kasus kematian yang saat ini tanpa kita ketahui sebab akibatnya hingga tiba tiba saja sudah dipulangkan," jelas Usman saat rapat membahas maraknya kasus PMI yang tumpang tindih cara penanganannya, Ahad (27/09/2020).
Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan kepada pengurus inti SBMI terutama tim advokasi supaya melakukan pendataan kembali terkait jumlah PMI yang sudah keluar negeri lewat desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
"Selain pendataan SBMI, harus tahu berapa jumlah perseroan terbatas (PT) yang merekrut PMI, dimana alamat kantor hingga petugas lapangan yang bekerja di PT tersebut untuk mempermudah cara mengadvokasi kasus," ulasnya.
Selain kasus kematian yang marak terjadi saat ini, banyak juga terjadi perdagangan orang dan eksploitasi seperti gaji tidak dibayar, pemerkosaan dan yang lain lainnya. "Oleh karena itu SBMI perlu bersinergi dengan pemerintah atau pihak terkait seperti Disnaker, BMP2TKI, BMP3TKI, hingga KJRI dalam maupun luar negeri," harapnya.
Rapat yang digelar di kantor SBMI yang di jalan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid No. 26 Kelurahan Pancor itu, Usman juga memberikan pendidikan terkait bagaimana prosedur pemberangkatan PMI, mulai dari pra pemberangkatan, rekrutmen, pelatihan calon tenaga kerja sampai penempatan calon tenaga kerja.
Ia juga menjelaskan kepada tim dalam rapat tersebut, syarat untuk menjadi calon tenaga kerja sebagai kelengkapan dokumen, calon tenaga kerja disuruh menyediakan ijazah asli, kartu tanda penduduk (KTP) asli, kartu keluarga (KK) asli dan kelengkapan lainnya.
#Jurnalis: Kamaruddin | Editor: Am. Aliya
