OkeNews.net - Rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai supplier bantuan pangan sosial pada tahun 2021 masih menuai kontroversi.
 |
| Ketua Asosiasi UMKM Lombok Timur H. Fahrurozi |
Menyikapi hal itu, Forum Kordinasi Pemasok dan Penyalur Suplier dan Agen E- Warong pun menggelar rapat koordinasi bersama pihak terkait yang bertempat di Selong, Rabu (06/01/2021).
Ketua Asosiasi UMKM Lombok Timur H. Fahrurozi menegaskan, imbauan Bupati Lombok Timur untuk memberikan ruang terhadap BUMDES yang akan menjadi suplier BPS sangat rentan dengan resiko, salah satunya beresiko munculnya oknum-oknum makelar.
Ia juga mengingatkan bupati untuk berhati-hati memutuskan terhadap desa-desa ini karena banyak oknum-oknum di desa berpotensi akan menjadi makelar seperti banyak desa yang membuat simpan pinjam namun hasilnya nol.
"Banyak masyarakat tidak mengembalikan, dan program ini (BPS, red) bukan program daerah, bukan dana daerah, ini dana pusat yang harus perlu dipahami," tegasnya H. Pahrurrozi di sela-rapat koordinasi itu.
Ia juga menegaskan, saat ini BUMDES masih mengalami kesulitan dalam perjanjian kerjasama antara suplier dengan agen-agen yang selama ini telah berjalan di Lombok Timur.
Meski demikan, diakui, sampai saat ini bupati belum mengeluarkan surat ataupun instruksi resmi kepada BUMDES untuk menjadi suplier pada BPS itu.
"Pada prinsipnya kami mendorong BUMDES sebagai suplier. Kami siap memback-up BUMDES untuk dijadikan suplier, hanya saja pak bupati belum mengajak kami berdiskusi terkait hal ini," ungkapnya.
Namun ia juga berharap, program ini tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, agar UMKM yang ada tetap hidup. "Jangan paksakan BUMDES tersebut untuk dijadikan suplier," tutupnya. (man)
