OkeNews.net - Kelompok Pemuda dan Masyarakat Peduli Desa Surabaya kembali menggekar hearing di kantor desa setempat guna mengklarifikasi apa yang menjadi tututan pada pertemuan sebelumnya, Rabu (24/2/2021) lalu.
 |
| Kelompok Pemuda dan Masyarakat Peduli Desa Surabaya gelar hearing dengan Kades |
Pada kesempatan itu, warga menyampaikan temuan adanya dugaan penyelewengan pendapatan asli desa (PADes) yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
Koordinator Pemuda dan Masyarakat Peduli Desa Surabaya I Gede Bagus Yuda Hadiyatam usai melakukan pertemuan, Rabu (03/03/2021) menegaskan, hearing ini ada delapan tuntutan masyarakat, namun poinnya utamanya tentang adanya dugaan penyelewengan PADes.
Disebutkan, kecurigaan itu muncul, lantaran selama ini aliran PADes yang bersumber dari hasil tanah pecatu hanya diketahui oleh pihak Kades Surabaya saja, sedangkan perangkat desa lainnya tidak mengetahui hal tersebut, kemana aliran dana yang nilainya puluhan juta?. "Itu yang kami tuntut," tegasnya.
Oleh sebab itu pihaknya menuntut Kades Surabaya agar mengklarifikasi secepatnya dan memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mengenai aliran PADes pada tahun 2020 untuk membuktikan bahwa apa yang mereka duga itu tidak benar.
Menanggapi tuntunan masyarakatnya, Kepala Desa (Kades) Surabaya, Rifai Fajrin memberikan klarifikasi. Ia menegaskan, apa yang menjadi tuduhannya tidak benar. "Uang hasil Sewa tanah pecatu yang menjadi salah satu sumber PADes kita sudah saya serahkan ke bendahara dan sudah masuk direkening desa," tegasnya.
Rifai Pajrin mengaku selalu siap menjawab semua tuduhan dan tutuntan masyarakat, termasuk jika persoalan ini harus di bawa ke tingkat kabupaten. "Jika ada masyarakat yang mau bertanya baik secara individu maupun secara kelembagaan saya siap," ungkapnya.
Lebih lanjur Rifai menambahkan, apa yang menjadi sangkaan masyarakat itu wajar karena hidup bermasyarakat pasti banyak dinamika. Oleh karena itu ia berjanji akan melakukan komunikasi dan kordinasi dengan lembaga mitra desa untuk sama-sama mencari solusi terbaik.
Pada ksempatan itu, ia juga berharap BPD untuk bisa segera menandatangani APBDes, guna mempercepat pencairan dana desa tahun ini agar masyarakat juga bisa dengan segera mandapatkan bantuan sosial tunai. "Kita juga pikirkan masyarakat yang mendapat BLT, sumbernya dari APBDes," tutupnya.
