OkeNews.net - Kepala Lapas Selong Purniawal mengikuti kegiatan Pelaksanaan Pendampingan / Consulting Pencegahan Praktik Pungutan Liar (Pungli) dan Survei Pengaduan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB di salah satu hotel di Mataram dan disiarkan melalui aplikasi zoom, Kamis (04/03/2021).
 |
| kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Pencegahan Praktik Pungutan Liar (Pungli) dan Survei Pengaduan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB |
Hadir sebagai narasumber yaitu Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Tholib dan Kabag Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Slamet Iman Santoso sebagai moderator.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB Haris Sukamto meyakini jajaran Kemenkumham NTB dapat melaksanakan janji kinerja yang telah ditandatangani dan membangun zona integritas dalam memberikan sumbangsih terhadap kemajuan Kemenkumham di wilayah NTB.
Ia mengatakan, kegiatan Pendampingan Pencegahan Praktik Pungutan Liar dan Survei Pengaduan ini menjadi salah satu cara untuk memperkuat jajaran dalam membangun integritas. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini seluruh jajaran bisa berkomitmen untuk memberantas pungutan liar dan meningkatkan pelayanan masyarakat secara maksimal.
Sementara itu, Tholib mengatakan, dibentuknya Tim Unit Pemberantasan Pungli di Kemenkumham RI untuk penguatan UPP wilayah, dan saat ini dibutuhkan sosialisasi secara berkesinambungan serta melaksanakan koordinasi terhadap pihak terkait serta melakukan monitoring dan evaluasi.
Selain itu, ia menyebutkan supervisi pimpinan terhadap pelayanan publik juga sangat dibutuhkan. Ia juga menyebutkan salah satu upaya penting mencegah pungli ini adalah dengan merubah mindset jajaran yaitu paradigma dilayani menjadi melayani. Kunci dari pencegahan pungli ini, kata Tholib, adalah kejujuran yang harus diterapkan oleh jajaran.
Dalam penguatan ini, hadir juga Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah, Pejabat Administrator Kantor Wilayah, Para Kepala Satuan Kerja Kemenkumham NTB dan diikuti secara daring melalui aplikasi zoom oleh pejabat struktural satuan kerja.
