Okenews - Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menegaskan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Provinsi NTB harus terus membangun kolaborasi dan meningkatkan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau dunia usaha agar link and match ke depannya.
 |
| Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah |
"Disnaker harus membangun sinergi dengan seluruh stake holder terkait. Libatkan dan optimalkan semua BLK Provinsi, BLK milik Kabupaten/Kota dan lembaga Pelatihan kerja swasta (LPKS), termasuk pelibatan instruktur dari dunia industri," tegas Wagub dalam arahannya kepada seluruh pejabat struktural Disnakertran di aula Pendopo Wagub di Mataram Jum'at (28/5/2021).
Pada saat itu, Wagub Umi Rohmi juga kembali mengingatkan bahwa Disnakertrans NTB memiliki tugas dan fungsi yang strategis dengan tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks.
Tugas itu, mulai dari penyediaan kesempatan kerja dan lapangan usaha, penyiapan naker kompeten/terampil, mengatur penempatan kerja hingga perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial serta hak-hak pekerja kita harus diperhatikan semuanya. Termasuk perlindungan terhadap para pekerja Migran (PMI), agar dipastikan bahwa kedepan tidak ada lagi yang berangkat secara unprosedural.
" Pak kadis, saya tugaskan agar zero unprocedural migran, link and match kebutuhan dan ketersediaan naker, revitalisasi LTSA dan BLK harus bisa terealisasi di NTB," pinta Wagub.
Selain itu, menurut Wagub di era Pasar kerja terbuka saat ini, NTB wajib menyiapkan dan menggunakan tenaga kerja lokal, seperti berbagai potensi yang ada di sekolah menengah kejuruan. Misalnya persiapan untuk pembangunan Smelter di Sumbawa dan MotoGP Mandalika. Kebutuhan tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal harus mulai direncanakan dengan riil dilapangan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. I Gede Putu Aryadi melaporkan kepada Wakil Gubernur bahwa, pihaknya kini sedang menata dan mengidentifikasi semua persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi.
Sejak dilantik sebulan lalu, kata Gede pihaknya intens berkoordinasi dengan seluruh asosiasi dunia industri dalam rangka mewujudkan link and match dengan dunia usaha.
Aryadi juga melaporkan terkait data pemulangan PMI asal NTB. Menurutnya, dari sejumlah PMI purna ini, sudah banyak yang berhasil mengembangkan usaha mandiri di sektor formal maupun informal. Mereka sukses karena setelah purna dari bekerja di luar negeri, mereka pulang membawa modal dan juga pengalaman kerja.
"Succes story ini tentunya bisa menginspirasi yang lain, dan kita semua untuk mengatasi kondisi krisis akibat pandemi Covid 19 sekarang ini," terangnya. Termasuk kami di dinas tenaga kerja ini, juga menyiapkan pelatihan wira usaha mandiri bagi para PMI kita yang sudah purna.
Dalam pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, mantan Kadis Kominfotik ini menegaskan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Pelibatan seluruh unsur menjadi kata kunci.
Ia menjelaskan, selain BLK milik pemerintah daerah dan BLK internasional di Lombok Timur, di NTB juga terdapat 315 LPKS, 104 diantaranya sudah terakreditasi. Selama tahun 2020, sebanyak 10.202 pencari kerja yang sudah dilatih dengan dukungan 1.053 orang instruktur yang tersebar di NTB.
Sebagian dari para lulusan pelatihan kerja ini, atau sekitar 4 ribu lulusan pelatihan itu belum terserap kedalam dunia kerja. Karena itu, Komitmen dari dunia industri untuk memberdayakan para naker lokal ini sangatlah diharapkan.
