Okenews - Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Keluarga di Kabupaten Lombok Utara menyampaikan curahan hatinya kepada Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd yang sedang kunjungan kerja lapangan untuk meninjau perkembangan Posyandu Keluarga.
 |
| Hj Sitti Rohmi Djalilah (foto dokumen) |
"Menjadi kader posyandu ini, memang pekerjaan yang harus mengedepankan hati dan keihlasan," ungkap Kalsum (35), salahsatu diantara 7 kader Posyandu Keluarga Senumpeng Dusun Amor-Amor Desa Gumantar Puskesmas Kayangan Kab Lombok Utara.
Mewakili rekan-rekannya, ibu 2 orang anak ini bercerita bahwa pilihannya menjadi kader posyandu adalah keinginan yang tulus. Diakui ibu yang telah menjadi kader posyandu sejak 2012 ini, dengan intensif Rp. 200.000,- dirasa cukup. Kalau mengharap intensif besar dari pemdes tidak mungkin. Maka ketulusanlah modalnya menjalani pekerjaan kemanusiaan ini.
"Kadang tidak kenal waktu, bahkan tengah malampun kita bekerja. Misalnya mengantar ibu yang melahirkan ke puskemas," ujarnya dengan nada semangat.
Bersama kader lain, ia tidak mengharap banyak kepada pemerintah. Cukup melengkapi sarana prasarana dan edukasi saja. "Kami mohon dibantu dan didukung meja, kursi dan tempat agar nyaman kami bekerja," ucapnya didepan Wagub Ummi Rohmi.
Termasuk pelatihan dan bimbimgan teknis untuk menjadi kader yang terampil dalam segala persoalan di desa. Sehingga bisa memberikan edukasi dan keyakinan yang pasti kepada masyarakat.
Lain halnya dengan Kades Posyandu Keluarga Ida Apriana (33) asal Posyandu Mentari Dusun Santong Barat Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara, ia tidak berani mengeluh kepada kades, kendati insentifnya hanya Rp. 100.000,- perbulan.
Selama 4 tahun, Ida bekerja sepenuh hati. Karena menurutnya, amal perbuatan yang baik akan dibalas ditempat lain. Kalau sarana di posyandunya lumayan memadai. Pelayanan juga maksimal terus bersama kader lain. "Kami hanya terima intensif 100.000 per bulan, harapannya seperti ketentuan, 150.000 lah perbulan," ujarnya.
Menjawab isi hati kader Posyandu Keluarga, Ummi Rohmi tegas mengatakan, sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan untuk membantu para kader. Ia menjelaskan selama ini untuk sarana prasarana itu tugasnya Pemerintah Desa dan Kabupaten. Sedangkan bimtek dan peningkatan SDM serta regulasi Pemrov yang mengawalnya.
Wagub Ummi Rohmi menegaskan agar kader yang telah diberikan pelatihan dan sertifikat jangan sembarangan diganti. Pemerintah desa juga harus memperhatikan insentif para kader.
Sesuai aturan yang telah dikeluarkan Gubernur NTB, paling minimal insentif kader Rp. 150.000/ bulan. "Ingat bapak Kepala desa, jangan seenaknya gonta ganti kader, karena melatih mereka butuh biaya. Dan jangan intensifnya dibawah 150.000," dingatkan Wagub didepan Kades.
Diakhir kunjungannya, mantan ketua DPRD Lotim ini mengingatkan kader walaupun ini pekerjaan yang butuh keihlasan, berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. "Jangan lupa pak kades, perhatikan para kader posyadu keluarga," tutupnya.
