Okenews | Usai mengunjungi langsung sirkuit MotoGP di Mandalika dan berbagai fasilitas pendukung lainnya, anggota Komisi V DPR RI mengapresiasi kesiapan infrastruktur untuk mendukung event dunia WSBK dan MotoGP di Provinsi NTB.
"Kami sudah turun langsung ke lapangan, bersama Wakil Gubernur dan Bupati Loteng. Progres infrastrukturnya luar biasa," kata Sudewon anggota komisi V DPR RI pada acara diskusi bersama ruang lingkup dan mitra kerja Komisi V DPR RI, Selasa (11/10/2021) di Mataram.
Menurutnya, progres pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang event dunia mulai tampak kemajuan luar biasa. Seperti pembangunan dan rehab bandara Bizam, ruas jalan baypass Bizam-Mandalika, pelabuhan Gili Mas dan sirkut Mandalika, progresnya luar biasa.
"Bahkan sudah ada yang sampai rampung 100 persen," terang politisi asal Jawa Tengah ini. Dari hasil pantuan, ada beberapa yang perlu dilengkapi. Terlihat sepele namun akan memberikan efek bagi daerah.
Seperti ruas jalan dari Bizam-Mandalika cukup baik, namun pemilihan tanaman pendukung untuk kawasan sepanjang jalan harus dipilih yang hijau. "Minimal tumbuhan yang hijau setiap musim," tambahnya.
Event ini mencerminkan sinergi dan berkolaborasi lintas lembaga, kementerian, dan semuanya untuk memastikan event ini berjalan sukses sehingga masyarakat dunia percaya terhadap Indonesia, dan memberikan dampak bagi kemajuan dan kunjungan pariwisata.
Hal lain yang dievaluasi mengenai sumberdaya manusia yang terlibat dalam event ini perlu diupgrade kapasitasnya. Termasuk persoalan persampahan dan hal sepele lainnya.
Sekda NTB H Lalu Ariadi menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja komisi V DPR RI yang membidangi
Infrastruktur, Transportasi dan lainnya. "Mohon izin, saya menyampaikan salam hormat dari Gubernur NTB yang tidak bisa hadir karena sedang di Papua untuk mensuport atlet NTB di PON," kata Sekda.
Namun Gubernur NTB akan segera menindaklanjuti arahan dan masukan pada kunker Komisi V DPR RI ini, sehingga dari kunjungan tersebut, dapat dijadikan referensi untuk evaluasi kedepan. Waktu yang tersisa ini, kekurangan dapat dibenahi.
Diskusi Komisi V DPR RI bersama mitra dan pemerintah Provinsi NTB dihadiri sejumlah kepala OPD terkait.
