Okenews.net - Konferensi Wilayah (Konferwil) V Pengurus Wilayah (Pengwil) Nusa Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (IPPAT) NTB yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Legi pada Sabtu (27/11/2021) resmi dibuka.
Kegiatan Konferwil yang dihadiri langsung staf ahli bidang sosial pemerintah provinsi NTB, Ketua Umum PP IPPAT, Ketua MKP IPPAT, dan PLH Ketua Pengwil NTB, dengan tema meneguhkan soliditas anggota serta menguatkan sinergitas dengan PP IPPAT dan dan instansi mitra PPAT dalam pelaksanaan tugas jabatan PPAT yang profesional untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Kegitan Konferwil V pengurus IPPAT NTB ini ada keterlambatan kurang lebih dua bulan dari jadwal yang sudah ditentukan pusat. Walaupun ada keterlambatan namun kita bisa melaksanakan kegiatan ini pada hari ini," kata Plh. Ketua Pengwil NTB H Muhamad Ariman, SH saat memberikan sambutan pembukaan Konferwil V Pengwil IPPAT NTB.
Disampaikan, untuk anggota di NTB saat ini sudah cukup besar sebanyak 263 anggota. Artinya anggota sudah besar dan potensi positif dan negatifnya juga besar.
"Di kegiatan ini kita akan membentuk pengurus yang bisa menaungi anggota yang sudah besar ini untuk lebih baik kedepan," jelasnya.
Aroman menambahkan, IPPAT ini peran atau kontribusinya cukup besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) karna anggotanya langsung turun ke lapangan dan memperoleh pengumpulan pajak.
Sementara itu Ketua Umum PP IPPAT Dr. Hapendi Harahap, S.H., M.H menyampaikan, Konferwil adalah amanah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pengurus wilayah IPPAT NTB memilih tema tersebut tentu membuat berbangga hati karena akhirnya apa yang dilakukan itu bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
"Tugas kami adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu pemerintah menghitung dan kemudian memastikan bahwa pembayaran pajak BPHPD dibayar sesuai perundang-undangan," paparnya.
Dijelaskan kembali, saat ini status pengurus pusat adalah yang terkuat dan tersolid sepanjang sejarah IPPAT dan saat ini juga status PP IPPAT telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham sejak tanggal 10 September 2021 kemarin. pengurusan kita sudah sah dan disetujui pemerintah sudah tercatat di kementerian hukum dan Ham RI.
"Setelah mendapatkan status yang sah dari pemerintah kemudian kami telah dikukuhkan oleh menteri pada tanggal 14 Agustus kemarin," terangnya.
Setelah mendapatkan pengesahan, lanjutnya, legalitas tersebut memberikan harapan agar organisasi memberikan pembinaan kepada anggota.
Sementara sambutan Gubenur NTB yang dibacakan staf ahli bidang sosial Pemerintah Provinsi NTB Wirajaya menyampaikan, konferwil ke V IPPAT NTB kali ini tentunya diharapkan dan tidak hanya akan membawa organisasi ini kearah yang lebih maju lagi, namun juga sebagai ajang untuk mengevaluasi berbagai isu penting terkait peran strategis IPPAT NTB untuk ikut serta menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan di NTB.
"Kasus atau permasalahan yang sering dihadapi kantor notaris atau di IPPAT lebih dari 80 persen adalah terkait masalah pertanahan, di samping itu khusus nanti juga akan lebih komplek dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis," katanya.
Saat ini, pihaknya mendengar kasus sengketa tanah yang muncul akibat laporan kasus yang terjadi dari lingkungan satu kerabat. Bahkan saudara kandung dan orang tua sendiri, kemudian masyarakat kehilangan kepercayaan diri untuk lebih mengedepankan musyawarah dan lebih mengedepankan ego dan logika seakan-akan lupa mengedepankan nurani.
"Dalam konteks ini IPPAT NTB sebagai wadah dan menghimpun serta berkomunikasinya para pejabat pembuat akta tanah dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terlebih dalam menghadapi sengketa tanah," ucapnya.
Pengurus IPPAT dituntut untuk melakukan perubahan menciptakan inovasi berbagai tantangan ke depan diperlukan kepekaan kemampuan terobosan dan inovasi demi kepentingan peningkatan pelayanan dan pengetahuan hukum pertanahan.
"Kami berharap Konferwil ini melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Dan usulan-usulan kongkrit dapat dipertanggungjawabkan aspek ilmiahnya dan bisa menjadi kebijakan pemerintah dalam bidang penyelenggaran hukum pertanahan, sebagaimana tema yang diangkat pada konferensi wilayah kali ini.l," tutupnya.
