Okenews.net - Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah Andi Mardan meminta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata turun ke lokasi proyek Sintung Park.
Sebelumnya, Andi Mardan juga meminta Badan Keuangan menghitung volume pengerjaan. Bahkan, jika tidak menemukan titik temu atas persoalan yang terjadi di proyek Sintung Park, pihaknya meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak.
Dia juga mengingatkan, agar Kadisbudpar Loteng Lendek Jayadi jangan asal bunyi mengatakan pekerjaan tidak ada masalah. Mantan aktivis itu juga mengaku, putus kontrak dalam proyek memang langkah penyelamatan paling aman bagi kontraktor dan PPK.
Dia menanyakan, berapa nilai pekerjaan dengan dana yang sudah di bayarkan. Apakah sesuai tidak dengan progres pekerjaan?
"Jangan sampai pembayaran yang dilakukan sudah lebih, sementara pekerjaan masih carut marut," katanya, Selasa (15/2/2022).
Pihaknya mengingatkan kembali kepada Kadisbudpar untuk melihat pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan gambar atau tidak. "Saya menduga pengerjaan proyek itu mentok di angka 60 persen," ungkapnya.
Sebelumnya, Kadisbudpar Loteng mengklaim tidak ada kerugian dalam proyek Sintung Park Desa Sintung Kecamatan Pringgarata.
Pihaknya juga menepis jika proyek tersebut disebut mangkrak. Hanya saja, menurut dia proyek yang menelan anggaran Rp4,9 miliar itu telah berakhir masa pekerjaannya.
"Sisa pekerjaan akan berlanjut di APBD perubahan 2022 dan sisa dana terserap jadi silpa," jelas Lendek.
