Ahmad Supli
Okenews.net - Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan melakukan pengecekan terhadap aset daerah seluas 10 hektare di Desa Beber, Kecamatan Batukliang dalam waktu dekat.
Turunnya anggota dewan itu, dikarenakan aset tersebut masih dikuasi oleh masyarakat setempat. Sehingga berdampak aset tersebut terbengkalai tanpa menghasilkan PAD ke Pemkab Loteng.
Ketua Komisi I DPRD Loteng, H. Ahmad Supli menyatakan, dari komisi I berencana bakal turun untuk mengecek aset 10 hektare milik Pemkab Loteng di Desa Beber.
"Kami akan turun segera untuk mengecek langsung segala permasalahan tentang aset itu. Karena hingga sekarang lahan itu masih di kuasai oleh warga," kata dewan PKS Dapil I (Praya-Praya Tengah) itu, Jumat (13/5).
Pihaknya turun ke lokasi untuk mengetahui tentang lahan itu. Karena dari informasi Pemkab, aset itu secara hukum sudah dikuasi. Tapi hingga sekarang masyarakat masih mengusai dan tidak mau melepaskan lahan milik Pemkab tersebut.
"Kita perlu mengetahui apa masalahnya hingga masyarakat di bawah tidak mau melepaskan lahan itu. Padahal secara hukum lahan sudah milik Pemkab," ujarnya.
Dia mengaku, sebenarnya persoalan aset ini bukan hanya terjadi di wilayah Beber saja. Tapi masih banyak aset Pemda lainya juga yang tidak terurus. Seperti, aset di Mekar Damai sebanyak 8 hektare, di Desa Bual Kopang dan lainya.
Supli menilai, Pemkab tidak serius dalam mengelola asetnya. Padahal jika dikelola dengan baik tentu akan menghasilkan PAD yang luar biasa.
