 |
| Kades Danger Kaspul Hadi (kiri) |
Di aula kantor desa sudah berkumpul warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, lerempuan, kepala lingkungan dan beberapa unsur perwakilan masyarakat.
"Kita akan melakukan musyawarah pembentukan Tim RKPDes," ungkap Kepala Desa Danger Bapak Kaspul Hadi.
Menurutnya, Desa Danger melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa lebih cepat dibanding dengan desa lain di Kecamatan Masbagik.
Musrenbang ini melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga, pemerintah desa untuk menyepakati skala prioritas pembangunan yang diajukan untuk tahun selanjutnya.
"Rencana pembangunan tersebut dibiayai oleh berbagai sumber dana baik itu ADD, dana desa, pendapatan asli desa, dan sumber dana lainnya," ujarnya.
Ia menegaskan, hasil Musrenbang ini akan menghasilkan Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang inkulsi.
Desa Danger harus menjadi desa yang Inklusi, karena keberadaan desa inklusif sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah desa.
Kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dan juga sesuai dengan mandat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Undang-undang itu menekankan perlindungan kelompok rentan dan marjinal seperti perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, difabel dan lain-lain.
"Desa Danger harus menjadi Desa yang Inklusi," tegas kades yang purnatugas di TNI itu.
Koordinator Program Inklusi LRC-BaKTI Titis Yulianti mengatakan, program ini juga merujuk pada Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.
Ada juga Permendes No.21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Desa wajib menyusun rencana kerja pemerintahan desa pada tahun sebelumnya sebagai acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun berikutnya.
Saat ini, Lombok Research Center (LRC) juga sedang melaksanakan program terkait dengan pembangunan yang inklusif, dan Desa Danger merupakan salah satu lokasi dampingan.
Program ini akan berfokus pada penghapusan kekerasan yang didasarkan pada kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi serta masih sulitnya akses terhadap layanan sosial.
Terutama oleh kelompok miskin, marginal, dan disabilitas karena minimnya sarana prasarana (termasuk jarak), dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan itu sendiri.
"Sarana dan prasarana yang responsif gender, ramah anak, dan inklusif menjadi faktor utama aksesibilitas terhadap layanan," terang Titis Yulianti
Ia menilai Desa Danger memiliki komitmen yang bagus terkait dengan perencanaan pembangunan desa yang inklusif sehingga harapan ini bisa diwujudkan.
"Kedepan, semoga tujuan yang baik ini terkait Desa Danger menjadi Desa Inklusi segera terwujud," pungkas titis Yulianty.
