Desain mal pelayanan publik Lombok Tengah |
Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Loteng M. Supriaddin mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan penyusunan detail engineering design (DED) rencana pembangunan gedung MPP.
"Dalam DED itu, direncanakan akan menghabiskan anggaran mencapai Rp 67 miliar," katanya, Kamis (11/08/2022).
Untuk lokasi sementara MPP akan ditempatkan di eks kantor DPRD Loteng.
"Pelayanan sementara di eks kantor DPRD sembari menunggu pelaksanaan bangunan permanennya. Kondisi keuangan daerah terbatas sehingga bangunan permanen belum dapat terwujud," ujarnya.
Diakui, meski DED sudah jadi namun pembangunan tentu dilihat dari kondisi keuangan daerah dan belum dianggarkan.
"Kalau bisa dianggarkan tahun 2023, maka kami bisa melakukan proses tender akhir tahun ini dan awal tahun 2023 bisa dikerjakan lebih awal,” harapnya.
Peruntukan MPP sendiri tidak hanya dihajatkan sebagai tempat mengurus izin. Lebih dari itu, pembangunannya juga untuk berbagai kegiatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Di MPP ini juga akan ada usaha UMKM dan berbagai kegiatan lainnya," terangnya.
Pengurusan izin dan pelayanan publik sendiri tidak hanya lingkup Pemkab Loteng saja, melainkan bisa juga pelayanan instansi vertikal dan kepolisian seperti mengurus SIM.