Okenews.net - Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri meminta kepada Penjabat Kepala Desa definitif untuk taat kepada peraturan yang berlaku. Hal itu dilakukan untuk menjaga harmonisasi di tengah masyarakat. 
Pelantikan 15 Penjabat Kepala Desa di Lombok Tengah
"Saya minta Penjabat Kades tidak menabrak aturan main dalam mengangkat perangkat desa" kata Bupati dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 15 penjabat kepala desa definitif baru di Kabupaten Lombok Tengah di Ballroom Kantor Bupati, 18 November 2022.
Bupati mengatakan Penjabat Kades yang dilantik pada prinsipnya memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan kepala desa.
Dalam menyelenggarakan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut, Penjabat Kades wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk wajib mempedomani peraturan daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang pembentukan desa masing-masing. "Saudara-saudara harus rajin dan memahami secara betul isi perda tersebut" kata Bupati.
Dalam perda tersebut lanjut Bupati, secara detail diatur hal-hal terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, aset desa, sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan juga tata cara pengangkatan perangkat desa dan yang lainnya.
Hal ini penting sekali untuk dijalankan dengan sebenar-benarnya sehingga dapat menghindari segala kemungkinan yang tidak kita inginkan.
"mengingat saudara-saudara memimpin desa yang baru terbentuk, tentu akan memiliki tantangan yang berbeda dengan desa induk. untuk itu pula saudara-saudara harus rajin berkoordinasi ataupun berkonsultasi dengan Camat maupun DPMD" harapnya.
Bupati mengingatkan dalam hal pengelolaan keuangan desa, pejabat sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus taat azas, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran.
"Kami tidak ingin mendengar ke depan ada lagi kepala desa yang terkena masalah hukum dalam pengelolaan anggaran desa karena itu dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan baik kepada Bupati, BPD maupun kepada masyarakat" ungkapnya.
Kemudian yang sangat penting juga tambah Bupati adalah agar pemerintah desa dan BPD menjalin hubungan yang harmonis. hal tersebut menjadi kunci untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik.
"kami juga harapkan agar saudara-saudara dapat mengembangkan potensi desa, inovatif, kreatif, sehingga mampu membawa kemajuan bagi desanya masing-masing" jelasnya.
Bupati memahami bahwa pembangunan desa merupakan kebijakan nasional yang dilaksanakan secara merata di seluruh indonesia, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Masyarakat desa ditempatkan selaku subyek dan obyek pembangunan desa. proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat desa adalah merupakan bentuk sinergi yang dapat menciptakan akselerasi pembangunan desa, dengan menempatkan masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa.
Kemudian yang tak kalah pentingnya dalam pembangunan desa adalah bahwa kearifan lokal masyarakat desa seperti gotong royong, pola-pola swadaya dan institusi sosial yang dapat mendukung pembangunan desa harus tetap dijaga dan dilestarikan.
Semestinya Kades memiliki paradigma pembangunan desa sebagai sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.
Karena itu ruang lingkup pembangunan pedesaan sebenarnya sangat luas, dan tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar.
"saudara-saudara harus memiliki kepekaan lingkungan yang tinggi, harus bisa membaca segenap potensi desa, harus bisa memahami seca…
