Okenews.net - Kian banyaknya laporan terkait SDM Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlibat dalam politik praktis menjadi atensi Sekertaris Daerah (Sekda) Lombok Timur HM Juaini Taofik.
Sakda bersama SDM PKH Lotim
Secara tegas Sekda mengingatkan SDM PKH tentang netralitasnya dalam menyambut Pilkades, Pilkada, hingga Pemilu 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan Sekda saat menghadiri acara Hultah ke 11 PKH Lombok Timur yang di selenggarakan di Sunrise Land Lombok Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, Sabtu (19/11/2022).
Sekda Juaini mengibaratkan SDM PKH ini seperti milea dan dilan, artinya banyak orang yang melirik, tetapi karena ini pekerjaan sosial tetap Pemda mendorong supaya SDM PKH tegak lurus memberdayakan masyarakat.
"Terutama sekali mengingat SDM PKH ini banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat di bawah, tugas utamanya harus selalu diingat," tegasnya.
Menurut Sekda, tugas utama SDM PKH ini adalah memastikan program PKH selain tepat sasaran, dalam pelaksanaannya juga SDM PKH haruslah baik.
"Jadi tugasnya jangan ditunggangi atau ditambah bebanya dengan kegiatan dan kepentingan yang lain," tuturnya.
Netralitas menurut Sekda harus diutamakan. Pada tahun depan juga ada dua giat yang menjadi panyauan, yakni Pilkades dan Pilkada.
"Terutama Pilkades, saya wanti-wanti jangan ada petugas PKH yang memberikan dukungan pada calon kades. Termasuk pada Pemilu, tetap saja netral dari hal-hal yang berbau politik," tutupnya.
Kordinator Kabupaten (Korkab) PKH Lombok Timur Saparudin mengatakan akan menindak tegas para SDM PKH yang melakukan pelanggaran.
"Jadi keberadaan SDM PKH sebagai tenaga pemerintah tentunya punya kode etik dalam melaksanakan tugas tugasnya. Maka kode etik itu ingin kita tegakkan agar kawan-kawan netral dalam melaksanakan tugas tugasnya," sebutnya.
Oleh karenanya, menurut Saparudin ada tiga hal yang harus terus ditanamkan SDM PKH dalam menjalankan tugasnya. Yakni Santun Integritas dan Profesional (SIP)
"Khusu integritas, itu penting untuk di jaga, terlebih dalam tahun politik yeng tentunya banyak tarik menarik kepentingan. Oleh karenanya dari Korkab PKH menegaskan bahwa SDM PKH ini betul-betul jalan pada kode etiknya," tegasnya.
Lebih lanjut ia mengakui, dari 11 tahun PKH Lombok Timur melakukan tugasnya ada satu atau dua kasus pelanggaran kode etik yang ditemui.
"Tentunya namanya kita banyak, pasti ada satu dua yang di indikasikan. Maka tugas kami sebagai Korkab melakukan pembinaan, ketika tidak bisa dibina maka akan dikasih surat peringatan secara tegas. Bisa sampai pemecatan jika tingkat pelanggaraannya berat," katanya.
