Okenews.net - Belasan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang gagal berangkat ke Taiwan mendatangi kantor DPRD Lombok Timur.
Suasana dialog CPMI dengan DPRD dan Disnakertran Lombok Timur
Kedatangan mereka diterima oleh Komisi II DPRD Lombok Timur guna mengadukan keluhan yang dialaminya.
Kehadiran belasan CPMI pada hari Senin (06/03/2023) itu didampingi Aliansi Pekerja Migran Indonesia Lombok Timur.
Para calon PMI ini mengadukan nasib meraka yang gagal berangkat ke Taiwan setelah menyetorkan sejumlah uang ke perusahaan yang berjanji akan memberangkatkan mereka.
Salah seorang CPMI Suryadi mengaku sudah mendaftar sejak Januari 2022 dan dijanjikan akan berangkat dalam waktu tiga bulan.
Namun kenyataannya, kata Suryadi, lebih dari satu tahun dia bersama teman temannya tak kunjung diberangkatkan.
"Padahal kita sudah setor uang dari 12 juta sampai 40 juta. Saya sendiri 35 juta dijanjikan bekerja di pabrik," ucapnya.
Karena tidak tahan lagi menunggu dan sering dijanjikan, dia bersama teman temannya melapor ke SBMI dan BP3MI.
"Kita pernah membuat surat pernyataan mundur dari PT ini. Sekarang kan kita nunggu dokumen dan uang kita kembali, " ungkapnya.
Korban lainnya, Fahrurozi mengaku selama penantian panjang itu, dia hanya mendapat pelatihan bahasa selama 4 hari. Padahal dia sudah setor uang 17 juta rupiah.
"Karena itu kita mau cabut uang kita yang udah lama nunggu. Apalagi semua berkas dokumen yang kita serahkan seperti ijazah, asli semua," tandas.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur Lalu Suhaimi yang dihadirkan Komisi II DPRD dalam pertemuan ini mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk membantu CPMI.
"Di disnaker, dukungan anggaran kita sangat minim. Kendaraan saja, hanya kendaraan pak kadis yang sehat, lainn rumah berat," keluhnya.
Namun demikiam, tegas Suhaimi, untuk merespon keluhan para PMI pihaknya segera berkoordinasi dengan perusahaan tersebut untuk mendapat solusi yang tepat.
Setelah mendengar keluhan dari para CPMI, Komisi II DPRD Lombok Timur akan mengagendakan ulang pertemuan ini dengan mengundang kembali Kepala Disnakertrans yang berhalangan hadir dalam pertemuan ini.
"Pertemuan berikutnya, mungkin perlu juga kita dengar penjelasan dari BP3MI. Kita undang agar bisa memberikan klarifikasi," tutup Ketua Komisi II Muliyadi.
