Okenews.net - Menjelang berakhirnya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023, sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak baru dijadwalkan pada November 2024, Pemkab Lombok Timur menyusun draft dokumen perencanaan jangka menengah antara.
Pemkab Lombok Timur gelar forum konsultasi publik
Dokumen perencanaan jangka menengah antara itu sebagai pedoman penjabat bupati untuk pembangunan selama jangka waktu 2024-2026 atau sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD yang merupakan penjabaran visi-misi bupati dan wakil bupati hasil Pilkada serentak.
Forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026 tersebut berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur pada Kamis (2/3). Forum ini dihadiri Ketua DPRD Lombok Timur yang menyampaikan saran dan masukan/ pokok pikiran dewan sebagai salah satu materi.
Terkait hal itu Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik berharap kepada peserta forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal RPD Lombok Timur tahun 2024-2026 memberikan masukan untuk memperkaya draf atau rancangan dokumen tersebut.
Forum yang dihadiri seluruh pimpinan OPD, Asisten, staf ahli, Camat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintahan, dan tokoh masyarakat tersebut diharapkan dapat merumuskan isu-isu strategis, sasaran, fokus, dan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan tahun 2024-2026.
Salah satu poin Sekda menyebutkan pentingnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang hingga saat ini masih belum dapat diadopsi. Ia menyebut SPBE tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memudahkan pemerintah dalam upaya pelayanan.
Karena itu, ia berharap ini menjadi perhatian untuk dimuat dalam RPD tersebut. ”Pada masa transisi bisa menyiapkan SPBE yang matang. Harus dimulai dari yang kecil,” ungkapnya.
Diharapkan, ke depan seluruh OPD memiliki aplikasi yang dapat mendorong kinerja pemerintahan, memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga diingatkan Sekda.
Kendati pencapaian Lombok Timur pada lima tahun terakhir terus membaik, terutama terkait indeks pembangunan manusia (IPM), akan tetapi beberapa aspek masih harus diperhatikan. Angka gagal tumbuh (stunting) yang percepatan penurunannya baik, masih harus mengejar target 14% standar nasional.
Demikian pula dengan pendapatan per kapita, Sekda meminta agar dilakukan intervensi ke akar masalah. Ia menilai pertanian sebagai salah satu sektor penopang perekonomian masyarakat tidak ditinggalkan.
