 |
| HM Syamsul Luthfi, SE., M.Si |
Menurutnya, kepastian hukum yang terus-menerus menjadi atensi untuk ditingkatkan pemerintah sehingga pada gilirannya akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebab investor akan merasa tidak terganggu untuk menanamkan modalnya.
"Saat ini iklim investasi kita semakin kondusif," ujar Luthfi saat diseminasi publik road map hilirisasi investasi strategi tahun anggaran 2023 di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu 29 Juli 2023.
Anggota Komisi VI DPR RI itu menegaskan, persoalan kompleks investasi selama ini di antaranya konflik agraria. Namun negara hadir dengan munculnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar para investor mau berinvestasi.
Ia menegaskan, dengan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah merupakan hal serius untuk membuat investor lebih yakin dalam pengelolaan sumberdaya alam yang sangat banyak bisa dikelola dengan baik.
"Setelah lapangan investasi tersedia, masalah berikutnya yakni kesiapan tenaga kerja. Karena itulah pemerintah menyediakan juga balai peningkatkan kualitas tenaga kerja seperti di Balai Latihan Kerja Internasional di Lenek Kabupaten Lombok Timur NTB," paparnya.
Lebih lanjut Luthfi menegaskan soal hilirisasi investasi di NTB yang sedang berlangsung seperti proses pembangunan smelter atau pabrik peleburan bijih konsentrat hasil tambang di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat yang saat ini sedang berproses secara konstruksi.
Proses hilirisasi dalam hal pembangunan smelter, katanya, juga melalui rangkaian yang panjang, dari proses pengadaan lahan, tenaga kerja, mesin dan peralatan, material, dan sebagainya. Semua proses dilalui dengan memakan waktu dan biaya ekonomi yang tidak sedikit.
Menurutnya, larangan ekspor nikel beberapa waktu lalu yang diterapkan oleh Presiden Jokowi merupakan salah satu wujud kebijakan hilirisasi. Demikian halnya dengan hasil tambang seperti konsentrat dari AMNT yang tidak boleh lagi diekspor secara langsung, namun nanti melalui proses di smelter.
Dengan taktik dan strategi hilirisasi 21 komoditas hasil tambang, kelautan dan perikanan, pertanian dan lainnya, akan membuka secara lebar lowongan kerja di dalam negeri yang pada gilirannya meningkatkan ekonomi masyarakat.
Kehadiran pemerintah daerah dalam hal ini kata dia, akan menjadi pengayom dan penjamin bagi keberlangsungan usaha pengembangan ekonomi masyarakatnya yang saat ini harus menjadi perhatian bersama.
‘’Dalam hal ini, diharapkan pemerintah daerah tidak hanya sebagai penonton terhadap upaya masyarakatnya untuk berinovasi lebih maju, justru harus men-support dengan berbagai kemudahan regulasi,’’ katanya.
Acara diseminasi dilaksanakan bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI berlangsung hangat dan dihadiri peserta dari kalangan pemuda dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Lombok Timur.
Hadir dalam kesempatan tersebut pejabat Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi/BKPM, Raharjo Siswohartono yang juga memberikan pemaparan soal hilirisasi investasi tersebut.
