Rapat yang diikuti seluruh pimpinan OPD, Camat, dan Kepala
Bagian lingkup Sekretariat Daerah Lombok Timur tersebut berlangsung Rabu (25/10/2023)
di Rupatama 1 Kantor Bupati.
Juaini dalam arahannya menekankan pentingnya tertib
administrasi dan penyerapan dana pemerintah pusat sehingga aspek lain tidak
terdampak, utamanya terkait APBD 2024 mendatang.
“Perketat di administrasi, seluruh serapan dana pusat harus
dikerjakan supaya tidak terdampak ke yang lain,” pesannya.
Ia juga berharap pendapatan asli daerah (PAD) yang masih
dapat dikejar meski target tahun 2023 terbilang tinggi.
Bahkan tidak selaras dengan kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak maupun retribusi. Juaini menyebut realisasi PAD akan sangat
bergantung pada kerja keras dua bulan ke depan.
Berdasarkan penjelasan kepala BPKAD Hasni, per 23 Oktober
realisasi PAD sampai dengan 23 Oktober masih di posisi 44,82%.
Hal itu terdiri dari PAD yang menggunakan mekanisme kas
derah terealisasi 30,19%, dan yang tidak menggunakan mekanisme kas daerah
69,01%.
Sementara itu realisasi anggaran pendapatan 2023 mencapai
69,58%, sementara anggaran belanja pada posisi 66,93%.
Untuk belanja, Lombok Timur menjadi salah satu kabupaten
yang dinilai kementerian keuangan sebagai yang tercepat merealisasikan belanja.
Disampaikan pula pada rapat tersebut realisasi indikator
kerja utama pembangunan daerah sampai dengan triwulan ke-3. Dari 9 indikator
empat diantaranya sudah tercapai bahkan terlampaui.
Empat indikator tersebut adalah indeks ketertiban dan
keamanan, indeks risiko bencana, indeks kepuasan masyarakat, dan persentase
status desa mandiri.
