Hal itu ditegaskan oleh Komandan Kodim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro saat mengambil Apel Luar Biasa di Makodim jalan Prof. M. Yamin Selong Lombok Timur, Senin (6/11).
Netralitas TNI menjadi penekanan pokok dalam Apel Komandan Satuan di Mabes TNI AD yang diikuti seluruh Komandan Satuan jajaran TNI AD pada Minggu lalu.
Dijelaskannya, keberadaan anggota TNI khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) di desa akan diperhitungkan oleh orang-orang yang ingin menggiring untuk tidak netral dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
Untuk itu, Bayu Sigit memerintahkan untuk menjauhi dan menjelaskan kepada mereka bahwa Netralitas TNI harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar bagi seluruh personel TNI baik darat, laut dan udara.
Lebih lanjut mantan Danyonif 742/SWY itu juga menjelaskan beberapa bentuk Netralitas TNI dalam Pileg dan Pilpres menjadi pedoman bagi seluruh personel yaitu tidak memihak dan mendukung salah satu Paslon dalam Pilpres maupun Parpol dan Caleg dalam Pileg, tidak memberikan fasilitas milik TNI kepada salah satu Paslon maupun Parpol ataupun Caleg, dilarang memberikan arahan untuk memilih salah satu Paslon maupun Parpol ataupun Caleg.
Selain itu, para Prajurit juga dilarang untuk memberikan tanggapan, komentar atau meng-upload salah satu Paslon, Parpol, Caleg ataupun simbol-simbol yang berkaitan dengan Pileg dan Pilpres.
"Apabila ada ditemukan Prajurit yang melakukan politik praktis dan terbukti secara hukum, maka akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer," tegas Dandim.
Ia juga mengingatkan, sebagai alat pertahanan negara, TNI harus menjaga independensinya dari politik praktis demi keutuhan dan persatuan bangsa dan negara.
