Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan mengatakan sepanjang 2023 kondisi Indonesia tidaklah baik-baik saja. Sejumlah peristiwa yang muncul memperlihatkan Indonesia tengah menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang jika tidak segera diselesaikan akan membawa dampak buruk bagi perkembangan bangsa dan negara.
Dalam sektor demokrasi, Darmawan mengatakan KMHDI menyoroti terjadinya regresi demokrasi yang ditandai dengan upaya pelemahan institusi-institusi demokrasi seperti mahkamah konstitusi, KPK, dan media. Disamping itu ia juga menyoroti fenomena menyeruaknya dinasti politik.
"Seperti kita ketahui bersama, Pemilu 2024 dimulai dengan proses intervensi lembaga kehakiman yang membuat anak pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mendapati karpet merah untuk lolos sebagai calon wakil presiden," terangnya.
Seiring dengan pelemahan demokrasi, Darmawan juga menyoroti penegakan hukum Indonesia yang cenderung mengalami stagnasi. Ia mengatakan munculnya gerakan di media sosial seperti #noviralnojustice dan #percumalaporpolisi adalah bentuk lemahnya sistem penegakan hukum Indonesia.
"Terlebih citra penegakan hukum kita dicoreng dengan kasus pemerasan Ketua KPK, kasus SYL, Hakim Agung Gazalba Saleh, dan Johny G Plate," terangnya.
Sementara itu, dalam sektor lingkungan Darmawan mengatakan kegagalan negara dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2023, telah menyebabkan ratusan hektar hutan dan lahan terbakar sehingga menyebabkan ratusan ribu masyarakat rentan terkena gangguan pernapasan.
"Bahkan sebagian dari mereka juga harus tersingkir dari ruang hidupnya. Tidak hanya itu, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia juga berkontribusi bagi krisis iklim yang tengah melanda dunia," terangnya.
Darmawan menjelaskan krisis iklim telah menyebabkan bencana seperti banjir, tanah lonsor, kekeringan, kelangkaan air, naiknya permukaan air laut, pencairan es kutub, dan badai dashyat serta penurunan keanekaragaman terjadi hayati.
"Bencana ini telah menimbulkan krisis multidimensional seperti contoh kekeringan dan kelangkaan air bersih akan turut menghasilkan krisis pangan yang ditandai dengan terbatasnya pasokan pangan di pasar lantaran gagal panen," terangnya.
Sementara itu, dalam sektor pendidikan tambah Darmawan, alokasi 20 persen anggaran pendidikan belum berkorelasi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber setiap tahunya masih daya manusia Indonesia.
Mengutip Survei berkala yang dilakukan Program For Internasional Student Assesment (PISA) yang dirilis OECD terus menunjukan posisi memprihatinkan Indonesia di lapangan Pendidikan.
Disamping itu, mahalnya biaya pendidikan tinggi juga menjadi problem yang belum terselesaikan. Hal ini membuat pendidikan tinggi sangat sulit diakses oleh masyarakat. Pendidikan bukan lagi untuk kepentingan public namun untuk kepentingan orang yang hanya bisa mengakses.
Darmawan menjelaskan kendatipun masih terdapat sejumlah persoalan yang dialami, terdapat harapan bahwa pada tahun depan persoalan-persoalan tersebut dapat segera diseesaikan. Terlebih pada tahun depan akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional dan daerah.
"Kita berharap dengan terpilihnya pemimpin baru, persoalan-persoalan mendasar tersebut dapat segera diselesaikan," terangnya.
