Okenews.net- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMMN) Lombok Timur melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Lombok Timur, Senin (18/12/2023).
Para Demonstran menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur dicopot dari jabatanya. "Kami minta agar Kepala Dinas Dikbud dicopot dari jabatanya," teriak demonstran.
Demonstran menuding Kadis Dikbud telah melakukan rasionalisasi honorarium yang dipangkas secara tiba-tiba dengan dalih penyesuaian anggaran, padahal Pemda telah memastikan honorium honorer sesuai standar.
Pj Bupat Lombok Timur HM Juaini yang menemui demonstran mengaku pada tahun ini Dikbud mengalokasikan Rp12,271 miliar lebih melalui dana APBD untuk membayar honor 1.699 guru tidak tetap dan 1.001 insentif guru sekolah swasta.
Akan tetapi, kata dia, ada perubahan status (migrasi) sekolah swasta (TK) menjadi sekolah negeri dan sekolah yang dana bantuan operasional sekolah (BOS) di bawah Rp50 juta yang harus dibayarkan.
Dengan kata lain, terdapat penambahan mencapai 642 orang sehingga jumlah tersebut tidak lagi mencukupi dan terdapat kekurangan sebesar Rp 1,2 miliar.
Namun demikian, untuk mengatasi hal itu Pj Bupati berjanji akan membayar gaji guru honor sesuai standar, dan akan menambah honor yang telah terlanjur dirasionalkan beberapa waktu lalu.
"Maka dari itu kami di Pemda mengambil sikap untuk membayar gaji sesuai standar yang di terima para guru honorer kita," sambung Pj Bupati.
Ia menambahkan Ini bukan soal besar kecilnya, tetapi sebagai bentuk penghargaan kepada para guru tidak tetap yang membantu proses belajar mengajar di sekolah itu tidak boleh dikurangi.
Pj Bupati berharap kepda para guru honorer untuk bersabar, karena gaji selama 3 bulan akan di bayarkan dan yang dua bulan akan diselesaikan pada awal 2024 melalui APBD
“Terima dulu honor tiga bulan, tetapi honor yang dua bulan akan kami bayarkan di awal tahun 2024,” tutupnya.
