 |
Dalam paparannya, H Hulain selaku pengamat sosial menilai masyarakat Lombok Timur sebenarnya sudah sangat matang dalam mengikuti Pemilu, karena sejak pertama kali pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara langsung, friksi yang terjadi tidak sampai melahirkan konflik terbuka yang berdampak pada kekerasan yang relatif masif.
"Hemat saya sebenarnya masyarakat kita sudah dewasa dalam mengikuti setiap kontestasi elektoral. Terbukti dalam setiap penyelenggara Pemilu dan Pilkada, eskalasi konflik relatif rendah, sehingga semua kontestasi elektoral itu berjalan sukses," katanya. Kamis (28/12/2023).
Terlepas dari itu, dia menilai penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu Lombok Timur masih relatif rendah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Buktinya kata dia, tindakan politik transaksional seolah telah membudaya dan seakan tidak bisa dihindari.
Dari itu tegas dia, Pemilu sebagai implementasi tertinggi dari demokrasi tidak mencerminkan norma dan etika moral yang mestinya terermin dalam azas jujur, adil dan rahasia. "Saya harus katakan demokrasi yang kita anut adalah demokrasi kebohongan. Khususnya bagi penyelenggara, baik itu KPU dan Bawaslu tidak pernah maksimal dalam menjalankan aturan yang ada. Jadi itu adalah pertanyaan besar kita semua, khususnya kepada KPU dalam hal ini yang tidak mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara utuh dalam setiap Pemilu," tegasnya.
"Buktinya, di acara yang saya rasa cukup penting ini saja, KPU selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam mensosialisasikan teknis pelaksanaan Pemilu, satupun komisionernya tidak hadir," imbuhnya.
Menanggapi anasir yang disampaikan H Hulain, Komisioner Bawaslu Lombok Timur, Samsul Hadi menyatakan jika poin utama suksesnya penyelenggaraan Pemilu adalah kesadaran dan peran aktif masyarakat. Termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, tanpa peran aktif masyarakat.
"Kesadaran dan peran aktif masyarakat adalah kunci utama suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Tanpa itu, maka kami dari penyelenggara, khususnya terkait dengan tugas kami dalam pengawasan dan pendidikan akan sangat sulit dilakukan, karena sumber daya kami juga terbatas," ungkapnya.
Lanjut dia pesan yang ingin disampaikan adalah pihaknya tidak akan pandang bulu dalam melakukan penindakan. "Setelah kami awasi, lalu kamu cegah lalu masih saja ngeyel, maka kami akan kami tindak tegas siapapun itu," tegasnya.
"Pesan saya jangan lakukan keburukan untuk melakukan kebaikan," imbuhnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Lombok Timur, Drs. HM. Juaini Taofik, M.AP dalam paparannya menyatakan jika masyarakat Lombok Timur sangat dewasa dalam mengikuti Pemilu.
Pastinya dirinya berharap, semua elemen masyarakat di Lombok Timur harus berperan aktif dalam mengikuti setiap tahapan Pemilu tanpa kecuali.
Khususnya kepada setiap tingkatan pemerintahan, sampai ke tingkat paling bawah untuk mendukung penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam mensukseskan terselenggaranya Pemilu. Sebab suksesnya Pemilu di NTB, sangat dipengaruhi oleh suksesnya pelaksanaan Pemilu di Lombok Timur, selaku daerah dengan daftar pemilih tetap (DPT) terbesar di NTB.
"Pastinya Pemilu adalah wahana integrasi bangsa, mari kita saling bahu membahu semua elemen untuk mensukseskannya. Dan saya mengimbau juga kepada semua tingkatan pemerintahan di Lombok Timur untuk mensukseskan Pemilu, sebab suksesnya Pemilu di Lombok Timur akan menentukan suksesnya Pemilu di NTB," ungkapnya.
Terkait dengan netralitas ASN, dia menegaskan dirinya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian akan melaksanakan aturan semestinya. "Terkait dengan adanya dugaan ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis, kami masih menunggu proses dan rekomendasi dari Bawaslu untuk kami tindaklanjuti. Jangan sangka kami tersenyum, tapi kami tidak mengendus praktik-praktik yang melanggar netralitas ASN," tegasnya.
Sementara itu, Kapolres yang diwakili Kabag Ops, Kompol Adhika G W, S.E., S.IK., M.Si menyatakan jika setiap insan Bhayangkara dan Polri secara kelembagaan tetap memegang teguh asas netralitas dalam menyongsong dan mensukseskan Pemilu 2024.
"Pastinya kami selaku insan Bhayangkara dan Polri secara kelembagaan akan tetap netral dan tidak akan pernah memihak pada parpol atau kontestan tertentu dalam setiap tahapan Pilkada dan Pemilu yang digelar," tegasnya.
Lebih jauh, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024 dengan segala kekurangan yang ada. "Kekuatan kita 683 personel kami akan berusaha maksimal dalam memastikan Pemilu berjalan aman di Lombok Timur. Kalau berbicara ideal, tentu tidak tapi kami akan berusaha maksimal untuk bisa mencover luasnya wilayah dan masyarakat di Lombok Timur," ujarnya.
Kendati demikian, dengan perhitungan yang rigit, setidak mungkin personel yang terlibat dalam pengamanan Pemilu tidak menganggu tugas kami sebagai polisi dalam menjaga Kamtibmas di tengah masyarakat," tandasnya.
