Okenews.net-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PC Lombok Timur Menggelar Dialog interaktif dengan tema "Mewujudkan Pemilu Damai, menyatukan Indonesia bersama generasi milenial" Ketua PC PMII mengajak seluruh pemangku OKP beserta Seluruh mahasiswa dalam pemilu untuk memperkuat narasi pemilu damai di tengah masyarakat. Kontestasi perebutan kekuasaan diharapkan tidak sampai menimbulkan perpecahan dan merusak tata kehidupan bernegara.
Kepala Kesbangpoldagri kabupaten lombok timur mengatakan, pemilihan umum (pemilu) menjadi sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali menjamin terjadinya sirkulasi kepemimpinan yang ditentukan langsung oleh rakyat. Tetapi ketika pemilu berakhir, semua pihak harus mengikuti kepemimpinan yang memenangkan pemilu.
Sedangkan Mulyadi selaku komisioner KPU Ia mengingatkan, pelaksanaan Pemilu 2024 harus berlangsung secara damai. Permainan politik dan intrik politik sesama peserta pemilu lumrah terjadi, namun jangan sampai menimbulkan perpecahan dan merusak tata kehidupan dalam bernegara. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bertanggung jawab mewujudkan pemilu damai dengan memperkuat narasi-narasi pemilu damai di tengah masyarakat.
Lanjut ia mengingatkan, ada sejumlah larangan dalam berkampanye, di antaranya fitnah, hoaks, dan berita bohong. Oleh sebab itu, kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun pendukungnya jangan sampai mengandung fitnah karena bisa mengganggu orkestrasi pemilu damai. Bawaslu pun berharap agar kampanye tidak saling menjelekkan dan menyerang yang lain.
Pemantau Pemilu PB PMII mengatakan "Pemilu bukanlah perang politik, tetapi harus diartikan sebagai konsolidasi politik. Jika narasi pemilu damai jarang dimunculkan ke tengah-tengah masyarakat, mungkin saja nanti bisa terjadi ketidakstabilan," PMII, Beserta Cipayung Plus menjadi garda terdepan dalam Pemilu 2024
Mendatang.
Lanjut ia mengingatkan, seluruh pihak harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU harus bisa menjamin kebebasan dan kelancaran pemilu. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mesti bisa mengawasi pelaksanaan pemilu dan menindak pelanggaran-pelanggaran pemilu. Begitu pula Kejaksaan dan Kepolisian bersama Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum harus melakukan tindakan hukum yang tepat.
