OKENEWS.net - Bakal calon bupati Lombok Timur HM Syamsul Luthfi menyoroti permasalahan
terkait dana transfer dari pemerintah pusat yang masuk ke rekening kas umumdaerah (RKUD) seringkali tidak mencukupi untuk membiayai program-program
prioritas daerah.
Foto dokumen istimewa
Hal ini, katanya, sering kali menyebabkan daerah terpaksa
mempertimbangkan opsi pinjaman untuk menutup kekurangan anggaran. Namun, Luthfi
menekankan bahwa solusi tersebut bukanlah satu-satunya pilihan.
Menurutnya, tidak harus terus bergantung pada dana pinjaman.
Faktanya, banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali secara
optimal. Jika bisa memaksimalkan potensi tersebut, kebutuhan anggaran daerah
bisa terpenuhi tanpa harus membebani pemerintah daerah dengan utang.
Luthfi juga menyebut bahwa inovasi dan kreativitas dalam
pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci keberhasilan. Ia menekankan
pentingnya penerapan teknologi informasi dalam mempermudah administrasi dan
transparansi terkait pengumpulan PAD, sehingga pengawasan dapat dilakukan
secara efektif dan efisien.
“Banyak sekali potensi PAD yang belum digali maksimal. Karena itu tentu aparat birokrasi yang ditunjuk untuk menggali potensi dan memaksimalkan pendapatan tersebut harus ditetapkan secara selektif dengan melalui uji kelayakan dan kepatutan,” ujar Luthfi, Senin (9/09/2024).
Banyaknya sektor pendapatan yang bisa dikembangkan dan dikelola
pemerintah daerah, sesuai regulasi yang ada saat ini. Hal itu sesungguhnya
merupakan suatu kemudahan bagi pemerintah untuk menyusun program dengan skala
prioritas yang ada.
Sebut saja seperti dana bea balik nama kendaraan bermotor
(BBNKB) dan sejenisnya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Termasuk
dana pengalihan hak tanah dan bangunan (DPHTB), pajak bahan mineral bukan
logam, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya.
“Dengan beragam sumber pendapatan di atas, maka kita harus
berani menargetkan Rp1 triliun PAD sampai akhir tahun masa kepemimpinan,’’
katanya.
