Menurut Luthfi, program unggulan 1 Desa Rp 1 Miliar ini untuk dapat mempercepat kemajuan di tingkat Dusun dan Desa.
Ia menegaskan, banyak aset pemerintah daerah yang mangkrak dan tidak terurus.harus diaktifkan kembali guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Terlebih, Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi PAD yang cukup besar, seharusnya tidak kalah dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi NTB.
Jika beberapa potensi PAD tersebut diurus dan produktif, maka kesejahteraan masyarakat Lombok Timur akan meningkat.
"Melalui program satu desa 1 miliar sudah kami hitung-hitung sangat mungkin kita akan aliri ke semua desa," katanya.
Ia menegaskan, selama ini banyak potensi daerah disia-siakan, padahal di tahun 2025, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan diserahkan ke daerah masing- masing.
Namun pemkab melalui Bapenda masih menggunakan pola lama secara manual sehingga kondisi tesebut akan tetap memunculkan persoalan,
Padahal, saat ini harga tanah mahal di Lombok Timur. Dalam satu are bisa mencapai Rp 50 juta sampai 150 juta.
"Saya contohkan masalah tanah, itu saya lihat masih manual dalam pungutannya. Padahal jika kita gunakan sistem elektronik kan bisa memudahkan, dan enggak bolong-bolong kayak sekarang. Ini belum lagi beberapa potensi PAD yang tidak disentuh," paparnya.
Menurutnya, Lombok Timur menjadi objek vital dengan konsep wisata religi dan wisata halal. Namun dari sisi PAD, justru terjadi sebuah anomali.
Pengalamanya sebagai wakil bupati, Ketua DPRD Lotim dan anggota DPR RI 2 periode menjadi modal yang kuat untuk berbagi gagasan, pengalaman, dan jaringan dalam rangka membenahi Lombok Timur.
"Saya dengan Pak Wahid ini perpaduan politisi dan birokrasi serta pengusaha. Kami paket komplit dalam pemerintahan. Kami paham bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat," tegasnya.
