Okenews.net – Para relawan paslon Bupati Lombok Timur (Lotim) HM Syamsul Luthfi dan H Abdul Wahid (Luthfi-Wahid) diminta lebih dini mendata masyarakat miskin yang belum memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mudah dan gratis.
Temuan di lapangan menunjukkan masih cukup banyak warga miskin yang tidak dapat mengakses untuk layanan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam beberapa kesempatan di berbagai tempat pertemuan dengan relawan, HM Syamsul Luthfi mengingatkan agar para relawan mendata warga yang masih belum terakses layanan Pendidikan dan Kesehatan gratis.
"Persoalan ini memang tidak hanya terjadi di daerah kita saja, tetapi di hampir seluruh daerah di Indonesia,’’ kata Syamsul Luthfi, Kamis 3 Oktober 2024.
Data penduduk yang terus berubah karena migrasi, kelahiran, dan kematian membuat aparat pemerintah daerah harus cermat dan mengikuti perkembangan zaman dan selalu tersedia data up to date.
‘’Karena itu para relawan Lutrhfi-Wahid harus peka dengan setiap perkembangan di tengah masyarakat,’’ kata Luthfi.
Terhadap kasus sebagain masyarakat yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), misalnya, banyak ditemukan warga yang mestinya menerima KIP karena datang dari keluarga miskin, tapi malah yang memiliki KIP tersebut yakni warga dari golongan ekonomi menengah ke atas.
"Ini tentu menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Oleh karena itu kalau ditakdirkan Luthfi-Wahid memimpin daerah Lotim, maka kita akan tutupi kekurangan program kartu KIP dari pemerintah pusat itu dengan menerbitkan Kartu Lotim Pintar (KLP) yang dibiayai oleh APBD Lombok Timur," ujarnya.
Sehingga, sambungnya, tidak satu pun warga miskin yang tidak terlayani pendidikan gratis. Demikian halnya dengan warga miskin yang belum terlayani soal kesehatannya karena kartu Indonesia sehat (KIS) yang diterbitkan pemerintah pusat.
"Kita akan terbitkan Kartu Lotim Sehat (KLS) versi daerah dengan talangan APBD Lotim bagi masyarakat yang belum terakses layanan kesehatan,’’ ucapnya.
‘’Sehingga tidak perlu lagi kita mendengar adanya diskriminasi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (Faskes) yang di Lombok Timur,’’ tambah mantan anggota DPR RI dua periode ini.
Pendataan yang dilakukan oleh para relawan secara lebih dini tersebut, kata Syamsul Luthfi, akan bisa melengkapi dan menyempurnakan data-data yang telah ada di pemerintah daerah.
‘’Sehingga kalau nanti Luthfi – Wahid ditakdirkan memimpin Lombok Timur, maka akan lebih gampang untuk merealisasikan program tersebut, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya tidak akan menimbulkan kecemburuan,’’ ucapnya.
Soal volume terbatas anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat, pihaknya memiliki pengalaman masalah dinamika penganggaran di pemerintah pusat selama dirinya duduk di DPR RI.
"Sebesar apa pun anggaran yang digunakan, asalkan demi pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, kita akan adakan,’’ katanya bersemangat.
Tidak semata berharap transfer anggaran dari pemerintah pusat dan tak perlu mengandalkan pinjaman atau utang banyak-banyak dari pusat pula, kata Luthfi, kepemimpinan Lombok Timur akan diikhtiarkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
"Pada lima tahun kepemimpinan Luthfi-Wahid, Insya Allah, akan diikhtiarkan untuk memperoleh PAD hingga Rp1 triliun,’’ katanya. PAD ini untuk menambah sharing anggaran program yang dialokasikan pemerintah pusat di Lombok Timur.
Program-program sesuai visi-misi yang ada, kata Luthfi, tidak muluk-muluk, tetapi cukup realistis, baik sumber pendanaan maupun pelaksanaan program.
"Karena itu data menjadi sangat penting, baik data pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, hingga data-data sumber PAD yang akan dikelola dengan lebih baik,’’ ujarnya.
Di sinilah peran penting pendataan tersebut harus dilakukan sembari tim relawan turun mensosialisasikan program Luthfi-Wahid.
