 |
| Aksi Demo Polisi Pamong Praja di Gedung DPRD Lombok Timur |
Mereka menuntut agar setatus mereka yang telah lama mengabdikan diri bisa di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,(PPPK), mereka juga menilai, dalam proses seleksi beberapa waktu lalu tidak adil, dengan Lolosnya Peserta dari Luar Instansi Pol pp
Koordinator Forum Komunikasi Bantuan Pol PP Nusantara (FKBPPN) Lombok Timur, Aswani, Mengaku kecewa dengan regulasi pada seleksi Pewagai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) beberapa waktu lalu, yang malah lebih banyak lolos seleksi dari luar Instansi Pol PP
Dirinya juga menegaskan, banyak dari Pegawai di kesatuan Pol PP yang telah mengabdikan diri berpuluh puluh tahun belum juga diangkat, bahkan ada yang sampai tidak masuk di data base bkn
"Jujur kami sangat kecewa, dan geram, kenapa malah Pendaftar yang dari Luar POL PP duluan di loloskan daripada kami yang telah lama mengabdikan diri di Bidang ini,"tegasnya
Takhanya itu, Aswani selaku ketua Koordinator dalam aksi tersebut juga merasa sangat dicurangi, dengan pengabdiannya selama ini untuk menegakkan perda hanya dibalas dengan isapan jempol, hanya janji palsu yang selalu di iminginya.
"Kami bertugas telah lama, dan kami sangat kecewa, ternyata selama kami menjalankan tugas kami hanya di balas dengan kekecewaan, hanya janji yang kami dapat, tanpa kepastian,"keluhnya.
Ia juga berharao ke depan agar pemangku kebijakan dan panitia seleksi PPPK memberikan kesempatan khusus bagi honorer Pol PP untuk mengikuti seleksi.
"Kami harap kedepan, para pejabat diatas bisa lebih memperhatiakan kami, dan kami di Pol PP akan melakukan aksi yang lebih besar jika belum juga ada kepastian di 2025 ini,"tutupnya
Wakil Ketua I DPRD Lombok Timur, Waes Alqarni, Saat menerima perwakilan masa aksi berjanji akan mengawal dan menindak lanjuti keluhan dari demonstran.
"Kami akan terus mengawal, dan kami akan segera bersurat ke Mendagri terkait keluhan yang kami terima, segera saya tanda tangani suratnya, dan pejabat daerah lainnya," ujarnya
Ditempat yang sama Pelaksana Harian (Plh) Sekda Lombok Timur, Hasni, juga turut memberikan penjelasan, ia mengatakan bahwa semua regulasi tersebut dilakukan secara Online, Pemerintah Daerah haknya hanya mengusulkan pormasi apasaja yang akan dibuka.
Dirinya juga mengaku, Pemerintah Daerah tidak ada kapasitas untuk membuat kebijakan dalam regulasi yang telah ditetapkan teraebut, apalagi memblokir para peserta yang akan mendaftar di pormasi yang lowong di lingkup Polisi Pamong Praja.
"Kami tidak ada kewenangan untuk masuk ke ranah tersebut, kami hanya bisa mengusulkan, berapa, dan apasaja yang akan dibuka pormasinya,"ungkapnya.
Ia juga menyanpaikan, dari muali pengumuman pembukaan pendaftaran calon peserta juga telah di buatkan aturan, disana tertera, yang memenuhi syarat dan telah mengabdi selama 2 tahun atau lebih secara berturut-turut dengan dibuktikan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap maka bisa ikut mendaftar.
"Namun kedepan setelah hearing ini kami bersama Pimpinan DPRD akan menindak lanjuti hasil hearing ini, semoga kedepan Pormasi yang akan di buka di Satuan Polisi Pamong Praja punya ketentuan tambahan, agar tidak dimasuki pendaftar diluar anggota," tutupnya
.jpg "Inilah Nama-nama Siswa MAN 1 Lotim yang Lulus Seleksi SNBP dan SNBT 2024")
