Diduga Gelapkan BLT DD, AMPD Denggen Timur akan Laporkan Kades ke Kejaksaan

Hermanamrullah    Februari 28, 2025    Hukum   

Wawacara dengan Ketua AMPD M. Nasrullah (kanan) dan Hj Nurlaila

Okenews.net - Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) Denggen Timur, Kecamatan Selong melaporkan kepala desa setempat ke Polres Lombok Timur atas kasus dugaan korupsi alias penggelapan dana desa alias dugaan.

Laporan tersebut telah disampaikan pada akhir tahun 2024 dan saat ini sedang dalam proses penangan kepolisian, bahkan sejumlah saksi telah diperiksa untuk dimintai keterangan. Namun belum selesai hal itu, kini muncul salah satu dugaan korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun anggaran 2022.

Ketua AMPD  Muhammad Nasrullah mengatakan, dugaan korupsi BLT DD ini juga akan laporkan ke pihak kejaksaan negeri Lombok Timur karena diduga banyak yang menerima tidak sesuai yang dianggarkan pemerintah desa.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Denggen Timur nomor 3 tahun 2022 tentang penetapan daftar keluarga penerima bantuan langsung tunai desa tahun anggaran 2022. Jumlah penerima sebanyak 119 orang, masing-masing menerima Rp300 ribu perbulan selama setahun.

"Kalau mengacu pada keputusan Kepala Desa itu, BLT DD ini diperuntukan bagi keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan dari sumber lain," kata Ketua AMPD,  Muhammad Nasrullah ditemui di rumahnya, Kamis 27 Februari 2025. 

Nasrullah mengaku pihaknya banyak menerima laporan dari warga penerima manfaat. Selain laporan BLT DD, juga menerima laporan dan data terkait dengan program bingkisan ramadhan, pembelian bibit jambu kristal dan bantuan ternak bebek. 

Terkait BLT DD, kata Nasrullah, warga penerima manfaat seharusnya menerima bantuan setiap bulannya sebesar Rp300 ribu, sehingga dalam satu tahun masing-masing menerima Rp3.600.000. Namun kata dia, ada warga menerima bantuan dalam setahun sangat variatif, ada yang dua atau empat kali. Ada juga yang full.

"Jadi dari 119 warga penerima manfaat BLT DD Denggen Timur, banyak yang menerima tidak sesuai dengan jumlah dana bantuan yang seharusnya diterima. Inilah yang menjadi dasar kita masukan laporan," katanya. 

Bahkan lanjut dia, pihaknya juga akan masukan laporan khusus dugaan korupsi BLT DD tahun anggaran 2022 hingga anggaran tahun 2024 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur dalam waktu dekat ini. 

Sementara itu, salah seorang penerima BLT tersebut, Hj. Nurlaila mengaku pernah menerima BLT DD di kantor Desa Denggen Timur sebanyak empat kali selama tahun 2022. setelah itu tidak pernah lagi menerima. 

"Betul saya terima empat kali, sekali nerima sebanyak 300 ribu rupiah. Saya terima bantuan itu sekali tiga bulan," ujarnya Hj. Nurlaila pada wartawan.

Kemudian di tahun anggaran 2023, Hj. Nurlaila mengaku kembali menerima bantuan. Parahnya hanya menerima dua kali dalam satu tahun. "Di awal nerima 300 ribu rupiah dan terkahir nerima 900 ribu rupiah," katanya.

Sementara Kepala Desa Denggen Timur saat di konfirmasi tidak memberikan keterangan secara detail. Ia hanya mengatakan masih menunggu proses yang sedang berajalan. "Ini kan sudah masuk laporan, kita tunggu prosesnya," ujarnya singkat.