![]() |
Wabup Lotim H Edwin Hadiwijaya |
Acara yang berlangsung, Sabtu (01/02/2025) ini dihadiri Pj Bupati HM Juaini Taofik, Wakil Bupati Terpilih H Edwin Hadiwijaya, Ketua DPRD Muhammad Yusri dan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, jurnalis, aktivis, akademisi.
Deklarasi yang ditandai dengan penandatanganan bersama semua yang hadir, mulai Wakil Bupati terpilih, Ketua DPRD, dan Pj Bupati. Penandatanganan tersebut kemudian dilanjutkan sejumlah peserta diskusi.
Ketua SMSI Lombok Timur Hanapi, M.Si mengatakan deklarasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan Lotim SMART. Deklarasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah komitmen mengawal proses pembangunan.
“Deklarasi ini adalah bentuk keseriusan kita semua untuk memastikan bahwa pembangunan di Lombok Timur tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi kesejahteraan dan keadilan,” tegas Hanapi.
Ia menegaskan, peran media sangat penting dalam mengawal pembangun Lotim SMART. Media juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi tentang pembangunan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Selain itu, media harus menjadi pengontrol dan kritis terhadap kebijakan dan program pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media.
Manager Fokus Lotim Dr. Karomi menyatakan, deklarasi ini akan diikuti dengan langkah-langkah konkret, seperti memantau pelaksanaan program pemerintah, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan.
“Kami tidak hanya berhenti pada deklarasi, tetapi akan terus bergerak, memastikan bahwa Lombok Timur benar-benar menjadi daerah yang betul-betul SMART (sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan),” jelasnya.
Ia menegaskan, pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua. Dengan semangat gotong royong, kita bisa memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan di Lombok Timur, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan keadilan,” tutupnya.