Okenews.net- Belakang ini, publik ramai bicara tentang wacana Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penghematan. Bahkan dalam memuluskan rencana tersebut Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Sosok orang nomor satu di Indonesia itu menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun.
Mengenai itu, Politisi senior, Dr. Moch. Ali Bin Dachlan turut mengomentari wacana penghematan tersebut. Menurutnya, penghematan bukan berarti mengurangi jumlah proyek, tetapi lebih kepada menghilangkan pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak esensial.
"Penghematan itu maksudnya memilih prioritas, bukan mengurangi proyek," ujar Ali BD sapaan akrabnya sosok Mantan Bupati Lombok Timur 2 Periode itu.
Dikatakannya, efisiensi bisa dicapai dengan memangkas pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, konsumsi dalam acara pemerintahan, serta pengeluaran pada upacara seremonial yang berlebihan. Selain itu, kata dia, praktik mark-up anggaran yang masih ditemukan di berbagai proyek juga perlu dihilangkan.
Jika penghematan ini dijalankan dengan baik, lanjutnya, maka pemerintah tidak perlu kembali mengajukan utang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun menurutnya, kebijakan ini, dinilai belum sepenuhnya dipahami oleh para menteri yang bertanggung jawab atas perumusan anggaran.
"Sebenarnya bukan mengurangi proyeknya, tetapi para menteri ini tidak bisa merumuskan kebijakan Presiden dengan benar. Mereka harus memahami bahwa yang perlu dikurangi adalah pengeluaran yang tidak penting, bukan proyek strategis," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, turut disoroti pemangkasan anggaran untuk Lombok Timur yang disebut mencapai lebih dari Rp78 Miliar. Keputusan ini dinilai tidak tepat karena seharusnya yang dikurangi adalah pos-pos pengeluaran tidak produktif, bukan alokasi dana untuk daerah yang membutuhkan.
"Lombok Timur itu seharusnya tidak dikurangi. Yang harus dikurangi adalah anggaran yang tidak perlu. Dulu ratusan miliar bisa dihemat tanpa pemangkasan yang tidak jelas," tambahnya.
Salah satu contoh pemborosan yang disebutkan adalah anggaran konsumsi makan dan minum yang mencapai Rp36 Miliar. "Saya pernah mengurangi anggaran itu menjadi Rp10 miliar, sehingga ada penghematan Rp26 Miliar," ungkapnya.
Selain itu, Ali BD juga menyoroti biaya perjalanan dinas yang dianggap berlebihan. Menurutnya, perjalanan dinas bukan hanya sekadar perjalanan ke luar kota, tetapi sering kali terdapat anggaran perjalanan dinas dalam setiap proyek, yang pada akhirnya membebani keuangan negara.
Fokus pada Efisiensi, Bukan Sekadar Pemangkasan
Ali BD menegaskan bahwa efisiensi yang diharapkan adalah dengan cara memangkas pengeluaran yang tidak perlu, bukan hanya sekadar mengurangi jumlah proyek. "Ini bukan sekadar pemangkasan, tetapi efisiensi yang perlu dilakukan secara tepat," katanya.
Dengan wacana ini, pemerintah diharapkan bisa lebih cermat dalam mengelola anggaran negara agar tetap bisa menjalankan program pembangunan tanpa harus menambah utang atau mengorbankan proyek-proyek penting.
