Wabup Hadiwijaya menekankan pentingnya penetapan Perda ini sebagai langkah krusial dalam melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat di Lombok Timur. Ia mengajak semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan Perda tersebut agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam perlindungan maupun pemberdayaan masyarakat adat.
"Implementasi Perda ini, meskipun dalam hal-hal kecil, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat adat. Di banyak daerah, Perda serupa telah terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan kearifan lokal melalui lembaga adat," ujar Wabup. Ia juga berharap Raperda tersebut dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjaga hak-hak masyarakat adat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, juga menyampaikan pentingnya memberikan kepastian hukum bagi keberadaan dan kedudukan masyarakat adat di Lombok Timur. Ia yakin bahwa Perda ini akan memberikan perlindungan yang jelas dan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat.
Sayadi, Ketua Pengurus Harian Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lombok Timur, mengapresiasi semua pihak yang mendukung acara tersebut. Ia juga berharap Perda terkait masyarakat adat segera disahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi komunitas adat.
Acara yang dihadiri oleh anggota DPRD, akademisi Universitas Mataram, Forum Pemuda Pembangun Desa, dan PMII ini menjadi wadah penting dalam membahas arah kebijakan terkait masyarakat adat di Lombok Timur.
.jpg "Inilah Nama-nama Siswa MAN 1 Lotim yang Lulus Seleksi SNBP dan SNBT 2024")
