Lombok Tengah - Komisi IV DPRD Lombok Tengah (Loteng), merekomendasikan Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng, untuk membentuk tim verifikasi klarifikasi terkait jumlah data anak putus sekolah di Loteng.
Sedangkan kemarin (Jumat 11/4), komisi IV DPRD telah duduk bareng bersama Lima instansi yang dinilai memiliki wewenang atau tugas dalam hal pengelolaan data.
Lima instansi tersebut masing-masing Tiga berasal dari Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Duckapil).
Selanjutnya Instansi partikel seperti Kementerian Agama (Kemenag) Loteng dan Kepala Cabang Daerah (KCD) Dikbud NTB.
Ketua komisi IV DPRD Loteng H. Mayuki mengatakan, pihaknya sengaja duduk bareng bersama Lima instansi tersebut di atas, guna membahas teknis agar tim verifikasi klarifikasi data anak putus sekolah di Loteng segera dibentuk.
Dengan tujuan untuk mengklarifikasi jumlah angka putus sekolah yang sebenarnya, apakah sesuai dengan jumlah yang diberitakan sebelumnya, yang tembus sampai 15 ribu lebih atau tidak.
“Setelah kami lakukan verifikasi klarifikasi bersama Lima instansi, ternyata ada 14.212 orang putus sekolah di Loteng, dengan sebaran kasus berbeda beda,” katanya Jum’at (11/4).
Sebaran kasus yang berbeda-beda yang dimaksudkan jelas ketua DPC PPP Loteng ini, tidak hanya putus sekolah semata. Melainkan pertama disebabkan Drop Aot (DO), atau anak yang tidak sekolah dan putus sekolah berjumlah 2. 833.
Sedangkan yang Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) sebanyak 2.741, selanjutnya belum pernah Bersekolah sama sekali (BPB) sebanyak 8.638, sehingga total keseluruhannya berjumlah 14.212.
“Data di atas diterima langsung di Dikbud, Kemenag, KCD Dikbud NTB, DPMD dan Duckapil, saat kita lakukan verifikasi klarifikasi di ruang Komisi IV DPRD Loteng, dan sebaran data tersebut ada di masing-masing kecamatan se Loteng, dengan kasus berbeda beda,” jelasnya.
Dijelaskan, awal mula munculnya angka 15 ribu lebih anak Loteng putus sekolah, berawal dari pernyataan Wakil Bupati Loteng Dr. HM. Nursiah. Sehingga hal tersebut melahirkan kegelisahan dan informasi tersebut tembus ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud ristek) Republik Indonesia.
Melalui wakil ketua Dua DPRD Loteng H. Lalu Sarjana, wakil ketua Komisi Sepuluh DPR RI Lalu Hadrian Irfani, meminta untuk memperjelas data yang sudah naik di media, terkait jumlah angka putus sekolah di Loteng.
Dasar inilah yang membuat dirinya selaku ketua komisi IV DPRD Loteng, yang membidangi Pendidikan, memanggil Lima instansi yang berhubungan langsung dengan persoalan tersebut, untuk diklarifikasi.
“Info ini datang dari wakil Bupati Loteng, makanya kita minta data valid, apakah data yang di sampaikan beliau sahih atau tidak, makanya kami bentuk tim verifikasi klarifikasi dengan mengundang Lima instansi yang berhubungan langsung dengan persoalan itu, dan ternyata hasil tim verifikasi klarifikasi tersebut tidak sampai 15 ribu lebih melainkan berjumlah 14.212,” bebernya. (*)
