Okenews - Ditengah pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terus memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS dengan upaya edukasi yang lebih luas.
Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) NTB, pada kasus HIV secara komulatif dari tahun 2001 hingga Maret 2021 terdapat sebanyak 1104 orang. Sementara kasus AIDS secara komulatif dari tahun 1992 hingga Maret 2021 sebanyak 1193 orang.
Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait untuk terus memasifkan edukasi kepada masyarakat secara maksimal guna menghentikan penyebaran HIV/AIDS.
“Harus lebih dimasifkan kembali edukasi kepada masyarakat, karena edukasi ini sangat penting agar tepat sasaran,” tutur Umi Rohmi panggilan akrabnya saat menerima Laporan Penanggulangan AIDS di NTB bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB, Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS, dan NGO Incest, yang berlangsung di Aula Pendopo Wagub, Kamis (22/04).
Ummi Rohmi juga mengusulkan agar pemberian edukasi dapat dilakukan secara digital atau memanfaatkan sosial media sebagai media pembelajaran.
“Zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi ini banyak sekali efisiensi yang dapat dilakukan, sehingga secara massif lebih luas dapat disebarkan sosialisasi edukasi mengenai dampak dari HIV/AIDS. Nantinya dapat dikemas dengan semenarik mungkin agar masyarakat dapat cepat mengertinya,” tutur Ummi Rohmi.
Beberapa fokus yang menjadi sasaran program penanggulangan yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI), Gay, Waria, Laki – laki (GWL), Hubungan Hetero Seksual dan sebagainya.
Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan bahwa terdapat kasus PMI yang datang ke NTB membawa virus kepada keluarganya.
“Atensi kita saat ini kepada PMI, ada beberapa PMI yang membawa virus HIV/AIDS sehingga perlunya dilakukan skrining ketika kedatangan PMI ke NTB,” tuturnya.
Selain itu, Kadis Kesehatan menuturkan bahwa pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS hanya dapat dilakukan pada 12 Rumah Sakit di NTB. Tetapi Pemerintah Daerah yang telah didukung oleh Pemerintah Pusat akan memperluas pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS dengan memanfaatkan puskesmas.
“Bagaimana memaksimalkan puskesmas bisa menjalankan terapi bagi pasien yang terdeteksi,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris KPA NTB, H. Soeharmanto, SH menuturkan bahwa sejauh ini, kasus HIV/AIDS banyak didominasi penduduk usia produktif 20 – 40 tahun, selain itu Ibu Rumah Tangga tertinggi kedua setelah wiraswasta.
“Ini yang perlu kita antisipasi banyaknya keluarga yang suaminya kerja diluar negeri atau luar daerah yang sering membawa virus untuk isteri, dimana penyebab utamanya yakni Hetero seksual,” jelas Soeharmanto saat memberikan pemaparan.
