Pemdes Setungkeplingsar Siap Bentuk Satgas Kampung Tangguh Bersih Narkoba

Redaksi    Juni 24, 2021   

Pemdes Setungkeplingsar Siap Bentuk Satgas Kampung Tangguh Bersih Narkoba

Okenews - Pemerintah Desa (Pemdes) Setungkeplingsar Kecamatan Keruak menyambut hangat surat edaran (SE) yang dikeluarkan Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy tentang Kampung Tangguh Bersih Narkoba tertanggal 21 Juni 2021 kemarin.

Saipul Muslimin, S.Pd.I (foto dokumen)

"Kami selaku pemerintah desa menyambut baik surat edaran bupati. Kami juga siap membentuk tim satgas (satuan tugas), meskipun selama ini kami selalu mensosialisasikan tentang bahaya narkoba," ujar Kepala Desa Setingkeplingsar Saipul Muslimin, Kamis (24/06/2021).

Ia menyebutkan, kebijakan bupati yang menerbitkan surat edaran ini sangat tepat. Hal ini menambah semangat pemerintah desa dalam upaya pencegahan bahaya narkoba yang saat ini merambah ke gubug gempeng atau dese dasan.

"Kami akan segera membentuk Tim Satgas Kampung Tanggguh Bersih Narkoba sesuai surat edaran bupati. Kami juga akan mencetak baliho untuk dipasang di tempat-tempat strategis yang bisa dilihat oleh warga," ujarnya.

Disebutkan, sasaran sosialisasi adalah semua masyarakat terutama anak muda sebagai generasi bangsa yang masih labil dan rentan terseret dengan tindakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) itu. 

"Narkoba itu menjadi salah satu senjata proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa, karena daya rusak narkoba lebih besar daripada terorisme atau tindak pidana korupsi," ucapnya.

Untuk itu, ancaman narkoba harus ditangani secara intensif dengan mengoptimalkan seluruh komponen masyarakat, karena pencegahan bahaya narkoba ini bukan semata tanggung jawab pemerintah atau lembaga negara.

Lebih lanjut dijelaskan, setelah pembentukan satgas desa, pihaknya akan melakukan pelatihan untuk membekali satgas ini supaya mengetahui lebih mendalam tentang strategi pencegahan narkoba. 

"Kami juga akan mendorong satgas ini bersama para pihak untuk merancang awig-awig dengan mendatangkan pakar hukum yang akan membimbing penyusunannya nanti baru kita sahkan," papar kades dua periode itu.

Memang saat ini lanjutnya, pemerintah desa belum masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2021, namun pihaknya berjanji akan menganggarkannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Perubahan. 

"Untuk sementara, kami akan mengajak masyarakat akan melakukan upaya penyesuaian anggaran, mungkin timnya dari semua aparatur desa guna mengefektifkan pelaksanaan sosialisasi ini," ungkapnya.

Ia berharap seluruh masyarakat mendukung hal ini. Tanpa dukungan dan kesadaran semua warga, ikhtiar mencegah bahaya narkoba yang merusak generasi ini akan sulit dicapai. "Jadi tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri," tutupnya.

Cegah Penyebaran HIV/AIDS, Wagub NTB: Edukasi Harus Dimasifkan

Redaksi    April 24, 2021   

Cegah Penyebaran HIV/AIDS, Wagub NTB: Edukasi Harus Dimasifkan

Okenews -  Ditengah pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terus memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS dengan upaya edukasi yang lebih luas.

Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) NTB, pada kasus HIV secara komulatif dari tahun 2001 hingga Maret 2021 terdapat sebanyak 1104 orang. Sementara kasus AIDS secara komulatif dari tahun 1992  hingga Maret 2021 sebanyak 1193 orang.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghimbau kepada  seluruh stakeholder terkait untuk terus memasifkan edukasi kepada masyarakat secara maksimal guna menghentikan penyebaran HIV/AIDS.

“Harus lebih dimasifkan kembali edukasi kepada masyarakat, karena edukasi ini sangat penting agar tepat sasaran,” tutur Umi Rohmi panggilan akrabnya saat menerima Laporan Penanggulangan AIDS di NTB bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB, Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS, dan NGO Incest, yang berlangsung di Aula Pendopo Wagub, Kamis (22/04).

Ummi Rohmi juga mengusulkan agar pemberian edukasi dapat dilakukan secara digital atau memanfaatkan sosial media sebagai media pembelajaran.  

“Zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi ini banyak sekali efisiensi yang dapat dilakukan, sehingga secara massif lebih luas dapat disebarkan sosialisasi edukasi mengenai dampak dari HIV/AIDS. Nantinya dapat dikemas dengan semenarik mungkin agar masyarakat dapat cepat mengertinya,” tutur Ummi Rohmi.

Beberapa fokus yang menjadi sasaran program penanggulangan yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI), Gay, Waria, Laki – laki (GWL), Hubungan Hetero Seksual dan sebagainya. 

Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan bahwa terdapat kasus PMI yang datang ke NTB membawa virus kepada keluarganya. 

“Atensi kita saat ini kepada PMI, ada beberapa PMI yang membawa virus HIV/AIDS sehingga perlunya  dilakukan skrining ketika kedatangan PMI ke NTB,” tuturnya.

Selain itu, Kadis Kesehatan menuturkan bahwa pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS hanya dapat dilakukan pada 12 Rumah Sakit di NTB. Tetapi Pemerintah Daerah yang telah didukung  oleh Pemerintah Pusat akan memperluas pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS dengan memanfaatkan puskesmas.

“Bagaimana memaksimalkan puskesmas bisa menjalankan terapi bagi pasien yang terdeteksi,” tuturnya. 

Sementara itu, Sekretaris KPA NTB, H. Soeharmanto, SH menuturkan bahwa sejauh ini, kasus HIV/AIDS banyak didominasi penduduk usia produktif 20 – 40 tahun, selain itu Ibu Rumah Tangga tertinggi kedua setelah wiraswasta. 

“Ini yang perlu kita antisipasi banyaknya keluarga yang suaminya kerja diluar negeri atau luar daerah yang sering membawa virus untuk isteri, dimana penyebab utamanya yakni Hetero seksual,” jelas Soeharmanto saat memberikan pemaparan.