Desa Paok Lombok Salurkan BLT-DD dan Anggarkan Penanganan Stunting

Hermanamrullah    September 26, 2024   

Desa Paok Lombok Salurkan BLT-DD dan Anggarkan Penanganan Stunting

Desa paok lombok

Okenews.net--  Desa paok lombok mulai tekan penurunan angka stunting, mengingat Dana Desa tahap II mulai dicairkan pada September 2024 ini,

Pihak desa juga sudah terus mulai gencarkan sosialisasi bagaimna menekan penurunan stunting yang naik, agar bisa di turunkan,

“Alhamdulillah DD Tahap II sudah keluar di bulan September sehingga kita cepat melaksanakan kegiatan yang sudah di sepakati,”Ujar Kades Paok Lombok H Rasyid,25/09/2024.

Ia menyebut, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD ) sudah di salurkan yang berjumlah 27 orang dengan dengan Anggran Rp 92,700.000 langsung di terima langsung oleh penerima di Kantor Desa.

Tidak hanya itu saja ia juga mengatakan, Stunting Rp 19.000.000 ini sudah sangat besar untuk penanganan stunting di Desa Paok Lombok.

Masih katanya dia, di Ketahangan Pangan 20% dari Dana Desa ( DD) di tahun 2024, itu untuk pembukaan jalan Usaha Tani dan Talut.

“Tidak ada yang kita sembunyikan semua secara Transparan terbuka ke masyarakat kita di sini,”Katanya.

Ia berharap dengan adanya bantuan langsung yang diberikan pemerintah desa untuk terus menekan penurunan stunting bisa dimanfaatkan, agar stunting bisa menurun

“ Kedepan kita akn tetap Fokus di Insprastruktur, Kesehatan, Pertanian dan Peternakan untuk masyrakat kami di Desa Paok Lombok,” Tandasnya.

Forum BKD Silaturrahmi dengan BKD Se-Lombok Timur

Hermanamrullah    Juli 13, 2024   

Forum BKD Silaturrahmi dengan BKD Se-Lombok Timur

 

Okenews.net-- Forum Komunikasi Badan Keamanan Desa Lombok Timur adakan kegiatan silaturahmi denga seluruh anggota Badan Keamana Desa ( BKD) se - Lombok Timur, Sabtu, 13/7/2024

Kegiatan acara silaturahmi yang diadakan di Lapangan Umum Desa Aik Dewa tersebut turut hadir Camat Desa Pringgasela Lukmanun Hakim, kepala desa Aik Desa Sosisawan Putra, Kapolsek Pringgasela, Danposramil peringgasela, bersama ketua Forum Kepala desa Lombok timur

Rangkaian acara yang di laksanakan mulai puku 14.30 wita tersebut di awali dengan pembukaan acara lalu di lanjutkan dengan menyanyikan lagu kembangsaan indonesia raya kemudian di lanjutkan dengan sambutan - sambutan.

Kepala Desa Aik Dewa Sosiawan Putra dalam sambutannya menyampaikan ucapan trimakasih dan rasa bangganya terhadap seluruh anggota BKD atas pengabdiannya kepada desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desanya masing- masing.

Camat Peringgasela Lukmanul Hakim pada rangkaian acara sambutan menyampaikan harapannya kepada pihak terkait dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur untuk memperhatikan kesejahteraan anggota BKD yang ada di masing - masing desa.

Disampaikan juga dalam sambutannya anggota BKD sangat membantu menjaga kelancaran setiap kegiatan - kegiatan yang diadakan di masing - masing desa.

89 Mantan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur akan Kembali Menjabat

Hermanamrullah    Mei 08, 2024   

89 Mantan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur akan Kembali Menjabat

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

Okenews.net--Sebanyak 89 orang mantan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lombok Timur yang telah berakhir pada bulan Februari 2024 kemarin kembali akan menjabat untuk 2 tahun kedepan hingga Februari 2027.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur, Salmun Rahman, bahwa 89 mantan kepala desa yang berakhir Februari 2024 kemarin, kembali akan dilantik dan itu mengacu pada revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

"Masa jabatan Kades diperpanjang dari 6 menjadi 8 tahun, dengan periode maksimal dua kali terpilih," Ucap Salmun. Rabu, (8/5/2024).

“Kades yang habis masa jabatannya bulan Februari 2024 lalu akan dilantik kembali,” sambung Salmun.

Ditegaskan Salmun, pelantikan kembali itu tidak diharuskan bagi seluruh mantan Kades. Melainkan hanya bagi yang bersedia, dengan membuat surat pernyataan kepada Bupati.

"Itu tidak mesti hanya kades yang bersedia membuat pernyataan kepada Bupati," tegas Salmun.

Menjelang pelantikan kembali itu, secara otomatis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya ditugaskan menjadi Penjabat sementara (Pjs) Kades akan ditarik ke instansi semula.

Terkait dengan pelantikan kebali 89 mantan kades tersebut, Salmun mengungkapkan jadwal pelantikan kembali para mantan Kades ini masih dibahas bersama Pj Bupati Lombok Timur, M Juaini Taofik, maupun dengan pihak terkait.

"Selain bagi Kades, perpanjangan masa jabatan yang sama juga berlaku bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," tutup Salmun.

Ricuh, Demonstran Pecahkan Kaca Jendela Kantor Desa Suralaga

Hermanamrullah    Mei 31, 2023   

Ricuh, Demonstran Pecahkan Kaca Jendela Kantor Desa Suralaga

Masa Aksi Demo, Kantor Desa Suralaga

Okenews.net - Masyarakat Desa Suralaga melakukan aksi demo di depan halaman Kantor Desa setempat, Rabu (31/05/2023).

Aksi itu guna menyampaikan ketidaksetujuan masyarakat atas putusan yang diambil secara sepihak oleh pemerintah Desa Suralaga.

Aksi demo yang dilakukan masyarakat setempat berawal dari ketidaksetujuan masyarakat atas kebijakan yang diambil kepala desa.

Masa aksi masyarakat dusun Timba Ekek dan Kepah itu meminta Kades untuk membatalkan SK yang telah dikeluarkan dengan menunjuk seorang perempuan untuk menjabat sebagai Kadus Timba Ekek.

Koordinator aksi Nur Muhammad dalam orasinya meminta agar Kepala Wilayah Dusun Timba Ekek diganti dengan yang lama, karna dinilai tidak mampu menjalankan tugas oleh masyrakat.

"Saya Nur Muhammad Selaku koordinator demo, meminta agar kepala desa mencabut SK yang telah di keluarkan tanpa adanya kesepakatan," tegasnya.

Karena tidak ada titik temu, masa aksi merangsek barisan aparat keamanan. Massa menerobos masuk kantor desa hingga kaca jendela kantor desa pecah.

Untuk menyikapi para demonstran yang semakin memanas Kepala Desa Suralaga Mahdan menemui masa dan menyampaikan beberapa kesepakatan setelah beberapa saat dilakukan nogoisasi yang dihadiri beberapa perwakilan demo tersebut.

Mahdan menyampaikan di depan para demonstran agar diberikan kesempatan selama 7 hari kerja dimulai hari ini untuk ditinjau ulang dan dilakukan evaluasi,

"Saya minta agar di berikan waktu selama 7 hari, jika saya tidak mampu menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan masyrakat, saya akan mengundurkan diri," tegasnya.

Setelah beberapa saat memanas, dengan adanya kesepakatan tersebut para pendemo yang dihadiri ratusan masyarakat akhirnya membubarkan diri dengan tertib dengan membawa surat pernyataan tegas yang ditandatangani Kades.

Poltekpar Lombok Lakukan Pelatihan di Lima Desa Wisata NTB

Redaksi    November 29, 2021   

Poltekpar Lombok Lakukan Pelatihan di Lima Desa Wisata NTB

Okenews.net - Poltekpar Lombok hadir di beberapa desa wisata dalam rangka implementasi tridharma perguruan tinggi sebagai tugas utama lembaga pendidikan. Beberapa pelatihan yang diberikan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya sektor pariwisata.

"Di antaranya pelatihan merancang paket wisata, pengolahan makanan dan minuman berbahan lokal, penyiapan kamar tamu dan pelatihan pemahaman masyarakat terhadap pariwisata halal dan berkelanjutan," jelas Direktur Poltekpar Lombok Herry Rachmat Widjaja, M.M.Par, Senin (29/11/2021)

Kata Herry, pelatihan yang diberikan tidak hanya pelatihan yang sifatnya sekali tetapi pelatihan yang akan dipantau dan dievaluasi sejauh mana pelatihan yang telah diberikan dapat diimplementasikan oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung sejak Oktober sampai dengan November 2021 di lima desa wisata di NTB. 

Hal ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata NTB dengan Poltekpar Lombok.  Adapun desa wisata yang dimaksud adalah Desa Wisata Tete Batu, Desa Wisata Senaru, desa Wisata Sesaot, desa Wisata Bonjeruk serta Desa Wisata Batu Dulang Sumbawa.

Pola pengabdian yang dilakukan  pada tahun ini adalah dengan melibatkan empat  program studi yaitu Program Studi Pengaturan Perjalanan, Program Studi Tata Hidang, Program Studi Seni Kuliner dan Program Studi Divisi Kamar. 

Masing-masing program studi mengirimkan dosen dan instruktur sebagai narasumber dan praktek secara langsung untuk meningkatkan skill dan pengetahuan para pengelola desa wisata.

"Bahwa Poltekpar Lombok akan terus mendukung Pemerintah Provinsi NTB dalam upaya mengembangkan kapasitas SDM," kata Herry. Tidak hanya pada pengelola desa wisata, namun pada kesempatan yang lain juga Poltekapar Lombok mendukung perhelatan WSBK dan MotoGP.

Bentuknya dengan telah memberikan pelatihan hospitality kepada 160 orang pengelola Sarana Hunian Pariwisata di kawasan Mandalika serta pemberian pelatihan pengembangan SDM bagi para driver yang merupakan bentuk dukungan kepada Dinas Perhubungan NTB.

"Kami siap berkomitmen mendukung pengembangan SDM di NTB. Kemudian terus mewujudkan dan meningkatkan kolaborasi antara Poltekpar Lombok dengan pihak-pihak terkait," kata Herry.

Sementara itu, Kadispar Provinsi NTB Yusron Hadi di Desa Wisata Bonjeruk mengatakan, kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan desa wisata sangat penting. "Dan Dispar NTB saat ini juga memberikan perhatian khusus bagi desa wisata," kata Yusron.

Pada kesempatan yang sama Kepala Disbudpar Loteng H Lendek Jayadi mengatakan, kebijakan pariwisata Loteng yaitu, bagaimana mengembangkan desa wisata sehingga menjadi pilihan berwisata bagi wisatawan. "Ini sebagai salah satu destinasi pilihan setelah Mandalika dengan sirkuitnya," kata Lendek.

Bonjeruk Masuk 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia

Redaksi    Oktober 23, 2021   

Bonjeruk Masuk 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia

Okenews.net | Kerja keras Pokdarwis Bonjeruk Kecamatan Jonggat menjadikan Desa Bonjeruk menjadi desa wisata berbuah manis. Desa yang terkenal dengan budaya dan sejarahnya itu masuk dalam 50 desa penerima anugerah Desa Wisata Indonesia.

Ketua Pokdarwis Desa Bonjeruk Usman mengatakan, potensi sumber daya alam di Desa Bonjeruk cukup banyak. Tidak hanya panorama alam dengan hamparan persawahan yang memukau, namun desa ini memiliki sejarah peradaban yang hingga saat ini masih dikenang.

"Sebut saja Gdeng Blek yang berada di pusat pemerintahan Desa Bonjeruk. Rumah Besar (Gdeng Blek) dibangun tahun 1933 saat bupati pertama Kabupaten Lombok Tengah Lalu Srinata masih menjadi kepala Distrik (pusat pemerintahan kecamatan)," kata Usman. 

Rumah tersebut selain digunakan sebagai pusat pemerintahan namun juga sebagai tempat tinggal kepala distrik waktu itu. Hingga saat ini bangunan tersebut masih kokoh berdiri meskipun nilai sejarahnya mulai luntur seiring dengan adanya pemugaran. "Memang ada pemugaran, namun beberapa ruang masih utuh," ungkapnya.

Selain itu, Pokdarwis Bonjeruk juga menawarkan berbagai destinasi wisata dan kuliner seperti geo wisata, wisata alam persawahan, kuliner, pasar bambu dan jajanan tradisional yang membuat lidah anda dimanjakan.

Bonjeruk sendiri ditetapkan menjadi desa wisata sejak tahun 2018. Sejak itu Usman dan kawan kawannya mulai berbenah. Potensi alam yang sekiranya dapat dijual ke wisatawan dicoba dan dikembangkan dan alhasil tidak sedikit dari potensi itu menjadi pilihan menarik untuk wisatawan dan keluarga. Sebut saja Pasar Bambu. Pasar Bambu sendiri mulai dikenal khalayak ramai sejak dua tahun lalu. 

Disebut Pasar Bambu karena didirikan di antara rumpun bambu. Namun jangan salah, bukan sayur mayur ataupun bahan kelontongan serta sembako yang ditawarkan di tempat ini melainkan kuliner dengan sajian makanan khas ala Bonjeruk yakni  kuliner Ayam Merangkat, sayur bening, sambal trasi dan jajanan tradisional seperti Jaje Tujak, Jaje Erot dengan hidangan Tuak Manis sebagai pelengkap kuliner. 

"Zaman dahulu Ayam Merangkat biasa disajikan saat melaksanakan adat perkawinan atau acara adat istiadat dan seni budaya, namun sekarang sudah menjadi bagian pelengkap dari menu kuliner yang ada di Desa Bonjeruk," ucap Usman.

Usman mengakui dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa cukup besar. Berkat dukungan itu Desa Bonjeruk kini sudah dikenal sebagai desa wisata. 

"Terima kasih atas dukungan pak Kades dan pak Bupati sehingga desa kami sudah mulai dikenal tidak hanya di dalam negeri tetapi juga mancanegara," tutupnya.

Program 99 Desa Wisata, Terobasan Zul-Rohmi Pulihkan Ekonomi

Redaksi    Juni 26, 2021   

Program 99 Desa Wisata, Terobasan Zul-Rohmi Pulihkan Ekonomi

Okenews - Program Unggulan 99 Desa Wisata yang sejak awal digagas pemerintahan Zul - Rohmi terbukti menjadi jalan keluar pemulihan ekonomi pasca musibah gempa dan pandemi saat ini. 

"Terobosan yang dilakukan pemerintah provinsi oleh Gubernur Zulkiefli dan Wagub Umi Rohmi dengan program unggulan 99 Desa Wisata sangat terasa karena sekarang pemulihan ekonomi itu dilakukan dengan pemberdayaan potensi masyarakat sendiri," ujar Kadis Kominfotik NTB Najamudin Amy di Hotel Astoria, Jumat (25/06/2021).

Beberapa diantaranya sebut Najam adalah pemberdayaan UKM/ IKM dengan produk lokal di JPS Gemilang dan progres pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas dengan agenda event internasional. 

Sebagai daerah tujuan wisata dunia, pengembangan Desa Wisata untuk mendukung  kebangkitan pariwisata akan mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat selain membangkitkan lagi industri pariwisata sebagai sektor andalan selain pertanian, kelautan dan lainnya. 

Bahkan, Sekretaris Dinas Pariwisata, L Hasbul Wadi menyebut Desa Wisata saat ini dihajatkan tidak lagi menjadi alternatif wisata. Di tahun ketiga ini, pengembangan Desa Wisata dengan konsep pentahelix harus dikelola bersama oleh kabupaten/ kota, stakeholder terkait, perguruan tinggi, komunitas lokal dan dunia usaha agar menghadirkan pariwisata berkualitas dari jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan. 

"Sampai tahun kedua ada 41 Desa Wisata yang sudah ada dan 16 di tahun ketiga ini yang disiapkan dengan tata kelola yang baik," ujar Wadi dalam acara talkshow Bincang Gemilang itu.

I Made Pari Wijaya, perwakilan ITDC, BUMN yang saat ini mengelola KEK Mandalika menambahkan, pengembangan kawasan Mandalika tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya namun pengerjaan proyek bernilai triliunan itu menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar dan NTB. 

"Terkait Desa Wisata ada tambahan dua hal selain aksesibilitas, keramahan dan atraksi tapi juga promosi dan masyarakat agar benar benar siap menjadi tuan rumah dengan memberikan rasa aman bagi wisatawan," ucapnya. 

Sementara itu, General Manager Hotel Lombok Astoria, Saeno Kunto mengatakan, faktor keamanan dalam industri pariwisata sangat penting. Ia menyebut, Lombok Astoria dapat bertahan di masa pandemi tidak dengan melakukan PHK karena dapat mengurangi keamanan dan kenyamanan. 

Selain itu dalam mengemas produk, ia menekankan pada promosi by experience karena dengan pengalaman layanan yang baik, tamu akan mengulang kunjungannya.

"Pekerjaan rumah terbesar kita pelaku industri pariwisata adalah bagaimana menjadi tuan rumah yang baik dengan pengelolaan aksi dan aset yang benar", ucap Kunto.

Lombok Astoria Hotel salah satu hotel di NTB yang tingkat huniannya di masa pandemi diatas 50 persen dengan 165 kamar terisi.

Dinilai Kurang Transparan, 7 Desa Kena Riksus

Redaksi    April 08, 2021   

Dinilai Kurang Transparan, 7 Desa Kena Riksus

Okenews - Awal tahun 2021 ini, sebanyak 7 desa kena pemeriksaan khusus (Riksus) oleh Inspektorat Dearah Lombok Timur. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, limpahan dari aparat penegak hukum (APH), dan bupati.

Sekeretaris Inspektorat  Daerah Lombok Timur Husnul Idi

"Per tanggal 31 Maret 2021 ini, ada 7 desa yang kita lakukan riksus dan yang menjadi masalah intinya transparansi anggaran," ungkap Sekeretaris Inspektorat Daerah Lombok Timur Husnul Idi pada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (08/04/2021).

Disebutkan, pemeriksaan khusus yang dilimpahan bupati merupakan laporan yang diterima bupati dari masyarakat, kemudian didisposisikan ke Inspektorat sebanyak 1 desa. Sementara riksus atas limpahan kejaksaan sebanyak 4 desa, dan 2 desa laporan masyarakat.

Laporan kepada inspektorat lanjutnya, terkadang disebabkan adanya miskomunikasi antara masyarakat termasuk lembaga desa yang ada, seperti badan permusyawaratan desa (BPD). Padahal BPD punya wewenang dalam mengawasi anggaran desa. "Intinya, laporan itu karena masyarakat menilai kurangnya transparansi kepala desa," ujarnya. 

Namun demikian, ia menyarankan kepala desa untuk lebih hati-hati dan transparan, karena saat ini banyak masyarakat sudah mulai memahami aturan dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran di desa apalagi dengan menggunakan sistem aplikasi. 

"Kades harus hati-hati dalam mengelola anggaran desa. Sistem leadership konvensional harus ditinggalkan, karena sekarang ini masyarakat sudah cerdas dan tahu pintu pelaporan itu," sarannya.