Babinsa Jajaran Kodim 1615 Pantau Penanganan PMK

Redaksi    Juli 08, 2022   

Babinsa Jajaran Kodim 1615 Pantau Penanganan PMK

Babinsa pantau perkembangan PMK

Okenews.net - Bintara Pembina Desa (Babinsa) jajaran Kodim 1615/Lotim terus memantau dan melaporkan perkembangan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak seperti sapi, kerbau dan lainnya.

Demikian dikatakan Komandan Kodim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Amin Muhammad Said disela-sela kesibukannya di Makodim jalan Prof. M. Yamin Selong Lombok Timur, Jumat (8/7/2022).

Menurutnya, Kodim sebagai satuan teritorial TNI AD yang memiliki Babinsa tersebar di seluruh desa dan kelurahan dapat memantau langsung dan melaporkan kondisi hewan, terutama terkait PMK di Lombok Timur.

"Ini memang merupakan tugas mereka untuk melaporkan setiap perkembangan. Setelah itu baru kita koordinasikan untuk penanganannya dengan dinas terkait sehingga PMK tidak cepat menyebar," tegasnya.

Selain itu, Amin juga menyampaikan hewan ternak lintas pulau juga mendapat perhatian khusus sehingga di Pelabuhan Kayangan dibuatkan Posko.

Hal itu untuk memastikan hewan ternak yang keluar masuk Lombok dalam kondisi sehat. Posko diisi oleh personel gabungan TNI, Polri, Dinas Kesehatan Hewan dan Karantina Pertanian.

"Alhamdulillah kemarin (Kamis,red), Danrem 162/WB sudah mengecek langsung kondisi Posko Penanganan dan Penanggulangan PMK di Pelabuhan Kayangan didampingi dinas terkait," ujarnya.

Di Posko itu sendiri dilengkapi peralatan penyemprotan cairan disinfektan dan pengecekan dokumen kesehatan hewan sebelum keluar atau masuk wilayah Lombok.

Hal itu dilakukan, kata mantan Danyonif Mekanis 741/GN itu, semata-mata untuk mencegah penyebaran PMK baik di Pulau Lombok ataupun Sumbawa.

Pemkab Loteng Prioritaskan Anggaran untuk PMK

Redaksi    Juli 05, 2022   

Pemkab Loteng Prioritaskan Anggaran untuk PMK

Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri

Okenews.net - Hingga saat ini kasus PMK telah mencapai angka 20.0000 dari 115.000 ekor sapi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Pemerintah setempat pun menganggap kebutuhan untuk menangani PMK sifatnya mendesak dan harus dianggarkan untuk vaksin maupun pengobatan.

Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri mengatakan, untuk mengantisipasi penyebaran PMK maka baiknya dilakukan penambahan anggaran.

"Nanti akan kami anggarkan di APBD perubahan karena saat ini APBD sedang berjalan dan tidak bisa langsung menganggarkan," katanya, Selasa (05/07/2022).

Namun demikian, ia akan melihat dulu berapa biaya yang diusulkan dinas terkait. "Ini penting untuk dianggarkan karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Dia pun mencontohkan, penangangan PMK ini layaknya pengerjaan pembangunan jembatan yang harus segera diatensi.

"PMK ini hal mendesak, maka tidak ada alasan untuk tidak menganggarkan," ungkapnya.

Terkait dengan stok hewan kurban, Pathul mengklaim masih aman dan Distanak sendiri aktif melakukan pemeriksaan.

"Berbagai upaya terus dilakukan Distanak untuk menekan penularan PMK dan memastikan hewan kurban tersedia," jelasnya.

Antisipasi Penyebaran PMK, Dinas Peternakan Lotim Tutup Pasar Hewan

Redaksi    Juni 24, 2022   

Antisipasi Penyebaran PMK, Dinas Peternakan Lotim Tutup Pasar Hewan

Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Lotim H Masyhur

Okenews.net - Mengantisipasi penyebaran lebih luas terhadap penyakit mulut dan kaki (PMK) bagi hewan ternak, pemerintah memberlakukan penutupan pasar.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur H Masyhur mengatakan, pemberlakukan penutupan pasar hewan, bahkan sekarang telah diperpanjang selama dua minggu kedepan.

"Penutupan mulai tanggal 22 Juni - 11 Juli 2022 agar penyebaran virus bisa dikurangi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/06/2022) di ruang kerjanya.

Ia menyebutkan, penularan virus itu lebih banyak pada sapi import. Sementara sapi lokal memiliki daya tahan yang lebih kuat. "Kalau sapi lokal minim. Lebih banyak sapi eksotik," jelasnya. 

Selain penutupan pasar, pihaknya juga melakukan upaya pemberian obat berupa suntikan kepada hewan ternak, karena sampai saat ini vaksin belum tersedia.

Menurutnya, pemerintah pusat akan memberikan vaksin nanti bulan Agustus, karena saat ini pemerintah sedang fokus penganganannya di pulau Jawa.

Namun upaya pengobatan tradisional juga bisa dilakukan dengan memberikan jamu yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah didapatkan di pasar.

Bahan-bahan jamu itu berupa kunyit, gula merah, telur, dan madu. Semua itu ditumbuk lalu diminumkan pada sapi. 

Sementara penyakit yang ada di kakinya bisa diolesi dengan bekas perasan kunyit tersebut. "Namun sebelum dioles, bersihkan dulu dengan air hangat," tutupnya.

Atasi PMK, Pemerintah Tutup Jalur Perdagangan Hewan

Redaksi    Juni 22, 2022   

Atasi PMK, Pemerintah Tutup Jalur Perdagangan Hewan

Rakor Meko perekonomia bahas PMK

Okenews.net - Peningkatankasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang dialami hewan ternak terus menyebar di Indonesia semakin meluas di belasan provisi di  Indonesia. 

Karena itu, pemerintah pusat memerintahkan penutupan jalur perdagangan dan pasar ternak agar penyebarannya tidakeluas dan merugikan para peternak.

Hal itu terungkap dalam Rakor dipimpin Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam rapat koordinasi dengan sejumlah  kepala daerah yang terdampak PMK secara virtual, Ahad (19/06/2022).

Ia juga menegaskan pemusnahan hewan dengan kondisi parah lengkap dengan ganti rugi. Untuk rencana aksi serta penetapan status wabah akan dilakukan oleh gubernur.

Berdasarkan data tiga hari terakhir, penyebarannya sudah mencakup 19 provinsi dan 199 kabupaten/kota (bertambah enam kabupaten/ kota). 

Dari seluruh wilayah tersebut, tercatat 183.280 kasus dengan 2.379 pemotongan bersyarat dan kematian 915 kasus.

 itu menyampaikan pentingnya pelaksanaan vaksinasi bagi hewan ternak terutama yang masih sehat. 

Ia menegaskan, ada 48.779.326 populasi ternak mencakup sapi, kerbau, domba hingga kambing terancam, sehingga dibutuhkan langkah cepat untuk penanggulangannya. 

Dibutuhkan sedikitnya 28 juta dosis vaksin sebagai prioritas. Karena itu pemerintah pusat, terang Erlangga, telah menyiapkan impor 3 juta dosis vaksin.

Pihaknya juga mengupayakan penyediaan vaksin dalam negeri dari pusat veteriner farma (PUSVETMA) dan produsen vaksin dalam negeri. 

Menko juga menekankan pentingnya keberadaan satgas hingga tingkat provinsi dan kabupaten/ kota termasuk untuk mengawasi lalu lintas hewan ternak. 

Ditambahkannya pula dana tidak terduga dapat dimanfaatkan untuk penanganan dan penanggulangan wabah PMK.

Ditegaskannya tidak boleh ada perpindahan hewan ternak dari daerah wabah ke kabupaten/ kota bebas, terduga atau tertular, sesuai PP 47/2014 (pasal 56, ayat 1). 

Sementara dari wilayah bebas, daerah terduga, maupun daerah tertular ditentukan bebas bersyarat.