Okenews.net - Kondisi internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin memanas. Sebagian besar pengurus partai ini sempat melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Lombok Timur, Umar Ubaid.
 |
| Pengurus yang menolak ketau DPD Gelora Lotim |
Mosi tidak percaya ini kemudian disusul dengan 10 orang pengurus partai ini mendatangi kantor DPW Partai Gelora NTB untuk menyerahkan SK tandingan sesuai kesepakatan mayoritas Pengurus DPD dan DPC Partai Gelora Selombok Timur. Kedatangan 10 orang perwakilan pengurus ini diterima lansung oleh Ketua dan jajaran pengurus DPW Partai Gelora NTB pada Minggu (28/3/2021).
Dalam pertemuan tersebut, para pengurus membeberkan berbagai pertimbangan dan alasan mereka menolak Umar Ubaid untuk menakhodai DPD Partai Gelora Lombok Timur. Mulai dari kondisi organisasi yang tak terurus hingga masalah ketidakmampuan Ketua DPD mengakomodir serta menyelesaikan gejolak internal Partai Gelora Lombok Timur.
Rosidi, salah seorang pengurus DPD Gelora Lotim mengatakan, kedatangan mereka ke DPW dalam rangka menyerahkan data Kepengurusan Lotim yang utuh. Data tersebut terdiri dari 75 pengurus DPD, 714 pengurus DPC se-Kabupaten Lombok Timur. "Kita mendesak DPW untuk segera mengeluarkan SK kepengurusan yang diserahkan tadi," Sebut Rosydi.
Menurutnya, jajaran yang ada di draf kepengurusan lama yang diusulkan Ketua Umar Ubaid, tidak menunjukkan refresentasi keterwakilan semua wilayah, terutama dijajaran yang strategis di tingkat DPD.
Rosidi juga menyebut, usulan SK yang diserahkan merupakan representasi dari pengurus yang sudah diberikan SK oleh DPW Partai Gelora NTB. Ia juga menyinggung dari 75 daftar nama yang tertuang dalam usulan SK tersebut merupakan orang-orang yang berjuang dari awal untuk membesarkan partai Gelora Lombok Timur.
"Banyak teman-teman pengurus yang tertuang diusulan SK baru yang kita bawa ini tidak diakomodir dan di-SK-kan," tegas Rosyidi kepada awak media.
Rosyidi menilai dengan disampaikan data kepengurusan di tingkat DPD dan DPC se-Lombok Timur ini menunjukkan bahwa mereka tetap bekerja, tidak sekadar memikirkan bagi-bagi posisi strategis di DPD.
"Jangan-jangan kubu sebelah kerjaannya hanya otak atik posisi strategis, tidak pernah memikirkan kepengurusan ditingkat DPC dan PAC, gimana Partai mau besar, sementara verifikasi faktual sebentar lagi. Jadi itu fokus kami di kepengurusan kami, bahkan kami sudah mulai menyiapkan ribuan KTP, itu bentuk kerja kami untuk menjaga kebutuhan Partai kedepannya," ulas Rosyidi.
Rosyidi juga membeberkan bahwa DPW Partai Gelora NTB merasa berat untuk mencabut SK lama DPD Partai Gelora Lombok Timur yang dikomandoi Umar Ubaid. Ia bersama 9 orang perwakilan pengurus DPD Partai Gelora Lombok Timur akan terus mendesak DPW untuk segera mengevaluasi dan menyelesaikan polemik Internal Partai ini.
"Terbitnya SK itu ya kita merasa bahwa itu adalah spekulasi DPW yang terlalu terburu-buru, makanya jika itu berat, itu PR DPW yang harus diselesaikan, jika usulan teman-teman tidak diakomodir, ya kami akan perpanjang pertarungan ke step-step berikutnya," tegas Rosyidi.
Sementara Ketua DPW Partai Gelora NTB NTB L. Fahrurrozi saat ditemui wartawan di kantornya enggan untuk memberi komentar atas persoalan ini.
Ketua DPD Partai Gelora Lombok Timur Umar Ubaid saat dikonfirmasi menanggapi persoalan ini mengaku menyerahkan kepada DPW. Menurutnya, SK yang dikeluarkan DPW sudah melalui regulasi dan prosesnya panjang.
"Selaku ketua fungsionaris saya akan fokus untuk kerja dalam rangka mempersiapkan untuk 2024," terang Umair Ubaid singkat.
#Jurnalis: MUAZZIN
