Mi6 akan Hidupkan Kembali Ekspedisi Mistis, Fokus Jadi Gerakan Budaya dan Ekonomi bagi Banyak Orang

Hermanamrullah    Maret 29, 2025   

Mi6 akan Hidupkan Kembali Ekspedisi Mistis, Fokus Jadi Gerakan Budaya dan Ekonomi bagi Banyak Orang

Okenews.net-Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 akan menghidupkan kembali program Ekspedisi Mistis. Ekspedisi ini akan difokuskan sebagai gerakan budaya dan ekonomi yang bermanfaat bagi banyak orang. Salah satunya dengan menggerakkan masyarakat mencari jejak harta berharga peninggalan sejarah kerajaan yang pernah berjaya di Bumi Gora.

”Di setiap sudut daerah kita, ada banyak kisah yang menunggu untuk dipahami. Ekspedisi ini adalah cara kami mendengarkan dan menemukannya. Ini adalah perjalanan menuju dimensi yang terlupakan,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Sabtu (29/03/2025).

Analis kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, mencari harta peninggalan kerajaan yang pernah eksis di Bumi Gora bukan hanya soal sejarah. Tetapi juga memiliki potensi ekonomi besar jika dilakukan dengan cara yang benar.

Saat ini kata Didu, minat global terhadap wisata sejarah dan budaya sungguh sangat besar. Karena itu, Ekspedisi Mistis ini disebutnya akan dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat NTB dan bahkan secara nasional.

”Sejarah dan ekonomi selalu berjalan beriringan. Manakala kita menemukan harta sejarah, itu berarti peluang besar bagi kita untuk membangkitkan kejayaan ekonomi daerah,” ucap Didu.

Di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa, kata Didu, jejak sejarah dan peradaban kerajaan-kerajaan lokal masih banyak yang belum sepenuhnya tersingkap. Dia memberi contoh, kerajaan-kerajaan yang yang tertimbun letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Letusan gunung api terbesar di peradaban modern tersebut telah mengubur kerajaan beserta penduduknya dalam abu vulkanik. Mirip dengan kejadian di Pompeii, Italia, yang mengubur peradaban akibat letusan Gunung Vesuvius.

Beberapa ekspedisi arkeologi telah menemukan sisa-sisa pemukiman, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya yang menunjukkan peradaban yang maju di Pulau Sumbawa sebelum letusan Gunung Tambora.

Demikian halnya di Pulau Lombok. Sejumlah ekspedisi arkeologi telah menemukan emas dan perhiasan di makam-makam kuno yang diduga berasal dari kerajaan Sasak atau juga pengaruh Kerajaan Majapahit.

Simpanan Emas

Didu menegaskan, jejak peradaban sejarah membuktikan, bahwa hampir setiap kerajaan lokal di Nusantara pada masa lampau memiliki simpanan emas. Tak kecuali kerajaan-kerajaan lokal di Bumi Gora. Kala itu, emas adalah simbol kekayaan, status, dan juga digunakan sebagai alat tukar atau persembahan.

Didu mengungkapkan, emas sering digunakan dalam perdagangan internasional, terutama dengan pedagang dari India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Emas juga menjadi simbol kekuasaan. Itu sebabnya, raja dan bangsawan sering memiliki mahkota, perhiasan, dan aksesoris dari emas sebagai tanda kebesaran.

Selain itu, emas juga menjadi cadangan kekayaan karena tahan lama dan tidak mudah rusak. Sejak dahulu, masyarakat Nusantara sudah tahu, emas adalah aset yang aman untuk disimpan dalam jangka panjang.

Di samping itu, emas juga sebagai persembahan dalam ritual keagamaan. Itulah mengapa, berbagai ekspedisi arkeologi menemukan ada patung dewa, alat ritual yang terbuat dari emas, atau mas kawin yang berupa emas.

Harta-harta berharga itu, kata Didu, banyak yang hingga kini masih tertimbun bersamaan dengan sejarah peradaban kerajaan-kerajaan masa lalu tersebut. Itulah mengapa, Ekspedisi Mistis yang diinisiasi Mi6 ini memiliki urgensi yang sangat besar.

Pertanyaan utamanya adalah, di manakah harta-harta berharga berupa simpanan emas kerajaan-kerajaan di Bumi Gora tersebut terkubur? Inilah yang hendak ditelusuri dan diungkap oleh Ekspedisi Mistis Mi6.

Didu menjelaskan, Ekspedisi Mistis ini akan melibatkan para ahli arkeologi. Termasuk juga lembaga pemerintah yang membidangi hal ini seperti Balai Pelestarian Budaya atau Badan Arkeologi dan Purbakala. Dengan begitu, lembaga-lembaga pemerintah ini bisa menjadi lembaga yang proaktif, tidak hanya bersifat pasif.

Selain itu, Ekspedisi Mistis juga akan melibatkan mereka yang berprofesi sebagai paranormal. Sebab, kata Didu, ekspedisi ini sudah pasti memerlukan mereka untuk menembus dimensi lain. Seperti diketahui, paranormal memiliki clairvoyance atau penglihatan jauh, yang memungkinkan mereka bisa “melihat” lokasi tersembunyi atau peristiwa yang telah terjadi.

Potensi Ekonomi

Didu menyadari sepenuhnya, bahwa program Ekspedisi Mistis yang digagas Mi6 ini akan ramai menjadi perbincangan publik. Terutama lantaran eksplorasi dan eksploitasi harta peninggalan kerajaan masa lampau ini memang masih menjadi topik kontroversial sebab melibatkan aspek hukum dan budaya. Namun, mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini menekankan, potensi ekonomi yang sangat besar untuk daerah, menjadikan ekspedisi ini harus ada yang memulai.

Didu pun memaparkan sejumlah contoh potensi-potensi ekonomi tersebut. Dia mengatakan, nantinya ekspedisi ini akan melahirkan situs arkeologi baru. Dan situs arkeologi tersebut akan bisa diubah menjadi destinasi wisata baru. Seperti halnya situs Kerajaan Majapahit di Trowulan di Jawa Barat, atau Situs Megalitikum di Gunung Padang, Jawa Barat.

”Bayangkan, jika harta peninggalan kerajaan-kerajaan kita yang dulu pernah begitu jaya, ditemukan dan dipamerkan di sebuah destinasi wisata khusus. Ini bisa menjadi daya tarik baru dan menghidupkan perekonomian daerah,” kata Didu.

Ekspedisi Mistis ini juga kelak akan melahirkan industri kreatif berupa replika dan produk budaya. Nantinya, artefak yang ditemukan selama ekspedisi, akan menginspirasi industri kreatif di NTB. Misalnya berupa pembuatan replika perhiasan emas, patung, kain wastra bercorak sejarah, dan lainnya. Sehingga hal ini sudah pasti akan menciptakan lapangan kerja bagi seniman dan pengrajin lokal. Juga mendorong ekspor produk budaya ke pasar global, dan memperkaya sektor ekonomi berbasis heritage dan seni.

”Jika artefak peninggalan kerajaan Bumi Gora ditemukan dan dipromosikan. Masyarakat bisa memanfaatkan desainnya untuk menciptakan produk khas yang bernilai ekonomi tinggi,” ucap Didu.

Contoh sukses terkait hal ini kata Didu, sudah sangat banyak. Salah satunya misalnya, bagaimana perhiasan khas Majapahit yang ditemukan di Trowulan telah direplika dan dijual sebagai suvenir premium. Atau bagaimana kain wastra dengan motif kerajaan kuno seperti Pajajaran dan Sriwijaya, telah menjadi tren di industri fashion.

Dengan begitu, kata Didu, pada akhirnya, program Ekspedisi Mistis ini kelak akan menghadirkan lapangan kerja baru dalam sektor penelitian dan restorasi. Berbagai profesi akan hidup. Arkeolog dan sejarawan. Pemandu wisata sejarah. Pengelola museum dan situs bersejarah. Pengrajin dan seniman yang mereplika artefak. Dan juga para teknisi konservasi benda bersejarah.

”Mencari dan menemukan harta peninggalan kerajaan di masa lampau, sekali lagi bukan hanya tentang sejarah. Tetapi juga memiliki dampak ekonomi besar bagi masyarakat. Ekspedisi ini adalah investasi ekonomi masa depan Bumi Gora,” tutup Didu.

Rachmat Hidayat Tegaskan Semua Fraksi tak Memberi Ruang di Revisi UU TNI

Hermanamrullah    Maret 25, 2025   

Rachmat Hidayat Tegaskan Semua Fraksi tak Memberi Ruang di Revisi UU TNI

Anggota Komisi I DPR RI H. Rakyat Hidayat

Okenews.net -- Anggota Komisi I DPR RI H Rachmat Hidayat memastikan pengesahan revisi UU TNI dalam sidang paripurna pada 20 Maret 2025 lalu, sama sekali tidak menghidupkan kembali Dwifungsi Angkatan Bersenjata. Sebaliknya, revisi tersebut justru telah memperkuat supremasi sipil dan menjadikan TNI lebik baik.

Sebagai korban langsung dari Dwifungsi ABRI di masa Pemerintahan Orde Baru, politisi senior PDI Perjuangan tersebut menegaskan, dirinya akan menjadi orang paling pertama yang menentang revisi UU TNI tersebut, sekiranya benar dijadikan alat untuk mengembalikan Dwifungsi ABRI.

"Saya tahu betul bagaimana rasanya hidup di bawah Dwifungsi ABRI. Sebagai korban langsung Dwifungsi ABRI, saya yang pertama akan berdiri menentang revisi UU TNI jika itu membuka jalan bagi kembalinya militerisme di ranah sipil,” tandas Rachmat di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Politisi kharismatik Bumi Gora tersebut menegaskan, sebagai Anggota Panja Revisi UU TNI, tak sekalipun dirinya pernah absen dan melewatkan pembahasan revisi UU 34/2004 tentang TNI ini. Pembahasan dilakukan Panja dengan sangat kritis. Sangat ketat dan detail. Bahkan sampai penempatan titik dan koma dalam setiap frasa.

”Tidak hanya Fraksi PDI Perjuangan. Seluruh fraksi juga memiliki komitmen yang sama untuk menutup jalan dan celah kembalinya Dwifungsi ABRI,” ucap Rachmat.

Karena itu, wakil rakyat dari Bumi Gora ini menekankan, tidak ada yang harus dicemaskan publik menyusul pengesahan revisi UU TNI tersebut. Sejarah kelam Dwifungsi ABRI tidak akan terulang. Revisi UU TNI benar-benar berjalan dalam koridor dan semangat reformasi.

Rachmat menuturkan, dahulu, ketika Dwifungsi ABRI diberlakukan Orde Baru, gaya pemerintahan benar-benar militeristik. Militer merasuk dalam setiap sendi kehidupan bernegara.

Di lembaga legislatif, mulai dari DPR RI hingga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, militer memiliki Fraksi ABRI yang anggotanya ditunjuk, alih-alih dipilih melalui pemilu. Gubernur dan bupati, wajib berasal dari tentara atau yang direstui tentara. Pimpinan partai politik di daerah juga berasal dari tentara. Bahkan sampai kendali pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat seperti lurah dan kepala desa, juga berasal dari tentara.

Di masa Orde Baru kata Rachmat, militer memiliki peran besar dalam politik dan birokrasi. Konsep Dwifungsi ABRI membuat militer tidak hanya bertugas dalam pertahanan, tetapi juga berperan dalam pemerintahan dan ekonomi. 

Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan yang sangat terstruktur, dengan militer sebagai pilar utama. Hasilnya, hari-hari, pengawasan ketat terhadap masyarakat diberlakukan, serta pendekatan represif untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan.

Kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat juga diterapkan. Pers dibatasi melalui sistem Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Alhasil, media massa bisa dibredel jika mengkritik pemerintah. Oposisi juga ditekan. Aktivis dan mahasiswa yang vokal akan mengalami penangkapan.

Rachmat tak akan pernah lupa, bagaimana Partai Demokrasi Indonesia (PDI), cikal bakal PDI Perjuangan saat ini, menjadi korban langsung gaya pemerintahan militeristik Orde Baru tersebut. 

Rachmat mengalami sendiri, bagaimana ketika mengikuti acara Rakernas PDI di Condet, Jakarta Timur, harus diuber-uber aparat keamanan. Padahal, Rakernas tersebut hanyalah agenda tahunan rutin sebuah organisasi partai politik.

Pada Pemilu tahun 1987, PDI mencatatkan prestasi gemilang dengan memperoleh enam kursi di DPRD Lombok Timur. Menjadikan PDI kala itu harusnya berhak atas kursi pimpinan. 

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Militer yang masih memiliki Fraksi ABRI di DPRD tak rela. Pun Bupati Lombok Timur yang kala itu juga berasal dari tentara tak terima. Mereka bergerak. PDI ditelikung. Kursi pimpinan justru menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan, yang perolehan kursinya berada di bawah PDI.

Rachmat menegaskan, PDI tentu tak tinggal diam. Perlawanan yang tersedia melalui jalur konstitusional dilakukan. Dirinya yang saat itu menjadi pimpinan partai di daerah menjadi motor penggerak untuk melakukan perlawanan tersebut. 

Puncaknya, pada tahun 1996, Rachmat dilengserkan oleh konspirasi oligarki kekuasaan dari kursi legislatif. Semua karena Rachmat memilih teguh mendukung Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum partai. Bukan mendukung Soerjadi, Ketua Umum PDI yang kala itu diidentikkan sebagai boneka penguasa.

Rachmat menekankan, mengungkapkan kembali hal pahit yang pernah dialaminya sebagai pribadi maupun secara kelembagaan tersebut bukanlah untuk mengungkit luka lama. Atau juga untuk menggiring kebencian terhadap pihak-pihak tertentu. Namun, semata demi pembelajaran bagi bangsa dan juga generasi penerusnya.

Karena itu, kata Rachmat, gaya pemerintahan militeristik ala Orde Baru tersebut cukuplah menjadi sejarah bagi Bangsa Indonesia, dan tak akan terulang kembali. Itu sebabnya, politisi lintas zaman ini terpanggil untuk meluruskan situasi manakala saat ini sejumlah elemen bangsa menggelar aksi protes dan demonstrasi, karena merasa bahwa revisi UU TNI yang disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret lalu, mengembalikan Dwifungsi ABRI. Padahal tidak sama sekali.

”Revisi UU TNI itu memastikan bahwa era militeristik Orde Baru tak akan kembali. Tidak ada celah Dwifungsi ABRI. Reformasi terus berjalan dan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam demokrasi kita,” tandas Rachmat.

Politisi kharismatik ini mengungkapkan, selama RUU TNI tersebut dibahas di Panja, Utut Adianto, politisi PDI Perjuangan yang merupakan Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panja, memberi kesempatan kepada semua fraksi untuk menyampaikan pandangannya. Tak satupun fraksi menghendaki agar Dwifungsi ABRI kembali. Pembahasan pun dilakuikan dengan sangat saksama.

Anggota DPR RI yang senior seperti dirinya kata Rachmat, yang pernah punya pengalaman langsung hidup semasa pemerintahan yang militeristik di Orde Baru, juga dimintai tanggapan secara langsung oleh Ketua Panja. Semua dengan kesepahaman bahwa revisi UU TNI tersebut memerlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kebijaksanaan, yang semuanya diletakkan dalam bingkai kepentingan bangsa dan negara.

Anggota Panja yang berasal dari mantan perwira TNI juga dimintai pandangan. Salah satunya kata Rachmat, adalah Mayor Jenderal TB Hasanuddin, politisi PDI Perjuangan, yang semasa berdinas pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden.

Rachmat yang dalam setiap pembahasan di Panja duduk bersebelahan dengan TB Hasanuddin, mengetahui persis, bagaimana seorang Anggota Panja yang mantan perwira juga tak terbersit sama sekali keinginannya menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI.

Bahwa memang revisi UU TNI ini dilakukan saat ini, kata Rachmat, karena memang untuk menjawab tantangan yang sudah jauh berbeda dibanding dengan tantangan saat UU TNI tersebut disahkan dua dekade silam.

Karena itu, revisi UU TNI ini hanya mencakup tiga koridor. Pertama, menjadikan bagaimana TNI bisa memperkuat kerja sama TNI dengan masyarakat. Kedua, TNI memiliki kepastian terkait tugas prajurit di ranah sipil atau di luar tugas militer. Ketiga, terkait perubahan batas usia pensiun TNI, yang akan membantu prajurit dan keluarga mereka dalam memaksimalkan sumber daya.

”Tidak perlu ada kekhawatiran Dwifungsi ABRI setelah revisi UU TNI ini disahkan. Militerisme dalam politik telah menjadi bagian dari sejarah. Dengan revisi UU TNI, kita justru menegaskan bahwa pemerintahan tetap berada di tangan sipil, sesuai prinsip demokrasi,” tutup Rachmat.

Pemkab Lotim Bertemu Tokoh Korea Selatan Bahas Program Kelautan

Hermanamrullah    Februari 19, 2025   

Pemkab Lotim Bertemu Tokoh Korea Selatan Bahas Program Kelautan

Penerimaan Tokoh asal Korea Selatan

Okenews.net- Pemerintah Lombok Timur terus berupaya dan memaksimalkan pekerjaan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama pada sektor kelautan dan perikanan

"Kegiatan Positif ini kita sangat mendukung, dan kita akan segera koordinasikan dengan Bupati dan Wakil Bupati nanti setalah pelantikan, ucapnya," Rabu 19/02/2025

Pj Bupati Lombok Timur, H.M Juaini Taofik menerima kedatangan sejumlah tokoh dari Korea Selatan guna memberikan dukungan pada pemerintahan Lombok Timur pada sektor kelautan dan perikanan.

Usai melihat potensi kelautan kawasan selatan seperti udang, garam, rumput laut, juga lobster, Pj. Bupati menjelaskan, mereka tertarik bekerja sama meningkatkan kualitas udang dan lobster, bahkan berkomitmen membuka pasar produk-produk tersebut ke Eropa.

Dijelaskan pula dengan akses ke badan Kerja sama Internasional Korea (Korea International Cooperation Agency =KOICA) aspek pertanian dan aparatur pemerintahan mendukung SMART Governance pun menjadi fokus rencana kerja sama tersebut.

“Kita mencoba fokus di tiga hal. Yang pertama bagaimana kerja sama dengan Korea (Selatan) untuk meningkatkan kualitas dari produksi keluatan, juga mereka mau mencoba sebagai kanal untuk masuk ke pasar Eropa,” jelasnya.

Untuk itu mereka meminta agar Pemerintah Lombok Timur menyiapkan data komprehensif sehingga dapat diajukan kepada Pemerintah Korea Selatan.

Pemerintah Diminta Prioritaskan Penghematan Anggaran, Bukan Pemangkasan Proyek

Hermanamrullah    Februari 13, 2025   

Pemerintah Diminta Prioritaskan Penghematan Anggaran, Bukan Pemangkasan Proyek

Okenews.net- Belakang ini, publik ramai bicara tentang wacana Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penghematan. Bahkan dalam memuluskan rencana tersebut Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. 

Sosok orang nomor satu di Indonesia itu menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun.

Mengenai itu, Politisi senior, Dr. Moch. Ali Bin Dachlan turut mengomentari wacana penghematan tersebut. Menurutnya, penghematan bukan berarti mengurangi jumlah proyek, tetapi lebih kepada menghilangkan pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak esensial.

"Penghematan itu maksudnya memilih prioritas, bukan mengurangi proyek," ujar Ali BD sapaan akrabnya sosok Mantan Bupati Lombok Timur 2 Periode itu. 

Dikatakannya, efisiensi bisa dicapai dengan memangkas pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, konsumsi dalam acara pemerintahan, serta pengeluaran pada upacara seremonial yang berlebihan. Selain itu, kata dia, praktik mark-up anggaran yang masih ditemukan di berbagai proyek juga perlu dihilangkan.

Jika penghematan ini dijalankan dengan baik, lanjutnya, maka pemerintah tidak perlu kembali mengajukan utang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun menurutnya, kebijakan ini, dinilai belum sepenuhnya dipahami oleh para menteri yang bertanggung jawab atas perumusan anggaran. 

"Sebenarnya bukan mengurangi proyeknya, tetapi para menteri ini tidak bisa merumuskan kebijakan Presiden dengan benar. Mereka harus memahami bahwa yang perlu dikurangi adalah pengeluaran yang tidak penting, bukan proyek strategis," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, turut disoroti pemangkasan anggaran untuk Lombok Timur yang disebut mencapai lebih dari Rp78 Miliar. Keputusan ini dinilai tidak tepat karena seharusnya yang dikurangi adalah pos-pos pengeluaran tidak produktif, bukan alokasi dana untuk daerah yang membutuhkan.

"Lombok Timur itu seharusnya tidak dikurangi. Yang harus dikurangi adalah anggaran yang tidak perlu. Dulu ratusan miliar bisa dihemat tanpa pemangkasan yang tidak jelas," tambahnya.

Salah satu contoh pemborosan yang disebutkan adalah anggaran konsumsi makan dan minum yang mencapai Rp36 Miliar. "Saya pernah mengurangi anggaran itu menjadi Rp10 miliar, sehingga ada penghematan Rp26 Miliar," ungkapnya. 

Selain itu, Ali BD juga menyoroti biaya perjalanan dinas yang dianggap berlebihan. Menurutnya, perjalanan dinas bukan hanya sekadar perjalanan ke luar kota, tetapi sering kali terdapat anggaran perjalanan dinas dalam setiap proyek, yang pada akhirnya membebani keuangan negara.

Fokus pada Efisiensi, Bukan Sekadar Pemangkasan

Ali BD menegaskan bahwa efisiensi yang diharapkan adalah dengan cara memangkas pengeluaran yang tidak perlu, bukan hanya sekadar mengurangi jumlah proyek. "Ini bukan sekadar pemangkasan, tetapi efisiensi yang perlu dilakukan secara tepat," katanya.

Dengan wacana ini, pemerintah diharapkan bisa lebih cermat dalam mengelola anggaran negara agar tetap bisa menjalankan program pembangunan tanpa harus menambah utang atau mengorbankan proyek-proyek penting.

Semarakkan Ultah ke-8, SMSI NTB Siapkan 2 Agenda Strategis

Redaksi    Januari 18, 2025   

Semarakkan Ultah ke-8, SMSI NTB Siapkan 2 Agenda Strategis

HM Syukur, SH

Okenews.net --Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTB menetapkan dua agenda strategis menyambut Ulang Tahun ke-8 SMSI pada Maret mendatang berupa peningkatan kapasitas anggota dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. 

Langkah ini diambil untuk memperkuat peran media siber sebagai pilar informasi yang kredibel dan profesional di tengah perkembangan teknologi digital.

Ketua SMSI NTB HM Syukur SH menjelaskan dalam upaya memperkuat kompetensi anggota, SMSI NTB akan mengadakan pelatihan tentang jurnalisme digital, manajemen media online, optimasi SEO, dan produksi konten multimedia. 

Selain itu, SMSI juga akan memfasilitasi anggota untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) guna meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. "Workshop tentang keamanan siber juga akan dilaksanakan untuk membantu media siber menghadapi ancaman peretasan," paparnya.

Tidak hanya itu, SMSI juga merencanakan program mentorship yang melibatkan wartawan senior dengan generasi muda turut menjadi bagian dari agenda peningkatan kapasitas. Pendampingan dalam memenuhi standar legalitas Dewan Pers juga menjadi perhatian, dengan menyediakan konsultasi khusus untuk penguatan legalitas media anggota.

Di sisi lain, SMSI NTB berkomitmen membangun kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah, sektor pariwisata, akademisi, LSM, dan dunia usaha. Melalui kemitraan ini, SMSI akan mendukung pembangunan NTB, mempromosikan destinasi wisata, serta memperkuat peran media dalam menjaga stabilitas sosial-politik. Forum rutin akan digelar untuk mempertemukan media anggota dengan stakeholder guna membahas isu strategis dan peluang kolaborasi.

Ketua SMSI yang juga Wakil Ketua PWI itu berharap langkah ini mampu menjawab tantangan dunia media digital yang semakin kompleks sekaligus memperkokoh posisi SMSI NTB sebagai organisasi media siber yang inovatif dan profesional. Dengan agenda tersebut, SMSI NTB juga bertekad mendukung pembangunan daerah melalui media berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Tingkatkan Kinerja, Kemenag NTB Gelar Raker di Sumbawa

Redaksi    Januari 16, 2025   

Tingkatkan Kinerja, Kemenag NTB Gelar Raker di Sumbawa

Okenews.net - Dalam rangka evaluasi program dan peningkatan kinerja tahun 2025 kanwil kemenag NTB gelar rapat kerja di grand hotel sumbawa pada 15 sampai 17 Januari 2025 yang diikuti 118 peserta yang terdiri dari pejabat eselon 3 kanwil kemenag NTB, Tim perencana, kakanmenag kabupaten kota se NTB, kasubag kemenag se-NTB dan kepala satker madrasah se-NTB. 

Pada pembukaan rapat kerja ini kakanwil kemenag NTB H Zamroni Aziz menyampaikan bahwa rapat kerja ini kita selenggarakan di kabupaten sumbawa dalam rangka untuk memberikan dampak ekonomi masyarakat.

"Kemenag NTB juga memiliki kewajiban untuk ikutserta berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi di kabupaten kota dengan salah satu caranya melaksanakan kegiatan kemenag seperti rapat kerja sekarang ini," jelasnya.

Dengan melibatkan semua pejabat di lingkup kemenag se-NTB tentu kehadiran mereka yang banyak ini tentu akan berdampak dibidang ekonomi karena bisa menggerakkan bisnis hotel, menggerakkan UMKM dan lainnya 

Lebih lanjut juga Zamroni Aziz meminta agar kinerja anggaran dan kinerja semua aparatur kemenag pada semua bidang dan seksi termasuk satker madrasah harus lebih baik dari tahun 2204 lalu. 

Kinerja pelayanan di semua bidang harus semakin meningkat dan prestasi harus menjadi fokus madrasah di tahun 2025 ini karena hal ini bukan hanya nama baik madrasah tetapi memberikan kontribusi bagi kemenag dan daerah.

"Prestasi madrasah jangan hanya muncul diraih oleh madrasah yang itu, itu saja harus bisa diraih oleh madrasah lainnya secara merata. Tentu dibutuhkan soliditas, kerjasama dan mau belajar serta berbenah," ujarnya.

"Kepala madrasah yang belum berprestasi harus belajar dengan yang lain yang telah berprestasi. Saya akan pantau terus bagaimana prestasi madrasah_madrasah ini," imbuhnya.

Pihaknya menegaskan semua bisa mewujudkan harapan menteri agama agar pelayanan lebih baik termasuk dalam tata kelola anggaran dan madrasah harus terus ikhtiar melakukan inovasi baru agar prestasi tahun ini semakin gemilang, termasuk menyukseskan program makan gratis di madrasah dan pondok pesantren. 

Dalam rapat kerja ini juga Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag NTB H Fathurrahman dalam sambutan diawal pembukaan acara melaporkan realisasi anggaran di tahun 2024 dan kendala yang dihadapi termasuk capaian baik yang telah diraih semua komponen di kemenag NTB.  

Fathurrahman juga secara rinci menyampaikan postur anggaran di tahun 2025 dan point- point penting yang harus dilakukan sebagai kiat sukses dalam tata kelola anggaran yang baik di tahun 2025. 

"Kita minta semua bidang dan kakanmenag dan semua Kuasa Pengguna Anggaran lingkup kemenag NTB selalu rutin melakukan koordinasi dengan tim perencana dan pihak kami di kanwil terkait realisasi anggaran agar semua masalah yang ada lebih awal tertangani. 

"Jangan sampai koordinasi kita lemah karena realisasi anggaran yang besar ini tidak bisa sukses dengan kerja sendiri tapi perlu kerjasama karena tata kelola anggaran saling terkait satu dengan yang lain sehingga dibutuhkan jalinan koordinasi yang baik," pungkasnya.

Fokus Lombok Timur: Dirut PDAM Paparkan Upaya Strategis Sejak Pertama Masuk Kerja

admin    Januari 11, 2025   

Fokus Lombok Timur: Dirut PDAM Paparkan Upaya Strategis Sejak Pertama Masuk Kerja

Okenews.net- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur kini tengah menjadi sorotan publik setelah pergantian direksi baru. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk membawa angin segar dan perbaikan dalam manajemen perusahaan, yang selama ini diketahui mengalami sejumlah tantangan, termasuk persoalan kerugian finansial.

Direksi yang baru sepekan lebih dilantik diharapkan mampu menjawab sejumlah tantangan dengan strategi inovatif dan pengelolaan yang lebih efektif. Mulai peningkatan sumberdaya manusia hingga meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sekaligus memperbaiki neraca keuangan perusahaan yang selama ini dikritik masyarakat.

Diskusi yang digelar Forum Diskusi (Fokus) Lombok Timur berlangsung Jumat (10/01/2025) dihadiri berbagai elemen masyarakat, akademisi. Hadir juga Direktur Utama Sopyan Hakim, Direktur Umum Helmi Saputra, Dewan Pengawas PDAM, Kabag Ekonomi, dan anggota komisi III DPRD Lombok Timur.

Direktur Utama Sopyan Hakim menyampaikan akan berusaha mejalankan amah dengan baik, belajar dari lapangan. Ia mengibaratkan pertarung di medan perang, bahwa sehebat apapun senjata yang dimiliki tapi kalau kita tidak memahami medan akan mengalami kekalahan.

Sebagai salah satu perusahaan daerah dengan tujuan supaya mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, Lalu timbul pertanyaan bagaimana caranya? “Caranya adalah kita memulai memperhatikan sumber daya manusia yang ada,” ungkap Sopyan Hakim.

Ia menilai personalia di dalam PDAM ternyata tidak punya semangat yang sama, mulai dari yang terbawah sampai yang teratas sehingga dalm pidatonya di hari pertama di apel ia mengajak semua personalia menumbuhkan semangat yang sama, transparan dan tidak boleh ada saling bisik-bisik di belakang.

Ia juga menuturkan beberpa langkah strategis pembenahan mulai hari pertama masuk kerja, ia membenahi sejumlah fasilitas kantor untuk memudahkan pengawasan seperti pembenahan presensi, CCTV diaktifkan dan menaruh monitornya di dalam ruangan dirut agar semua aktivitas terpantau dengan baik.

“Alhamdulillah kita jalankan dan sudah dipasang hari pertama, selanjutnya mengaktifkan pengawasan 14 cabang dari 21 kecamatan yang kita punya, sehingga dapat kita deteksi dengan cepat, siapa yang hanya jadi kasir-kasiran, siapa yang memang serius bekerja untuk melayani masyarakat kabupaten Lombok Timur,” ujarnya.

Langkah selanjutnya menertibkan pembayaran pelanggan yang jumlahnya sebanyak 31 ribu jaringan terpasang terutama pelanggan yang menjadi aparatur sipil negara (ASN). Datanya sekitar 5 ribuan diharapkan menjadi taulada pelanggan lain dalm pembayaran yang tepat waktu.

Untuk melakukan itu, pihaknya berkerja sama dengan pihak perbankkan untuk pemotongan gaji secara langsung. Setelah diskusi dengan pihak bank menyatakan setuju. Setelah itu bersurat ke Pj Bupati Lombok Timur untuk menginstruksikan kepada semua ASN yang menjadi pelanggan PDAM bisa dipotong langsung oleh bank. “Alhamdulillah pak Bupati dengan tegas mengatakan kami juga setuju,” tuturnya.

Melalui kebijakan ini, ia berharap dapat mempermudah pembayaran tagihan air, sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Langkah ini merupakan upaya konkret untuk memastikan bahwa pelayanan PDAM kepada masyarakat berjalan lebih efisien dan transparan. Pihaknya juga berharap ini dapat menjadi contoh bagi pelanggan lainnya untuk mengikuti jejak ASN dalam disiplin membayar tagihan air.

PDAM Lombok Timur juga optimistis bahwa dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pihak perbankan, dan seluruh elemen internal perusahaan dapat mengurangi tingkat tunggakan pembayaran dan meminimalisir kerugian yang selama ini menjadi masalah utama.

Lebih lanjut ia menegaskan, sejak dilantik sebagai dirut banyak mendengar kritik bahkan cenderung memandang sebelah mata, meragukan pembenahan PDAM yang selama ini banyak isu miring namun banyak juga sanjungan dari berbagai pihak. "Semua itu merupakan vitamin. Kami berharap dukungan semua masyarakat agar PDAM ini lebih baik," harapnya.

Bahas Energi Terbarukan dan Pariwisata Berkelanjutan, LPPM UNS Surakarta Gelar Seminar Nasional

Redaksi    November 30, 2024   

Bahas Energi Terbarukan dan Pariwisata Berkelanjutan, LPPM UNS Surakarta Gelar Seminar Nasional

Okenews.net – Pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Namun, sektor ini menghadapi tantangan besar sebagai penyumbang signifikan emisi karbon dan polusi lingkungan. 

Dalam upaya menciptakan destinasi wisata ramah lingkungan, LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan Seminar Nasional Hibah Penelitian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi 2024 bertema "Energyzing Green Future in Developing Geothermal Policy and Sustainable Tourism Indonesia".

Seminar ini diselenggarakan di Hotel The Sunan Solo, dengan dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham; Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM.

Turut hadir Bupati Lombok Timur; Kanwil Kemenkumham NTB; Pertamina Foundation; Pertamina New & Renewable Energy; perusahaan pengembang energi panas bumi, seperti PT Medco Power Indonesia, PT Geo Dipa Energi, PT Ormat Geothermal Indonesia; serta dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Dalam rangkaian acara ini, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara LPPM UNS dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kerja sama ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan pariwisata berkelanjutan di kawasan tersebut.

Ketua panitia, Dr. Abdul Kadir Jaelani, MH, menyampaikan bahwa seminar ini bertujuan untuk Meningkatkan komunikasi antara pemerintah, pemangku kebijakan, dan dunia akademik. Membangun kerja sama antara peneliti/dosen dengan pemangku kepentingan terkait.

Mengidentifikasi persoalan hukum terkait EBT dalam pengembangan pariwisata: Memberikan solusi hukum untuk pengembangan EBT melalui diskusi yang melibatkan berbagai pihak: dan Membuka ruang diskusi antara masyarakat, mahasiswa, dosen, dan pemerintah.

Ketua LPPM UNS, Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, MM, menegaskan pentingnya forum ini untuk membahas strategi pengembangan kebijakan energi terbarukan dan pariwisata berkelanjutan. 

“Pemerintah, akademisi, dan pelaku industri memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan pariwisata ramah lingkungan berbasis energi terbarukan, khususnya energi panas bumi yang memiliki potensi besar di Indonesia,” jelasnya.

Seminar ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara pemerintah, peneliti, dan pelaku usaha untuk menciptakan masa depan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kampanye Akbar, Luthfi-Wahid Sampaikan Program Unggulan Majukan Lombok Timur

Redaksi    November 23, 2024   

Kampanye Akbar, Luthfi-Wahid Sampaikan Program Unggulan Majukan Lombok Timur

Okenews.net - Ribuan massa pendukung dan simpatisan dari Pasangan Calon (Paslon) No.4 Luthfi Wahid memadati lapangan Gotong Royong Masbagik mengikuti Kampanye Akbar, Sabtu (23/11/2024).

Dalam pidato kampanyenya HM. Syamsul Luthfi menyampaikan program unggulan mereka di antaranya Kartu Lombok Timur Pintar dan Kartu Lombok Timur sehat. 

Kartu Lombok Timur Pintar sebagai jawaban untuk mengentaskan persoalan anak putus sekolah. Tidak boleh ada lagi anak-anak Lombok Timur yang putus sekolah karena alasan orang tua tidak mampu secara ekonomi.

"Anak-anak kita tidak boleh ada yang putus sekolah, yang tamat SD harus melanjutkan ke tingkat SLTP, yang tamatan SLTP harus melanjutkan ke tingkat SMU atau SMK bahkan sampai perguruan tinggi," ujarnya.

Melalui kartu pintar ini pemerintah daerah Lombok Timur harus hadir untuk membantu biaya pendidikan anak-anak kita yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.

Ia juga menambahkan melalui program kartu pintar ini juga kesejahteraan guru honorer menjadi perhatian Luthfi Wahid.

"Kami juga prihatin dengan kesejahteraan guru honorer kita, mungkin pendapatan mereka hanya Rp 300 ribu perbulan, sehingga jika Luthfi Wahid diamanahkan maka kesejahteraan guru honorer yang non sertifikasi, kesejahteraan mereka harus kita tingkatkan," katanya.

Sementara kartu Lombok Timur sehat adalah untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat bisa diberikan secara merata tanpa membedakan pasien yang mampu secara ekonomi dan yang tidak mampu. 

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lombok Timur harus merata tanpa membedakan pasien yang satu dan lainnya.

"Kartu Lombok Timur sehat ini memberikan pelayanan yang baik dan murah bagi masyarakat. Masyarakat tidak perlu repot-repot membuat surat keterangan miskin dan lainnya. Cukup tunjukkan kartu Lombok Timur Sehat ini, maka langsung ditangani oleh Tim medis kita," tegasnya.

Luthfi juga berkomitmen untuk memperbaiki kesejahteraan petugas kesehatan dari setingkat dokter hingga tenaga honorer di bidang kesehatan.

"Pelayanan kesehatan itu tidak hanya kita permudah di bagian pelayanan dan administrasi. Tetapi tenaga perawat pun kita akan tingkatkan kesejahteraannya," katanya.

Di samping soal program kartu lotim pintar dan Kartu Lombok timur sehat. Persoalan infrastruktur juga diatensi oleh Luthfi Wahid, mengingat baru 72 persen jalan-jalan di lombok timur yang sudah diaspal. Luthfi Wahid juga berikhtiar memasang 10.000 titik lampu penerangan jalan. 

"Soal infrastruktur jalan, kita akan tuntaskan hingga 100 persen, dan kita juga akan memasang 10.000 titik lampu penerangan jalan yang disertai dengan pemasangan cctv untuk membantu aparat penegak hukum kita untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,'' tegas Syamsul Luthfi.

Ia menyampaikan program yang akan menguntungkan petani Lombok Timur, karena hampir 80 persen masyarakat Lombok Timur bekerja di sektor pertanian, sehingga kebutuhan mereka harus dipenuhi terutama persoalan pupuk yang menjadi persoalan setiap musim tanam.

Luthfi memastikan tidak boleh ada kelangkaan pupuk di saat petani lagi butuh, tidak ada lagi pupuk yang mahal. Harga yang kita berikan kepada petani harus sesuai dengan ketentuan pemerintah. 

Untuk mengatasi persoalan pupuk mahal dan pupuk langka. Maka kami akan membentuk satgas penanganan pupuk untuk memastikan ketersediaan pupuk tersebut dan sesuai dengan harga yang memadai," ungkapnya

Permudah Akses Gen-Z, Luhtfi-Wahid Programkan WiFi Gratis di Lombok Timur

admin    November 23, 2024   

Permudah Akses Gen-Z, Luhtfi-Wahid Programkan WiFi Gratis di Lombok Timur

Okenews.net – Ratusan generasi muda dan mahasiswa dari perguruan tinggi di Lombok Timur menghadiri acara "Gen-Z Desak Luthfi-Wahid" yang berlangsun Sabtu (23/11/2024) di Gelang-Sukamulia.

Gen-Z Desak Luthfi-Wahid ini merupakan forum interaktif yang menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyampaikan harapan dan aspirasi kepada pasangan yang mengusung tagline Lombok Timur Maju dan Harmonis itu.

Salah satu program yang disampaikan pada momen itu mengenai program WiFi Gratis bagi masyarakat Lombok Timur yang akan dipasang diberbagai titik strategis, mulai dari kota sampai pedesaan.

Sementara dalam sesi dialog, seorang peserta mengemukakan pandangan mereka mengenai pentingnya dukungan pemerintah bagi pelaku usaha muda yang saat ini giat melakukan usaha dengan hadirnya platform digital.

Ia berharap kepada paslon ini kalau terpilih untuk memprogramkan pemberian modal usaha untuk pengusaha muda dengan akses yang lebih mudah dan tidak memberat pelaku wirausaha agar bisa berkembang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Syamsul Luthfi menyampaikan bahwa program pemberdayaan pemuda adalah salah satu prioritas utama dalam rencana kerja yang diusung untuk mensejahterakan masyarakat.

Ia menegaskan, potensi generasi muda Lombok Timur sangat besar yang perlu dimaksimalkan karena itu program memberikan modal usaha sangat penting dilakukan agar roda ekonomi semakin bagus.

Saat ini pemerintah Lombok Timur sudah punya Program Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang).

“Jadi, program yang sudah ada kita lanjutkan apabila Alloh SWT meridoi dan mendapat amanah masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pelatihan kewirausahaan sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian generasi muda Lombok Timur.

Momen Gen-Z Desak Luthfi-Wahid, Ratusan Generasi Muda Siap Menangkan Baju Ijo

admin    November 23, 2024   

Momen Gen-Z Desak Luthfi-Wahid, Ratusan Generasi Muda Siap Menangkan Baju Ijo

Acara Gen-Z Desak Luthfi-Wahid

Okenews.net - Dukungan semakin mengalir deras untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Syamsul Luthfi dan Abdul Wahid (Luthfi-Wahid). Kali ini datang dari generasi muda semakin nyata.

Dalam acara bertajuk "Desak Luthfi-Wahid," ratusan mahasiswa dan Gen-Z dari berbagai wilayah memadati lokasi kegiatan yang berlangsung meriah, Sabtu (23/11/2024) dan menyatakan siap memenagkan pasangan Luthfi-Wahid.

Momentum Desa Luthfi-Wahid ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi sekaligus sarana menyampaikan aspirasi dari kaum muda kepada pasangan yang populer dengan sebutan baju ijo tersebut.

Calon Bupati Lombok Timur HM Syamsul Luthfi banyak mengulas program yang akan dilaksanakan ketika terpilih sebagai bupati. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pengembangan usaha bagi generasi muda.

“Kesempatan yang baiki ini kita bisa sama-sama hadir dalam rangka untuk sambung rasa, menyatukan hati, pikiran kita. Dan apa yang menjadi cita-cita kita semua selalu senantiasa dimudahkan oleh Allah,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Syamsul Luthfi menyampaikan bahwa generasi muda terutama generasi milenial harus mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi tantangan terutama menyambut Indonesia Emas.

“Untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang, ketika kemerdekaan kita telah berusia 100 tahun. Pemerintah mencanangkan bahwa kita akan menjadi negara nomor 4 yang kekuatan ekonominya terbesar di dunia,” ucapnya.

Kedepan, melalui bonus demograsi menjadi harapan yang bisa dirasakan pada 2030 yang akan datang yakni angkatan usia produktif dari negara lebih besar dibanding dengan negara-negara yang lain.

“Siapa yang akan mengisi generasi emas tahun 2045 yang akan datang? Tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah kader-kader bangsa yang sekarang berusia 10 tahun,” ujar Luthfi yang pernah mencatat rekor Ketua DPRD termuda se-Indonesia tahun 2004 itu.

Sementara genrasi yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi sekarang akan menjadi pelaku-pelaku utama pada masa yang akan datang di berbagai macam profesi dan bidangnya masing-masing.

Paslon Luthfi-Wahid Programkan Pemekaran Kecamatan Jerowaru, Sambelia, dan Sikur

admin    November 20, 2024   

Paslon Luthfi-Wahid Programkan Pemekaran Kecamatan Jerowaru, Sambelia, dan Sikur

HM Syamsul Luthfi bersama H Abd Wahid

Okenew.net - Calon Bupati Lombok Timur HM Syamsul Luthfi mengatakan salah satu programnya akan memekarkan tiga kecamatan di Lombok Timur yakni Jerowaru, Sambelia, dan Sikur.

Menurut paslon yang dikenal dengan Luthfi-Wahid ini, program pemekaran guna mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan bagi masyarakat.

“Kami akan melakukan pemekaran beberapa kecamatan yaitu Jerowaru, Sambelia, dan Sikur akan kita mekarkan menjadi kecamatan Kotaraja,” tegas Luthfi, Selasa (19/11/2024) usia debat publik.

Selain itu, Luthfi mengegaskan komitmen dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga ke depan, agenda-agenda nasional maupun agenda provinsi bisa dilaksanakan dengan baik.

“Begitu juga dengan agenda kami. Apabila ada izin Allah, kami diberikan ridho dan amanah oleh masyarakat Lombok Timur, akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Luthfi.

Terkait dengan tema pada malam hari ini, tidak terlepas dari upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan indeks pembangunan manusia di kabupaten Lombok Timur.

Berbicara indeks pembangunan manusia, kata Luthfi, tentu harus memperhatian angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan angka rata-rata sekolah, dan pengeluaran perkapita.

“Tentunya, dari apa yang kami programkan ke depan itu semua dalam rangka mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang bahagia lahir batin dunia akhirat,” harapnya.

Menutup konferensi pers, Luthfi menyampaikan pantun. “Jalan-jalan ke Ganang, jangan lupa membawa ketupat, kalau ingin Lutfi Wahid menang, jangan lupa coblos nomor 4,” tutupnya.