Wagub NTB Sebut Kehadiran Investor Beri Kemaslahatan Bagi Masyarakat

Redaksi    Juni 30, 2021   

Wagub NTB Sebut Kehadiran Investor Beri Kemaslahatan Bagi Masyarakat

Okenews - Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menghadirkan investor untuk dapat menanamkan modal dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini, perlu sinergitas seluruh stakeholder dalam menangani masalah investasi, baik dalam segi mencari dan mengakomodir kehadiran investor agar dapat berjalan lancar.

Hj Sitti Rohmi Djalilah

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat membuka Rapat Evaluasi Hasil Workshop Percepatan Penanganan Investasi di Sekaroh Tahun 2021 yang berlangsung di Hotel Lombok Astoria, Rabu (30/06/2021).

“Tugas tanggung jawab kita adalah memperjuangkan agar investasi itu hadir dengan win - win solution dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat NTB,” kata Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi juga menegaskan kepada seluruh stakeholder agar mencari terobosan dalam merealisasikan jalannya investasi.

“Kita harus justru mencari terobosan agar semua dapat terealisasi, betapa sulita kita memancing para investor tetapi kita tidak bisa eksekusi karena suatu hal yang seharusnya bisa diselesikan jika kita mau bekerja keras,” pungkas Ummi Rohmi.

Berbagai permaslahan hadir ditengah – tengah jalannya investasi, seperti halnya masalah sertifikat yang belum dikeluarkan dan memperngaruhi sertifikat yang lainnya. 

“Seritifkat itu belum dikeluarkan karena ada peraturan PTUN, yang aman sebelumnya ada peraturan yang memenangkan itu, sehingga harus betul – betul kita lihat secara objektif  supaya ini bisa jalan,” jelas Ummi Rohmi. 

Kader Posyandu Curhat Sama Wagub NTB

Redaksi    Juni 24, 2021   

Kader Posyandu Curhat Sama Wagub NTB

Okenews - Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Keluarga di Kabupaten Lombok Utara menyampaikan curahan hatinya kepada Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd yang sedang kunjungan kerja lapangan untuk meninjau perkembangan  Posyandu Keluarga.

Hj Sitti Rohmi Djalilah (foto dokumen)

"Menjadi kader posyandu ini, memang pekerjaan yang harus mengedepankan hati dan keihlasan," ungkap Kalsum (35), salahsatu diantara 7 kader Posyandu Keluarga Senumpeng Dusun Amor-Amor Desa Gumantar Puskesmas Kayangan Kab Lombok Utara.

Mewakili rekan-rekannya, ibu 2 orang anak ini bercerita bahwa pilihannya menjadi kader posyandu adalah keinginan yang tulus. Diakui ibu yang telah menjadi kader posyandu sejak 2012 ini, dengan intensif Rp. 200.000,- dirasa cukup. Kalau mengharap intensif besar dari pemdes tidak mungkin. Maka ketulusanlah modalnya menjalani pekerjaan kemanusiaan ini.

"Kadang tidak kenal waktu, bahkan tengah malampun kita bekerja. Misalnya mengantar ibu yang melahirkan ke puskemas," ujarnya dengan nada semangat.

Bersama kader lain, ia tidak mengharap banyak kepada pemerintah. Cukup melengkapi sarana prasarana dan edukasi saja. "Kami mohon dibantu dan didukung meja, kursi dan tempat agar nyaman kami bekerja," ucapnya didepan Wagub Ummi Rohmi.

Termasuk pelatihan dan bimbimgan teknis untuk menjadi kader yang terampil dalam segala persoalan di desa. Sehingga bisa memberikan edukasi dan keyakinan yang pasti kepada masyarakat.

Lain halnya dengan Kades Posyandu Keluarga Ida Apriana (33) asal Posyandu Mentari Dusun Santong Barat Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara, ia tidak berani mengeluh kepada kades, kendati insentifnya hanya Rp. 100.000,- perbulan.

Selama 4 tahun, Ida bekerja sepenuh hati. Karena menurutnya, amal perbuatan yang baik akan dibalas ditempat lain. Kalau sarana di posyandunya lumayan memadai. Pelayanan juga maksimal terus bersama kader lain. "Kami hanya terima intensif 100.000 per bulan, harapannya seperti ketentuan, 150.000 lah perbulan," ujarnya.

Menjawab isi hati kader Posyandu Keluarga, Ummi Rohmi tegas mengatakan, sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan untuk membantu para kader. Ia menjelaskan selama ini untuk sarana prasarana itu tugasnya Pemerintah Desa dan Kabupaten. Sedangkan bimtek dan peningkatan SDM serta regulasi Pemrov yang mengawalnya.

Wagub Ummi Rohmi menegaskan agar kader yang telah diberikan pelatihan dan sertifikat jangan sembarangan diganti. Pemerintah desa juga harus memperhatikan insentif para kader. 

Sesuai aturan yang telah dikeluarkan Gubernur NTB, paling minimal insentif kader Rp. 150.000/ bulan. "Ingat bapak Kepala desa, jangan seenaknya gonta ganti kader, karena melatih mereka butuh biaya. Dan jangan intensifnya dibawah 150.000," dingatkan Wagub didepan Kades.

Diakhir kunjungannya, mantan ketua DPRD Lotim ini mengingatkan kader walaupun ini pekerjaan yang butuh keihlasan, berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. "Jangan lupa pak kades, perhatikan para kader posyadu keluarga," tutupnya. 

Ummi Rohmi Tinjau Sistem Layanan Tiket Non Tunai di Pelabuhan

Redaksi    Juni 22, 2021   

Ummi Rohmi Tinjau Sistem Layanan Tiket Non Tunai di Pelabuhan

Okenews - Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan sistem layanan tiket non tunai merupakan salah satu cara untuk menghindari kontak fisik dalam pembayaran dan transaksi tiket di era pandemi Covid-19 memudahkan masyarakat dalam perjalanan.

"Pembayaran tiket dengan kartu elektronik ini, upaya kita agar tidak ada kontak  demi memutus matarantai Covid-19," kata Ummi Rohmi sapaan Wagub saat kunjungan kerjanya, Selasa (22/06/2022) di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. 

Saat memasuki area pelabuhan, Ummi Rohmi mencoba menggunakan kartu elektronik, dan langsung menuju kapal Ferry, untuk memastikan penerapan Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE) di layanan angkutan laut.

Ia juga berpesan agar pemilik kapal penumpang laut tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan kapal.

Disebutkan, Dermaga dan Kapal Fery ini pintu gerbang dan transportasi memasuki 2 pulau di NTB. Sehingga, penataan dermaga sebagai pintu masuk juga harus seindah dan senyaman mungkin dilihat dari semua sisi pelabuhan se NTB.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Provinsi NTB Lalu Moh. Faozal menambahkan pembayaran sistem ini juga memberikan rasa aman dengan standar pengisian data diri yang lengkap untuk jaminanan asuransi diri. "Pembayaran jadi mudah dan praktis serta terhindar dari uang palsu," jelas Kadis. 

Selain itu, dengan sistem ini juga menghindari antrian dan kemacetan saat  kendaraan dan penumpang memasuki pelabuhan. 

Selain itu, menyinggung penerapan CHSE di layanan angkutan laut, ia menegaskan bila tidak ada mengantongi sertifikat CHSE akan diberikan peringatan.

"Bila masih bandel, kita kandangi kapal Ferrynya," tegasnya seraya menambahkan, secara setahap demi setahap pelabuhan terus dibenahi dan ditata agar lebih baik lagi. 

Wagub NTB Targetkan Posyandu Keluarga 100 Persen di Tahun 2021

Redaksi    Juni 12, 2021   

Wagub NTB Targetkan Posyandu Keluarga 100 Persen di Tahun 2021

Okenews - Pemprov NTB menargetkan Posyandu Keluarga berbasis dusun dalam tahun 2021 ini bisa mencapai 100 persen. Karena itu diperlukan kerjasama dan kerja keras bagi seluruh masyarakat NTB terutama para kepala desa dan para kader Posyandu di NTB untuk bisa mencapai target tersebut. 

“Dari 7.561 jumlah Posyandu se-NTB yang sudah menjadi Posyandu Keluarga itu sebanyak 4.100 lebih,” kata Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., Jumat (11/6/2021) dalam acara Bincang Gemilang di halaman Kantor Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

Dengan demikian, sudah lebih dari 50 persen Posyandu di NTB sudah menjadi Posyandu keluarga. Dan Insya Alloh dalam tahun 2021 ini kita targetkan bisa mencapai 100 persen

Dikatakan Wagub, revitalisasi Posyandu di NTB hadir sebagai pusat edukasi berbasis dusun yang dihajatkan untuk bisa mengatasi berbagai masalah kesehatan dan sosial. 

Dengan penanganan berbasis dusun, diyakni Wagub penanganannya akan lebih tepat tepat sasaran karena lokus dan data-datanya jelas serta lebih komprehensif. Dengan begitu permasalahan-permasalahan itu bisa didata, diatasi dan diedukasi sebaik-baiknya.

Wagub juga mengapresiasi para Kades dan kader Posyandu se NTB yang memiliki respon yang luar biasa cepat sehingga sampai saat ini pelaksanaan kegiatan Posyandu tetap berjalan dengan baik. Baginya tanpa Kader Posyandu, kerja-kerja Keposyanduan tidak bisa berfungsi dengan baik. 

“Karena itu kita harapkan kader-kader kita di NTB untuk lebih bersemangat untuk bersama-sama untuk bagaimana tetap menggairahkan Posyandu Keluarga ini bisa menjadi Posyandu Berbasis Dusun,” pungkasnya.

Wagub NTB: Literasi Kunci Pengembangan SDM

Redaksi    Juni 04, 2021   

Wagub NTB: Literasi Kunci Pengembangan SDM

Okenews - Kepala Perpustakaan Nasional RI menyambut baik kedatangan Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah bersama rombongan. Kedatangan Wagub di NTB itu guna melakukan audiensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional dan para deputi, Rabu (02/06/2021).

Hj Sitti Rohmi Djalilah (foto dokumen)

Ummi Rohmi mengatakan, bahwa literasi merupakan kunci pengembangan SDM. "Kami NTB memiliki keindahan, ibarat serpihan surga, kedepan akan banyak event pariwisata yang harus ditunjang dengan fasilitas sarana lainnya," ujar Ummi Rohmi.

Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, literasi bukan hanya soal baca tulis tapi lebih dari itu. Perlu keberpihakan di sisi hulu yakni perpustakaan. 

Menurut kepala perpusnas, rasio buku dengan jumlah penduduk Indonesia 0,09, dimana 1 buah buku direbut oleh 90 orang pembaca. Belum lagi sarana prasarana perpustakaan. 

Adapun rombongan yang berkunjung terdiri dari Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Sumbawa, Kadis Perpustkaan dan Kearsipan NTB, Asisten III Lombok Barat dan Kadis Perpustakaan Kearsipan Lombok Barat.

Diakhir acara, sebagai bentuk apresiasi pada NTB, pihak Perpusnas menyerahkan mobil perpustakaan keliling yang diterima Wakil Gubernur NTB.

Wagub NTB: Dinsos Harus Perkuat Peran dalam Revitalisasi Posyandu

Redaksi    Juni 01, 2021   

Wagub NTB: Dinsos Harus Perkuat Peran dalam Revitalisasi Posyandu

Okenews - Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, Dinas Sosial Provinsi NTB harus memperkuat peran dalam membantu mensukseskan program Revitalisasi Posyandu.

Wagub NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd (foto dokumen)

"Dalam program unggulan NTB Gemilang, peran Dinsos sangat besar, terutama pada program revitalisasi posyandu," tegas Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub, saat memimpin rapat internal bersama Dinas Sosial di Aula Pendopo Wakil Gubernur, Senin 31 Mei 2021.

Jika revitalisasi Posyandu sukses dilaksanakan akan berdampak besar terhadap penuntasan kemiskinan yang ada di NTB. "Dengan menjadikan Posyandu sebagai center of education  (pusat pendidikan), maka akan mampu memahamkan banyak masyarakat terhadap berbagai isu. Tak hanya isu kesehatan, melainkan juga isu sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, dan isu-isu lainnya. 

Sehingga kesejahteraan hidup masyarakat otomatis bisa meningkat. "Kemiskinan bukan hanya karena kurang biaya tapi juga karena kurang edukasi. Perlu edukasi yg terus menerus dan konsisten melalui Revitalisasi Posyandu," tegasnya. 

Untuk itu, Wagub meminta Dinsos untuk meningkatkan sinergitas, baik antar sesama bidang di dalamnya maupun dengan OPD dan mitra lainnya. Dinsos disebut Wagub memiliki peran yang sangat strategis terutama menangani kemiskinan di NTB.

"Dengan adanya Dinsos kita tidak mau masyarakat NTB terlantar, dan tidak terlayani karna tidak mampu," tandasnya cucu Pahlawan Nasional asal NTB itu. 

Event Internasional; Momentum Kebangkitan Pariwisata NTB

Redaksi    Juni 01, 2021   

Event Internasional; Momentum Kebangkitan Pariwisata NTB

Okenews - Event Superbike, L'Etape, dan Hutama Karya Endurance Challenge yang akan digelar Agustus sampai November 2021 menjadi momentum yang baik bagi kebangkitan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, event bersekala internasionl itu menjadi momentum kebangkitan pariwisata NTB. Karena itu, ia berharap ketiga event tersebut akan menjadi lompatan pemulihan sektor andalan yang paling terdampak pandemi covid-19.

"Tugas Dinas Pariwisata sebenarnya melakukan banyak promosi dan membuat grand design pariwisata kita, dengan melibatkan semua pihak yang mendukung bergeraknya pariwisata," ujar wagub yang kerap disapa Ummi Rohmi di Pendopo Wakil Gubernur, Senin (31/05/2021). 

Ditekankan wagub, branding NTB sebagai tujuan pariwisata dunia harus menyebar ke seluruh dunia. Di masa pandemi, promosi branding CHSE (Clean Health Safety Environment) menjadi jaminan kunjungan wisata selain branding Wisata Halal yang dulu diraih dengan kerja keras. 

Wagub juga sepakat dengan program kerja Dispar yang mengedepankan wisata berkualitas dari jumlah kunjungan. Karena dengan begitu, keberlanjutan pariwisata dapat lebih terukur. Ia juga meminta pasar domestik wisatawan nusantara mulai digarap lebih serius. 

"Intinya pemulihan pariwisata kita sudah berjalan sesuai rencana. Yang perlu adalah detail pelaksanaannya, berkoordinasi dengan semua pihak", tegas cucu Pahlawan Nasional NTB itu. 

Dalam pertemuan dengan seluruh jajaran Dinas Pariwisata, Wagub juga menegaskan, persiapan destinasi wisata sebenarnya tanggungjawab kabupaten/ kota di luar program kementerian agar semua aspek dalam membangun pariwisata dikerjakan oleh semua orang tidak hanya pemerintah provinsi.

Dijelaskannya, sebagai daerah yang dilimpahi kekayaan alam, seni dan budaya, tugas seluruh stakeholder memastikan pelayanan terbaik dengan manajemen yang baik, yang disadari sebagai aset sendiri untuk dijual sebagai andalan ekonomi. 

"Jadi tidak lagi bergantung dari seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk maintenance fasilitas, kebersihan, kesehatan dan lain lain", tegas Wagub. Disisi lain, sebagai destinasi super prioritas, pemerintah pusat juga berkepentingan memastikan persiapan berjalan dengan baik.

Kepala Dinas PariwisataNTB Yusron Hadi mengatakan, sektor ekonomi kreatif juga menjadi pendukung pariwisata. Dari 17 jenis ekonomi kreatif, kata Yusron semuanya ada di NTB. Diantaranya, mode, kuliner, desain,  kerajinan, dan lain-lain. 

"Kita akan kembangkan semaksimal mungkin untuk mendukung event pariwisata nasional dan internasional", ujar Yusron seraya menambahkan, Islamic Center sebagai destinasi wisata unggulan mulai dibenahi selain wisata edukasi seperti museum dan lain-lain. 

Sidang Paripurna Dewan, Dua Raperda Disetujui

Redaksi    Mei 31, 2021   

Sidang Paripurna Dewan, Dua Raperda Disetujui

Okenews - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia, serta Raperda tentang penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Hj Sitti Rohmi Djalilah (poto dokumen)

Dalam rapat paripurna ke-4 DPRD Provinsi NTB masa persidangan II tahun 2021, Senin (31/5/2021) di ruang rapat paripurna DPRD Prov NTB jalan Udayana itu, dihadiri Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Dalilah untuk menyampaikan pendapat akhir sekaligus sambutan

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah berharap 2 (dua) Raperda itu dapat memberikan perlindungan hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau di NTB.

“Perda ini berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan NTB ke arah kemajuan, serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” kata Wagub.

Selain itu, Wagub menegaskan, Raperda tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia mampu menghadirkan rasa keadilan bagi para petani tembakau yang selama ini banyak mengeluhkan berbagai masalah dihadapinya.

Demikian juga dengan Perda tentang penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, dapat melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang aman, halal, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan produksi lokal di daerah. 

Diakhir sambutan sekaligus tanggapannya, Ummi Rohmi sapaan Wagub, menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan yang tergabung dalam pansus atas kontribusi pemikiran, ide dan gagasannya. Termasuk para pimpinan perangkat daerah yang juga telah mengawal Raperda. 

“Semangat dan sinergi serta komitmen yang luar biasa dalam ikhtiar membangun NTB, harus terus kita jaga dan terus dibangun kedepan, tentunya sesuai dengan tupoksi serta amanah yang ada di pundak kita masing-masing," tutup Wagub.

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH menyampaikan laporan pansus dan keputusan DPRD Prov NTB tentang persetujuan terhadap 2 (Dua)buah Raperda, diantaranya 1 (satu) buah raperda prakarsa dewan dan 1 Raperda prakarsa Gubernur NTB yang disetujui untuk diundangkan. 

“Kita semua berharap setiap produk yang telah diundangkan, kedepan dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” kata Ketua DPRD yang juga politisi Golkar itu.

Mewakili Pansus I DPRD Provinsi NTB Sudirsah Sujanto, S. Pd dalam laporannya menyampaikan, Raperda tentang Penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ini menegaskan bahwa Pemda Provinsi NTB berkewajiban melakukan pengaturan dalam bentuk Perda untuk menjamin keamanan pangan masyarakat.

“Tentunya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko gangguan kesehatan dan meningkatkan daya saing dan perluasan akses pasar produk daerah  di NTB,” jelasnya.

Mewakili Pansus II DPRD Lalu Satriawandi, ST dalam laporannya menyampaikan, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2006 tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia menegaskan bahwa dalam  rangka penyempurnaan penyusunan, supaya dicantumkan aturan tentang adanya penyiapan dan edukasi sejak awal supaya petani dapat melakukan rencana penanaman tembakau secara rasional dan menentukan resiko bisnis sejak awal. 

“Selain itu, perlu pula diatur tentang tanggungjawab fasilitasi dan pembinaan bagi petani agar sejak awal, memiliki komoditi andalan lainnya untuk diusahakan,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Sekda NTB, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Kejari, Perwakilan Danrem, Danlanad, Danlanad, Polda NTB Kepala OPD lingkup Pemprov, Ketua KI, KPID NTB dan Insan Pers.

Wagub NTB Buka Seminar Pendidikan Inklusi

Redaksi    Mei 30, 2021   

Wagub NTB Buka Seminar Pendidikan Inklusi

Okenews - Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Hamzanwadi menggelar seminar online nasional pendidikan inklusi dengan tema "Harapan emas pendidikan inklusi untuk NTB Gemilang".

Seminar yang berlangsung, Ahad (30/05/2021) itu dibuka Rektor Univeritas Hamzanwadi Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Dalam sambutannya, rektor yang sekaligus Wakil Gubernur NTB itu berharap seminar pendidikan inklusi ini memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan terutama bagi pendidikan inklusi di NTB.

Sementara itu, Dekan FIP Dr. Abdullah Muzakkar, M.Si mengatakan, melalui seminar yang menghadirkan para pakar pendidikan inklusi ini, ia berharap peserta mendapatkan informasi dan wawasan yang mendalam untuk diterapkan dalam pengembangan pendidikan inklusi di masing-masing satuan pendidikan tempat mereka mengajar.

Selama ini, menurutnya, implementasi pendidikan inklusi di sekolah ditemukan beberapa masalah klasik, seperti kurangnya tenaga guru  pendidik khusus, tidak tersedianya ruang khusus untuk penanganan anak berkebutuhan khusus.

Di sisi lain, tenaga psikolog atau bimbingan konseling masih sangat kurang, sehingga mengakibatkan pendidikan inklusi ini membutuhkan perhatian para pihak agar semua anak mendapatkan hak pendidikan yang sama.

"Fakta di lapangan juga menunjukkan, pendidikan inklusi ini juga membutuhkan sosialisasi yang lebih masif di masyarakat sekitar sekolah termasuk di NTB ini," papar doktor jebolan UNJ itu.

Oleh karena itu, melalui seminar dengan tema harapan emas pendidikan NTB Gemilang ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam bagi para peserta yang mengikuti seminar virtual itu.

"Untuk mendukung pemerintah dalam pengembangan pendidikan inklusi, maka Universitas Hamzanwadi akan terus menggelar kegiatan ilmiah sebagai bagian dari peran kampus berkontribusi wujudkan visi NTB Gemilang," pungkasnya.

Adapun sebagai narasumber yakni Dosen Luar Biasa Universitas Adibuana Surabaya Muhammad Nurrohman Jauhari, M.Pd, Dosen Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya Muhammad Nurul Ashar, M.Pd, Dosen Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta Zykra Zakiah, M.Pd, dan Dosen PGSD Universitas Hamzanwadi Abdul Aziz, M.Pd.

Wagub NTB: Kompetensi Naker Harus "Link and Match" dengan Industri

Redaksi    Mei 30, 2021   

Wagub NTB: Kompetensi Naker Harus "Link and Match" dengan Industri

Okenews - Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menegaskan,  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Provinsi NTB harus terus membangun kolaborasi dan meningkatkan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau dunia usaha agar link and match ke depannya.

Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah

"Disnaker harus membangun sinergi dengan seluruh stake holder terkait. Libatkan dan optimalkan semua BLK Provinsi, BLK milik Kabupaten/Kota dan lembaga Pelatihan kerja swasta (LPKS), termasuk pelibatan instruktur dari dunia industri," tegas Wagub dalam arahannya kepada seluruh pejabat struktural Disnakertran di aula Pendopo Wagub di Mataram Jum'at (28/5/2021).

Pada saat itu, Wagub Umi Rohmi juga kembali mengingatkan bahwa Disnakertrans NTB memiliki tugas dan fungsi yang strategis dengan tantangan dan permasalahan yang sangat  kompleks. 

Tugas itu, mulai dari penyediaan kesempatan kerja dan lapangan usaha, penyiapan naker kompeten/terampil, mengatur penempatan kerja hingga perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial serta hak-hak pekerja kita harus diperhatikan semuanya. Termasuk perlindungan terhadap para pekerja Migran (PMI), agar dipastikan bahwa kedepan tidak ada lagi yang berangkat secara unprosedural.

" Pak kadis, saya tugaskan agar zero unprocedural migran, link and match kebutuhan dan ketersediaan naker, revitalisasi LTSA dan BLK harus bisa terealisasi di NTB," pinta Wagub.

Selain itu, menurut Wagub di era Pasar kerja terbuka saat ini, NTB wajib menyiapkan dan menggunakan tenaga kerja lokal, seperti berbagai potensi yang ada di sekolah menengah kejuruan. Misalnya persiapan untuk pembangunan Smelter di Sumbawa dan MotoGP Mandalika. Kebutuhan tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal harus mulai direncanakan dengan riil dilapangan. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. I Gede Putu Aryadi melaporkan kepada Wakil Gubernur bahwa, pihaknya kini sedang menata dan mengidentifikasi semua persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi. 

Sejak dilantik sebulan lalu, kata Gede pihaknya intens berkoordinasi dengan seluruh asosiasi dunia industri dalam rangka mewujudkan link and match dengan dunia usaha.

Aryadi juga melaporkan terkait data pemulangan PMI asal NTB. Menurutnya, dari sejumlah PMI purna ini, sudah banyak yang berhasil mengembangkan usaha mandiri di sektor formal maupun informal. Mereka sukses karena setelah purna dari bekerja di luar negeri, mereka pulang membawa modal dan juga pengalaman kerja. 

"Succes story ini tentunya bisa menginspirasi yang lain, dan kita semua untuk mengatasi kondisi krisis akibat pandemi  Covid 19 sekarang ini," terangnya. Termasuk kami di dinas tenaga kerja ini, juga menyiapkan pelatihan wira usaha mandiri bagi para PMI kita yang sudah purna.

Dalam pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, mantan Kadis Kominfotik ini menegaskan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Pelibatan seluruh unsur menjadi kata kunci. 

Ia menjelaskan, selain BLK milik pemerintah daerah dan BLK internasional di Lombok Timur, di NTB  juga terdapat 315 LPKS, 104 diantaranya sudah terakreditasi. Selama tahun 2020, sebanyak 10.202 pencari kerja yang sudah dilatih dengan dukungan 1.053 orang instruktur yang tersebar di NTB.

Sebagian dari para lulusan pelatihan kerja ini, atau sekitar 4 ribu lulusan pelatihan itu belum terserap kedalam dunia kerja. Karena itu, Komitmen dari dunia industri untuk memberdayakan para naker lokal ini sangatlah diharapkan.

Wagub NTB: Kolaborasi Kunci Mengawal Keuangan dan Pembangunan Daerah

Redaksi    Mei 25, 2021   

Wagub NTB: Kolaborasi Kunci Mengawal Keuangan dan Pembangunan Daerah

Okenews - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui bahwa komunikasi, sinergi, dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. 

Hal itu ditegaskan Wagub saat membuka Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Prov NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/05/2021). 

Di tengah pandemi Covid-19, kolaborasi dan sinergi pemerintah Provinsi NTB dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP) di wilayah Provinsi NTB masih tetap terjalin dengan baik dengan mengedepankan kerja sama yang masif. 

Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta BPKP dapat tetap kuat. "Memang kami merasakan bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengawal pembangunan daerah," ungkapnya Rohmi.

Dalam rakor yang diinisiasi oleh BPKP Wilayah Provinsi NTB dengan tema "Mengawal tujuan Pembangunan Daerah Melalui pengawasan Perencanaan Penganggaran di Provinsi NTB". Turut dihadiri oleh seluruh bupati walikota se-NTB dan beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB. 

Ditegaskan, dengan adanya upaya komunikasi, sinergi, dan kolaborasi yang baik, pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020. 

Apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi jajaran OPD  terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.Tentu ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB.

"Begitu juga dengan kabupaten kota yang meraih WTP berkali-kali. Alhamdulillah semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Di tengah situasi pandemi saat ini, Provinsi NTB belum pernah mengalami tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan pasien corona sampai 100 persen. Kemudian tidak ada tempat merawat masyarakat itu tidak pernah terjadi.

"Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang kita lihat di daearah-daerah lain, sampai masyarakat tidak tertangani dengan baik," imbuh Ummi Rohmi.

Menurut Ummi Rohmi, di masa-masa pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan pertama mengalami kontraksi. Meski demikian, Ummi Rohmi tetap optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor lain yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata. 

Ia mencontohkan, pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Begitu juga dengan ekonomi kreatif masyarakat masih tetap bergerak dengan baik, yang membuat masyarakat tetap bertahan walau di tengah pandemi

Wagub Dukung Program Alumni Al-Azhar Bangun NTB Gemilang

Redaksi    Mei 20, 2021   

Wagub Dukung Program Alumni Al-Azhar Bangun NTB Gemilang

Okenews - Wagub NTB  Dr. H. Siti Rohmi Djalilah mengapresiasi dan mendukung langkah Organisasi Internasonal Alumni Al-Azhar NTB dengan berbagai program kerjanya untuk selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov NTB untuk turut terlibat membangun NTB Gemilang dan berkemajuan di masa-masa yang akan datang. 

“Kami memahami dan ingin selalu mensupport berbagai program dari elemen masyarakat termasuk program kerja dari Ikatan Alumni Organisasi Internasional Al-Azhar (OIA) untuk turut membangun daerah melalui bidangnya masing-masing," kata Wagub NTB saat menerima audiensi OIA NTB di ruang kerja Wagub NTB, Kamis (20/5/2021).

Namun perlu dipahami dalam kondisi Negara saat ini dimana Covid-19 belum juga berakhir, akan berdampak pada postur APBD dimana APBD NTB juga sering mengalami pemangkasan (repocusing). Belum lagi musibah gempa yang dialami NTB 2018 lalu masih berdampak hingga saat ini.

Meski demikian Wagub yang dikenal sebagai  perempuan inspiratif Indonesia ini memberi semangat kepada para ikatan alumni Al-Azhar di NTB ini untuk terus bersemangat dan tak pernah kendor dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah yang sama-sama dicintai ini.

“Insya Alloh tahun depan atau pada saat yang tepat Pemprov akan berkontribusi dan mengawal program kerja para ikatan Alumni Al-Azhar NTB ini. Intinya apapun program dari masyarakat termasuk ikatan Alumni bisa selalu bersinergi dengan Pemprov NTB," ungkapnya.

Dengan demikian, apapaun rencana kerja atau kegiatan tersebut diharapkan bisa sukess pelaksanannya utamanya bagi kesejahteraan masyarakat.

Wagub NTB Dukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau

Redaksi    Mei 19, 2021   

Wagub NTB Dukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau

Okenews - Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Sitti Rohmi Djalilah mendukung rencana Alas Strait Green Regional Development Program (Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB) yang didanai dari GCF (Dana Iklim Hijau) Indonesia.

Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd (foto dokumen)

The Green Climate Fund (GCF) adalah dana yang didirikan dalam kerangka UNFCCC untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan praktik-praktik adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim. 

"Apalagi konsep dalam program ini berbasis lingkungan, memanfaatkan konsep eko dan pemberdayaan masyarakat," kata Ummi Rohmi sapaan Wagub saat menerima audiens dan kunjungan Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB Dr.H Rosyadi Sayuti terkait Progres GCF, Rabu (19/05/2021) di Aula Pendopo Wagub.

Oleh sebab itu, menurut Ummi Rohmi, konsep program berbasis lingkungan yang ditawarkan kepada Pemerintah Daerah ini, sejalan dengan program unggulan NTB Gemilang, seperti NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi kawasan penangkapan budidaya lobster.

Program ramah lingkungan ini juga menurut Wagub, dapat saling mendukung sumber daya yang ada disekitar kawasan tersebut. Seperti bagaimana membangun dermaga yang menggunakan sumber daya listrik dan  tenaga surya, kapal yang menggunakan tenaga surya atau listrik dan serba ramah lingkungan.

Sehingga Industrialisasi produk laut, seperti budidaya lobster, ikan, rumput laut, terumbu karang tidak tercemar karena semua konsep program berbasis lingkungan. Selain itu, konsep pemberdayaan masyarakat juga mampu mendukung ekonomi masyarakat demi kesejahteraannya.

Wagub juga meminta regulasi dan aturan terkait pengelolaan lingkungan disekitar ditegakkan. "Karena tugas kita adalah bagaimana menghadirkan rasa aman untuk para investor yang berinvestasi di NTB," tegasnya.  Masyarakat sebagai penerima manfaat juga diharapkan partisipasi dan dukungannya. 

Ia juga meminta agar koordinasi dan kolaborasi terus dibangun antara Forkopimda Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk mensukseskan program ini.  "Bila ada kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi dengan mudah dan cepat,"tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB H Rosiady Sayuti menyampaikan bahwa konsorsium ini merupakan gabungan antara Universitas Mataram, Pemerintah Daerah Provinsi, Lombok Timur dan KSB, dan PT. Eco Solutions Lombok, yang mengusulkan Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas. 

"Menurut berbagai pakar dunia Selat Alas merupakan kawasan yang sangat indah dengan potensi yang luar biasa, karena dekat dengan kawasan pegunungan dan pantai yang bagus diantara pulau Lombok dan Sumbawa," kata Rosiady.

Program berbasis lingkungan ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Dengan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi bernuansa lingkungan. Mulai dari pariwisata, transportasi laut, budidaya laut, dan pembangunan medical tourism berbasis tanaman obat-obatan bernilai ekonomi tinggi.

"Jadi kapal yang dioperasikan disana adalah kapal bertenaga surya atau listrik, sehingga tidak mengganggu budidaya perikanan seperti lobster dan lain-lain," sebut mantan Sekda NTB ini.

Juga yang menjadi focus kegiatan ini adalah reboisasi dan reforestrasi pada 2 kabupaten, pembangunan pabrik berbasis lingkungan di KSB, pabrik industri bambu, pabrik pengolahan tailing dan abu dari PLU di Benete yang akan dijadikan bahan bangunan, serta perumahan berbasis lingkungan dan tahan gempa. 

Perkiraan nilai pembangunan ini sekitar 700 Miliar hingga 1 Triliun Rupiah. Sumber dananya merupakan patungan dari lembaga internasional GCF, Pihak swasta dan sebagian infrastrukturnya dari Pemerintah Daerah.

"Tujuan utamanya jelas, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTB," tutup Bang Ros sapaannya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT. Eco Solutions Lombok NTB Indonesia, John Laurence Higson menghimbau Pemrov. NTB agar menyelesaikan semua kendala teknis dilapangan. "Sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana," tegasnya.

GCF bertujuan untuk mengkatalisasi aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, mendorong perubahan paradigma dalam respons global terhadap perubahan iklim.

Turut mendampingi Wagub, Assisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB. 

Wagub: Tertib Data, Solusi Bagi Warga Miskin Kantungi BPJS Kesehatan

Redaksi    Mei 06, 2021   

Wagub: Tertib Data, Solusi Bagi Warga Miskin Kantungi BPJS Kesehatan

Okenews - Hasil pemantauan dan evaluasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), masih banyak permintaan warga miskin dan tidak mampu untuk di daftarkan sebagai peserta PBI JK, baik secara langsung melalui pemerintah provinsi maupun melalui usulan Kabupaten- Kota.

Mencermati data yang ada, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menginisiasi ihtiar Pemadanan Data Peserta JKN KIS Tahun 2021. Karena tertib data adalah solusi bagi warga miskin untuk mengantungi BPJS Kesehatan .

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah (foto dokumen)

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyebutkan, Jumlah kepesertaan PBI JK Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 adalah  2.940.970 jiwa. Data tersebut jika ditambahkan dengan data APBD I sejumlah 147.641 jiwa dan APBD II sejumlah 313.853 jiwa, maka total jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah sebanyak 3.402.433 jiwa. 

“Dari Jumlah data tersebut,  jika disandingkan dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan basis data kepesertaan PBI JK dengan jumlah  2.953.740 jiwa, maka jumlah kepesertaan PBI JK tersebut telah melampaui  jumlah DTKS  yang ada di Provinsi,” Sebutnya dalam rillis Pers, Rabu (5/5/2021)

Melihat perbandingan data yang ada, Wagub menduga ada indikasi kemungkinan adanya kepesertaan yang tidak tepat sasaran. Indikasi tersebut terendus dengan banyak data usulan kepesertaan yang ditolak karena peserta yang diusulkan sudah terdaftar. Mirisnya, meski sudah dilaporkan terdaftar di PBI JK, namun mereka (warga,red) tidak mengantungi Kartu BPS Kesehatan .

Mencermati data dan permasalahan yang ada, Orang nomor dua di NTB tersebut telah melayangkan surat resmi kepada Kepala Daerah Kabupaten dan Kota, dengan penuh pengharapan untuk menginstruksikan Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing untuk melakukan pemadanan kembali  terhadap kondisi terkini data kepesertaan PBI JK.

Menurut Wagub, Pemadanan NIK bertujuan, untuk memastikan data peserta dimaksud valid, apakah peserta dimaksud masih ditemukan berdasarkan alamat yang ada dalam  data tersebut? Apakah peserta dimaksud masuk dalam basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan Kementerian Sosial RI? Apakah peserta berdasarkan data dimaksud  saat ini memiliki/memegang kartu JKN (BPJS Kesehatan) atau tidak?

“Selanjutnya masing-masing Kabupaten dan Kota agar memastikan bahwa data penerima PBI JK berhubungan langsung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tegasnya.

Dijelasknnya, bahwa atensi Pemerintah Provinsi tentang kesehatan warga miskin sudah totalitas. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi yakni mendapatkan data Kepesertaan masyarakat NTB dalam kepesertaan BPJS, baik melalui PBI JK yang dibayarkan pemerihtah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Dari demudian data tersebut, tim Dinas Sosial Provinsi telah melakukan pemilahan data by name by adress (BNBA) sampai tingkat desa/kelurahan. Tujuannya dalam rangka memudahkan Pemerintah Kabupaten/Kota menggerakan potensi SDM Pemerirntahan-nya untuk menindaklanjuti langsung di desa desa dan kelurahan. Sehingga feedback perbaikan data efektif dan akurat.

"Data sudah dikrim ke Kabupaten/kota. Dinsos Provinsi lebih awal telah melakukan pemetaan atau pemilahan BNBA hingga tingkat desa/jelurahan, untuk mempermudah pelaksanaan pemadanan oleh kabupaten/kota," cetusnya

Oleh karena itu, sambung Wagub, ikhtiar totalitas pelayanan ini harus mendapatkan dukungan sampai ke tingkat kabupaten secara berjenjang  ke aparat kecamatan, desa, dusun hingga Aparatur Rukun Tetangga (RT). Kesolidan dalam pemadaban data ini akan membuahkan hasil, agar tidak ada lagi ketimpangan sosial tentang pelayanan  kesehatan bagi warga miskin.

Sebab, kata Wagub Mengulas permasalahan pengusulan sudah dilakukan oleh Dinsos Provinsi, akan tetapi dari hasil validasi  BPJS Kesehatan ditemukan banyak sekali data yang bermasalah dalam adminduknya, seperti nik ganda, nik tidak ditemukan, nik tidak padan dukcapil, nik belum online dan lain-lain. 

Hal ini menjadi perhatian serius juga agar kedepan nik tidak hanya online di kabupaten, tetapi  juga harus online secara  Nasional. “Jika telah tertib sumber data dan Tertib Padan NIK hingga Pusat,  maka tidak ada lagi kecolongan  ada warga miskin yang tidak mengantugi BPJS Kesehatan,” Selorohnya.

“Bahkan, ikhitiar ini dapat menggerus saling 'intip'  kepastian data dan pelayanan BPJS Kesehatan,” Imbuhnya.

Wagub NTB: NWDI Harus Bisa Hadirkan Manfaat Bagi Pembangunan

Redaksi    April 30, 2021   

Wagub NTB: NWDI Harus Bisa Hadirkan Manfaat Bagi Pembangunan

Okenews - Hadirnya berbagai organisasi kemasyarakatan sejatinya harus bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan membantu terwujudnya pembangunan daerah yang dicita-citakan. Demikian pula dengan organisasi Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), kehadirannya juga diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang luas bagi pembangunan.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang relatif besar di NTB, NWDI diharapkan dapat berkolaborasi dengan semua organisasi guna mewujudkan Kota Mataram yang harmonis, aman, ramah, unggul dan mandiri (Harum) serta produktif. 

"NWDI dapat berkolaborasi dengan seluruh organisasi seperti NU, Muhamadiyah, Nahdatul Wathan saudara kita, semua organisasi untuk mewujudkan Kota Mataram yang 'Harum', yang konkrit langsung menukik dan langsung ada actionnya," tegas Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., saat memberikan sambutan pada Musyawarah Daerah (Musda) 2021 NWDI Kota Mataram yang berlangsung di Hotel Aston Inn, Jumat (30/04/2021). 

Umi Rohmi sapaan hangat Wagub ini menegaskan bahwa  pentingnya sinergi, kekompakan, keutuhan dan kesatuan harus benar - benar dapat diwujudkan.  "Tidak bisa kita menemukan sesuatu disetiap elemen pasti lebih dan kurangnya. Namun bagaimana kita meramu semua kelebihan tersebut menjadi kekuatan yang dahsyat," jelasnya. 

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram, TGH. Mujiburrahman berharap agar hasil dari kegiatan  Musda NWDI Kota Mataram dapat menghadirkan kepengurusan baru yang bisa memperkokoh dan memberikan semangat kepada kader - kader NWDI di Kota Mataram. 

"Semoga dengan kepengurusan baru dapat  terus memperkokoh dan seluruh kader dapat  melanjutkan perjuangan yang suci dan mulia ini," tutur Wakil Walikot Mataram. 

Ia melanjutkan, bahwa NWDI adalah organisasi yang populer, dimana - mana masyarakat mengenal NWDI, tetapi tidak hanya populer melainkan banyak kebaikan - kebaikan yang menjadi arah perjuangan daripada NWDI. 

"Popularitas dan kebaikan adalah dua hal yang harus beriringan. Popularitas tanpa kebaikan maka tidak bermakna apa - apa," ungkapnya. 

Ketua Pengurus Daerah NWDI Kota Mataram, H. Irzanni., M.Si., pada kesempatan tersebut juga mengungkapkan bahwa ikhtiar Musda NWDI Kota Mataram dalam rangka memperkuat dan memperkokoh NWDI di Kota Mataram. 

"NWDI Kota Mataram siap bersinergi dengan Pemerintah Kota,  sehingga pada kegiatan Musda ini simpel kita wujudkan Kita Mataram Harum," pungkasnya. 

Musda NWDI Kota Mataram ini, dihadiri oleh  seluruh pengurus NWDI, Forkopimda dan berbagai instansi terkait.

Wagub NTB: Pesantren Potensial Kembangkan Pendidikan Enterpreneurship

Redaksi    April 30, 2021   

Wagub NTB: Pesantren Potensial Kembangkan Pendidikan Enterpreneurship

Okenews - Peran pondok pesantren dalam pembangunan sangat luar biasa. Tidak hanya pendidikan tapi juga sosial, dakwah agama bahkan pemberdayaan ekonomi. 

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengatakan hal tersebut dalam kegiatan peluncuran 10.000 agen pos di 10.000 pondok pesantren se-Indonesia di Pondok Pesantren Nurul Haramain, Narmada, Lombok Barat, Jumat (30/04) yang dihadiri pula oleh pimpinan pondok pesantren se-Lombok Barat. 

Wagub mengatakan, pendidikan enterpreneurship di lingkungan pesantren sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi sangat dimungkinkan karena modal disiplin dan potensi sumberdaya yang produktif. 

"Mengajarkan hal-hal positif sangat mudah di pondok pesantren karena terbiasa dengan disiplin," ujar Wagub. Dikatakannya, lingkungan dan budaya pendidikan yang komprehensif mulai dari keilmuan sampai sumberdaya diakui memiliki peran besar menyiapkan generasi dan peradaban. 

Program PT POS Indonesia untuk menggandeng pesantren dalam pengembangan UKM di pesantren maupun lingkar pesantren didukung penuh oleh pemerintah provinsi dalam mengembangkan kemandirian ekonomi.

Wagub juga menilai, strategi pelayanan pos langsung di pesantren pesantren adalah langkah cerdas karena potensi distribusi logistik yang besar. Terlebih, dipilihnya Nurul Haramain yang sudah memiliki reputasi baik dalam pengembangan enterpreneurship santrinya menjadi pasar tetap yang besar. 

Wagub juga mengapresiasi perkembangan Nurul Haramain yang makin maju dan rapi. Ia berpesan pada para santri agar memanfaatkan kesempatan menjadi santri karena tak semua anak mendapatkan privilege yang sama. 

Kakak kandung TGB itu berharap kerjasama antara PT Pos dan para santri dalam mengelola agen pos membuahkan hasil yang bermanfaat untuk santri, pondok pesantren dan masyarakat. 

"Kita semua percaya, santri dan lulusannya adalah orang yang memiliki mindset yang selalu berkembang dan menyesuaikan dengan keadaan zaman sehingga tak mudah tergoda dan kalah oleh tantangan dan rintangan di era sekarang", tutup Wagub. 

Program 10.000 agen pos sendiri adalah program kemitraan pelayanan jasa kurir dan pengiriman barang. Kounter pelayanan akan dikelola oleh para santri dengan fasilitas yang disediakan oleh PT POS.

Nantinya, fasilitas ini tidak hanya terbatas pada pickup dan delivery tapi lebih luas membangun jaringan distribusi bagi penjualan produk UKM pesantren maupun sekitar pesantren. 

Dijelaskan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT POS Indonesia Siti Khoiriana, selain sebagai upaya mendekatkan layanan PT Pos kepada masyarakat dalam persaingan bisnis jasa kurir, pihaknya juga menjadi mitra pengembangan bisnis sampai jaringan pemasaran yang tersebar sampai keluar negeri. 

Hal ini menyebabkan pihaknya optimis program ini berjalan karena didukung pasar jasa logistik para santri yang lintas daerah. Ia menyebut, Nurul Haramain adalah aktivasi program agen pos ketiga setelah Jawa Timur. 

Pihaknya telah mendata sedikitnya 700 pesantren se NTB yang akan melayani jasa pengiriman barang langsung dari dalam pesantren dan masyarakat sebagai bisnis pessntren yang potensial di era pasar online dan marketplace. 

Sebagai imbal balik selain bagi hasil, pihak PT POS juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan memulai bisnis online startup maupun yang telah berjalan di pesantren. 

"Pasar pesantren dari 700 pesantren dan hampir 500 ribu santri ini adalah upaya ekspansi dari perubahan mendasar bisnis jasa kurir yang sekarang makin banyak pemainnya," ulasnya. 

"Kita juga berkomitmen membantu pesantren dalam mengembangkan enterpreneurship, bisnis dan usaha yang dilakukan dan akan dilakukan pesantren," ujar Khoiriana.

Khairi Habibullah, pimpinan pondok pesantren Nurul Haramain menyambut baik program 10.000 agen pos PT POS Indonesia. Sebagai bagian dari pendidikan wirausaha, santri akan belajar mengelola bisnis agar setelah lulus memiliki bekal mandiri. 

Dikatakannya, Nurul Haramain juga tengah banyak mengembangkan beragam bisnis yang bertujuan mengenalkan enterpreneurship kepada para santri.

"Semoga ikhtiar ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat," katanya.