www.okenews.net: pemilu
Tampilkan postingan dengan label pemilu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pemilu. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 01 Juni 2024

Panwascam Keruak Resmi Lantik 15 PKD, Bawaslu Tekankan Netralitas

 

Prosesi Pengambilan Sumpah Jabatan PKD se-kecamatan Keruak
Okenews.net-- Ketua Panwascam Keruak melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 15 orang calon Pengawas Kelurahan/Desa se-Kecamatan Keruak pada Sabtu, 1 Juni 2024. 

Pengambilan sumpah janji jabatan ini dilaksanakan di Aula kantor camat Sakra bersama 4 kecamatan lainnya yang berada di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Lombok Timur. Ke 4 kecamatan lainnya itu adalah Jerowaru, Sakra Barat, Sakra, dan Sakra Timur. 

Pelantikan bersama itu dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Jumaidi. Juga turut dihadiri oleh semua Panwascam 5 kecamatan. 

Tamu undangan dari Porkapimcam juga turut hadir yakni Camat, Kapolsek, Danramil, beserta  PPK dari 5 Kecamatan yang berada di wilayah Dapil 2 Lombok Timur.

Pengambilan sumpah janji jabatan dilaksanakan secara bergiliran mulai dari Kecamatan Sakra Timur, Sakra, Sakra Barat, Keruak, dan terakhir Jerowaru, dan dilanjutkan dengan pembacaan fakta integritas.

Perwakilan ketua Panwascam dari Sakra, Lalu Satriawan dalam sambutannya memberikan ucapan selamat kepada Semua PKD yang baru saja dilantik. Miq Awan panggilan akrabnya mengatakan PKD yang terpilih harus bersyukur mengingat persaingan dalam perekrutan PKD cukup kompetetif. 

Menurut miq Awan tingkat kerawanan Pilkada dibanding dengan Pemilu yang lalu lebih tinggi. Karena itu menurutnya tantangan tugas PKD pada Pilkada tahun 2024 ini lebih menantang jika dibanding dengan Pemilu yang lalu. 

"Banyak kepentingan yang akan bertemu. Ada pasangan calon, timses, dan mereka dekat ada di sekitar kita, potensi terjadinya gesekan juga tinggi," ucpanya. 

Sementara pimpinan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur yang hadir, Jumaidi, juga turut memberikan sambutan sekaligus arahan. Dalam arahanya, 

Bung Jum sapaan akrabnya mengajak kepada semua penyelenggara, khususnya PKD untuk selalu berpedoman pada aturan dan undang-undang dalam menjalankan tugas pengawasan. 

"Meskipun pengawas diberikan wewenang lebih oleh undang-undang. Tapi tidak boleh sewenang-wenang, harus bertindak sesuai aturan yang ada," ucapnya mengarahkan. 

Jumaidi juga menekankan supaya menjaga netralitas dalam menjalankan tugas pengawasan. Dirinya akan bertindak tegas jika nantinya ada kedapatan bertindak tidak netral. 

"Kami di pimpinan bawaslu akan sangat marah jika nanti ada yang kami tau tidak netral. Masak ASN, TNI, POLRI, yang akan kita awasi kenetralannya, sementara kita bertindak tidak netral," ucapnya tegas.

Jumat, 10 Mei 2024

KPUD Lombok Timur Resmi Tetapkan Anggota DPRD Terpilih Pada Pemilu 2024

 

Rapat Pleno Terbuka KPUD Lotim
Okenews.net-- Komisi Pemilihan Umum Daerah Lombok Timur resmi tetapkan Anggota DPRD Lotim pada pemilu 2024 lalu, Sesuai SK KPUD Lombok Timur No. 283 Tahun 2024.

Berikut nama anggota Dewan terpilih yang berhasil mengamankan korsi di DPRD Lombok Timur.

LOMBOM TIMUR 1

1. Muallani (Gerindra) dengan Jumlah suara sah 6.067
2. Zihad Akbar Karyadi (Golkar) dengan Jumlah suara sah 4.003
3. Mustayip (Nasdem) dengan Jumlah suara sah 4.544
4. Maria Hayaza (Gelora) dengan Jumlah suara sah 2.440
5. TGH Wildan Zikrullah (PKS) dengan Jumlah suara sah 5.838
6. Baidullah (PAN) dengan Jumlah suara sah 3.955
7. Rabiatun (PBB) dengan Jumlah suara sah 6.723
8. H. Saipul Bahri (Demokrat) dengan Jumlah suara sah 5.568
9. H. M. Djamaludin (Perindo) dengan Jumlah suara sah 5.535.

LOMBOK TIMUR 2

1. Hasbullah (PKB) dengan Jumlah suara sah 9.141
2. Khairil Anwar (Gerindra) dengan Jumlah suara sah 7.759
3. Ahmad Amrullah (PDIP) dengan Jumlah suara sah 5.977
4. Yusran Aida (GOLKAR) dengan Jumlah suara sah 4.032
5. Nurhasanah (Nasdem) dengan Jumlah suara sah 7.308
6. Murnan (PKS) dengan Jumlah suara sah 7.319
7. Mahdan (Hanura) dengan Jumlah suara sah 6.958
8. Wais Al qarni (PAN) dengan Jumlah suara sah 4 909
9. H.Abdul azis (Demorat) dengan Jumlah suara sah 4.816
10. Ahyar Rosidi (Perindo) dengan Jumlah suara sah 4.998
11. Lalu Husnan Karyadi (PPP) dengan Jumlah suara sah 5.91

LOMBOK TIMUR 3

1. Dedy Akwarizal Pebrianto (PKB) dengan Jumlah suara sah 2.554
2. M.Yusri (Gerindra) dengan Jumlah suara sah 6.687
3. Lalu Muhammad Ali, (Nasdem) dengan Jumlah suara sah 3.218
4. H.Muliadi (PKS) dengan Jumlah suara sah 2.333
5. Safrudin (PAN) dengan Jumlah suara sah 5.422
6. Amrul Jihadi (Demokrat) dengan Jumlah suara sah 6.675
7. Yeyen Safitri (Perindo) dengan Jumlah suara sah 5.291
8. Saeful Bahri (PPP) dengan Jumlah suara sah 3.930.

LOMBOK TIMUR 4

1. Abrorni lutfi (PKB) dengan Jumlah suara sah 5938
2. H.M. Tahir (Gerindra) dengan Jumlah suara sah 6 838
3. Nirmala Rahayu Luk Santi (PDIP) dengan Jumlah suara sah 4.590
4. Lalu Hasan Rahman (Golkar) dengan Jumlah suara sah 5.555
5. M.Tohri Azhar (Nasdem) dengan Jumlah suara sah 5 726
6. Lalu Mujemal (Gelora) dengan Jumlah suara sah 2.172
7. Drs.H.Asifudin (PKS) dengan Jumlah suara sah 4.058
8. Hj Budi Normala (PAN) dengan Jumlah suara sah 7.388
9. M.Zaini (PAN) dengan Jumlah suara sah 5309
10. H.Suminggah (Demokrat) dengan Jumlah suara sah 5.149
11. Faruq Bawazier (PPP) dengan Jumlah suara sah 6159.

LOMBOK TIMUR 5

1. Mahrus (PKB) dengan Jumlah suara sah 5.087.
2. H.Mohammad Holdi (Gerindra) dengan Jumlah suara sah 6124
3. Muh Husni (Gerindra) dengan Jumlah suara sah 6.002
4. Marinah (PDIP) dengan Jumlah suara sah 5.610
5. Saigfullah (Golkar) dengan Jumlah suara sah 3.214
6. Fahrurrozi (Nasdem) dengan Jumlah suara sah 4.181
7. Abd Halid (PKS) dengan Jumlah suara sah 6.601
8. Tirmizi ( PAN) dengan Jumlah suara sah 5.252
9. LL Abdul Hafizd (Demokrat) dengan Jumlah suara sah 6.156
10. Muhammad Lutfhi (Perindo) dengan Jumlah suara sah 4.404.

Kamis, 08 Februari 2024

Pemda Lombok Timur Gelar Rakor Penertiban APK Kampanye untuk Pemilu 2024

 

Rakor penertiban APK kampanye di Lombok Timur
Okenews.net--Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Bawaslu Lombok Timur dengan beberapa pihak terkait, gelar rapat koordinasi terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), mengingat masa tenang kampanye akan di mulai tanggal 11 februari 2024 mendatang.

Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan di kantor gedung Bupati, Rupatama Satu, Rabu, 02/07/2024

Pj Bupati Lombok Timur, Juaini Taufiq menyampaikan, pentingnya penertiban Alat Peraga Kampanye, (APK) pasca hari tenang untuk pemilu 2024, mengingat masa pencoblosan hanya tinggal menghitung hari yaitu di Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatang, ia juga mengingatkan untuk seluruh aparatur negara dan pihak pihak terkait untuk bersinergi bersama demi terciptanya pesta rakyat yang transparan.

"Saya harapkan untuk seluruh jajaran aparatur negara agar trus bersinergi, bersama sama mendukung kelancaran dan transparansi dalam pemilu mendatang, untuk menciptakan paesta rakyat yang aman dan kondusif," terangnya.

Pj Bupati Lotim juga turut berharap, agar koordinasi yang baik yang telah disusun bersama beberapa pihak terkait, untuk trus terjalin dengan baik, dengan tujuan tidak terjadinya kecurangan atau hal hal yang tidak di inginkan pada pemilu tanggal 14 Februari 2024 mendatang, mengingat seluruh tahapan telah di lakukan dengan baik.

" Dengan adanya rapat koordinasi ini, semoga bisa menjadi monitoring langsung terutama untuk para aparatur sipil negara, untuk trus menjaga netralitas dan transparansinya dalam mengawal pemilu mendatang," sambungya

Lanjut Pj Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik juga menyampaikan,salah satu yang menjadi tolak ukur kesuksesan Pemilu di NTB adalah Lombok Timur, Tak heran, sebab mengingat jumlah DPT yang mencapai 985 ribu lebih orang. Karena itu ia menegaskan bahwa seluruh aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dapat dimanfaatkan untuk kelancaran proses penyelenggaraan Pemilu.

la mencontohkan sekolah yang direncanakan digunakan sebagai lokasi TPS maka tidak boleh ditolak.

"Bilamana ada fasilitas milik daerah direncanakan dan ditetapkan menjadi lokasi TPS, jangan sampai ditolak. Karena sudah ada keputusan Presiden tanggal 6 Februari 2024," tegasnya.

la juga menyatakan komitmen dan dukungan Pemda terhadap para petugas penyelenggara Pemilu seperti KPPS yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Sementara itu terkait penertiban APK, ia berharap dapat berlangsung secara cepat dan simultan.

Komisioner Bawaslu Lombok Timur, Samsul Hadi, selaku Kordiv Penyelesaian sengketa, juga trut mengapresiasi kinerja dan kerjasama yang baik dengan pemerintah kabupaten Lombok Timur, karena peranan pentingnya untuk turut mengawal kelancaran Pemilu pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang.

"Saya sacra peribadi, turut apresiasi atas kerjasama yang baik dengan Pemerintah dan seluruh pihak Kabupaten Lombok Timur dalam mengawal kelancaran Pemilu mendatang," ungkapnya

Dengan adanya penertiban tersebut, dan kolaborasi yang baik dengan semua pihak, terutama pihak keaamanan diharapkan mampu memberikan dan menciptakan pemilu damai transparan untuk seluruh masayrakat Trutama Lombok Timur.

"Saya harap kerjasama semua pihak, dapat trus di lakukan, untuk keamanan dan ketertiban bersama,tutupnya.

Sabtu, 03 Februari 2024

Stop Cawe-Cawe di Pemilu 2024, Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat Alumni Unram Desak Presiden Kembali ke Jalan yang Benar

 

Okenews.net--Suara keprihatinan sejumlah kampus di Indonesia terhadap kondisi demokrasi di Tanah Air meluas. Setelah Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan Univesitas Hasanuddin, giliran alumni Universitas Mataram (Unram) melontarkan keresahannya.

Alumni yang tergabung dalam Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat Alumni Unram menengarai bahwa kontestasi Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi rakyat yang jurdil dan demokratis telah diselewengkan.

“Hal ini sangat bertentangan bertentangan dengan semangat reformasi,” kata alumni Unram Sirra Prayuna.

Menurut pria yang berprofesi sebagai pengacara itu, cawe-cawe presiden di Pemilu tidak pernah terlihat sejak memasuki era reformasi atau sejak presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun saat ini presiden yang sedang menjabat justru cawe-cawe di Pemilu 2024, khususnya pilpres.

“Fakta ketidaknetralan presiden dengan cawe-cawe tentunya telah merusak pemilu dan pelembagaan demokrasi kita,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, campur tangan presiden dimulai dari kasus judicial review Mahkamah Konstitusi, kemudian pembagian bansos di depan istana, dan bagi bagi kaus untuk salah satu paslon serta menggunakan fasilitas negara mensosialisasikan paslon.

“Berangkat dari itu, kami komite penyelamat pemilu jurdil dan bermartabat alumni Unram mendesak kepada presiden untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu menjadi bapak bangsa yang mengakomodir semua kepentingan elemen bangsa dan tetap netral dalam pemilu,” tegas Sirra yang didampingi alumni Unram Isdiyanto.

Menurut dia, dengan bersikap netral di pemilu, presiden akan dikenang sebagai sosok yang mengutamakan etika dalam kepemimpinannya hingga akhir masa jabatannya. Di saat-saat akhir pemilu ini, pihaknya tidak ingin melihat, mendengar dan mendapatkan laporan ketidaknetralan yang dipertontonkan oleh presiden. 

“Kalau presiden tidak dapat bersikap netral dan demokratis, maka kami mendesak agar presiden untuk mungundurkan diri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua,” pungkasnya.

Senin, 22 Januari 2024

Pelantikan, Anggota PTPS Diingatkan Jaga Netralitas

 

Pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Keruak
Okenews.net--Sebanyak 182 dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Keruak Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara PTPS Kecamatan keruak Resmi di lantik.

Pelantikan tersebut berlangsung di gedung serbaguna kecamatan Keruak, di hadiri Komisioner Bawaslu Lombok Timur, Senin (22/01/2024).

Ketua Panwaslu Kecamatan Keruak M. Sobri menyampaikan agar seluruh petugas dan anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara PTPS Komitmen Junjung Tinggi netralitas, loyalitas dan transparansi, demi terciptanya Pemilu Damai yang di harapkan dan di dambakan Masyarakat.

"Saya tekankan untuk seluruh anggota untuk terus menjunjung tinggi netralitas dalam pengawalan Pemilu 2024 mendatang," ungkapnya.

Turut juga, Panwascam kecamatan Keruak memberikan ultimatum terhadap semua anggota Pengawas TPS untuk tidak terafiliasi dengan calon maupun Partai tertentu, yang  dimana tindakan tersebut dapat mencederai Esensi pengawasan.

"Ini yang terpenting, PTPS harus menghindari betul aktivitas yang berpotensi menguntungkan Caleg tertentu, harus memposisikan diri menjadi wasit sehingga harus netral,"bebernya.

Ketua Panwaslu kecamatan Keruak di dampingi seluruh anggota dan beberapa tamu undangan Memimpin sumpah bagi anggota PTS dengan memjunjung tinggi netralitas demi tercapainya pesta rakyat yang damai,

Komisioner Bawaslu, Samsul Hadi, Bidang Hukum dan sengketa Bawaslu Lombok Timur menyampaikan, selamat kepada seluruh anggota PTPS kecamtan keruak yang baru saja di lantik, dan secara peribadi ia memberikan apresiasi terhadap Panwascam kecamatan Keruak yang telah berhasil menyelenggarakan acara pelantikan tersebut.

Ia juga dalam sambutannya tak lupa berpesan kepada seluruh peserta yang menghadiri pelantikan untuk terus menjaga netralitas dalam pengawalan pemilu 2024 mendatang.

"Saya berharap untuk anggota PTPS untuk terus menjaga netralitas dan transparansi dalam pengawasan dan pengawalan pemilu," ungkapnya.

Di sampaikanya juga jika di temukan di lapangan terjadi hal hal yang tidak di inginkan, atau terjadinya kecurangan untuk segera di selesaikan, dan jangan pernah takut, dikarnakan pengawas TPS di lindungi Undang Undang.

"Jangan sampai adanya simbol simbol tertentu yang mengarah ke salah satau calon,"tambahnya

"Sekali lagi saya tekankan, untuk seluruh pengawas pemilu, untuk selalu menjaga netralitas, loyalitas, jangan sampai ada yg secara khusus membela calon tertentu."tutupnya

Selasa, 19 Desember 2023

Wujudkan Pemilu Damai, Pergerakan Mahasiswa Isalam Indonesia Gelar Dialog Interaktif Bersama Generasi Milenial

 


Okenews.net-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PC Lombok Timur Menggelar Dialog interaktif dengan tema "Mewujudkan Pemilu Damai, menyatukan Indonesia bersama generasi milenial" Ketua PC PMII mengajak seluruh pemangku OKP beserta Seluruh mahasiswa dalam pemilu untuk memperkuat narasi pemilu damai di tengah masyarakat. Kontestasi perebutan kekuasaan diharapkan tidak sampai menimbulkan perpecahan dan merusak tata kehidupan bernegara.


Kepala Kesbangpoldagri kabupaten lombok timur  mengatakan, pemilihan umum (pemilu) menjadi sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali menjamin terjadinya sirkulasi kepemimpinan yang ditentukan langsung oleh rakyat. Tetapi ketika pemilu berakhir, semua pihak harus mengikuti kepemimpinan yang memenangkan pemilu.


Sedangkan Mulyadi selaku komisioner KPU Ia mengingatkan, pelaksanaan Pemilu 2024 harus berlangsung secara damai. Permainan politik dan intrik politik sesama peserta pemilu lumrah terjadi, namun jangan sampai menimbulkan perpecahan dan merusak tata kehidupan dalam bernegara. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bertanggung jawab mewujudkan pemilu damai dengan memperkuat narasi-narasi pemilu damai di tengah masyarakat.

Lanjut ia mengingatkan, ada sejumlah larangan dalam berkampanye, di antaranya fitnah, hoaks, dan berita bohong. Oleh sebab itu, kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun pendukungnya jangan sampai mengandung fitnah karena bisa mengganggu orkestrasi pemilu damai. Bawaslu pun berharap agar kampanye tidak saling menjelekkan dan menyerang yang lain.


Pemantau Pemilu PB PMII mengatakan "Pemilu bukanlah perang politik, tetapi harus diartikan sebagai konsolidasi politik. Jika narasi pemilu damai jarang dimunculkan ke tengah-tengah masyarakat, mungkin saja nanti bisa terjadi ketidakstabilan," PMII, Beserta Cipayung Plus menjadi garda terdepan dalam Pemilu 2024

 Mendatang.


Lanjut ia mengingatkan, seluruh pihak harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU harus bisa menjamin kebebasan dan kelancaran pemilu. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mesti bisa mengawasi pelaksanaan pemilu dan menindak pelanggaran-pelanggaran pemilu. Begitu pula Kejaksaan dan Kepolisian bersama Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum harus melakukan tindakan hukum yang tepat. 

Rabu, 06 Desember 2023

BEM dan seluruh Mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram siap kawal Pemilu tertib, aman dan damai tahun 2024.


Okenews.net- Tahun ini kita sedang menghadapi tahun politik yang dimana pasti akan banyak dinamika politik terjadi. Ada beberapa hal yang harus kita waspadai, diantaranya ialah HOAX, Money Politik dan Dugaan Pelanggaran lainnya


Gus Wira selaku Ketua BEM IAHNGPM mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat agar lebih jeli dan selalu waspada terhadap tantangan dalam proses pemilu yang ada di sekitar kita, serta akan mendukung penuh  pengawalan pemilu yang tertib, aman dan damai 2024 


"Mengawal pemilu 2024 yang berintegeritas butuh keterlibatan semua pihak, mari kita bersama-sama mensukseskan Pemilu Tahun 2024 agar berjalan tertib, aman dan damai". Ketua BEM Gus Wira

Rabu, 01 November 2023

Pj Bupati Lombok Timur Launching Pelayanan Adminduk di Sekolah

 

Okenews.Net - Dalam Upaya  mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Umum (Pemilu) sesuai amanat Presiden RI yang diberikan pada setiap Pj Bupati/Kota se Indonesia melalui Kementrian Dalam Negeri (Memdagri) Pj Bubati Lombok Timur (Lotim) ambil langkah cepat dengan mengganden stakholder terkait.

Sebagaimana yang dilaksanakan hari ini, Rabu (1/10/2023) Pj Bupati Lotim HM Juaini Taofik Launching Kegiatan Inovasi Pelayanan Adminduk di Sekolah (Kipas). "Percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula" pada Pemilu 2024. Bertempat di halaman kantot Disdukcapil.

"Sasaranya untuk siswa yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2014 tetapi KTP-nya belum akan di cetak atau yang bersangkutan belum merekam KTP-nya," ucapnya.

Diterangkan, menurut aturan di KPU pada saat nanti pemungutan suara pemilih itu sudah terdaftar di DP4 , jika belum memiliki surat panggilan nanti dapat dibuktikan sudah ada rekaman KTP-nya untuk mendapatkan hak pilihnya.

Sebenarnya sudah lama ada MoU antara penyelenggara pemilu dengan 7 Kabupaten/kota di NTB. Dan di Lombok Timur antara KPUD Lombok Timur dengan Dinas Dukcapil Lombok Timur.

Karena selaku penjabat bupati yang salah satu prioritas tugasnya menurut presiden maupun menteri dalam negeri adalah melayani dan terus mendukung upaya-upaya suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

"Sekali lagi bukan suksesnya peserta pemilu tetapi suksesnya penyelenggaraan Pemilu, itu adil kita sebagai pemerintah," tegasnya.

Kalau sukses peserta pemilu itu  baik itu Caleg partai, capres cawapres, atau DPD tentunya itu urusan masing-masing, tetapi urusan Pemerintah adalah suksesnya penyelenggaraan pemilu berdasarkan undang-undang ada KPUD.

Sebagaimana salah satu peran dan fungsi Pj itu mensukseskan pemilu dan tingkat partisipasi pemilih, karenanya semua pemilih pemula diupayakan terkaper semua untuk melakukan perkaman KTP - el.

Potensi berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2023 itu kurang lebih Jumlahnya 28.000 an dan  saat ini 17.000 an sudah dilakukan perekaman.

"Alhamdulillah 17.000 an sudah rekaman. Sisanya kita kejar sebelum penyelenggaraan  pemilu," terangnya.

Untuk mempermudah dan memperlancar proses perekaman di sekolah, Pemda Lotim sebagai bentuk nyata kerseriusannya untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu memberikan tiga buah mobil dalam bentuk pinjam Pakaikan supaya kerja tim yang turun kelapangan ini betul-betul lancar dan tidak ada kendala.

"Alhamdulillah supaya tidak terganggu tugas-tugas yang lain pemda memberikan pinjam pakai agar perangkat yang ada bisa dimobilisasi," sebutnya.

Perekaman dilakukan supaya dapat menghadirkan atau mempunyai single identity bagi pemilih pemula. Terkait kekurangan blanko, Ia mengatakan yang penting sudah direkam dan sudah online dengan penyelenggara Pemilu, maka pemilih sudah bisa menyalurkan hak pilihnya.

"Saya berharapan petugas atau SDM kipas ini bisa bekerja dengan baik agar semua pemilih pemula di Lombom Timur ini bisa terekam semua," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Sateriadi Kadis Dukcalip menyampaikan dengan ucapan terima kasih pada semua pihak utamanya pada Pj Bupati yang telah memberikan fasilitas berupa mobil oprasional agar perangkat non mobail bisa diangkut dan dioprasinalkan di lokasi Sehingga mempermudah dan bisa hasilnya lebih banyak yang bisa di rekap seharinya di lapangan.

Dalam dua bulan kedepan pelayanan yang biasa dilakukan di Dukcapil untuk urusan KTP selama perekaman pemilih pemula di sekolah - sekolah akan dialihkan ke UPT Dukcapil di kecamatan.

"Selama program Kipas kita alihakan  terkait pengurusan KTP el kd UPT Dukcapil Kecamatan," tutupnya.

Hadit dalam kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang membahwahi SMA dan SMK, Kementerian Agama karena di bawah Kementerian Agama ada Madrasah Aliyah baik negeri, KPU, dan Bawaslu. 

Selamat Idul Fitri 1444 H


Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi