www.okenews.net

Sabtu, 03 Februari 2024

     

Stop Cawe-Cawe di Pemilu 2024, Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat Alumni Unram Desak Presiden Kembali ke Jalan yang Benar

 

Okenews.net--Suara keprihatinan sejumlah kampus di Indonesia terhadap kondisi demokrasi di Tanah Air meluas. Setelah Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan Univesitas Hasanuddin, giliran alumni Universitas Mataram (Unram) melontarkan keresahannya.

Alumni yang tergabung dalam Komite Penyelamat Pemilu Jurdil dan Bermartabat Alumni Unram menengarai bahwa kontestasi Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi rakyat yang jurdil dan demokratis telah diselewengkan.

“Hal ini sangat bertentangan bertentangan dengan semangat reformasi,” kata alumni Unram Sirra Prayuna.

Menurut pria yang berprofesi sebagai pengacara itu, cawe-cawe presiden di Pemilu tidak pernah terlihat sejak memasuki era reformasi atau sejak presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun saat ini presiden yang sedang menjabat justru cawe-cawe di Pemilu 2024, khususnya pilpres.

“Fakta ketidaknetralan presiden dengan cawe-cawe tentunya telah merusak pemilu dan pelembagaan demokrasi kita,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, campur tangan presiden dimulai dari kasus judicial review Mahkamah Konstitusi, kemudian pembagian bansos di depan istana, dan bagi bagi kaus untuk salah satu paslon serta menggunakan fasilitas negara mensosialisasikan paslon.

“Berangkat dari itu, kami komite penyelamat pemilu jurdil dan bermartabat alumni Unram mendesak kepada presiden untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu menjadi bapak bangsa yang mengakomodir semua kepentingan elemen bangsa dan tetap netral dalam pemilu,” tegas Sirra yang didampingi alumni Unram Isdiyanto.

Menurut dia, dengan bersikap netral di pemilu, presiden akan dikenang sebagai sosok yang mengutamakan etika dalam kepemimpinannya hingga akhir masa jabatannya. Di saat-saat akhir pemilu ini, pihaknya tidak ingin melihat, mendengar dan mendapatkan laporan ketidaknetralan yang dipertontonkan oleh presiden. 

“Kalau presiden tidak dapat bersikap netral dan demokratis, maka kami mendesak agar presiden untuk mungundurkan diri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua,” pungkasnya.

     

Mandulnya Pengawasan DPR Terhadapi Tindakan Politis Presiden di Pilpres 2024

Oleh: Dr. Teguh Satya Bhakti, SH.,MH

(Anggota TPN Ganjar Mahfud, Direktorat Sengketa Pilpres)

Dr. Teguh Satya Bhakti, SH.,MH

Akhir-ahir ini sejumlah civitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni bergerak dan menggelar pernyataan sikap terhadap berbagai penyimpangan kekuasaan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Titik pandang (stand point) dari gerakan tersebut terpusat pada sikap, itikad dan tindakan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 yang terkesan berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu.

Pertanyaan yang ditimbul di hati publik adalah mengapa fenomena itu sampai terjadi? Kemana wakil-wakil rakyat yang berada di DPR saat ini? Mengapa para Anggota DPR dan DPR secara kelembagaan tidak menggunakan kewenangan pengawasannya, dan bahkan terkesan diam melihat penyimpangan kekuasaan yang terjadi? 

Jika ditinjau dari perspektif pola hubungan antara eksekutif dan legislatif, kondisi diamnya DPR saat ini, menunjukkan adanya hubungan yang tidak seimbang antara Presiden dan DPR, dimana Presiden lebih dominan jika dibandingkan dengan DPR dalam sistem penyelenggaran pemerintahan negara.

Sebagaimana kita ketahui, pola hubungan Presiden dan DPR terbagi menjadi dua bagian, yaitu dalam hubungan kewibawaan yang formal (de formele gezagsverhouding) dan dalam hubungan riil politik. Hubungan kewibawaan yang formal antara Presiden dan DPR setelah Perubahan UUD 1945, terjadi dalam tiga bidang yaitu; bidang legislasi, bidang anggaran dan bidang pengawasan.

Fungsi DPR yang paling penting dan utama adalah pengawasan (kontrol) terhadap Presiden dalam melaksanakan Undang-Undang dan dalam menjalankan APBN yang telah dibuat dan disetujui bersama antara Presiden dan DPR. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPR diberikan hak seperti Hak Bertanya, Hak Interpelasi, Hak Angket, serta Mosi di sistem parlementer.

Fungsi pengawasan oleh DPR merupakan mandat kekuasaan dari rakyat kepada wakil-wakilnya di badan legislatif, oleh karenanya hak-hak yang diberikan kepada DPR maupun kepada anggota-anggota DPR merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan karena mengandung suruhan (opdracht), termasuk juga pengawasan terhadap tindakan-tindakan politis Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua, mengatur tentang Sumpah Presiden sebelum memegang jabatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, ruang lingkup tindakan-tindakan Presiden yang dapat diawasi/dikontrol oleh DPR adalah mencakup, tindakan konstitusional Presiden dan tindakan politis Presiden.

Lingkup pengawasan DPR terhadap tindakan konstitusional Presiden mencakup tindakan-tindakan Presiden untuk memenuhi kewajiban Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UUD 1945. hal ini hanya mencakup tindakan konstitusional dalam arti sempit.

Sedangkan lingkup pengawasan DPR terhadap tindakan politik Presiden mencakup; sikap, itikad baik, dan tindakan Presiden untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan atau partainya serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR

Pertanyaan yang timbul dari penjelasan di atas ialah kemana suara DPR beserta anggota-anggotanya, tatkala penyimpangan kekuasaan yang merusak demokrasi Indonesia semakin terlihat nyata? Apakah sedang sibuk berkampanye mempertahankan kursinya? Mengapa harus kampus-kampus yang bergerak dan berteriak untuk mengawasi sekaligus menegur tindakan-tindakan politis Presiden Jokowi di Pilpres 2024 ini, yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara. ***

     

Ma'ruf Amin Plt Presiden, Jika Jokowi Melaksanakan Kampaye di Pilpres 2024

Oleh : Dr. Teguh Satya Bhakti, SH., MH


Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa aturan terkait kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Presiden, Pasal 299 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.

Selain itu, Presiden mengatakan bahwa dalam Pasal 281 UU Pemilu juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden jika melakukan kampanye.Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti diluar tanggungan negara.

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut kemudian menimbulkan polemik di tengah-tengah masa kampanye Pilpres 2024 yang sedang berlangsung saat ini. Bagi pasangan calon Presiden yang merasa dirugikan dengan keberpihakan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 menolak pernyataan tersebut dengan alasan bahwa Presiden wajib bersikap netral selama proses pemilu dan tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilu tertentu. 

Namun pada saat yang sama, bagi pasangan calon Presiden yang merasa diuntungkan dengan keberpihakan Presiden Jokowi tersebut, mendukung pernyataan Presiden Jokowi dengan alasan Presiden boleh kampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 UU Pemilu.

Bahwa terlepas dari perbedaan kedua pandangan di atas, jika Presiden Jokowi tetap berkehendak melaksanakan kampanye dalam pilpres 2024 mendatang dengan dasar hukum Pasal 299 UU Pemilu, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena kata “Hak” sebagaimana bunyi ketentuaan  Pasal 299 UU Pemilu tersebut haruslah dikaitkan juga dengan ketentuan Pasal 301 UU Pemilu yang secara tegas menjelaskan bahwa “Hak” melaksanakan kampanye bagi Presiden dan Wakil Presiden hanya berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden yang akan maju sebagai calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk periode kedua, sementara Presiden Jokowi bukanlah calon Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU pada pilpres mendatang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 301 UU Pemilu. Atau dengan kata lain, Presiden Jokowi bukanlah petahana yang akan maju sebagai calon Presiden dalam kontestasi pilpres 2024. 

Periodesasi jabatan Presiden Jokowi telah habis dan tidak ada periode ketiga dalam UU Pemilu.  Oleh karenanya, Presiden Jokowi tidak punya legal standing atau tidak punya hak untuk melaksanakan kampanye dan wajib netral dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pada Pilpres 2024.

Presiden Jokowi hanya dapat melaksanakan kampanye jika secara administrasi mengajukan cuti sebagai Presiden, dengan menerbitkan Keputusan Presiden yang Menugaskan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai PLT Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kampanye. Jika tidak cuti, maka Presiden Jokowi dapat dikualifikasi telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu, yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecurangan yang berdampak pada hasil Pemilihan Pilpres 2024. 

Penulis adalah Anggota TPN Ganjar-Mahfud, Direktorat Sengketa Pilpres

Jumat, 02 Februari 2024

     

700 Personel Lakukan Reboisasi Hingga Pelawangan Sembalun

Okenews.net - Komandan Kodim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro mengungkapkan rasa syukur atas pelaksanaan pembersihan jalur pendakian Gunung Rinjani (clean up) dan penanaman bibit pohon (reboisasi) mulai kemarin (Kamis, red) hingga hari ini, Jumat (2/2/2024).

Pemberangkatan jalur pendakian Gunung Rinjani dari sampah dan reboisasi serta pelepasan satwa liar ratusan burung ini juga di hadiri Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Harfendi, SE. M.Sc., bersama Forkopimda NTB baik Danrem 162/WB, Pj. Gubernur NTB, Waka Polda NTB, Danlanal Mataram, Danlanud ZAM Rembiga dan Forkopimda Lombok Timur beserta OPD terkait.

Dandim kenegaskan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari karena mulai Rabu sore, personel sebagai tim aju (tim pendahulu) terdiri dari 240 orang ke Pelawangan dan 40 orang ke Pos 4 Pelawangan Sembalun dilakukan pengecekan awal di lapangan Sembalun.

"Alhamdulillah lengkap dan mereka siap untuk diberangkatkan Kamis pagi sekitar 06.30 Wita setelah mereka mengambil logistik, bibit pohon dan air minum di Kandang Sapi sebagai titik start," bebernya.

Keesokan harinya pada Kamis pagi, setelah tim aju berangkat, tim kedua sekitar pukul 09.30 Wita diberangkatkan secara bertahap, namun pada siangnya awan gelap menutupi kawah Gunung Rinjani dan Kecamatan Sembalun pada umumnya dan hujan lebat pun turun hingga sore hari.

Personel yang sudah naik terutama yang menuju Pelawangan dan Pos 4 sebegaian besar kehujanan, namun semua itu tidak mengalahkan semangat untuk terus merayap naik hingga ke pos masing-masing.

Setelah hujan reda sekitar pukul 5 sore, seluruh personel menggali lubang dan penanaman bibit pohon, namun jika waktu tidak mencukupi mereka lakukan pada Jumat pagi sebelum mereka turun dan sambil memungut sampah hingga ke Pos 2 dan bergabung dengan Pangdam IX/Udayana dan rombongan.

Letnan Kolonel Bayu Sigit juga mengucapkan terimakasih atas motivasi dan dukungan dari semua pihak baik Pemda dan Polres beserta seluruh jajarannya sehingga pelaksanaan clean up dan reboisasi berjalan aman dan lancar.

Terpisah, Ketua Persit KCK Cabang Dim 1615 Ny. Herawaty Bayu Sigit Dwi Untoro mengatakan kunjungan kerja Ketua Persit KCK PD IX Udayana Ny. Kartika Listya Dewi Harfendi dan Ketua Persit KCK Korcab Rem 162 Ny. Lisna Agus Bhakti dalam rangka silaturahmi dengan pengurus Persit KCK Cabang Dim 1615 Lombok Timur.

Selain itu, ibu Ketua dan rombongan melihat kondisi Kantor Persit Cabang dan juga melihat langsung Posyandu Anyelir di Asrama Proyek Kodim 1615/Lotim.

Adapun kegiatannya, sambung Herawaty, di Kantor Persit sendiri, ibu Ketua melihat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) milik Persit Cabang dari masing-masing ranting di sebelas Koramil. 

Sedangkan di Posyandu, ibu Ketua Persit KCK PD IX Udayana dan rombongan sharing pengalaman dan pengetahuan tentang Posyandu kepada seluruh kader Posyandu Anyelir dan pengurus Persit KCK Cabang Dim 1615 sebagai pedoman dalam pelaksanaan Posyandu.

"Alhamdulillah ibu Ketua juga memberikan bantuan kepada Persit yang sedang sakit dan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus," tutupnya.

     

Sukseskan Pemilu 2024 Lapas Kelas IIB Selong Bersama KPU Lotim Adakan Sosialisasi Terkait Pemilu


Lapas kelas IIB selong
Okenews.net--Sukseskan Pemilu 2024 Lapas kelas IIB Selong adakan kerjasama dengan KPU Lombok Timur untuk mengadakan sosialisasi terkait pemilu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk lebih memberikan pemahaman terkait mekanisme pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Kegiatan tersebut di adakan di aula Lapas kelas IIB Selong, Jum'at (02/02/2024).

Ahmad Sihabudin Kepala Lapas kelas IIB Selong mengatakan, kegiatan tersebut diadakan dengan harapan agar informasi dan mekanisme terkait pemilu bisa lebih dapat di fahami oleh para warga binaan yang ada di lapas kelas IIB Selong.

Kegiatan yang dilakukan tersebut meliputi beberapa tehnik tehnik, baik itu pencoblosan presiden dan kepala daerah pada pemilu 2024 dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak.

"Saya harap dengan diadakannya kegiatan postif seperti ini bisa membuat warga binaan yang ada di Lapas kelas IIB selong ini bisa lebih memahami terkait mekanisme dalam pemilu 2024,"ungkapnya.

Kalapas juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada KPU atas kerjasama yang baik dalam mensukseskan pemilu mendatang. Ahmad Sihabudin menekankan bahwa Kerjasama yang baik antara Lapas Selong dan KPU Kabupaten Lombok Timur sangat penting untuk memastikan pemilu tahun 2024 berjalan lancar.

Kalapas juga menambahkan harapannya bahwa pemilu yang akan dilaksanakan di Lapas Selong dapat berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. "Kami berharap seluruh proses pemilu di Lapas Selong dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam proses demokrasi," pungkasnya.

"Dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024, kami di Lapas Selong dengan seluruh jajaran bersama KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki komitmen yang sama yaitu memastikan proses pemilihan umum tahun 2024 ini berlangsung dengan aman, adil dan transparan."

"Semoga dengan adanya Kerjasama yang kuat ini menjadi landasan bagi kesuksesan dalam berdemokrasi. Kami siap memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan memastikan setiap suara di sini memiliki nilai yang sama dan dihargai sepenuhnya dalam proses pemilu nanti," tutup Ahmad Sihabudin.

M. Junaidi Ketua KPU Lombok Timur juga turut menjelaskan secara rinci terkait mekanisme dalam pemilu 2024, hal tersebut agar proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar.

"Saya dalam penyampaian juga sangat detail dalam menerangkan bagaimna mekanisme dan alur dari pemilu mendatang," ungkapnya.

Tak hanya itu Ketua KPU Lombok Timur juga memberikans sesi tanya jawab untuk para waraga binaan untuk lebih meningkatkan pemahaman pada warga binaan dan para petugas Lapas Kelas IIB selong.

Ketua KPU Lotim berharap, dengan adanya peroses sosialisasi ini bisa memberikan maanfaat dan pelajaran baru bagi warga binaan maupun para petugas yang ada di lapas kelas IIB selong, terutama dalam melaksanakan pemilu 2024.

"Kita harapkan sosialisasi ini bermanfaat bagi warga binaan dan petugas lapas, untuk lebih memnambag wawasan, terutama dalam mekanisme Pemilu." Tutupnya.

Kegiatan ini juga menjadi perhatian Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa NTB, Parlindungan. Dalam banyak kesempatan, Parlindungan dan jajaran selalu mengingatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menjaga sinergi dengan pihak eksternal dalam menjamin penyelenggaraan kegiatan di UPT (pemilu) dengan maksimal.

Kamis, 01 Februari 2024

     

Kodim 1615/Lotim Inisiasi Clean Up Pendakian Gunung Rinjani

Okenews.net - Pasca digaungkan TNI AD Bersama Rakyat Bersatu Dengan Alam Untuk NKRI oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, seluruh jajaran TNI AD langsung menggelar pembersihan lingkungan baik saluran irigasi, pasar, pantai dan penamaan bibit pohon (reboisasi) di masing-masing wilayah termasuk Kodim 1615/Lombok Timur.

Hari ini Kodim 1615/Lotim menggelar puncak pembersihan lingkungan (clean up) dan penanaman bibit pohon di jalur pendakian Gunung Rinjani Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, Kamis (1/2/2024).

Komandan Kodim 1615/Lombok Timur Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro dalam press releasenya menjelaskan pembersihan lingkungan di jalur pendakian Gunung Rinjani dan penanaman bibit pohon melibatkan 700 orang personel dari berbagai instansi dan semuanya diberangkatkan dari Kandang Sapi.

Personel yang dilibatkan terbagi menjadi 2 kelompok yakni kelompok pertama berangkat pukul 06.30 Wita dengan jumlah personel 280 orang sebagai tim aju (tim pendahulu) dengan sasaran pelawangan Sembalun sebanyak 240 orang dan sisanya di Pos 4 sebanyak 40 orang, sedangkan kelompok kedua sebanyak 420 orang berangkat pada 09.30 Wita menuju Pos 2 dan Pos 3 jalur pendakian Sembalun Pelawangan.

Perlengkapan yang dibawa sesuai kebutuhan masing-masing personel, bibit pohon, karung dan bekal logistik yang diberikan di Kandang Sapi.

Adapun bibit pohon yang dibawa sekitar 600 bibit pohon jenis Klokos, jukut, beringin, kepundung dan juwet, karung sebanyak 600 buah dan nanti juga ada pelepasan burung sebanyak 100 ekor.

Sesuai rencana, sambung Bayu Sigit, setelah mereka tiba pos masing-masing langsung melakukan penggalian lubang dan penanaman bibit pohon, namun jika waktu tidak memungkinkan untuk penanaman maka esok harinya dilakukan penanaman dan langsung pemungutan sampah.

"Khusus di Pelawangan dan Pos 4, jika waktu tidak memungkinkan maka esoknya (Jumat) mereka lakukan penanaman bibit pohon dilanjutkan pengambilan sampah dari Pelawangan turun sampai Pos 2," terangnya.

Lebih lanjut mantan Komandan Secata Rindam IX/Udayana juga menyebutkan Pangdam IX/Udayana bersama Forkopimda NTB baik Danrem 162/WB, Pj. Gubernur NTB dan Kapolda NTB, dan Forkopimda Lombok Timur ikut mensupport dalam pelaksanaan clean up dan reboisasi dengan ikut langsung di Pos 2 pada Jumatnya.

"Mohon doanya agar pelaksanaan clean up dan reboisasi ini berjalan aman dan lancar tanpa kendala," harap Letnan Kolonel Bayu Sigit.

Sebelumnya, pengecekan kesiapan personel tim aju dilakukan pada Rabu kemarin di lapangan Rest Area Kecamatan Sembalun oleh Dandim 1615/Lombok Timur.

     

Ali BD Ajak Simpatisannya Coblos Karomi di Pileg 14 Februari

Okenews.net - Mantan Bupati Lombok Timur, Dr. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) dengan tegas mengimbau masyarakat dan simpatisannya di wilayah Lombok Timur bagian selatan untuk mendukung Karomi pada pemilihan legislatif (Pileg) 14 Februari nanti. 

Karomi sendiri merupakan calon legislatif (Caleg) DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 4 yang maju dari Partai Demokrat dengan nomor urut 6. Pada media ini, Ali BD menyebut Karomi sebagai sosok yang baik dan sangat tepat untuk mewakili dan menjembatani aspirasi masyarakat. 

"Mari kita menentukan pilihan kita dengan baik. Banyak orang baik, tetapi yang saya kenal orang baik adalah saudara Karomi," katanya. Kamis (01/02/2024). 

Masih lanjut politisi kawakan NTB itu, sosok Karomi di kaca mata dia adalah sosok muda yang jujur dan penuh semangat dalam melakukan kebaikan. Karakteristik figur semacam itu tegas Ali BD adalah sosok utama yang harus diamanahkan mandat oleh masyarakat. 

"Karomi ini dia muda, jujur, bersemangat dan belum pernah masuk-masuk kampung membawa bantuan pemerintah lalu diakui sebagai bantuannya. Karena itulah kejujuran semacam itu perlu dipelihara dengan cara memilih yang bersangkutan (Karomi, red)," tegasnya. 

Ali BD menegaskan masyarakat di wilayah Dapil NTB 4 akan mendapat keuntungan besar jika memilih Karomi. "Saya kira anda (masyarakat, red) akan untung besar jika memilih anggota legislatif dari orang baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari semua mengikuti pendapat saya dengan memilih Karomi di tanggal 14 Februari nanti," tandasnya. 
     

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah Lombok Timur, Teken Kerjasama dengan Sejumlah Pihak

 

Pemda Lotim Teken kerjasama, 
Okenews.net--Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan sejumlah pihak sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti pada Kamis 01/02/2024

Pemda menandatangani kesepakaan bersama dengan PT. PLN, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam dan Universitas Al-Azhar (Unizar) Mataram. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PT. Pegadaian, di samping PT. PLN.

Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh lembaga tersebut karena membangun masyarakat sesuai kapasitas masing-masing. PLN dengan energinya, Pegadaian melalui penyaluran KUR dalam program Lotim Berkembang, serta dua lembaga pendidikan melalui tri darma perguruan tinggi. Ia melihat kehadiran empat lembaga ditambah kehadiran UMKM dam pers pada kesempatan yang sama di Rupatama Kantor Bupati itu, memenuhi konsep pentahelix  atau multipihak yang berkolaborasi, bersinergi serta berkomitmen untuk pembangunan.

Pj. Bupati selanjutnya menyampaikan harapannya terhadap satu persatu lembaga itu dalam upaya Pemda Lombok Timur mengembangkan ekonomi inklusif melalui UMKM dan ketahanan lingkungan, serta mewujudkan SDM berkualitas, di samping tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia menyebut setiap lembaga berperan penting untuk membangun ekonomi Lombok Timur yang maju.

Ia pun menegaskan kebutuhan akan inovasi dari semua pihak, utamanya akademisi STIEI Hamzar, maupun Unizar. Menurutnya harus ada  cara-cara baru yang lebih adaptif dan bekesesuaian dengan kebutuhan yang perlu untuk dikembangkan.

Menutup sambutannya Pj. Bupati mengingatkan bahwa hal-hal kecil memberikan makna walaupun tidak secara instan tetapi dalam waktu yang relatif lebih panjang.

Selasa, 30 Januari 2024

     

Buruh Tambang di Lombok Timur Dukung Ganjar Mahfud, Ingin Pemimpin yang Merakyat



Okenews.net- Kerja cepat dan sat - set dilakukan kelompok Relawan Ite Jaq Ganjar Mahfud (Bahasa Sasak : Kami Pasti Ganjar Mahfud), dengan merangkul lapisan akar rumput di wilayah Lombok Timur.

Budi Wawan selaku Koordinator Relawan Ite Jaq Ganjar-Mahfud Lombok Timur mengatakan, tak kurang dari 500 masyarakat dan pekerja tambang galian C di Desa Kesik, Lombok Timur menyatakan dukungan untuk Ganjar Mahfud.

"Bantuan sekop untuk para pekerja galian C merupakan bukti konkret kepedulian Paslon Ganjar-Mahfud terhadap masyarakat pekerja pada level terendah khususnya buruh lepas galian C. Kedepannya jika terpilih tentunya Paslon Ganjar-Mahfud akan lebih peduli terhadap kesejahteraan rakyat kecil," kata Budi Wawan, Senin 29 Januari 2024.

Kali Bambang merupakan salah satu desa di Lombok Timur dengan cukup banyak potensi sumber daya alam, termasuk tambang galian C.

Penyerahan bantuan itu disambut baik para buruh lepas tambang galian C di seputaran Kecamatan Masbagik, Pringgasela, Lenek, Aikmel. Mereka nampak antusias dan menyatakan dukungannya untuk Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Mahfud.

Dalam dialog bersama, Budi Wawan mengatakan, komitmen Ganjar Mahfud untuk memberdayakan masyarakat akar rumput atau kaum wong cilik, akan terus dilakukan di tengah masyarakat.

Budi Wawan juga memaparkan beberapa visi dan misi Ganjar Mahfud.

"Ganjar-Mahfud juga mempunyai komitmen kuat terkait program pengentasan kemiskinan, pertanian khususnya pengadaan pupuk, serta program kesehatan Satu Desa Satu Puskesmas," jelasnya.

Selain itu, Ganjar-Mahfud mempunyai program KTP Sakti, dimana kedepannya akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial serta program peningkatan ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan.

"Kegiatan seperti ini, merangkul masyarakat kecil akan terus kami lakukan, untuk menebalkan dukungan dan memenangkan Ganjar Mahfud," tukas Budi Wawan.

Dalam kegiatan tersebut, para relawan berbaur dengan masyarakat membagikan kaos, jilbab, dan korek api bergambar Ganjar Mahfud.

Sutardi salah seorang pekerja tambang galian C mengaku senang bisa bergabung dan disambangi relawan Ganjar Mahfud.

"Kami sebagai masyarakat bawah menginginkan pemimpin yang mengerti dan memahami kebutuhan masyarakat. Tak lain itulah Ganjar Pranowo - Mahfud MD," tegasnya.

Gerakan Relawan Ite Jag Ganjar Mahfud, bukan saja hanya bergerilya di Lombok Timur, namun juga hampir seluruh pulau Lombok.

Budi Wawan menambahkan, semakin hari semakin banyak dukungan dari masyarakat di NTB untuk mendukung Capres Cawapres Ganjar Mahfud.

"Kami optimis Ganjar Mahfud bisa menang di Pilpres 2024 ini," tegas Budi Wawan.

     

Dandim 1615 Tekankan Netralitas TNI pada Pemilu 2024

Okenews.net - Komandan Kodim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro mengambil jam komandan kepada seluruh personel Kodim baik militer maupun PNS jajaran di lapangan Makodim jalan Prof. M. Yamin Selong Lombok Timur, Selasa (30/1/2024).

Jam komandan merupakan komunikasi timbal balik seorang komandan atau pimpinan kepada seluruh prajuritnya untuk menyampaikan informasi, petunjuk dan arahan berupa kebijakan pimpinan dan permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Pada kesempatan itu, Dandim 1615/Lotim menjelaskan rencana pembersihan (clean up) dan reboisasi Gunung Rinjani yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari hingga 2 Pebruari 2024 dengan berbagai rangkaian kegiatan di dalamnya.

Letkol Bayu Sigit juga mengingatkan kembali tentang pengamanan Pemilihan Umum baik Legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 14 Pebruari mendatang.

"Proses Pemilu baik Pileg dan Pilpres sedang berjalan dan tanggal 14 Pebruari akan dilaksanakan pencoblosan. Jaga Netralitas TNI, jangan sampai ada laporan TNI tidak Netral karena ada ancaman hukuman yang harus diterima jika ada oknum yang melakukan itu," tegasnya.

Dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024, seluruh personel TNI sudah diberikan buku saku pedoman Netralitas TNI dan buku saku pemberian bantuan kepada Polri untuk dibaca dan dipahami sehingga pada pelaksanaannya tidak ada kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit.

Lebih lanjut, mantan Danyonif 742/SWY itu juga menyampaikan Panglima TNI dan Meteri Pertanian RI menandatangani nota kesepakatan (MoU) pada 4 Desember 2023. 

Untuk itu, ia mengingatkan kembali agar para Babinsa melaksanakan pendampingan kepada para petani dengan menjalin kerjasama dengan Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) yang ada di masing-masing Kelompok Tani (Poktan).

Selamat Idul Fitri 1444 H


Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi