Pemda Lombok Timur Gelar Rapat Koordinasi Terkait Kesiapan Atas Rencana Kunjungan Presiden RI Joko Widodo

Hermanamrullah    Februari 22, 2024   

Pemda Lombok Timur Gelar Rapat Koordinasi Terkait Kesiapan Atas Rencana Kunjungan Presiden RI Joko Widodo

 

Rapat Koordinasi Kesiapan Kunjungan Presiden RI

Okenews.net--Menyusul rencana kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Lombok Timur tepatnya Kawasan Teluk Ekas penghujung Februari mendatang, kembali digelar rapat koordinasi pada Kamis 22/02/2024. 

Rapat koordinasi berlangsung secara virtual dipimpin Plt. Asdep Pengembangan Perikanan dan Budidaya Cahyadi Rasyid. Pihak Pemda Kabupaten Lombok Timur diwakili Pj. Sekda H. Hasni yang didampingi Kepala Dinas PUPR, Kepala Bappeda, dan sejumlah pimpinan OPD terkait.

Rakor ini kembali memastikan kesiapan Pemda atas rencana kunjungan Presiden tersebut. Plt. Asdep meminta penjelasan terkait persiapan di lokasi dan berharap seluruh kebutuhan dipersiapkan dengan baik oleh Pemda KabupatenLombok Timur maupun pemerintah Provinsi NTB, tentunya dengan tetap berkoordinasi dengan kementerian dan protocol istana.

Rencananya pada Jumat (23/02/2024) Pemda Lombok Timur akan kembali melakukan sejumlah upaya guna mengoptimalkan persiapan, seperti memastikan persiapan di setiap zona yang menjadi lokasi kunjungan.

Pada rapat sebelumnya yang diikuti Pj. Bupati H. Muhammad Juani Taofik, setiap OPD diarahkan untuk ambil bagian sesuai peran masing-masing. Membersihkan jalur yang akan dilalui Presiden yaitu jalur Pemongkong sampai Ekas menjadi salah satu penekanan.

Kunjungan orang nomer satu di Indonesia itu adalah dalam rangka Showcase Pilot Project Budidaya Rumput Laut Skala Besar Terintegrasi Hulu – Hilir Di Teluk Ekas. Lombok Timur dipilih sebagai pilot project pengembangan Blue Food (pangan biru) atau makanan yang bersumber dari laut. Potensi rumput laut menjadi salah satu yang  dikembangkan di areal seluas 100 hektare di kawasan Teluk Ekas. Pilot project ini dimaksudkan pula melihat sejauh mana rumput laut dapat memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir, serta sejumlah target SDG`s, disamping kontribusinya terhadap ekonomi nasional, termasuk keberlangsungan lingkungan hidup.

Dekan Tarbiyah IAIH Pancor Optimis Dapat Naikkan Grade Jurnal

Hermanamrullah    Februari 22, 2024   

Dekan Tarbiyah IAIH Pancor Optimis Dapat Naikkan Grade Jurnal

 

Dekan Fakultas Tarbiyah IAIH Pancor, Dr, Idawati, M.Pd

Okenews.net--Dekan Fakultas Tarbiyah IAIH Pancor, Dr, Idawati, M.Pd kepada media mengatakan, publikasi jurnal perguruan tinggi merupakan bentuk kongkret pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pada pilar penelitian. Lebih spesifik, alumnus doktor Universitas Negeri Malang memandang jurnal kampus menjadi media diseminasi untuk mengkomuniksikan proses dan upaya pengembangan pengetahun yang merupakan core dari tanggung jawab dan kegiatan akademik di perguruan tinggi. 

Baginya, keberadaan jurnal kampus merupakan faktor pembeda antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lain seperti pendidikan dasar, menengah dan pesantren misalnya.  

Karena itu, publikasi jurnal sebuah perguruan tinggi merupakan ruh dari eksistensi suatu kampus.  Tanpa riset yang dipublikasikan lewat jurnal ilmiah, perguruan tinggi sama saja dengan lembaga pendidikan yang disebut sebelumnya, dan Ia hanya konsen dan sibuk dengan dirinya sendiri. dan tidak relevan dengan kondisi social lingkungannya. 

Lebih jauh, Dr. Ida mengatakan, jurnal juga dapat menyuguhkan pengetahuan alternatif yang berbasis scientific investigation yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah  di tengah derasnya informasi mentah (unverified), hoaks dan sejesnisnya lewat gempuran teknologi informasi/ social media yang cenderung berdampak buruk bagi pencerdasan masyarakat, Jurnal menjadi media untuk tukar gagasan (ideas exchange) di kalangan dunia kampus, sehingga hasil riset yang dipublikasikan menjadi konsen dan relevan dengan kepentingan publik, dan menjadi rujukan (term of reference) bagi masyarakat intelektual dan pengembangan pengetahuan di masa depan. 

Selain itu, jurnal menjadi alat untuk mengetahui dan mapping status dan kapasitas sebuah perguruan tinggi dalam ranah penelitian yang menjadi salah satu core kegiatan akademik di lembaga perguruan tinggi tersebut. Jurnal menjadi bagian dari upaya pengembangan ilmu pengetahuan. 

Karena itu, di bawah kepemimpinannya, Fakultas Tarbiyah IAIH Pancor telah mencapai beberapa prestasi berkaitan dengan pengelolaan jurnal, yaitu  sudah on target, yaitu dari tujuh 7 jurnal di Fak. Tarbiyah, ada beberapa yang sudah terakreditasi SINTA, dan lainnya sedang proses reakreditasi. Targetnya adalah meningkatkan status akreditasi ke jenjang yang lebih tinggi (SINTA 2 –SINTA 1). 

Dalam mengemban amanah di Fakultas Tarbiyah, Dr. Idawati, M.Pd akan terus berusaha untuk meningkatan kualitas jurnal dengan beberapa langkah, pertama, meningkatkan kapasitas pengelola jurnal baik teknis maupun manajemen, lewat workshop and pelatihan publikasi jurnal, kedua, merekrut eksternal experts menjadi reviewer jurnal, ketiga,meningkatkan kemampuan menulis dan publikasi ilmiah  dosen dan mahasiswa sesuai dengan persyaratan grade jurnal, misalnya beberapa jurnal di Fakultas Tarbiyah sudah terkarditasi Sinta maka dosennya harus mampu menulis degan standar tersebut.Sehingga ekistensi jurnal ini bisa menjadi cerminan SDM khususnya dosen pada bidang penelitian dan publikasi.

 

Kodim 1615 Berikan Bantuan Nutrisi Anak Stunting

Redaksi    Februari 21, 2024   

Kodim 1615 Berikan Bantuan Nutrisi Anak Stunting

Okenews.net – Program bapak anak asuh stunting yang digagas Komandan Kodim 1615/Lombok Timur Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro hingga saat ini masih rutin dilakukan setiap bulan. 

Untuk bulan ini, pemberian bantuan nutrisi kepada anak asuh stunting di masing-masing Koramil dan Kodim jatuh pada hari ini, Rabu (21/2/2024).

Perwira Seksi Teritorial Kodim 1615/Lotim Kapten Inf Agil sehari sebelumnya sudah mengingatkan seluruh Koramil jajaran untuk melaksanakan pemberian bantuan nutrisi secara serentak dan melaporkan kondisi perkembangan anak asuhnya sehingga bisa di monitor secara keseluruhan.

“Alhamdulillah ini masih bisa kita lakukan meskipun terjadi keterlambatan karena berbagai faktor, namun pemantauan terus dilakukan terhadap anak asuh masing-masing Koramil maupun Kodim,” ungkapnya.

Agil Juga menyebutkan, meskipun jumlah anak asuh Kodim dan jajaran masih jauh dari harapan, namun ia tetap bersyukur masih bisa berbuat untuk masyarakat khususnya bagi keluarga yang terkena stunting.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada ibu hamil untuk menjaga kesehatan dan penuhi kebutuhan gizi nutrisi selama hamil sehingga bayi dalam kandungan juga akan sehat dan kuat. 

“Bagi ibu-ibu yang memiliki bayi agar diberikan air susu ibu (Asi) eksklusif selama 2 tahun dan jangan lupa gizi dan nutrisi tambahan sebagai pendamping selain Asi sehingga pertumbuhan anak akan normal seperti anak pada umumnya,” imbaunya mengingatkan.

Lebih lanjut Agil juga berharap agar mendatangi dan memanfaatkan Posyandu untuk memperoleh layanan kesehatan rutin setiap bulan bagi ibu hamil dan anak-anak.

Seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, imunisasi dan pemeriksaan kesehatan lainnya sehingga akan membantu mendeteksi masalah kesehatan secara dini dan mendapatkan arahan dari petugas kesehatan apabila ada penyakit.

Bantah Ada Kecurangan, Panwascam Keruak: Itu Murni Salah Faham

Hermanamrullah    Februari 21, 2024   

Bantah Ada Kecurangan, Panwascam Keruak: Itu Murni Salah Faham

Evaluasi kinerja PTPS, Oleh Panwascam Keruak

Okenews.net-- Koordinator Pencegahan, Humas dan Farmas Panwascam Keruak Hilman menegaskan, pelaksanaan pemunguatan suara yang dilakukan di Kecamatan Keruak pada 14 Februari 2024 yang lalu berjalan lancar dan aman.

"Terkait Isu miring dan vidio yang beredar beberapa hari yang lalu, terkait salinan C hasil yang di Desa Keruak adalah murni salah faham," ungkap Hilman, Rabu, 21/02/2024

Ia juga menjelaskan terkait kronologi video yang beredar tersebut bahwa video tersebut direkam oleh salah satu oknum yang salah faham. Dimana video yang beredar tersebut merupakan C salinan dari C hasil.

"Karena mereka belum melakukan arsip di tingakt desa, maka petugas pemungutan suara di Kecamatan Keruak melakukan rekap ulang untuk dijadikan arsip, tanpa mengotak atik angka yang telah di dapat," tegasnya.

Tak hanya itu, ia menegaskan, jika memang ditemukan bukti-bukti akurat, sistimatis, dan terncana, pihaknya siap melakukan pembongkaran ulang, dan disaksikan oleh masyrakat, "Kami siap bongkar dan mengecek, jika memang di temukan ada bukti kecurangan," sambungnya.

Hilman juga menyarankan jika memang ada praktik kecurangan bisa ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sudah diatur sesuai ketentuan. "Ada bukti laporkan Bawaslu," tegasnya.

Ia pun meminta semua pihak untuk bisa menahan diri sampai hasil resmi diumumkan oleh komisi pemilihan umum.

Ia juga memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerjasama yang baik antara panwascam dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang telah melakukan tugas dan pengawasan dengan baik.

"Atasnama pribadi dan seluruh anggota Panwascam Keruak, mengucapkan terimaksih atas kinerja teman tekan PTPS dalan melakukan pengawasanya," sambunya

Sementara Pemateri Evaluasi Kinerja Ptps Amir Mahmud yang dihadirkan Panwascam Keruak dalam evaluasi hasil kinerja PTPS juga mengapresiasi PTPS kecamatan keruak, atas apa yang dikerjakannya.

Ia juga mengakui di kecamtan keruak tidak ada terjadi kecurangan apapun. "Saya pribadi juga bangga atas kinerja teman teman yang cepat dan akurat," ungkapnya.

Menurnya, pekerjaan dan pengawasan telah dilakukan dengan baik tanpa menyalahi aturan perundang undangan yang berlaku, pengawasan yang dilakukan Panwas kecamatan bersama PTPS dinilainya sudah baik.

Dirinya juga turut memberikan himbauan agar tidak termakan informasi yang belum akurat. "Harapan saya jangan cepat termakan berita yang tidak valid sumbernya," tambahnya.

Tak hanya itu, narasumber juga meminta kepada seluruh petugas untuk terus memberikan yang terbaik untuk bangsa, terutama sama sama mengawal pemilu, demi terciptanya transparansi di tengah masyarakat.

"Saya mengajak untuk teman teman dan semua pihak untuk sama sama mengawal suara masyarakat, agar tidak terjadi kecurangan kecurangan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jwab," tutupnya.

Pemda Lombok Timur Berikan Perhatian Khusus untuk Pekerja Migran

Hermanamrullah    Februari 21, 2024   

Pemda Lombok Timur Berikan Perhatian Khusus untuk Pekerja Migran

 

Focus Group Discussion (FGD) Lotim

Okenews.net-- Minimnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat rela mencari pekerjaan ke luar negeri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam kurun dua sampai dengan tiga tahun ini, isu pekerja migran tidaklah seburuk lima tahun sebelumnya.

Hal itu diakui Penjabat Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik sewaktu menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan panduan teknis dalam mengintegrasikan isu migrasi dalam kebijakan perencanaan dan anggaran daerah pada Rabu 21/02/2024 di Mataram.

“Memang masih ada tindak pidana perdagangan orang,” katanya,untuk itu Ia pun menegaskan jika ditemukan kejadian demikian, maka bisa disampaikan melalui LaporBup yang merupakan media pengaduan daring resmi Pemerintah Daerah  kabupaten Lombok Timur atau media lainnya agar segera ditangani. Menurutnya kasus tersebut harus dilakukan oleh pihak yang berwenang agar masalah dapat dikendalikan dan diselesaikan.

Selain itu, Ia menyebut dalam upaya meningkatkan keahlian para pekerja migran, pemerintah Lotim sudah menyediakan fasilitas tempat pelatihan untuk meningkatkan keahlian calon pekerja migran yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) atau sekarang disebut Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).

Ia juga mengaku miris dengan banyaknya kasus perceraian di Lombok Timur. “Setiap bulan sidang perceraian di Lotim itu kadang mencapai 100 sampai 130 per bulan karena per tahun itu sebanyak 1.300 kasus,” ungkapnya. Kasus tersebut kebanyakan dari keluarga pekerja migran.

Sementara itu Head of Democratic Governance and Poverty Reduction Unit UNDP Indonesia Siprianus Bate Soro menyebut UNDP mendorong adanya perlindungan bagi kaum pekerja migran yang ada di Provinsi NTB, Jawa Tengah, dan Makassar. “Kalo di NTB daerahnya adalah Lotim. Memang selama ini sudah banyak lembaga yang membantu program tersebut tetapi kebanyakan yang membantu itu tidak langsung menyentuh ke hulu seperti kebijakaan, perencanaan dan pendanaannya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Perencana Ahli Utama Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI Muhammad Iqbal Abbas mengingatkan agar memperkuat tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). “Mulai dari waktu keberangkatan, bekerja, hingga kembali ke tanah air,” ujarnya. Ia berharap nantinya dapat meningkatkan perlindungan kepada PMI ke arah yang lebih baik.

FGD ini juga dihadiri Ketua Pengurus Muhammadiyah Lotim, Balai Peningkatan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), dan jajaran jajaran OPD terkait.

Pemda Lombok Timur Targetkan Cakupan Universal Health Coverage Capai 98 Persen

Hermanamrullah    Februari 20, 2024   

Pemda Lombok Timur Targetkan Cakupan Universal Health Coverage Capai 98 Persen

Bupati terima kunjungan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lotim

Okenews.net--Tahun 2024 ini Lombok Timur menargetkan capaian cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) mencapai 98 %, setelah sebelumnya pada 1 Desember 2023 berada di angka 95% lebih. 

Mengoptimalkan hal tersebut penjabat (Pj.) Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik mengimbau masyarakat untuk memeriksa keanggotaan BPJS Kesehatannya di BPJS atau Puskesmas terdekat dengan tempat tinggal masing-masing. Camat dan Kepala Desa diharapkan dapat membantu masyarakat terkait hal tersebut.

Imbauan itu disampaikan di sela-sela menerima kunjungan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur Gusti Ngurah Catur Wiguna di Ruang Kerjanya Selasa 20/02/2024.

Dijelaskannya persentase UHC tersebut akan semakin bermakna ketika masyarakat mengaktifkan keanggotaannya. Dari 98% baru 95,37% yang aktif BPJS Kesehatannya atau masih ada kekurangan 2,63% atau 57 ribu jiwa masih belum mengaktifkan kepesertaan BPJS yang iurannya dibayarkan Pemerintah Daerah tersebut.

Padahal untuk keperluan itu masyarakat hanya perlu mendatangi BPJS Kesehatan atau Puskesmas terdekat dengan menunjukkan KTP atau nomor induk kependudukan (NIK). Ditegaskannya peserta bantuan iuran (PBI) ini tidak perlu melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) karena dibayarkan melalui APBD Lombok Timur.

Pj. Sekda Lombok Timur H. Hasni, yang mendampingi Pj. Bupati pada kesempatan itu, menyampaikan Pemda telah menyiapkan dana Rp.61,9 miliar untuk iuran BPJS Kesehatan itu demi mencapai UHC 98% di Januari lalu.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur menyampaikan pertumbuhan keanggotaan BPJS Kesehatan masyarakat di daerah ini usai mencapai UHC berada di angka 1600 orang dibanding sebelum UHC. Angka tersebut bersumber dari pokok pikiran DPRD dan KPPS. Ia berharap masyarakat dapat mengaktifkan kepesertaan sehingga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dimanfaatkan.

Mahasiswa PMM UMM Bantu Branding UMKM Mina Mojorejo Sejahtera Desa Mojorejo

Redaksi    Februari 20, 2024   

Mahasiswa PMM UMM Bantu Branding UMKM Mina Mojorejo Sejahtera Desa Mojorejo

Mahasiswa PMM UMM kelompok 59 gelombang 4 melakukan kegiatan di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu tepatnya di UMKM desa yang bergerak di bidang perikanan yang diberi nama “Mina Mojorejo Sejahtera” yang dimana UMKM ini berdiri di tahun 2022 namun belum memiliki branding yang kuat seperti belum ada logo ataupun plang bentuk pengenal atau branding dari UMKM itu sendiri.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) ini adalah untuk mengaplikasikan hilirisasi hasil Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Selain itu, melalui PMM ini mahasiswa berkesempatan untuk belajar banyak hal yang berkaitan dengan masyarakat karena terjun langsung di lokasi.

Salah satu kegiatan yang menonjol yang dilakukan Mahasiswa PMM dengan dosen pembimbing dr.Muslikhati,S.E., M.E ialah dengan melakukan pembuatan Logo dan plang untuk meningkatkan branding dengan tujuan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa PMM yang terdiri dari Dwi Kurniawan Putra (koordinator),Rafi Wildan (Sekretaris), Nadia Hasna (Bendahara), Mohammad nasir ( Dokumentasi),dan Siti nur Kholifah (Humas) yang tergabung dalam PMM Kelompok 59 gelombang 4 UMM.

Di awal kedatangan PMM UMM kelompok 59 gelombang 4 di Mojorejo, Rujito selaku kepala desa Mojorejo menyambut dengan hangat. “Semoga dengan adanya program PMM ini dapat bermanfaat bagi masyarakat desa khususnya Desa Mojorejo,” harapnya.

Berangkat dari latar belakang UMKM dan harapan kepala desa. Akhirnya di tanggal 19 Februari 2024, logo dan plang berhasil dibuat dan dipasang. Tentu proses mencapai itu semua tidak spontan tercapai,di mulai dari hari pertama di desa dengan menanyakan kendala dan apa yang dibutuhkan saat ini oleh UMKM “Mina Mojorejo Sejahtera” yang relate dengan zaman sekarang.

Setelah mengetahui permasalahan dan apa yang dibutuhkan Mahasiswa PMM UMM melakukan diskusi bersama dan dikoreksi oleh Muslikhati selaku dosen pembimbing lapangan. Dari pdiskusi itu, mahasiswa PMM UMM melakukan pitching logo dan konsep di depan ketua dan anggota UMKM “Mina Mojorejo Sejahtera” yang akhirnya mendapatkan beberapa saran yang langsung di follow up sehingga Logo dan Konsep disetujui oleh ketua dan anggota UMKM tersebut.

Ketua UMKM Mina Mojorejo Sejahtera, Syamsul Arifin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mahasiswa PMM UMM atas Branding yang dilakukan untuk UMKM yang bergerak di bidang perikanan tersebut. “Saya mewakili temen-temen UMKM sangat berterima kasih kepada UMM dan terkhusus mahasiswa PMM kelompok 59,” ungkapnya.

Syamsul juga berharap apa yang mahasiswa berikan dapat bermanfaat bagi semua. “Semoga kami bisa mempelajari hal-hal yang udah mahasiswa sampaikan berkaitan dengan branding sehingga dikemudian hari kami mampu mengembangkannya secara mandiri,” harapnya.

Di akhir penutupan Mahasiswa PMM kelompok 59 Gelombang 4 memberikan sertifikat penghargaan kepada UMKM Mina Mojorejo Sejahtera atas dedikasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan Pengabdian masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) yang berlangsung dari tanggal 19 Januari-19 Februari 2024.

Mahasiswa PMM UMM Bagikan Tempat Pembuangan Sampah

Redaksi    Februari 20, 2024   

Mahasiswa PMM UMM Bagikan Tempat Pembuangan Sampah

Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan suatu agenda yang wajib dilakukan bagi semua mahasiswa yang sedang aktif di universitas tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi mahasiswa kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh kelompok 26 gelombang 2 tahun 2024. 

PMM ini menjadi sarana bagi para mahasiswa untuk menyalurkan berbagai kegiatan positif kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) ini adalah untuk mengaplikasikan hilirisasi hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Malang.

Anggota dari kelompok tersebut terdiri atas: Devi Saima Siregar, Ahmad Syihan Fathan, serta Muh Yazid Zidane, yang berasal dari jurusan hubungan internasional dan di bimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Siti Khoiruli Ummah, S.Pd,. M.Pd dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat di kelurahan Candirenggo kecamatan Singosari Kabupaten Malang Jawa Timur.

Anggota PMM ini melaksanakan progam pengadaan tempat sampah di Kelurahan Candirenggo kecamatan Singosari kabupaten malang Jawa Timur. Hal ini dilakukan guna mengurangi tingkat pembuangan sampah sembarangan sehingga dapat tercipta lingkungan yang sehat.

Pelaksanaan program pengadaan tempat sampah ini didasari oleh kurangnya tempat sampah yang ada di Kelurahan Candirenggo sehingga menyebabkan adanya beberapa warga yang membuang sampah bukan pada tempatnya seperti di lahan kosong dan selokan. Jika hal ini terus berlanjut, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan mempengaruhi kesehatan masyarakat di Kelurahan Candirenggo.

Pembagian tempat sampah dilakukan di kantor Sekretariat Pasar Pagi yang di dampingi oleh Ketua RW 04. Pada saat berlangsungnya pembagian tempat sampah ini masyarakat terlihat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar terciptanya lingkungan kelurahan Candirenggo ini lebih bersih, sehat, dan bebas sampah sehingga dapat meningkatkan kesehatan untuk masyarakat sekitar. Pengadaan tempat sampah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kebersihan dengan salah satu cara tidak membuang sampah sembarangan agar tujuan dari progam ini dapat tercapai.

Pelepasan KKN, Kades Semaya Terima Mahasiswa IAIH Pancor

Redaksi    Februari 20, 2024   

Pelepasan KKN, Kades Semaya Terima Mahasiswa IAIH Pancor

Okenews.net - Pemerintah Desa Semaya Kecamatan Sikur Lombok Timur, NTB menyambut kedatangan mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor, Senin (19/02/2024).

Kepala Desa (Kades) Semaya, Sulaeman menerima mahasiswa peserta KKN dan memberikan arahan terkait dengan kondisi sosial, pendidikan, dan budaya masyarakat Desa Semaya yang sampai saat ini masih perlu dioptimalkan.

Ia juga menegaskan pentingnya peran serta mahasiswa dalam membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan mengingat masih banyak yang perlu ditingkatkan agar lebih baik kedepannya.

Ia berharap melalui kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa dan mahasiswa KKN, akan tercipta sinergi yang positif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ia juga berharapkan mahasiswa dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat untuk mencapai tujuan bersama.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Hanapi, M.Si menyampaikan pentingnya peran mahasiswa dalam mendorong pembangunan dan kemajuan di tingkat desa yang berkelanjutan. 

Ia menekankan agar mahasiswa KKN agar aktif bersilaturrohmi dengan masyarakat setempat, mendengarkan aspirasi sebagai bahan merencanakan dan melaksanakan program-program KKN selama tiga bulan.

"Melalui KKN, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh di bangku perkuliahan untuk kepentingan nyata dalam masyarakat," terang Hanapi.

Selain itu, ia juga mengajak mahasiswa untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Desa dan berkoordinasi bersama pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan KKN, guna memastikan kelancaran dan keberhasilan program yang akan dijalankan.

Dengan semangat dan komitmen yang tinggi, Hanapi yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lombok Timur itu yakin 14 mahasiswa KKN di Desa Semaya ini akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. 

"Langkah ini menjadi penting bagi mahasiswa dalam pengembangan diri sebagai calon pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kepentingan masyarakat," papar Hanapi 

Ia juga mengingatkan mahasiswa KKN untuk menjaga reputasi almamater. Oleh karena itu, diharapkan mereka dapat menjadi contoh dalam berperilaku, bertanggung jawab, dan mengedepankan nilai-nilai kebaikan.

SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Pers

Redaksi    Februari 20, 2024   

SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Pers

INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media start up dan media kecil yang dinaunginya.

Oleh: FIRDAUS (Ketua Umum SMSI)

Meskipun seringkali dianggap kecil dan hanya sebagai komoditas alias alat tawar-menawar, di era revolusi informasi ini, konsep besar dan kecil telah bergeser, media besar dan kecil sama-sama punya hak hidup.

Sekarang ini terdapat perubahan perilaku. Masyarakat yang memproduksi informasi, bahkan mengubah media menjadi konsumen. Hal ini mengindikasikan media yang tidak beradaptasi akan tertinggal.

Dengan bergesernya peran media, kemudian diperparah dengan lahirnya konsep Perpres tentang Publisher Right yang menjadi ancaman terhadap kemerdekaan pers dan bisnis ribuan media start up.

Perpres tersebut tampaknya lebih melindungi media arus utama dan para pemegang kepentingan besar sehingga mengancam eksistensi media start up dan mengurangi esensi media sebagai pilar keempat.

"Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Negara ini sakit karena persnya sakit. Penting adanya penataan ulang," demikian seperti terlontar dalam Rakernas SMSI di Ancol, Jakarta Utara, Senin (18/2/2024) malam.

Pengurus SMSI yang dinobatkan MURI sebagai organisasi media siber terbesar di dunia ini berjuang untuk menghapuskan pasal verifikasi dalam Perpres, sementara ribuan anggotanya di daerah terus bertahan.

Forum rakernas yang diikuti seluruh pengurus pusat dan perwakilan 38 provinsi itu memandang Perpres Publisher Right berbanding terbalik dengan penerbitan perpu UU kedaulatan digital yang menjadi penting karena mencerminkan kerangka hukum yang lebih baik untuk mengatur lingkungan digital yang terus berkembang pesat.

UU kedaulatan digital dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang timbul dalam dunia digital, seperti keamanan data, privasi, kejahatan siber, dan pengaturan konten online.

UU kedaulatan digital merupakan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kedaulatan negara dalam ranah digital. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan penggunaan data, perlindungan privasi online, keamanan siber, regulasi platform digital, serta pengelolaan konten digital yang sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dengan menerbitkan perpu UU kedaulatan digital, pemerintah dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan digital. Ini akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan dapat diandalkan bagi masyarakat dan bisnis.

Selain itu, UU kedaulatan digital juga dapat menjadi landasan bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di era digital ini, dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan investor dalam mengembangkan teknologi dan layanan digital.

UU kedaulatan digital relevan dengan persoalan yang dihadapi media start up terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, hak cipta, dan keberlanjutan bisnis mereka dalam lingkungan digital yang semakin kompleks.

Jika Perpres Publisher Right diberlakukan tanpa kerangka hukum yang kuat seperti UU kedaulatan digital, media start up rentan terhadap dampak negatif, termasuk:

Pembatasan hak cipta: Perpres Publisher Right memberikan keleluasan yang lebih besar kepada penerbit arus utama atas konten yang dihasilkan, mengurangi akses dan kemampuan media start up untuk menggunakan dan mendistribusikan konten secara bebas.

UU kedaulatan digital dapat membantu memastikan bahwa hak cipta diatur dengan adil dan seimbang, melindungi kepentingan media start up.

Ketergantungan pada platform besar: Media start up mungkin terpaksa mengandalkan platform besar yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi distribusi konten online. UU kedaulatan digital dapat mengatur platform-platform ini untuk memastikan bahwa kepentingan media start up diakui dan dilindungi dalam lingkungan digital.

Pembatasan yang diakibatkan oleh Perpres Publisher Right dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis media start up, mengurangi pluralitas media dan keragaman opini dalam masyarakat.

UU kedaulatan digital dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan pertumbuhan media start up, sehingga memastikan keberlanjutan ekosistem media yang sehat dan beragam.

Dengan demikian, UU kedaulatan digital menjadi penting dalam melindungi kepentingan media start up dan memastikan keberlangsungan mereka dalam menghadapi tantangan dari regulasi seperti Perpres Publisher Right.

Pada bagian lain penerbitan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers penting untuk menata ulang kehidupan pers di Indonesia karena adanya kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam era digital seperti sekarang ini.

Selain itu, perpu ini penting, agar masyarakat pers, tidak tercerabut dari akar kemerdekaan pers akibat ulah "predator" media yang berwajah pers.

Perlunya adaptasi kemerdekaan pers terhadap perkembangan teknologi merupakan salah satu alasan mengapa hal ini harus dilakukan.

UU No. 40 tentang Pers yang telah ada mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri pers di era digital. Dengan menerbitkan perpu sebagai penggantinya, pemerintah dapat menciptakan regulasi yang lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat.

Selain itu UU pengganti ini memberi perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai aspek yang sangat penting dalam demokrasi. Dengan menata ulang kehidupan pers melalui perpu, pemerintah dapat memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga dan dilindungi, sambil tetap memperhatikan aspek-aspek lain seperti tanggung jawab sosial dan etika jurnalistik.

Perpu baru juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang lebih kuat dalam melindungi jurnalis dan media dari tekanan atau intervensi yang tidak semestinya, baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan integritas profesi jurnalistik.

Dengan menciptakan kerangka hukum yang lebih kondusif, perpu baru dapat memberikan insentif bagi inovasi dan pertumbuhan industri pers, termasuk media start up. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan kompetitif bagi pelaku industri pers di Indonesia.

Dengan demikian, penerbitan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers dapat menjadi langkah penting dalam menata ulang kehidupan pers di Indonesia agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Oleh karena itu, forum rapat kerja nasional SMSI yang memenuhi Aula Hotel Candi Bentar Ancol mengajukan permintaan kepada Presiden:

Pertama, membuat perpres baru atau memperbarui UU IT dengan menerbitkan perpu UU kedaulatan digital. Kedua, mengatur kembali kehidupan masyarakat pers dengan menerbitkan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers.