Fraksi PKS Soroti Point RPJPD Tahun 2025-2045

Admin    Juli 02, 2024   

Fraksi PKS Soroti Point RPJPD Tahun 2025-2045

 

LOMBOK TENGAH – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menelisik lebih jauh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Pihaknya menilai jika hal tersebut masih menggunakan data yang tidak terupdate secara baik.

“Dalam ranperda ini, jumlah desa/kelurahan masih menggunakan data lama sejumlah 139 desa/kelurahan. Padahal beberapa waktu lalu telah ditetapkan jumlah desa/kelurahan definitif sejumlah 168,” kata juru bicara fraksi PKS, H. Ahmad Supli saat menyampaikan pemandangan umum atas ranperda tentang RPJPD tahun 2025-2045, Senin (01/07/2024).

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti luas wilayah produktif pada tahun 2018 seluas 49.253 hektar, sedangkan pada tahun 2023 tertulis luas wilayah produktif seluas 52.412 hektar. Artinya hal itu jelas tidak memungkinkan, sebab pada luas lahan produktif semakin tergerus oleh berbagai kebutuhan, seperti pembangunan perumahan, perkantoran dan kebutuhan-kebutuhan lain.

Begitu juga dengan angka putus sekolah, di mana pada ranperda RPJPD tersebut hanya menggunakan data 3 tahun yang lalu. Sehingga hal ini tentu sangat tidak layak dijadikan pijakan dalam membuat rencana pembangunan 20 tahun ke depan.

“Kami berharap penyuguhan data-data ini dan keseluruhan data yang disajikan dalam ranperda bisa menggunakan data yang terupdate,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pada ranperda itu sudah disajikan data kondisi sarana prasarana (sarpras) pendidikan, disana sudah jelas diproyeksikan kebutuhan sarpras untuk 20 tahun ke depan. Namun langkah-langkah untuk menyelesaiakan kondisi
gedung sekolah yang rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat jumlahnya mencapai ribuan. Disatu sisi, ranperda ini tidak dijelaskan tahap-tahap penyelesaian terhadap kondisi sekolah tersebut.

Pun demikian, dalam ranperda RPJPD ini telah diproyeksikan, jumlah penduduk kita pada tahun 2045. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu ketersediaan air minum maupun kebutuhan air untuk kepentingan yang lain harus disiapkan.

“Kita akui bersama, debit air yang tersedia kian hari kian berkurang. Tentu harus ada langkah-langkah proyektif untuk menghadapi itu semua, sehingga ke depan daerah sudah bisa mengantisipasi kondisi ketersediaan air ke depannya,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyinggung terkait keberadaan aset daerah. Sebab, ia menilai jika banyak aset yang tidak terberdayakan, bahkan terkesan terbengkalai dan hingga saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya eks Aerotel yang telah dibangun 15 tahun silam, namun belum bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Belum lagi aset-aset yang lain seperti tanah maupungedung yang tidak maksimal kita kelola. Jadi, sebelum memproyeksikan kebutuhan-kebutuhan sarpras ke depan, hal-hal yang masih tebengkalai harus menjadi bagian yang dirancang dalam RPJPD ini,” ujarnya.

Lebih jauh ia menambahkan, hal yang paling krusial yang dihadapi setiap tahun secara berulang-ulang adalah masalah ketersediaan pupuk dan ketersediaan air irigasi untuk lahan pertanian. Terhadap dua hal tersebut, pemerintah harus punya sikap dalam menjawab persoalan yang berulang-ulang. Menurutnya, penggunaan pupuk organik mungkin menjadi pilihan yang tepat untuk menjawab persoalan pupuk.

“Kami minta pemerintah daerah agar melakukan pengkajian-pengkajian tentang hal ini, agar tidak menjadi masalah yang terus terulang dikemudian hari,” pungkasnya. (*)

Mi6 Yakini Pasangan Jilbab Ijo, Rohmi-Firin Bakal Menciptakan Era Baru

Hermanamrullah    Juli 02, 2024   

Mi6 Yakini Pasangan Jilbab Ijo, Rohmi-Firin Bakal Menciptakan Era Baru

Pasangan Rohmi Firin

Okenews.net--Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 meyakini bakal datang era baru dalam kepemimpinan di NTB selepas Pilkada serentak 2024. Dukungan publik yang kian meluas untuk pasangan Jilbab Ijo,  Hj Sitti Rohmi Djalilah-HW Musyafirin, bakal mendekatkan pasangan perpaduan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ini kian dekat dengan kemenangan.

”Sebagai kandidat perempuan, Jilbab Ijo,  Rohmi mengantongi dukungan kuat dari kelompok marginal dan minoritas yang merasa terwakili. Dukungan ini semakin memberikan pasangan Rohmi-Firin basis pemilih yang loyal dan solid,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menyampaikan analisis terbarunya terkait Pilkada NTB, di Mataram, Selasa (2/7/2024).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini membeberkan hasil sigi sejumlah lembaga survei yang menempatkan pasangan Rohmi-Firin kian leading atas kandidat lainnya. Dua bulan sebelum pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur NTB resmi dibuka, elektabilitas pasangan Rohmi-Firin bahkan sudah menembus angka 33 persen.

Kian meluasnya basis dukungan dan tingginya antusiasme publik Bumi Gora terhadap pasangan Rohmi-Firin, menurut Didu, telah memantik kekhawatiran para pesaing. Hal ini menyebabkan pasangan Rohmi-Firin pun kini mulai diserang dengan stigma kepemimpinan perempuan. Stigma tersebut mengampanyekan isu yang menempatkan perempuan belum waktunya memimpin NTB. Hal yang menurut Didu merupakan upaya nyata black campaign terstruktur, tetapi diyakini tidak akan berpengaruh signifikan.

Memang kata Didu, kandidat perempuan di Pilkada, dalam banyak kasus akan selalu dihadapkan pada besarnya perhatian yang harus diberikan untuk melawan stereotip gender. Dalam hal ini, kata Didu, kandidat perempuan sering kali harus mengatasi stereotip gender yang meremehkan kemampuan mereka untuk memimpin.

Pada saat yang sama, kandidat kepala daerah perempuan juga dihadapkan pada hambatan budaya. Hal ini mengingat, di beberapa daerah, norma budaya masih menjadi tantangan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

Faktanya kata Didu, hambatan dan tantangan tersebut semakin hari kian tidak relevan. Besarnya dukungan masyarakat dan adanya kebijakan afirmatif dari otoritas pemerintahan, menyebabkan hambatan dan tantangan tersebut kian terkikis.

Sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Keinginan publik untuk melihat lebih banyak pemimpin perempuan di arena politik, termasuk di pemilihan kepala daerah, semakin menebal dan menguat. Fenomena ini bahkan tidak hanya terjadi di NTB, namun juga terjadi di banyak daerah.

”Jadi, pasangan Rohmi-Firin ini bukan pasangan gambling. Tapi pasangan yang hadir mendobrak tradisi dan jawaban atas apa yang didambakan publik. Setiap calon kepala daerah perempuan memang selalu membawa harapan baru bagi masyarakat. Sebab, mereka adalah kandidat yang memperjuangkan inklusi, keberlanjutan, dan keadilan dalam setiap aspek,” ucap Didu.

Bukti paling kuat yang menunjukkan betapa publik Bumi Gora kian mendambakan kepemimpinan perempuan tergambar dalam hasil Pemilu Legislatif tahun 2024 yang belum lama usai. Untuk kandidat DPR RI misalnya, di Daerah Pemilihan Pulau Sumbawa, kandidat peraih suara tertinggi adalah kandidat perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara di Pulau Lombok, kandidat peraih suara tertinggi adalah kandidat perempuan yang diusung Partai Gerindra.

Begitu pula untuk kandidat DPD RI. Dari empat figur Senator Bumi Gora yang terpilih mewakili NTB di Senayan, dua di antaranya adalah kandidat perempuan. Sementara dalam konteks wakil rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, jumlah keterpilihan kandidat perempuan juga meningkat signifikan.

Fenomena tersebut kata Didu, menggambarkan betapa kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender semakin meningkat di kalangan masyarakat Bumi Gora. Akibatnya, muncul pula kini banyak kampanye dan gerakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam politik.

Pada saat yang sama, terjadi pula perubahan nilai sosial. Masyarakat Bumi Gora mulai mengadopsi nilai-nilai modern yang mengedepankan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Hal ini mendorong perubahan pandangan terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan.

”Jangan lupa, jumlah pemilih perempuan juga lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Selalu ada rasa solidaritas yang kuat di antara pemilih perempuan yang mendukung kandidat perempuan. Mereka melihat kemenangan kandidat perempuan sebagai kemenangan kolektif dalam upaya memperjuangkan kesetaraan gender,” kata Didu.

Pj Bupati Lotim Launching Mall Pelayanan Publik di Hari Bayangkar ke 78

Hermanamrullah    Juli 01, 2024   

Pj Bupati Lotim Launching Mall Pelayanan Publik di Hari Bayangkar ke 78

Peresmian Mall Pelayanan Publik

Okenews.net-- Pemerintah Daerah Lombok Timur untuk mensentralkan pelayanan pada masyarakat membuka Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilouncing Pj Bupati Lombok Timur di Hari Bhayangkara ke 78 tahun 2024.

Peresmian berlangsung di kantor Mall Pelayanan Publik eks kantor Inspektorat Lombok Timur tepatnya depan Kantor Bupati. Senin (1/7/2024)

Dalam sambutannya  Pj Bupati Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik menyampaikan keberadaan Mall Pelayanan Publik ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dengan memudahkan akses pada masyarakat.

"Mall Pelayanan Publik ini dapat meningkatkan eksistensibility menjadi satu yang terintegrasi dan terpusat," ucap Juaini.

Disamping itu, Pj Bupati Juainin mengatakan dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini menjadi simbol dari eksistensi pemerintah daerah yang

Menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan terus memperbaiki pelayanan lebih efektif dan efesien pada masyarakat.

"Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pelayanan pemerintah masyarakatnya dan itu kita harapkan  dengan hadirnya mall pelayanan publik dapat terealisasi," terang Juaini.

Karenanya, Ia berpesan pada semua jenis pelayanan yang ada dalam MPP itu membuat pelanggannya (masyarakat-red) merasa lebih baik dan terlayani dengan cepat, serta dapat mengakses beberapa pelayanan dalam satu waktu. 

"Dengan adanya mall pelayanan publik ini masyarakat bisa mengurus keperluannya dalam satu kantor," ungkap Juaini.

Karena itu, Pj Bupati Juaini, berharap pada semua yang hadir dan semua camat beserta jajarannya untuk mensosialisasikan pada masyarakat akan keberadaan mall pelayanan publik ini agar semua mengetahui dan memanfaatkannya.

"Semakin cepat pelayanan ini bejalan dengan baik dan ramai maka akan kelihatan keberhasilannya," pesannya.

Dari 14 jenis pelayanan di Mall Pelayanan Publik ini, Pj Bupati Juaini juga berpesan pada semua instansi yang ada didalamnya untuk memperhatikan koneksi dari semuanpelayanan dengan kantor induknya. Bila perlu semua pelayanan bisa diakses melalui rumah.

"Sekarang harus diperhatikan koneksinya sehingga generasi rebahan bisa mengakses semua jenis layanan melalui rumah juga," tutup Juaini. 

Ini Catatan dan Rekomendasi Banggar DPRD terhadap Pertanggungjawaban APBD 2023

Admin    Juli 01, 2024   

Ini Catatan dan Rekomendasi Banggar DPRD terhadap Pertanggungjawaban APBD 2023

 LOMBOK TENGAH – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna, Rabu (26/6/2024).

Juru bicara Banggar DPRD Lombok Tengah Nurul Adha mengungkapkan, pemerintah daerah telah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 sebagai salah satu kewajiban konstitusional yang diamanatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terpilih periode 2021-2026.

Dan selanjutnya sesuai dengan mekanisme pembahasan Ranperda sebagaimana yang tertuang dalam tata tertib DPRD, Banggar sebagai alat kelengkapan DPRD yang ditugaskan khusus melaksanakan tugas fungsi di bidang penganggaran (budgeting).
Pihaknya telah melaksanakan pembahasan terhadap Ranperda tersebut yang dilaksanakan mulai tanggal 14 – 25 Juni 2024.

“Dalam kurun waktu tersebut, Banggar telah melaksanakan berbagai tahapan kegiatan mulai dari pengkajian secara internal, rapat konsultasi bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) serta organisasi perangkat daerah untuk mengetahui realisasi anggaran beserta kendala-kendala yang dihadapi,” terang Nurul Adha dalam laporannya.

Nurul Adha menyampaikan, sebanyak delapan fraksi telah memberikan pendapat akhir terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Lombok Tengah tahun anggaran 2023. Semuanya mengatakan setuju terhadap ranperda tersebut untuk dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi Perda Lombok Tengah meskipun terdapat catatan dan rekomendasi.

Selain catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, secara khusus Badan Anggaran juga memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus melakukan perbaikan terkait pola perencanaan pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) yang menurut badan anggaran lokasi pembangunan KIHT tersebut tidak strategis, mengingat sebagian besar penghasil tembakau untuk kabupaten lombok tengah justru berada di kawasan praya timur dan janapria.
2. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap manajemen tata kelola parkir yang masih belum bisa dikelola secara optimal khususnya di Kawasan Pariwisata Mandalika.
3. Mendorong pemerintah daerah untuk melanjutkan sistem terbaru yang digunakan dalam optimalisasi penarikan pajak bumi bangunan (PBB), serta mendorong agar bisa meningkatkan juga pendapatan dari BPHTB, dan pajak kendaraan. Yang mana ketiga jenis pajak diatas merupakan penyumbang terbesar terhadap peningkatan PAD.
4. Pemerintah daerah harus mengevaluasi alur rujukan bpjs dari faskes tingkat satu ke rumah sakit umum milik daerah. Yang mana selama ini kebanyakan masyarakat diarahkan untuk dirujuk ke rumah sakit swasta sehingga retribusi yang didapat oleh RSUD bisa lebih meningkat.
5. Pemerintah daerah harus menegakkan aturan terkait keberadaan usaha Retail Modern yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan amanat perda nomor 7 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
6. Mendorong pembangunan dan inovasi yang berkelanjutan, supaya PAD Pemkab Lombok Tengah terus meningkat sehingga kita tidak hanya bergantung pada pendapatan transfer. Salah satu potensi yang perlu dikaji adalah keberadaan pintu masuk pendakian pada Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), dimana Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur yang sebagian wilayahnya juga merupakan kawasan TNGR, saat ini sudah mendapatkan kontribusi PAD dari TNGR.
7. Mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji kembali nilai NJOP yang berlaku saat ini. Badan anggaran memandang bahwa nilai NJOP tersebut sudah tidak sesuai, khususnya untuk wilayah perkotaan dan kawasan pariwisata.
8. Untuk mengoptimalkan penataan dan pengelolaan aset daerah, badan anggaran mendorong pemerintah daerah untuk membentuk perangkat daerah setingkat eselon II yang bertugas khusus terkait penataan dan pengelolaan aset daerah.

Lebih lanjut Nurul Adha mengatakan, Banggar DPRD menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ke-12 kali berturut-turut.

Badan Anggaran meminta kepada pemerintah daerah agar seluruh catatan BPK, harus menjadi perhatian kita bersama sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat terus diperbaiki menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Catatan BPK tersebut khususnya mengenai hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “Kiranya dapat menjadi referensi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 menjadi Peraturan daerah,” tandasnya. (*)

Anggota DPRD Terpilih Dijadwalkan Dilantik Agustus Mendatang

Admin    Juli 01, 2024   

Anggota DPRD Terpilih Dijadwalkan Dilantik Agustus Mendatang

LOMBOK TENGAH – Sebanyak 50 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang terpilih melalui Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024, Sekertariat Dewan Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan jadwal pelantikannya akan dilaksnakan pada tanggal 28 Agustus mendatang. “Kami telah menyusun jadwal pelantikan pengambilan sumpah jabatan sebanyak 50 anggota DPRD Loteng terpilih tahun 2024 ini pada tanggal 28 Agustus mendatang,” kata Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Lombok Tengah, Suhadi Kana, S. Sos., MH.

Setelah menetapkan jadwal pelantikan, berbagai persiapan kini mulai dilakukan bagian sekertariatan Dewan. Baik itu mempersiapkan pakaian full dress dan pin emas yang nanti akan digunakan oleh masing-masing anggota dewan saat mengikuti pelantikan hingga persiapan ruang sidang juga sudah mulai dipersiapkan. “Bahkan nanti menjelang pelantikan kita akan melakukan proses pra kegiatan,” terangnya.

Adapun dijelaskan tahapan saat proses sidang paripurna saat pelantikan yang akan digelar nanti dimulai dari penentuan siapa yang akan menjadi pimpinan sementara setelah proses pelantikan yang dilakukan langsung oleh Ketua Pangadilan Negeri (PN) Lombok Tengah. Untuk penentuan siapa yang nanti akan menjadi pimpinan sementara tentu akan dijabat oleh dua partai politik pemenang Pileg tahun 2024 berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara.

Jika merujuk dari hasil penetapan oleh KPU, maka pimpinan sementara nanti akan dijabat oleh anggota terpilih dari partai Gerindra dan Golkar. “Pimpinan sementara nanti dijabat dua orang anggota DPRD terpilih yang berasal dari Parpol periah suara dan kursi terbanyak,” jelasnya.

Setelah ditetapkan siapa pimpinan sementara, kemudian akan dilanjutkan dengan proses orientasi yang akan diikuti oleh seluruh anggota DPRD yang sudah dilantik sebelumnya. Dimana untuk kegiatan orientasi ini nanti akan dilaksanakan empat hari yang kegiatannya di kerjasamakan dengan BPSDM provinsi NTB. “Untuk tempat nanti biasanya ditentukan sebelum kegiatan dilaksanakan,” katanya.

Dan setelah menyelesaikan masa orientasi barulah kemudian dewan baru akan melanjutkan kegiatan penyusunan Fraksi, Tata Tertib (Tatib), Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Namun dasar untuk menentukan komposisi AKD tentu nanti setelah tersusun Tattib. “Itu beberapa rangkaian kegiatan awal anggota dewan terpilih nantinya,” ujarnya.

Ditanya mengenai usulan SK pelantikan dewan terpilih disampaikan masih diatas meja Gubernur NTB. Pekan ini pihaknya memastikan kalau KPU sudah akanmelakukan koordinasi usulan SK tersebut ke Gubernur NTB. Pasalnya pelantikan akan dilakukan minimal 31 hari setelah usulan SK tersebut disahkan dan disetujui oleh Gubernur NTB. “Kami yakin SK pelantikan pekan ini sudah bisa diambil KPU di Gubernuran,” yakinnya.

Sementara jumlah undangan yang akan terlibat nanti pada saat proses pelantikan pengambilan sumpah jabatan anggota dewan baru berkisar hingga 500 undangan. Dimana undangan yang dimaksud juga akan diarahkan ke masing-masing anggota terpilih dengan jumlah maish belum ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada anggota dewan terpilih agar proses pelantikan bisa juga dihadiri langsung oleh masing-masing konstituen. “Yang jelas segala bentuk proses pelantikan dewan terpilih sudah mulai kami persiapkan dan waktu pelaksanaan akan sesuai jadwal,” tandasnya. (*)

Betemu Pegiat UMKM, Syamsul Luthfi Komitmen Kembangkan Potensi Lombok Timur

Redaksi    Juni 29, 2024   

Betemu Pegiat UMKM, Syamsul Luthfi Komitmen Kembangkan Potensi Lombok Timur

HM Syamsul Luthfi bertemu dengan pegiat UMKM Jerowaru

Okenews.net - Bakal Calon Bupati Lombok Timur HM Syamsul Luthfi gelar pertemuan pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lombok Timur guna nendengar aspirasi mereka.

Dalam kegiatan yang dihadiri 70 pegiat UMKM se-kecamatan Jerowaru itu, Syamsul Luthfi menyatakan komitmennya untuk mendukung perkembangan UMKM di Lombok Timur.

"UMKM merupakan tulang punggung perekonomian kita. Oleh karena itu, penting bagi kami mendengarkan langsung aspirasi," ujarnya Luthfi, Sabtu (29/06/2024).

Bukti UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah maupun nasional menurut Luthfi dapat dilihat dari peristiwa krisis ekonomi pada saat pandemi covid-19.

“Para pegiat UMKM tetap survive di tengah banyaknya perusahaan dan industri besar yang mangkrak,” ujar Luthfi yang didampingi Ketua Tim Gerakan Satu Paket Ir. Afuani.

Lebih lanjut ia memaparkan saat ini UMKM yang terdaftar di Dinas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur hanya mencapai 20.000 UMKM.

“Masih terbilang sangat jauh dari target pemerintah pusat sebanyak 30 juta UMKM berbasis digitalisasi,” papar pasangan Wahid itu.

Anggota DPR RI Komisi 6 Bidang Industri, Investasi dan Persaingan Usaha itu menghimbau masyarakat harus berpartisipasi dan berperan aktif dalam rangka menumbuhkan ekonomi berkualitas.

Harapnya, hasilnya dapat dinikmati secara luas dan merata, bukan hanya segelintir orang karena Jerowaru memiliki berbagai potensi seperti pariwisata, perikan, dan kelautan, pertanian hingga budaya.

“Jika kita sadari, Jerowaru merupakan garda terdepan yang menghubungkan kita dengan proyek strategis nasional di Kuta Mandalika. Dan kita harus jemput bola,” sambungya.

Alangkah meruginya kata dia, jika tidak bisa memanfaatkan potensi dan peluang ini. Namun demikian harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas.

Untuk menangani ini dengan cepat dan serius, pihaknya akan programkan hal yang berkenaan dengan potensi yang ada di Jerowaru yang saat ini belum optimal.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah Jerowaru harus kita dorong untuk dimekarkan menjadi 2 kecamatan, yaitu kecamatan Jerowaru dan Pemongkong,” katanya.

Menurutnya, dari pada memekarkan kabupaten yang saat ini belum bisa dilakukan, pemekaran kecamatan lebih realistis karena peluangnya lebih cepat.

Terakhir, ia mengingatkan gotong royong harus menjadi katalisator untuk pembangunan Lombok Timur agar tercipta Lombok Timur yang Maju dan Harmonis.

“Gotong royong ini merupakan ciri khas yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat kita yang harus dijaga sebagai warisan nenek moyang kita,” tutupnya.

Sambut Hut Bhayangkara Ke- 78 Kasrem 162 Hadiri Doa Bersama

Hermanamrullah    Juni 28, 2024   

Sambut Hut Bhayangkara Ke- 78 Kasrem 162 Hadiri Doa Bersama

Kasrem 162

Okenews.net --Dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-78 yang jatuh pada 1 Juli, Polda NTB mengadakan acara doa bersama yang melibatkan forkopimda dan berbagai lapisan masyarakat. Acara ini berlangsung di lapangan Bhadaraksa Polda NTB pada Jumat, 28 Juni 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh Komandan Korem 162/Wira Bhakti yang diwakili oleh Kepala Staf Korem 162/Wira Bhakti, Kolonel Inf Susanto Lastua Manurung, S.I.P., M.Han. Kehadiran perwakilan Korem 162/Wira Bhakti ini menjadi bukti nyata dukungan terhadap kegiatan yang bertujuan mempererat sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat.

Kasrem 162/WB menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai peringatan HUT Bhayangkara ke-78, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkokoh komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah NTB. "Sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan masyarakat adalah kunci utama dalam mewujudkan keamanan yang kondusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Acara doa bersama ini juga diisi dengan berbagai kegiatan yang menggambarkan kebersamaan dan semangat gotong-royong antara TNI, Polri, dan masyarakat. Dengan adanya acara ini, diharapkan tercipta hubungan yang semakin harmonis dan solid dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Polda NTB mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah hadir dan mendukung kegiatan ini. Semoga HUT Bhayangkara ke-78 menjadi momen yang berharga untuk semakin mempererat kebersamaan dan komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di NTB. (Penrem 162)

Lapas Selong Buka Pelatihan Kemandirian dan Pengambangan Diri

Hermanamrullah    Juni 27, 2024   

Lapas Selong Buka Pelatihan Kemandirian dan Pengambangan Diri

 

Pembukaan pelatihan pengembangan diri Lapas Kelas IIB Selong

Okenews.net--Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong Kanwil Kemenkumham NTB jalin kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Lombok Timur dan PKBM Mumtaz guna mengambangkan potensi yang dimiliki waega binaan yang ada di lingkup Lapas Kelas IIB Selong,

Pembukaan kegiatan pelatihan tersebut Berlangsung di Lingkungan Lapas Kelas II B Selong Tahun Anggaran 2024, Kamis, 27/06/2024

Kegiatan tersebut merupakan upaya petugas dalam meningakatkan keterampilan bagi warga binaan yang ada didalam lapas dengan tujuan terbentuknya kemandirian yang di masing masing diri warga binaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plh. Kalapas dan jajaran Lapas Selong, Kepala Disnaker, Ketua PKBM Mumtaz, Perwakilan Instruktur dari Aledroses Barbershop, dan 40 orang Warga Binaan Lapas Selong sebagai pesertanya.

Dalam acara pembukaan tersebut, turut dipaparkan kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan, diantaranya, Pangkas Rambut, Pembuatam Paving Blok, Pengolahan Hasil Pertanian dan lain sebagainya.

Plh Lapas Kelas IIB Selong, Nasruddin dalam sambutannya menyampaikan kegiatan kerjasama pelatihan yang akan diadakan dinilai sangat berguna bagi semua pihak terutama bagi pesertanya. Terlebih karena keterampilan yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan ini dapat digunakan untuk mencari pekerjaan. 

"Kegiatan Pelatihan pengembangan diri ini merupakan kegiatan yang sangat positif bagi para warga binaan, untuk mempersiapkan potensi dalam diri yang lebih baik nanti saat keluar dari lapas", ungakpnya

Dirinya juga berharap, agar kegitan positif tersebut dapat diikuti oleh seluruh warga binaan, guna menmbah wawasan dan pengembangan diri.

"saya berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan pelatihan ini  dengan maksimal, sehingga dapat menyerap semua ilmu yang diberikan untuk mempersiapkan diri menjadi insan yang lebih baik dan lebih mandiri," sambungnya.

Nasruddin juga mengatakan akan terus melaksanakan fungsi  pembinaan yang efektif dan berkualitas sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Selong akan terus melakukan intensifikasi dan diversifikasi program pembinaan dengan memperhatikan potensi sumber daya yang ada.

"Saya harap kerjasama yang baik dari semua pihak dapat terus terjalin, sesuai undang undang yang berlaku", tutupnya.

Curhat PKL di Bima: Perizinan, Relokasi PKL hingga Bantuan Permodalan

Hermanamrullah    Juni 26, 2024   

Curhat PKL di Bima: Perizinan, Relokasi PKL hingga Bantuan Permodalan

 

Okenews.net--Roadshow Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 di Pulau Sumbawa terus berlanjut. Setelah sebelumnya singgah di Kabupaten Sumbawa Barat atau Bumi 'Pariri Lema Bariri' dan Kabupaten Dompu, kali ini, skuad Mi6 singgah di Kabupaten Bima. 

Di Bima, Mi6 mengumpulkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PK) di bawah naungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Bima dan Kota Bima. Skuad Mi6 dipimpin langsung oleh Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto. Bambang Mei didampingi langsung oleh Ketua APKLI Provinsi NTB Abdul Majid. Tampak hadir juga Ketua Ansor kota Bima, Rafik,  Ketua Ansor Kabupaten Bima, Kurniawan dan sejumlah aktivis PMII dan Kopri Bima. 

Di Bima, tepatnya di Kompleks Pantai Lawalata, Mi6 bersama APKLI NTB mengumpulkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima pada Selasa (25/6/2024). Pertemuan yang dilakukan di lapak PKL pinggir pantai menambah semarak suasana. 

Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto  menerangkan,  bahwa agenda yang dilakukan Mi6 semata-mata untuk mendengar dari lebih dekat suara dari para PKL. Menurutnya, PKL merupakan eksponen atau kelompok profesi yang perlu diperhatian lebih oleh pemerintah. 

PKL merupakan kelompok 'rentan' penyangga ekonomi keluarga. Selain itu, pria yang beken disapa Didu itu memandang bahwa laju dan gerak perekonomian masyarakat paling bawah dapat dilihat salah satunya dari kesejahteraan para PKL. 

"Kami dari Mi6 ingin turun langsung, berdialog dengan teman-teman PKL. Kami tidak ingin memperoleh informasi yang kurang tepat. Kami ingin melihat dan merasakan langsung bagaimana kondisi real dari masyarakat. Selain itu, acara ini kan juga bisa menjadi ajang silaturrahim antara Mi6 dengan teman-teman PKL di Bima," kata Didu. 

Mantan Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu melihat, kondisi dan penataan para PKL di Bima cukup tertata, baik yang ada di pusat kota maupun sepanjang bibir pantai. Nantinya, aspirasi dan harapan dari para PKL akan pihaknya tuangkan dalam bentuk aspirasi tertulis untuk kemudian disampaikan kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024, khususnya kepada Rohmi Firin karena lebih memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada PKL. 

"Mi6 mendorong Paket Rohmi Firin untuk membuat Komitmen Politik dan Pakta Integritas Bersama PKL untuk memenangkan Pilgub NTB 2024," kata didu. 

Didu menambahkan Paket Rohmi Firin jika kelak memenangkan Pilgub NTB 2024 perlu memangkas semua prosedur/ aturan  yang merumitkan PKL untuk berusaha. 

"Bantuan dan Pembinaan perlu diperbanyak agar PKL bisa merasakan langsung kehadiran Pemimpin yang Baru NTB," imbuh didu 

Selain itu terkait pengurusan  Label Halal PKL , Mi6 mendorong APKLI mengkolektifkan pengurusan izin Sertifikat Halal PKL kota Bima agar lebih efektif dan efisien. 

"Hal ini penting agar PKL kota Bima bisa merasakan kehadiran APKLI dan Pemerintah sebagai pengayom dan pelindung PKL," urai didu. 

Terakhir, Didu memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada APKLI NTB yang telah memfasilitasi pertemuan antara Mi6 dengan para PKL di Kabupaten Bima dan Kota Bima. 

"Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua APKLI NTB Pak Abdul Majid yang hebat yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Bima," bebernya.

Terpisah Ketua Ansor Kota Bima, Rafik mendukung upaya Mi6 menyampaikan aspirasi PKL Kota Bima kepada Rohmi Firin. 

"Momen ini sangat penting sekali untuk ditindak-lanjuti keatas, misalnya Mi6 ini mengarahkan kita ke Bu Rohmi dan Musyafirin , kita siap galang PKL se kota Bima," ujar Rafik seraya menambahkan dirinya dekat sekali dengan PKL di dua titik yang merupakan pusat PKL di Kota Bima yakni di Sarasuta dan Amahami. 

Selain itu  Ketua Ansor Kota Bima menambahkan PKL kota Bima perlu pendampingan ekstra dari APKLI , khususnya pendampingan untuk mendapatkan bantuan. 

"Yang kedua, pendampingan terkait inovasi dan kreatifitas agar dagangan/jajanannya lebih bisa dikonsumsi oleh publik ," tandas Rafik 

Sementara itu, Ketua APKLI NTB Abdul Majid dalam arahannya berharap agar para PKL di Bima memanfaatkan acara tersebut untuk menyampaikan keluhan dan harapannya. Pihaknya juga mengapresiasi upaya Mi6 yang ingin turun langsung melihat kondisi para PKL untuk nantinya disampaikan kepada para paslon yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024. 

Lebih jauh, Abdul Majid mengapresiasi atas perhatian yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemkot Bima yang telah memberikan perhatian kepada para PKL selama ini. 

"Saya dapat informasi, di Bima ini belum pernah ada penggusuran PKL. Tapi juga memang kami lihat belum ada penataan lebih lanjut. Kami tentu meminta Pemda untuk lebih memperhatikan para PKL sekaligus berterima kasih atas pembinaan yang selama ini diberikan kepada PKL Bima. Kami tetap berharap Pemda di Bima dapat lebih memberikan pembinaan lebih banyak kepada para PKL," tutur Majid.

Majid menggarisbawahi, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.

Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman. Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.

"Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid

Curhatan PKL di Kabupaten Bima dan Kota Bima

Sementara itu, Ketua APKLI Kota Bima Kusdiono berterima kasih kepada Mi6 dan APKLI NTB yang berkenan hadir mendengar langsung keluhan dan harapan PKL di Bima. Pria yang akrab disapa Dion itu bercerita, dalam lima tahun terakhir, pernah ada penggusuran PKL dari pemerintah.

"Tetapi saat itu bisa kita selesaikan, diberikan alternatif dan setelah itu bisa ditata," bebernya.

Catatan yang paling penting menurut Dion adalah bantuan permodalan. Dion tak menampik bahwa Pemkot Bima memang telah memberikan bantuan gerobak untuk para PKL. 

Selanjutnya, Dion menyorot soal kian ramainya trend jualan online di Kota Bima. Selanjutnya, pihaknya juga menyoroti ihwal pemberian izin retail modern di Kota Bima. 

"Ketika Pemkot memberi izin retail modern, ini banyak penolakan. Akhirnya dibuat kesepakatan, boleh retail masuk tetapi produk lokal kami wajib diterima. Nyatanya tidak seperti yang kami harapkan. Sampai saat ini tidak ada tindaklanjut," ujarnya.

Selanjutnya, Dion berharap ada pemberian pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para PKL untuk lebih adaptif dengan perkembangan zaman.

"Grab di Bima ini dikenal bukan untuk ngangkut orang, tetapi antar makanan. PKL yang kita otomatis terlindas," paparnya. 

Selanjutnya, Dion juga berharap ada perhatian lebih khusus kepada para PKL yang berjualan makanan atau jajanan khas Bima. 

Selanjutnya, salah seorang PKL yakni Mega Mustika menyampaikan curhatannya. Pedagang Jajanan tradisional Khas mbojo  itu mengaku merasa senang bisa diundang hadir di acara tersebut. 

"Selaku PKL, kemarin belum setahun di kampung saya dapat bantuan rombong (gerobak) tetapi yang dapat justru orang yang tidak masuk kelompok, dan mungkin kurang aktif. Saya pribadi yang aktif malah ndak dapat. Padahal saya berjualan setiap hari," bebernya.

"Mungkin Bapak-Bapak bisa mewakili untuk menyampaikan. Kalau di Kota Bima juga lapak belum tertata rapi, setahu saya PKL harus diberikan tempat khusus, terutama di dekat istana. Di sana kan belum bagus (tertata)," imbuhnya.

Ia juga berharap, khusus di tempat-tempat seperti Pantai Amahami, pihaknya berharap tidak hanya diberikan berjualan pada hari Minggu saja. 

"Selanjutnya ini ada masalah perizinan, kalau kita punya usaha kan harus ada izin, ini saya kira terlalu ribet. Termasuk juga pemberian label halal, ini sangat penting dan kami butuh," bebernya 

Ketua APKLI Kabupaten Bima M. Iqbal juga menyampaikan perspektifnya soal kondisi para PKL di Kabupaten Bima. 

"Persoalan kota dan kabupaten hampir sama, tapi kami di kabupaten memamg wilayahnya lebih luas. Beberapa PKL yang sudah kami akomodir soal izin, label halal, sudah kami difasilitasi. Kami intens berkomunikasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan," bebernya. 

"Di beberapa tempat kami sudah mengajukan pinjaman tanpa bunga dengan Bank NTB Syariah. Ini hasil arahan Ketua APKLI NTB, kemarin sudah terealisasi mendapat pinjaman Rp 5 juta tanpa bunga. Tapi tahun 2024 belum ada bantuan fisik, kalau tahun sebelumnya sudah ada bantuan boks jaulan, payung dan lain-lain," sambung Iqbal.

Mi6 Petakan Isu Strategis Bareng PKL Dompu

Hermanamrullah    Juni 25, 2024   

Mi6 Petakan Isu Strategis Bareng PKL Dompu

Okenews.net--Lembaga Kajian Sosial dan Politik kenamaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni Mi6 kembali melalukan roadshow pemetaan isu strategis untuk Pemilihan Kepala Pilkada (Pilkada) NTB 2024. Usai pada akhir pekan kemarin menyambangi Bumi Pariri Lema Bariri Sumbawa Barat, kali ini skuad Mi6 hadir di Kabupaten Dompu. 

Di Kabupaten Dompu, Mi6 mengumpulkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PK) di bawah naungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Dompu. Skuad Mi6 dipimpin langsung oleh Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto  didampingi langsung oleh Ketua APKLI Provinsi NTB Abdul Majid.

Pertemuan Mi6 dengan para PKL Dompu digelar di Gelanggang Pemuda KNPI  Kabupaten Dompu pada Senin (24/6/2024). Pertemuan berlangsung cair dan hangat. Para PKL tampak antusiasi menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada Mi6.

Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa didu dalam sambutannya menerangkan,  bahwa agenda yang dilakukan Mi6 semata-mata untuk mendengar dari lebih dekat suara dari para PKL. Menurutnya, PKL merupakan eksponen atau kelompok profesi yang perlu diperhatian lebih oleh pemerintah. 

PKL merupakan kelompok 'rentan' penyangga ekonomi keluarga. Selain itu, pria yang beken disapa Didu itu memandang bahwa laju dan gerak perekonomian masyarakat paling bawah dapat dilihat salah satunya dari kesejahteraan para PKL. 

"Kami dari Mi6 ingin turun langsung, berdialog dengan teman-teman PKL. Kami tidak ingin memperoleh informasi yang kurang tepat. Kami ingin melihat dan merasakan langsung bagaimana kondisi real dari masyarakat. Selain itu, acara ini kan juga bisa menjadi ajang silaturrahim antara Mi6 dengan teman-teman PKL di Dompu," kata Didu. 

Mantan Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu melihat, kondisi dan penataan para PKL di Dompu cukup rapi. PKL di Dompu, khususnya di pusat kota juga menjamur. Nantinya, aspirasi dan harapan dari para PKL akan pihaknya tuangkan dalam bentuk aspirasi tertulis untuk kemudian disampaikan kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.

"Saya mau meminta persepsi mereka agar para calon secara umum atau kontestan punya concern untuk memberikan tawaran kepada masyarakat nanti untuk dielaborasikan dalam janji dan visi-misi untuk menarik simpati rakyat," tegasnya.

Selanjutnya didu mengatakan dalam kontek Pilgub NTB 2024 mendatang, sesungguhnya komunitas PKL memiliki posisi tawar politik yang kuat dalam kontestasi tersebut. Hal ini karena jumlah PKL yang cukup signifikan disetiap daerah yang dipakai alat untuk menyampaikan aspirasi politiknya terkait problem PKL agar bisa diendors oleh pemimpin daerah yang terpilih kelak. 

"PKL hendaknya mulainya menyatukan barisan dan kekuatannya untuk menghadapi Pilgub NTB 2024 agar posisi tawar politik bisa diperhitungkan jika tidak tercerai berai," kata didu. 

Terakhir, Didu memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada APKLI NTB yang telah memfasilitasi pertemuan antara Mi6 dengan para PKL di Kabupaten Dompu. 

"Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua APKLI NTB Pak Abdul Majid yang hebat yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Dompu," bebernya.

Di tempat yang sama, Ketua APKLI NTB Abdul Majid dalam sambutannya berharap agar para PKL di Kabupaten Dompu memanfaatkan acara tersebut untuk menyampaikan keluhan dan harapannya. Pihaknya juga mengapresiasi upaya Mi6 yang ingin turun langsung melihat kondisi para PKL untuk nantinya disampaikan kepada para paslon yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024. 

Lebih jauh, Abdul Majid mengapresiasi atas perhatian yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Dompu yang telah memberikan perhatian kepada para PKL selama ini. Meski demikian, ia tetap berharap agar Pemkab Dompu tetap mau melihat lebih dalam dan mendengar lebih jauh harapan dari para PKL. 

"Saya dapat informasi, di Dompu ini belum pernah ada penggusuran PKL. Tapi juga memang kami lihat belum ada penataan lebih lanjut. Kami tentu meminta Pemkab Dompu untuk lebih memperhatikan para PKL sekaligus berterima kasih atas pembenaan yang selama ini diberkman Pemkab Dompu kepada PKL. Kami tetap berharap Pemda Dompu dapat lebih memberikan pembinaan lebih banyak kepada para PKL," tutur Majid.

Majid menggarisbawahi, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.

Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman. Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.

"Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid

Isu Strategis dari PKL Kabupaten Dompu

Mengawali penyampaiannya, Ketua APKLI Kabuapten Dompu Supriadin memberikan uplause kepada Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 yang telah datang ke Kabupaten Dompu. 

"Dari lubuk hati yang paling dalam tentu kami mengacungi jempol kepada Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 didampingi Pak Ketua APKLI NTB Abdul Majid yang telah hadir di Kabupaten Dompu," bebernya. 

Supriadin berharap Pemkab Dompu lebih aktif menggelar dialog dengan para pedagang kaki lima. Pihaknya mendorong agar Pemkab Dompu lebih memperbaiki tata kelola PKL. 

Tata kelola PKL ini menurutnya menjadi salah satu faktor yang akan menentukan keindahan kota. Pihaknya juga mengungkao adanya rencana penggusuran yang akan dilakukan Pemkab Dompu kepada para PKL. 

"Ada informasi atau rencana penertiban bagi para PKL. Pemkab Dompu perlu menyiapkan langkah antisipatif, minimal ada langkah atau solusi yang sudah sudah disiapkan jika rencana tersebut dilakukan," jelasnya.

Selain itu, pihaknya mendorong agar Pemkab Dompu lebih banyak memberikan pembinaan, pelatihan kepada para PKL. 

"Ini sepertinya yang perlu diperbanyak. Pelatihan, pembinaan kepada PKL, misalnya juga pemberian bantuan baik alat seperti gerobak dan tentunya modal," bebernya.

Selanjutnya Ketua APKLI Dompu menyinggung keberadaan PKL yang turut serta melestarikan Makanan/Jajanan Tradisional khas Dompu seperti Timbu , Dahi, karencu, Manggemada, pangaha balu,ponte hala,karampi,le'de, saronco peke di pasar induk dompu maupun Lapak PKL di lokasi lainnya. Hal tersebut dibenarkan oleh pedagang jajanan khas dompu yakni Junari dan Shinta yang sehari-harinya berjualan panganan khas dompu.

"Saya jualan jajanan tradisional dompu sudah 4 tahun ini dan selalu habis terjual. Hal ini berarti warga dompu masih mencintai kuliner tradisional," ujar Shinta dan Junari. 

Terakhir, Supriadin mendorong Pemkab Dompu agar lebih serius memperhatikan para PKL yang menjual makanan khas Dompu. Makanan khas tersebut juga menurutnya perlu terus diperluas agar masyarakat luar mengetahui 'kekayaan kuliner' Dompu. 

Sementara itu, Abi Abrian mengungkap minimnya bantuan permodalan kepada para PKL. Bantuan modal menurutnya amat sangat dibutuhkan oleh para PKL.

"Ini yang menurut kami sangat urgent. bantuan permodalan. Ini yang mau kita coba bangun komitmen dengan calon kepala daerah. Sering kami juga dipersulit dalam mendapatkan pinjaman," paparnya.

Selain itu, Abi juga menyoroti ketidakteraturan pasar di Dompu. Khususnya yang ada di pusat kota. Menurutnya, pasar sebagai episentrum perekonomian masyarakat harus ditata.

"Masalah lain kita juga adalah pasar. Pasar ini sejujurnya harus lebih ditata. Sering bikin macet," bebernya.

Selain itu, salah satu keluhan yang juga disampaikan oleh para pedagang kaki lima adalah kenaikan harga bahan baku. Para pedagang ini menghadapi kesulitan karena harga bahan baku yang semakin mahal, sementara mereka harus menjaga agar harga jual tetap terjangkau bagi pembeli. Hal ini menimbulkan tekanan keuangan bagi para pedagang kaki lima, yang mengandalkan pendapatan harian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.