www.okenews.net

Rabu, 03 Juli 2024

     

Mi6 Analisis Sejumlah Hasil Survei Terbaru Pilgub NTB 2024

 

Okenews.net-- Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin mendekat dan dinamika politik semakin menarik untuk diikuti. Laporan survei terbaru dari berbagai lembaga mengindikasikan perubahan signifikan dalam elektabilitas para kandidat. Bambang Mei Finarwanto, akrab disapa Didu, memaparkan analisa mendalam terkait hasil survei dari periode terlama sampai terbaru:

OMI (12-21 Maret 2024) dengan Simulasi 4 Pasang Calon:

  1. Zul-Suhaili: 50,5%
  2. Iqbal-Dinda: 11,6%
  3. Rohmi-Musyafirin: 10,4%
  4. Pathul-Syafruddin: 5,0%
  5. Belum Menentukan Pilihan: 22,5%

LSI (11-17 Mei 2024) dengan simulasi 4 nama calon:

  1. Zulkieflimansyah: 35,5%
  2. Suhaili Fadhil Thohir: 14,1%
  3. Sitti Rohmi Djalillah: 10,9%
  4. Lalu Pathul Bahri: 4,4%
  5. Belum Menentukan Pilihan: 35,1%

Kedai Kopi (20-29 Mei 2024) dengan simulasi 4 nama calon:

  1. Dr. H. Zulkieflimansyah: 27,7%
  2. Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah: 19,9%
  3. H. Suhaili FT: 17,9%
  4. Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal: 10,9%
  5. Belum Menentukan Pilihan: 23,6%

LSI (7-11 Mei 2024) dengan simulasi 8 nama calon:

  1. Zulkieflimansyah: 32,1%
  2. Suhaili Fadhil Thohir: 11,9%
  3. Sitti Rohmi Djalillah: 10,3%
  4. Indah Dhamayanti Putri: 10,1%
  5. Lalu Muhammad Iqbal: 6,4%
  6. Lalu Gita Ariadi: 3,5%
  7. Mohan Roliskana: 3,1%
  8. W. Musyafirin: 2,0%
  9. Belum Menentukan Pilihan: 20,6%

Indikator (28-31 Mei 2024) dengan simulasi 4 nama calon:

  1. Sitti Rohmi Djalillah: 26,7%
  2. Zulkieflimansyah: 24,2%
  3. Lalu Muhammad Iqbal: 6,6%
  4. Lalu Gita Ariadi: 2,1%
  5. Belum Menentukan Pilihan: 39,9%

POLTRACKING (31 Mei-7 Juni 2024) dengan simulasi 4 nama calon:

  1. Sitti Rohmi Djalillah: 33,0%
  2. Zulkieflimansyah: 29,5%
  3. Lalu Muhammad Iqbal: 17,0%
  4. Lalu Gita Ariadi: 2,1%
  5. Belum Menentukan Pilihan: 18,4%

PRC (9-18 Juni 2024) dengan simulasi 4 nama calon:

  1. Zulkieflimansyah: 25,4%
  2. Sitti Rohmi Djalillah: 17,3%
  3. Suhaili Fadhil Thohir: 10,5%
  4. M. Sukiman Azmi: 6,6%
  5. Lainnya: ...

Survei Tambahan dari Lembaga Presisi (25 Mei - 4 Juni 2024) di Lombok Timur:

  1. Sitti Rohmi Djalillah: 36,8%
  2. M. Sukiman Azmy: 17,7%
  3. Zulkieflimansyah: 9,3%
  4. Suhaili Fadhil Thohir: 3,6%
  5. Lalu Muhammad Iqbal: 2,3%
  6. Lalu Gita Ariadi: 1,3%
  7. Mohan Roliskana: 0,5%

Segmen Pemilih Perempuan:

  1. Rohmi-Musyafirin: 42,3%
  2. Gita-Sukiman: 8,6%
  3. Zul-Uhel: 7,3%
  4. Iqbal-Indah: 2,7%
  5. Iqbal-Arsyad Gani: 0,5%
  6. Iqbal-Mahdalena: 0,5%
  7. Swing Voters: 38,1%
  8. Segmen Pemilih Pria:
  9. Rohmi-Musyafirin: 36,8%
  10. Gita-Sukiman: 16,8%
  11. Zul-Uhel: 16,8%
  12. Iqbal-Arsyad Gani: 1,8%
  13. Iqbal-Indah: 0,9%
  14. Iqbal-Mahdalena: 0,5%
  15. Swing Voters: 32,7%

Berdasarkan delapan hasil survei terbaru tersebut, Didu menyebutkan bahwa ada kecenderungan penurunan elektabilitas dari petahana Zulkieflimansyah. Dukungan terhadap Zulkieflimansyah turun dari puncaknya pada 50,5% dalam survei OMI, menjadi hanya 25,4% dalam survei PRC terbaru. Sementara survei LSI terakhir menunjukkan angka 32,1%.

"Penurunan ini mengindikasikan pergeseran preferensi pemilih yang mungkin dipicu oleh beberapa faktor seperti performa kampanye, isu-isu lokal, dan dinamika politik," jelas Didu, Rabu 3 Juli 2024

Sementara itu, ada trend peningkatan dukungan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah Partai Perindo NTB Sitti Rohmi Djalillah. Sebagai contoh, survei POLTRACKING terbaru menempatkannya di angka 33,0%, dibandingkan dengan 17,3% dari survei PRC sebelumnya. 

Dari survei Kedai Kopi, dukungan meningkat dari 19,9% menjadi 33,0% dalam survei POLTRACKING. "Strategi kampanye Sitti Rohmi yang lebih efektif dan responsif terhadap isu-isu lokal sukses menarik simpati pemilih," papar Didu.

Di lain sisi, elektabilitas Suhaili Fadhil Thohir tampak stagnan. Suhaili Fadhil Thohir tampil stabil dalam berbagai survei. Meski ada fluktuasi angkanya tetap berkisar antara 10,5% hingga 14,1%. 

"Basis pemilih loyal tampaknya menjadi kunci stabilitas elektabilitasnya," ungkap Didu.

Didu memaparkan, tingginya angka ketidakpastian:

Sebagian besar survei juga menunjukkan persentase pemilih yang belum menentukan pilihan atau tidak menjawab masih sangat tinggi. 

"Ketidakpastian yang signifikan ini membuka peluang bagi semua calon untuk memaksimalkan kampanye mereka guna menggaet swing voters," kata Didu.

Kesimpulan yang ditarik Didu dari hasil survei ini adalah bahwa dukungan untuk Zulkieflimansyah terus menurun secara signifikan sementara Sitti Rohmi Djalillah menunjukkan peningkatan elektabilitas yang impresif. Suhaili Fadhil Thohir masih mempertahankan stabilitas elektabilitasnya menunjukkan adanya basis.

"Walau kita berharap ada tiga atau empat pasang kontestan, namun hasil survei ini menunjukkan bahwa yang head-to-head adalah Rohmi-Firin melawan Zul-Uhel. Calon lainnya kurang signifikan," pungkas didu

     

Pasangan Rohmi-Firin Diingatkan Jangan Ada Over Konfidensi


Okenews.net - Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, mengingatkan pasangan Rohmi-Firin jangan terlena meski basis dukungan kian meluas dan memiliki sosok unggul pada diri Jilbab Ijo.

Sebab, hasil kajian Mi6 menunjukkan, bagi kandidat kepala daerah yang merasa memiliki dukungan kuat, akan muncul godaan untuk merasa aman dan menganggap bahwa kemenangan sudah pasti. 

"Sikap terlena ini bisa menjadi bumerang yang serius. Dalam pesta demokrasi seperti Pilkada, Didu menjelaskan, selalu ada volatilitas pemilih," kata Bambang Mei Finarwanto, Selasa (2/7/2024). 

Diakui, dukungan masyarakat bisa sangat dinamis. Pemilih yang sebelumnya mendukung kandidat tertentu, bisa mengubah pilihan mereka berdasarkan berbagai faktor.

Harus dihitung pula strategi kampanye pesaing. Sebab, kandidat lain mungkin mengadopsi strategi kampanye yang lebih agresif atau inovatif, yang bisa menarik perhatian pemilih dan mengalihkan dukungan dari kandidat yang merasa aman. 

Termasuk pula memperhitungkan kemungkinan munculnya aliansi dan koalisi baru yang bisa mengubah dinamika. Karena itu Didu mengingatkan, kerja-kerja tim pemenangan pasangan Rohmi-Firin masih jauh dari kata usai. 

Pasangan yang mendapat dukungan dari NWDI organisasi massa Islam terbesar di NTB ini, harus terus dapat menjaga momentum hingga hari penentuan di mana publik Bumi Gora datang menyalurkan hak pilihnya ke bilik suara.

Upaya untuk terus menjaga momentum tetap terpelihara tersebut masih terbuka lebar bagi pasangan Rohmi-Firin. Didu memberi contoh, banyak hal yang masih belum terdeliver dengan baik kepada para pemilih terkait sosok Musyafirin. 

Tak banyak yang tahu, Bupati Sumbawa Barat yang memiliki sederet prestasi tersebut, adalah Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sumbawa Barat.

Selama ini, publik hanya mengetahui Firin adalah birokrat dengan kapasitas kepemimpinan yang teruji, lalu menjadi Bupati dua periode di Bumi Pariri Lema Bariri, dan politisi PDI Perjuangan. 

Sementara perkhidmatan dan pengabdian panjangnya di Nahdlatul Ulama (NU), justru tidak banyak yang mengetahui.

Didu meyakini, semakin banyak khalayak yang mengetahui pengabdian dan perkhidmatan Musyafirin di NU, akan menjadikan basis dukungan pemilih bagi pasangan Rohmi-Firin juga semakin meluas. 

Hal ini lantaran, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. NU tidak hanya memengaruhi aspek keagamaan, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik.

”Bagi kandidat kepala daerah, memiliki rekam jejak dalam perkhidmatan dan pengabdian kepada organisasi massa Islam, terbukti menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan publik,” ucap Didu.

Hal lain yang masih perlu dimaksimalkan oleh pasangan Rohmi-Firin kata Didu adalah perlu kian masifnya kampanye lintas wilayah. 

Sebagai figur yang merepresentasikan Pulau Lombok, Didu menyarankan Rohmi untuk juga datang langsung menyapa masyarakat di Pulau Sumbawa. 

Banyak warga Pulau Sumbawa yang merindukan pula kehadiran Rohmi di sana. Rohmi misalnya bisa mengunjungi warga Pulau Lombok yang transmigrasi di Pulau Sumbawa.

Rohmi juga bisa bertatap muka langsung dengan para Pedagang Kaki Lima dari kalangan kaum perempuan di seluruh Pulau Sumbawa, yang jumlahnya juga sangat signifikan.

Demikian pula halnya dengan Musyafirin. Harus juga menyapa langsung masyarakat di Pulau Lombok. 

Sebagai Ketua PCNU, Haji Firin bisa berkomunikasi dan bertatap muka langsung dengan para Nahdliyin di Pulau Seribu Masjid. Bisa pulau berkomunikasi dengan badan-badan otonom NU seperti Fatayat dan lainnya.

”Tentu cross campaign ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Bukan hanya sekali dua kali,” kata Didu.

Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini menjelaskan, pasangan kepala daerah yang berasal dari dua wilayah berbeda sering kali menghadapi tantangan unik. 

Mereka harus mampu menggabungkan dan mengelola dukungan dari basis pendukung yang beragam secara geografis dan budaya.

Terkadang kata Didu, wilayah asal kandidat memiliki loyalitas yang kuat yang mungkin tidak serta merta diterima di wilayah lainnya. 

Hal ini bisa menimbulkan kesenjangan dalam dukungan dan memerlukan pendekatan untuk menyatukan pemilih. 

Karena itu kata dia, dalam hal ini, metode kampanye lintas wilayah menjadi penting untuk memperluas basis dukungan dan memastikan keberhasilan kinerja tim pemenangan.

”Cross campaign itu bagian dari upaya menjaga momentum hingga akhir. Meraih kemenangan dalam Pilkada tidak cukup hanya dengan memulai dengan baik. Tapi butuh konsistensi dan fokus pada tujuan hingga akhir," tutup Didu.

Selasa, 02 Juli 2024

     

Fraksi PKS Soroti Point RPJPD Tahun 2025-2045

 

LOMBOK TENGAH – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menelisik lebih jauh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Pihaknya menilai jika hal tersebut masih menggunakan data yang tidak terupdate secara baik.

“Dalam ranperda ini, jumlah desa/kelurahan masih menggunakan data lama sejumlah 139 desa/kelurahan. Padahal beberapa waktu lalu telah ditetapkan jumlah desa/kelurahan definitif sejumlah 168,” kata juru bicara fraksi PKS, H. Ahmad Supli saat menyampaikan pemandangan umum atas ranperda tentang RPJPD tahun 2025-2045, Senin (01/07/2024).

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti luas wilayah produktif pada tahun 2018 seluas 49.253 hektar, sedangkan pada tahun 2023 tertulis luas wilayah produktif seluas 52.412 hektar. Artinya hal itu jelas tidak memungkinkan, sebab pada luas lahan produktif semakin tergerus oleh berbagai kebutuhan, seperti pembangunan perumahan, perkantoran dan kebutuhan-kebutuhan lain.

Begitu juga dengan angka putus sekolah, di mana pada ranperda RPJPD tersebut hanya menggunakan data 3 tahun yang lalu. Sehingga hal ini tentu sangat tidak layak dijadikan pijakan dalam membuat rencana pembangunan 20 tahun ke depan.

“Kami berharap penyuguhan data-data ini dan keseluruhan data yang disajikan dalam ranperda bisa menggunakan data yang terupdate,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pada ranperda itu sudah disajikan data kondisi sarana prasarana (sarpras) pendidikan, disana sudah jelas diproyeksikan kebutuhan sarpras untuk 20 tahun ke depan. Namun langkah-langkah untuk menyelesaiakan kondisi
gedung sekolah yang rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat jumlahnya mencapai ribuan. Disatu sisi, ranperda ini tidak dijelaskan tahap-tahap penyelesaian terhadap kondisi sekolah tersebut.

Pun demikian, dalam ranperda RPJPD ini telah diproyeksikan, jumlah penduduk kita pada tahun 2045. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu ketersediaan air minum maupun kebutuhan air untuk kepentingan yang lain harus disiapkan.

“Kita akui bersama, debit air yang tersedia kian hari kian berkurang. Tentu harus ada langkah-langkah proyektif untuk menghadapi itu semua, sehingga ke depan daerah sudah bisa mengantisipasi kondisi ketersediaan air ke depannya,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyinggung terkait keberadaan aset daerah. Sebab, ia menilai jika banyak aset yang tidak terberdayakan, bahkan terkesan terbengkalai dan hingga saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya eks Aerotel yang telah dibangun 15 tahun silam, namun belum bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Belum lagi aset-aset yang lain seperti tanah maupungedung yang tidak maksimal kita kelola. Jadi, sebelum memproyeksikan kebutuhan-kebutuhan sarpras ke depan, hal-hal yang masih tebengkalai harus menjadi bagian yang dirancang dalam RPJPD ini,” ujarnya.

Lebih jauh ia menambahkan, hal yang paling krusial yang dihadapi setiap tahun secara berulang-ulang adalah masalah ketersediaan pupuk dan ketersediaan air irigasi untuk lahan pertanian. Terhadap dua hal tersebut, pemerintah harus punya sikap dalam menjawab persoalan yang berulang-ulang. Menurutnya, penggunaan pupuk organik mungkin menjadi pilihan yang tepat untuk menjawab persoalan pupuk.

“Kami minta pemerintah daerah agar melakukan pengkajian-pengkajian tentang hal ini, agar tidak menjadi masalah yang terus terulang dikemudian hari,” pungkasnya. (*)

     

Mi6 Yakini Pasangan Jilbab Ijo, Rohmi-Firin Bakal Menciptakan Era Baru

Pasangan Rohmi Firin
Okenews.net--Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 meyakini bakal datang era baru dalam kepemimpinan di NTB selepas Pilkada serentak 2024. Dukungan publik yang kian meluas untuk pasangan Jilbab Ijo,  Hj Sitti Rohmi Djalilah-HW Musyafirin, bakal mendekatkan pasangan perpaduan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ini kian dekat dengan kemenangan.

”Sebagai kandidat perempuan, Jilbab Ijo,  Rohmi mengantongi dukungan kuat dari kelompok marginal dan minoritas yang merasa terwakili. Dukungan ini semakin memberikan pasangan Rohmi-Firin basis pemilih yang loyal dan solid,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menyampaikan analisis terbarunya terkait Pilkada NTB, di Mataram, Selasa (2/7/2024).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini membeberkan hasil sigi sejumlah lembaga survei yang menempatkan pasangan Rohmi-Firin kian leading atas kandidat lainnya. Dua bulan sebelum pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur NTB resmi dibuka, elektabilitas pasangan Rohmi-Firin bahkan sudah menembus angka 33 persen.

Kian meluasnya basis dukungan dan tingginya antusiasme publik Bumi Gora terhadap pasangan Rohmi-Firin, menurut Didu, telah memantik kekhawatiran para pesaing. Hal ini menyebabkan pasangan Rohmi-Firin pun kini mulai diserang dengan stigma kepemimpinan perempuan. Stigma tersebut mengampanyekan isu yang menempatkan perempuan belum waktunya memimpin NTB. Hal yang menurut Didu merupakan upaya nyata black campaign terstruktur, tetapi diyakini tidak akan berpengaruh signifikan.

Memang kata Didu, kandidat perempuan di Pilkada, dalam banyak kasus akan selalu dihadapkan pada besarnya perhatian yang harus diberikan untuk melawan stereotip gender. Dalam hal ini, kata Didu, kandidat perempuan sering kali harus mengatasi stereotip gender yang meremehkan kemampuan mereka untuk memimpin.

Pada saat yang sama, kandidat kepala daerah perempuan juga dihadapkan pada hambatan budaya. Hal ini mengingat, di beberapa daerah, norma budaya masih menjadi tantangan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

Faktanya kata Didu, hambatan dan tantangan tersebut semakin hari kian tidak relevan. Besarnya dukungan masyarakat dan adanya kebijakan afirmatif dari otoritas pemerintahan, menyebabkan hambatan dan tantangan tersebut kian terkikis.

Sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Keinginan publik untuk melihat lebih banyak pemimpin perempuan di arena politik, termasuk di pemilihan kepala daerah, semakin menebal dan menguat. Fenomena ini bahkan tidak hanya terjadi di NTB, namun juga terjadi di banyak daerah.

”Jadi, pasangan Rohmi-Firin ini bukan pasangan gambling. Tapi pasangan yang hadir mendobrak tradisi dan jawaban atas apa yang didambakan publik. Setiap calon kepala daerah perempuan memang selalu membawa harapan baru bagi masyarakat. Sebab, mereka adalah kandidat yang memperjuangkan inklusi, keberlanjutan, dan keadilan dalam setiap aspek,” ucap Didu.

Bukti paling kuat yang menunjukkan betapa publik Bumi Gora kian mendambakan kepemimpinan perempuan tergambar dalam hasil Pemilu Legislatif tahun 2024 yang belum lama usai. Untuk kandidat DPR RI misalnya, di Daerah Pemilihan Pulau Sumbawa, kandidat peraih suara tertinggi adalah kandidat perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara di Pulau Lombok, kandidat peraih suara tertinggi adalah kandidat perempuan yang diusung Partai Gerindra.

Begitu pula untuk kandidat DPD RI. Dari empat figur Senator Bumi Gora yang terpilih mewakili NTB di Senayan, dua di antaranya adalah kandidat perempuan. Sementara dalam konteks wakil rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, jumlah keterpilihan kandidat perempuan juga meningkat signifikan.

Fenomena tersebut kata Didu, menggambarkan betapa kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender semakin meningkat di kalangan masyarakat Bumi Gora. Akibatnya, muncul pula kini banyak kampanye dan gerakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam politik.

Pada saat yang sama, terjadi pula perubahan nilai sosial. Masyarakat Bumi Gora mulai mengadopsi nilai-nilai modern yang mengedepankan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Hal ini mendorong perubahan pandangan terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan.

”Jangan lupa, jumlah pemilih perempuan juga lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Selalu ada rasa solidaritas yang kuat di antara pemilih perempuan yang mendukung kandidat perempuan. Mereka melihat kemenangan kandidat perempuan sebagai kemenangan kolektif dalam upaya memperjuangkan kesetaraan gender,” kata Didu.

Senin, 01 Juli 2024

     

Pj Bupati Lotim Launching Mall Pelayanan Publik di Hari Bayangkar ke 78

Peresmian Mall Pelayanan Publik
Okenews.net-- Pemerintah Daerah Lombok Timur untuk mensentralkan pelayanan pada masyarakat membuka Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilouncing Pj Bupati Lombok Timur di Hari Bhayangkara ke 78 tahun 2024.


Peresmian berlangsung di kantor Mall Pelayanan Publik eks kantor Inspektorat Lombok Timur tepatnya depan Kantor Bupati. Senin (1/7/2024)


Dalam sambutannya  Pj Bupati Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik menyampaikan keberadaan Mall Pelayanan Publik ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dengan memudahkan akses pada masyarakat.


"Mall Pelayanan Publik ini dapat meningkatkan eksistensibility menjadi satu yang terintegrasi dan terpusat," ucap Juaini.


Disamping itu, Pj Bupati Juainin mengatakan dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini menjadi simbol dari eksistensi pemerintah daerah yang

Menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan terus memperbaiki pelayanan lebih efektif dan efesien pada masyarakat.


"Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pelayanan pemerintah masyarakatnya dan itu kita harapkan  dengan hadirnya mall pelayanan publik dapat terealisasi," terang Juaini.


Karenanya, Ia berpesan pada semua jenis pelayanan yang ada dalam MPP itu membuat pelanggannya (masyarakat-red) merasa lebih baik dan terlayani dengan cepat, serta dapat mengakses beberapa pelayanan dalam satu waktu. 


"Dengan adanya mall pelayanan publik ini masyarakat bisa mengurus keperluannya dalam satu kantor," ungkap Juaini.


Karena itu, Pj Bupati Juaini, berharap pada semua yang hadir dan semua camat beserta jajarannya untuk mensosialisasikan pada masyarakat akan keberadaan mall pelayanan publik ini agar semua mengetahui dan memanfaatkannya.


"Semakin cepat pelayanan ini bejalan dengan baik dan ramai maka akan kelihatan keberhasilannya," pesannya.


Dari 14 jenis pelayanan di Mall Pelayanan Publik ini, Pj Bupati Juaini juga berpesan pada semua instansi yang ada didalamnya untuk memperhatikan koneksi dari semuanpelayanan dengan kantor induknya. Bila perlu semua pelayanan bisa diakses melalui rumah.


"Sekarang harus diperhatikan koneksinya sehingga generasi rebahan bisa mengakses semua jenis layanan melalui rumah juga," tutup Juaini. 

     

Ini Catatan dan Rekomendasi Banggar DPRD terhadap Pertanggungjawaban APBD 2023

 LOMBOK TENGAH – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna, Rabu (26/6/2024).

Juru bicara Banggar DPRD Lombok Tengah Nurul Adha mengungkapkan, pemerintah daerah telah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 sebagai salah satu kewajiban konstitusional yang diamanatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terpilih periode 2021-2026.

Dan selanjutnya sesuai dengan mekanisme pembahasan Ranperda sebagaimana yang tertuang dalam tata tertib DPRD, Banggar sebagai alat kelengkapan DPRD yang ditugaskan khusus melaksanakan tugas fungsi di bidang penganggaran (budgeting).
Pihaknya telah melaksanakan pembahasan terhadap Ranperda tersebut yang dilaksanakan mulai tanggal 14 – 25 Juni 2024.

“Dalam kurun waktu tersebut, Banggar telah melaksanakan berbagai tahapan kegiatan mulai dari pengkajian secara internal, rapat konsultasi bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) serta organisasi perangkat daerah untuk mengetahui realisasi anggaran beserta kendala-kendala yang dihadapi,” terang Nurul Adha dalam laporannya.

Nurul Adha menyampaikan, sebanyak delapan fraksi telah memberikan pendapat akhir terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Lombok Tengah tahun anggaran 2023. Semuanya mengatakan setuju terhadap ranperda tersebut untuk dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi Perda Lombok Tengah meskipun terdapat catatan dan rekomendasi.

Selain catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, secara khusus Badan Anggaran juga memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Pemerintah daerah harus melakukan perbaikan terkait pola perencanaan pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) yang menurut badan anggaran lokasi pembangunan KIHT tersebut tidak strategis, mengingat sebagian besar penghasil tembakau untuk kabupaten lombok tengah justru berada di kawasan praya timur dan janapria.
  2. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap manajemen tata kelola parkir yang masih belum bisa dikelola secara optimal khususnya di Kawasan Pariwisata Mandalika.
  3. Mendorong pemerintah daerah untuk melanjutkan sistem terbaru yang digunakan dalam optimalisasi penarikan pajak bumi bangunan (PBB), serta mendorong agar bisa meningkatkan juga pendapatan dari BPHTB, dan pajak kendaraan. Yang mana ketiga jenis pajak diatas merupakan penyumbang terbesar terhadap peningkatan PAD.
  4. Pemerintah daerah harus mengevaluasi alur rujukan bpjs dari faskes tingkat satu ke rumah sakit umum milik daerah. Yang mana selama ini kebanyakan masyarakat diarahkan untuk dirujuk ke rumah sakit swasta sehingga retribusi yang didapat oleh RSUD bisa lebih meningkat.
  5. Pemerintah daerah harus menegakkan aturan terkait keberadaan usaha Retail Modern yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan amanat perda nomor 7 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
  6. Mendorong pembangunan dan inovasi yang berkelanjutan, supaya PAD Pemkab Lombok Tengah terus meningkat sehingga kita tidak hanya bergantung pada pendapatan transfer. Salah satu potensi yang perlu dikaji adalah keberadaan pintu masuk pendakian pada Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), dimana Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur yang sebagian wilayahnya juga merupakan kawasan TNGR, saat ini sudah mendapatkan kontribusi PAD dari TNGR.
  7. Mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji kembali nilai NJOP yang berlaku saat ini. Badan anggaran memandang bahwa nilai NJOP tersebut sudah tidak sesuai, khususnya untuk wilayah perkotaan dan kawasan pariwisata.
  8. Untuk mengoptimalkan penataan dan pengelolaan aset daerah, badan anggaran mendorong pemerintah daerah untuk membentuk perangkat daerah setingkat eselon II yang bertugas khusus terkait penataan dan pengelolaan aset daerah.

Lebih lanjut Nurul Adha mengatakan, Banggar DPRD menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ke-12 kali berturut-turut.

Badan Anggaran meminta kepada pemerintah daerah agar seluruh catatan BPK, harus menjadi perhatian kita bersama sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat terus diperbaiki menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Catatan BPK tersebut khususnya mengenai hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “Kiranya dapat menjadi referensi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023 menjadi Peraturan daerah,” tandasnya. (*)

     

Anggota DPRD Terpilih Dijadwalkan Dilantik Agustus Mendatang

LOMBOK TENGAH – Sebanyak 50 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang terpilih melalui Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024, Sekertariat Dewan Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan jadwal pelantikannya akan dilaksnakan pada tanggal 28 Agustus mendatang. “Kami telah menyusun jadwal pelantikan pengambilan sumpah jabatan sebanyak 50 anggota DPRD Loteng terpilih tahun 2024 ini pada tanggal 28 Agustus mendatang,” kata Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Lombok Tengah, Suhadi Kana, S. Sos., MH.

Setelah menetapkan jadwal pelantikan, berbagai persiapan kini mulai dilakukan bagian sekertariatan Dewan. Baik itu mempersiapkan pakaian full dress dan pin emas yang nanti akan digunakan oleh masing-masing anggota dewan saat mengikuti pelantikan hingga persiapan ruang sidang juga sudah mulai dipersiapkan. “Bahkan nanti menjelang pelantikan kita akan melakukan proses pra kegiatan,” terangnya.

Adapun dijelaskan tahapan saat proses sidang paripurna saat pelantikan yang akan digelar nanti dimulai dari penentuan siapa yang akan menjadi pimpinan sementara setelah proses pelantikan yang dilakukan langsung oleh Ketua Pangadilan Negeri (PN) Lombok Tengah. Untuk penentuan siapa yang nanti akan menjadi pimpinan sementara tentu akan dijabat oleh dua partai politik pemenang Pileg tahun 2024 berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara.

Jika merujuk dari hasil penetapan oleh KPU, maka pimpinan sementara nanti akan dijabat oleh anggota terpilih dari partai Gerindra dan Golkar. “Pimpinan sementara nanti dijabat dua orang anggota DPRD terpilih yang berasal dari Parpol periah suara dan kursi terbanyak,” jelasnya.

Setelah ditetapkan siapa pimpinan sementara, kemudian akan dilanjutkan dengan proses orientasi yang akan diikuti oleh seluruh anggota DPRD yang sudah dilantik sebelumnya. Dimana untuk kegiatan orientasi ini nanti akan dilaksanakan empat hari yang kegiatannya di kerjasamakan dengan BPSDM provinsi NTB. “Untuk tempat nanti biasanya ditentukan sebelum kegiatan dilaksanakan,” katanya.

Dan setelah menyelesaikan masa orientasi barulah kemudian dewan baru akan melanjutkan kegiatan penyusunan Fraksi, Tata Tertib (Tatib), Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Namun dasar untuk menentukan komposisi AKD tentu nanti setelah tersusun Tattib. “Itu beberapa rangkaian kegiatan awal anggota dewan terpilih nantinya,” ujarnya.

Ditanya mengenai usulan SK pelantikan dewan terpilih disampaikan masih diatas meja Gubernur NTB. Pekan ini pihaknya memastikan kalau KPU sudah akanmelakukan koordinasi usulan SK tersebut ke Gubernur NTB. Pasalnya pelantikan akan dilakukan minimal 31 hari setelah usulan SK tersebut disahkan dan disetujui oleh Gubernur NTB. “Kami yakin SK pelantikan pekan ini sudah bisa diambil KPU di Gubernuran,” yakinnya.

Sementara jumlah undangan yang akan terlibat nanti pada saat proses pelantikan pengambilan sumpah jabatan anggota dewan baru berkisar hingga 500 undangan. Dimana undangan yang dimaksud juga akan diarahkan ke masing-masing anggota terpilih dengan jumlah maish belum ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada anggota dewan terpilih agar proses pelantikan bisa juga dihadiri langsung oleh masing-masing konstituen. “Yang jelas segala bentuk proses pelantikan dewan terpilih sudah mulai kami persiapkan dan waktu pelaksanaan akan sesuai jadwal,” tandasnya. (*)

Sabtu, 29 Juni 2024

     

Betemu Pegiat UMKM, Syamsul Luthfi Komitmen Kembangkan Potensi Lombok Timur

HM Syamsul Luthfi bertemu dengan pegiat UMKM Jerowaru

Okenews.net - Bakal Calon Bupati Lombok Timur HM Syamsul Luthfi gelar pertemuan pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lombok Timur guna nendengar aspirasi mereka.

Dalam kegiatan yang dihadiri 70 pegiat UMKM se-kecamatan Jerowaru itu, Syamsul Luthfi menyatakan komitmennya untuk mendukung perkembangan UMKM di Lombok Timur.

"UMKM merupakan tulang punggung perekonomian kita. Oleh karena itu, penting bagi kami mendengarkan langsung aspirasi," ujarnya Luthfi, Sabtu (29/06/2024).

Bukti UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah maupun nasional menurut Luthfi dapat dilihat dari peristiwa krisis ekonomi pada saat pandemi covid-19.

“Para pegiat UMKM tetap survive di tengah banyaknya perusahaan dan industri besar yang mangkrak,” ujar Luthfi yang didampingi Ketua Tim Gerakan Satu Paket Ir. Afuani.

Lebih lanjut ia memaparkan saat ini UMKM yang terdaftar di Dinas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur hanya mencapai 20.000 UMKM.

“Masih terbilang sangat jauh dari target pemerintah pusat sebanyak 30 juta UMKM berbasis digitalisasi,” papar pasangan Wahid itu.

Anggota DPR RI Komisi 6 Bidang Industri, Investasi dan Persaingan Usaha itu menghimbau masyarakat harus berpartisipasi dan berperan aktif dalam rangka menumbuhkan ekonomi berkualitas.

Harapnya, hasilnya dapat dinikmati secara luas dan merata, bukan hanya segelintir orang karena Jerowaru memiliki berbagai potensi seperti pariwisata, perikan, dan kelautan, pertanian hingga budaya.

“Jika kita sadari, Jerowaru merupakan garda terdepan yang menghubungkan kita dengan proyek strategis nasional di Kuta Mandalika. Dan kita harus jemput bola,” sambungya.

Alangkah meruginya kata dia, jika tidak bisa memanfaatkan potensi dan peluang ini. Namun demikian harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas.

Untuk menangani ini dengan cepat dan serius, pihaknya akan programkan hal yang berkenaan dengan potensi yang ada di Jerowaru yang saat ini belum optimal.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah Jerowaru harus kita dorong untuk dimekarkan menjadi 2 kecamatan, yaitu kecamatan Jerowaru dan Pemongkong,” katanya.

Menurutnya, dari pada memekarkan kabupaten yang saat ini belum bisa dilakukan, pemekaran kecamatan lebih realistis karena peluangnya lebih cepat.

Terakhir, ia mengingatkan gotong royong harus menjadi katalisator untuk pembangunan Lombok Timur agar tercipta Lombok Timur yang Maju dan Harmonis.

“Gotong royong ini merupakan ciri khas yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat kita yang harus dijaga sebagai warisan nenek moyang kita,” tutupnya.

Jumat, 28 Juni 2024

     

Sambut Hut Bhayangkara Ke- 78 Kasrem 162 Hadiri Doa Bersama

Kasrem 162
Okenews.net --Dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-78 yang jatuh pada 1 Juli, Polda NTB mengadakan acara doa bersama yang melibatkan forkopimda dan berbagai lapisan masyarakat. Acara ini berlangsung di lapangan Bhadaraksa Polda NTB pada Jumat, 28 Juni 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh Komandan Korem 162/Wira Bhakti yang diwakili oleh Kepala Staf Korem 162/Wira Bhakti, Kolonel Inf Susanto Lastua Manurung, S.I.P., M.Han. Kehadiran perwakilan Korem 162/Wira Bhakti ini menjadi bukti nyata dukungan terhadap kegiatan yang bertujuan mempererat sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat.

Kasrem 162/WB menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai peringatan HUT Bhayangkara ke-78, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkokoh komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah NTB. "Sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan masyarakat adalah kunci utama dalam mewujudkan keamanan yang kondusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Acara doa bersama ini juga diisi dengan berbagai kegiatan yang menggambarkan kebersamaan dan semangat gotong-royong antara TNI, Polri, dan masyarakat. Dengan adanya acara ini, diharapkan tercipta hubungan yang semakin harmonis dan solid dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Polda NTB mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah hadir dan mendukung kegiatan ini. Semoga HUT Bhayangkara ke-78 menjadi momen yang berharga untuk semakin mempererat kebersamaan dan komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di NTB. (Penrem 162)

Kamis, 27 Juni 2024

     

Lapas Selong Buka Pelatihan Kemandirian dan Pengambangan Diri

 

Pembukaan pelatihan pengembangan diri Lapas Kelas IIB Selong
Okenews.net--Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong Kanwil Kemenkumham NTB jalin kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Lombok Timur dan PKBM Mumtaz guna mengambangkan potensi yang dimiliki waega binaan yang ada di lingkup Lapas Kelas IIB Selong,

Pembukaan kegiatan pelatihan tersebut Berlangsung di Lingkungan Lapas Kelas II B Selong Tahun Anggaran 2024, Kamis, 27/06/2024

Kegiatan tersebut merupakan upaya petugas dalam meningakatkan keterampilan bagi warga binaan yang ada didalam lapas dengan tujuan terbentuknya kemandirian yang di masing masing diri warga binaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plh. Kalapas dan jajaran Lapas Selong, Kepala Disnaker, Ketua PKBM Mumtaz, Perwakilan Instruktur dari Aledroses Barbershop, dan 40 orang Warga Binaan Lapas Selong sebagai pesertanya.

Dalam acara pembukaan tersebut, turut dipaparkan kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan, diantaranya, Pangkas Rambut, Pembuatam Paving Blok, Pengolahan Hasil Pertanian dan lain sebagainya.

Plh Lapas Kelas IIB Selong, Nasruddin dalam sambutannya menyampaikan kegiatan kerjasama pelatihan yang akan diadakan dinilai sangat berguna bagi semua pihak terutama bagi pesertanya. Terlebih karena keterampilan yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan ini dapat digunakan untuk mencari pekerjaan. 

"Kegiatan Pelatihan pengembangan diri ini merupakan kegiatan yang sangat positif bagi para warga binaan, untuk mempersiapkan potensi dalam diri yang lebih baik nanti saat keluar dari lapas", ungakpnya

Dirinya juga berharap, agar kegitan positif tersebut dapat diikuti oleh seluruh warga binaan, guna menmbah wawasan dan pengembangan diri.

"saya berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan pelatihan ini  dengan maksimal, sehingga dapat menyerap semua ilmu yang diberikan untuk mempersiapkan diri menjadi insan yang lebih baik dan lebih mandiri," sambungnya.

Nasruddin juga mengatakan akan terus melaksanakan fungsi  pembinaan yang efektif dan berkualitas sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Selong akan terus melakukan intensifikasi dan diversifikasi program pembinaan dengan memperhatikan potensi sumber daya yang ada.

"Saya harap kerjasama yang baik dari semua pihak dapat terus terjalin, sesuai undang undang yang berlaku", tutupnya.


Selamat Idul Fitri 1444 H


Selamat Idul Adha 1445 H

 


Pendidikan

Hukum

Ekonomi